Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 3.481 peraturan dalam 0,024 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 37 Tahun 2022

Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
Pergub Sulbar Nomor 37 Tahun 2022.pdf

Abstrak

sertifikat - penyelenggaraan

2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 37, BD 2022 (37) : 13 hlm

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik perlu dilakukan perlindungan informasi terhadap data dan sistem elektronik Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui skema kriptografi infrastruktur kunci publik dalam bentuk sertifikat elektronik; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah wajib menggunakan sertifikat elektronik pada setiap layanan publik dan layanan pemerintah berbasis elektronik; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.17 Tahun 2003; UU No.26 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; PP No.71 Tahun 2019; Perpres No.95 Tahun 2018
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Penyelenggaraan dan Penggunaan Sertifikat Elektronik

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2022.
13 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 37 Tahun 2022

Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 37 Tahun 2024

Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Kadastral

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
Perpres Nomor 37 Tahun 2024.pdf

Abstrak

Tunjangan - Jabatan Fungsional - Penata Kadastral

2024

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 37, LN 2024 (52) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Kadastral

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penata Kadastral, perlu diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Kadastral yang sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 20 Tahun 2023; PP Nomor 7 Tahun 1977; PP Nomor 11 Tahun 2017; dan Keppres Nomor 87 Tahun 1999.
Perpres ini mengatur tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Kadastral yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penata Kadastral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian Tunjangan Penata Kadastral bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada instansi pusat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2024.
Lampiran file: 5 hlm.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2014

Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen PAN & RB No. 29 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan

Download :
PERMENPAN NOMOR 38 TAHUN 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017

Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi Standar/Pedoman

Download :
PERMENPAN NOMOR 38 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 38 Tahun 2016

RINCIAN TUGAS JABATAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DAN STAF AHLI BUPATI LAMPUNG SELATAN

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
201611038..pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2010

Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
Permendiknas Nomor 38 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 38 Tahun 2017

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
PERBUP 38 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

PENGISIAN-JABATAN-PIMPINAN-TINGGI-PRATAMA-DI-LINGKUNGAN-PEMERINTAH-KABUPATEN-PURWOREJO

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.2017/No. 38 Seri E Nomor 31

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a, bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, sebagaimana telah diubah dc:ngan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 2 Tahun 2017; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu diatur kembali dengan menerbitkan Perautran Bupati yang baru; c. bahwa bcrdosnrkan pertimbangan sebQgaim.a.na dimuksud pndn hurur a dan hurut b, pcrlu mcnctopknn Pcraturun Bupati tcnte.ng Pcng;.sian Jnbnt.an Pimpinnn Tinggi Pratam• di lingkungan Pemcrint.oh K.abupotcn Purworejo:
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang~Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang·Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l4 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5679); 5, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang t Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia. Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia. Nomar 60371: 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan tinggi secara Terbuka di Lingkungan instansi Pemerintah;
Materi Pokok Perbup ini adalah: Maksud diterbitkannya Peraturan Bupati ini adaLah sebagai dasar hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan pengisian JPT Pratama. Tujuan diterbitkannya. Peraturan Bupati ini adalah untuk: a, mewujudkan penyelenggaraan pengisian calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yo.ng transport. objektif, kompetitif dan akuntabel; b. menjamin terpilihnya calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan yang scsuo.i kompetensi yt\ng dibutuhkan serta sistem merit. Pengisian JPT Pratama dilakukan dengan prinsip transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2017.
20 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 38 Tahun 2005

Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Daerah Kabupaten Majalengka

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
PERBUP 2005_38 URTUG STURUKTURAL DINAS DAERAH.pdf

Abstrak

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 38 Tahun 2019

Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut :

Ketentuan pelaksanaan Jabatan Asisten Teknisi Siaran sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bersama Menteri Penerangan Republik Indonesia dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 01/SEB/MENPEN/1989 dan Nomor 51/SE/1989 Tanggal 21 Desember 1989 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Teknisi Siaran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sepanjang mengatur mengenai pembinaan kepegawaian

Download :
Peraturan BKN Nomor 38 Tahun 2019.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2022.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2019.