PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2016

Menemukan 19.089 peraturan dalam 0,103 detik

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Sistem Pengendalian Intern
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenaker No. 8 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Kementerian Ketenagakerjaan
Mencabut
  1. Kepmenakertrans Nomor KEP.23/MEN/2002 tentang Pokok-pokok Pengawasan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
  2. Permenakertrans Nomor PER.25/MEN/XII/2005 tentang Perubahan atas Kepmenakertrans Nomor KEP.23/MEN/2002 tentang Pokok-pokok Pengawasan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
  3. Kepmenakertrans Nomor 225 Tahun 2014 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  4. Permenakertrans Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Ketenagakerjaan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenaker No. 23 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Sebagai Akibat Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Beserta Peraturan Pelaksanaan
Diubah dengan
  1. Permenaker No. 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Kebutuhan Hidup Layak
Mencabut
  1. Ketentuan selain Pasal 2 dan Lampiran I Permenakertrans Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Ketenagakerjaan Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenaker No. 23 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Sebagai Akibat Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Beserta Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenaker No. 9 Tahun 2023 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Ketenagakerjaan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Kesehatan Ketenagakerjaan Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Mencabut
  1. Kepmenaker Nomor KEP.125/MEN/82 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional, Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Wilayah, dan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja
  2. Kepmenakertrans Nomor KEP.155/MEN/84 tentang Penyempurnaan Kepmenaker Nomor KEP.125/MEN/82 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional, Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Wilayah, dan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Ketenagakerjaan Pendidikan Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permenakertrans Nomor PER.17/MEN/VII/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Arsip Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permenakertrans Nomor 20 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenaker No. 8 Tahun 2023 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Pejabat Tertentu untuk Menandatangani Naskah Dinas di Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur serta Penunjukkan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Kementerian Ketenagakerjaan
Mencabut
  1. Permenakertrans Nomor PER.06/MEN/IV/2007 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa untuk Menandatangani Keputusan Pemberhentian Sementara, Pemberian Izin Cuti, Izin Perkawinan dan Perceraian PNS di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  2. Permenakertrans Nomor PER.13/MEN/IV/2007 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa untuk Menandatangani Keputusan dan Petikan Keputusan Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS Serta Mutasi Kepegawaian Lainnya di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  3. Permenakertrans Nomor PER.01/MEN/II/2008 tentang Pendelegasian Wewenang yang Berkaitan dengan Mutasi Kepegawaian bagi PNS yang Menduduki Jabatan Fungsional di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  4. Kepmenakertrans Nomor KEP.91/MEN/VI/2004 tentang Pendelegasian Wewenang untuk Melaksanakan Pelantikan Pejabat Struktural dan Pengambilan Sumpah/Janji PNS di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Mencabut
  1. Kepmenakertrans Nomor KEP.249/M/2003 tentang Peningkatan Efisiensi Kinerja dan Disiplin Pegawai di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  2. Permenakertrans Nomor PER.25/MEN/VI/2006 tentang Ketentuan Penggunaan Pakaian bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan