Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 2.242 peraturan dalam 0,015 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 69 Tahun 2016

Rincian Tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Transportasi Darat/Laut/Udara Perumahan, Permukiman

Download :
Perbup Wonosobo Nomor 69 Tahun 2016.pdf

Abstrak

RINCIAN-TUGAS-DINAS-perumahan-kawasan-permukiman-perhubungan

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, BD.2016/No.69

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo

ABSTRAK:

a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo, maka perlu menjabarkan rincian tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan sebagai pedoman kerja; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 40 Tahun 2016; Peraturan Bupati Wonosobo Momor 58 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur Rincian Tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPT di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2016.
23 Halaman

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 1998

Prasarana Dan Sarana Kereta Api

Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian

Download :
PP No. 69 Tahun 1998.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2018

Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian

Transportasi Darat/Laut/Udara Sistem Pengendalian Intern

Download :
PM_69_TAHUN_2018.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 Tahun 1996

Kepelabuhanan

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan

Mencabut :

PP No. 23 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1983 Tentang Pembinaan Kepelabuhanan
PP No. 11 Tahun 1983 tentang Pembinaan Kepelabuhanan

Download :
PP No. 70 Th 1996.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 70 Tahun 2013

Penyelenggaraan Angkutan Orang Dan Barang Dengan Sepeda Motor Di Kabupaten Sumedang

Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
PERBUP Nomor 70 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 Tahun 2001

Kebandarudaraan

Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik Perekonomian

Status Peraturan

Mencabut :

PP No. 71 Tahun 1996 tentang Kebandarudaraan

Download :
PP NO 70 TH 2001.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 Tahun 1971

Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N.) Perhubungan Udara Daerah Dan Penerbangan Serbaguna "Merpati Nusantara" Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Mencabut :

PP No. 20 Tahun 1965 tentang Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 1962, Tentang Pendirian Perusahaan Negara Perhubungan Udara Daerah Dan Penerbangan Serba Guna "Merpati Nusantara" (Lembaran-Negara Tahun 1962 No. 66)
PP No. 19 Tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Negara Perhubungan Udara Daerah Dan Penerbangan Serba Guna "Merpati Nusantara

Download :
PP NO 70 TH 1971.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 70 Tahun 2017

Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Teritorial Indonesia Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan

Mencabut :

PERPRES No. 106 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut

Download :
Perpres Nomor 70 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2018

Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan di Pemerintah Kota Yogyakarta

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERWALI Kota Yogyakarta No. 67 Tahun 2023 tentang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Kendaraan Dinas

Diubah sebagian dengan :

PERWALI Kota Yogyakarta No. 54 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2018 Tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas Dan Kendaraan Dinas Jabatan Di Pemerintah Kota Yogyakarta
PERWALI Kota Yogyakarta No. 145 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perwali Kota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2018 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan di Pemerintah Kota Yogyakarta
PERWALI Kota Yogyakarta No. 85 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2018 Tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas Dan Kendaraan Dinas Jabatan Di Pemerintah Kota Yogyakarta

Menetapkan :

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Kendaraan Dinas yang belum sesuai ketentuan ini, wajib menyesuaikan paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan ini

Abstrak

dinas- kendaraan - nomor

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 70, BD.2018/NO.70

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan di Pemerintah Kota Yogyakarta

ABSTRAK:

Bahwa dalam upaya peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas, ketertiban, kemudahan, identifikasi, dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas, maka perlu mengatur mengenai tanda nomor kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016
Materi Pokok: Pemberian Tanda Nomor Kendaraan Dinas, Pembiayaan

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2018.
Jumlah Halaman: 4 HLM; Lampiran : 2 Halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2022

Penggunaan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik

Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
Perwal No 71 Tahun 2022.pdf

Abstrak

transportasi

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 71, BD.2022/NO.72

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penggunaan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik

ABSTRAK:

Bahwa untuk mendukung terciptanya rasa aman, selamat, tertib dan lancar serta memberikan kenyamanan dalam berlalu lintas, maka penggunaan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik perlu dilakukan pengaturan, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf b, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik, perlu mengatur kendaraan tertentu yang beroperasi di wilayah Kota Yogyakarta.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020.
Materi pokok : Penggunaan, Persyaratan, Pembinaan dan Pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2022.
Jumlah halaman : 5 HLM

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 1998.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2017.