STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2021
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 72, Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 72
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah juncto Pasal 20 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan demi
terwujudnya pelaksanaan anggaran yang efektif, akuntabel dan efisien, maka perlu menetapkan Standar Harga Satuan Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2021 dengan Peraturan Walikota.
Mengingat: 13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5); 14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 38); 15. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 182 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 182).
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup Barang, Fungsi dan Kegunaan, Teknik Penyusunan Harga Dalam Perencanaan Anggaran, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2020.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 72 Tahun 2020
IMPLEMENTASI GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT MELALUI STRATEGI KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU UNTUK PENURUNAN STUNTING
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 72, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 NOMOR 7 3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Melalui Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku Untuk Penurunan Stunting
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan Gerakan Hidup Sehat untuk mencegah dan menurunkan angka stunting, diperlukan adanya strategi komunikasi perubahan perilaku masyarakat;
Pasal 18 ayat (6) UUDTahun 1945; UU No. 36 Tahun 2009; PP No. 28 Tahun 2004; PP No. 33 Tahun 2012; PP No. 60 Tahun 2014; PP No. 42 Tahun 2013; Perpres No. 185 Tahun 2014; Permendagri No. 54 Tahun 2007; Permentan No.4 Tahun 2010; Permendagri 63 Tahun 2010; Permenkes No. 155/Menkes/Per/I/2010; Permendagri No. 19 Tahun 2011; Permenkes No. 2269/Menkes /Per/XI/2011; Permenkes 33 Tahun 2012; Perbup Karimun No. 28 Tahun 2019; Perbup Karimun No. 54 Tahun 2019;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang implementasi gerakan masyarakat hidup sehat melalui strateg kmunikasi perubahan perilaku untuk penurunan stunting, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2020.
Tidak Ada
15
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 72 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Qanun Aceh Nomot 2 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019
UU Nomor 24 Tahun 1956; UU Nomor 44 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 11 tahun 2006; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 7 Tahun 1977; PP Nomor 109 Tahun 2000; PP Nomor 24 Tahun 2004; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 2 tahun 2012; PP Nomor 56 Tahun 2018; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 32 Tahun 2011; Permendagri Nomor 38 tahun 2018; Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2002; Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008; Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008; Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016; Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019; dan Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2019
Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur 3 Pasal
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2020.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malang Nomor 72 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah dari Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa negara menjamin ekmerdekaan tiap tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu; bahwa menunaikan xakat merupakan kewajiban bagi umat Islam serta infak dan sedekah merupakan pengamalan ibadah yang dianjurkan dalam syariat Islam; bahwa zakat, infak dan sedekah merupakan pranata keagamaan dalam ajaran agama Islam yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat di Kab Tegal, khususnya yang bersumber dari ASN dan pegawai BLUD di Lingkungan Pemerintah Kab Tegal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Perbup Tegal tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah dari ASN dan Pegawai BLUD di Lingkungan Pemkab Tegal;
UU no 13 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 7 Tahun 1986; PP No 60 Tahun 2010; PP No 14 Tahun2 014; PP No 18 tahun 2016; Permenag No 52 Tahun 2014; Permendagri No 80 Tahun 2015; Perda Kab tegal No 12 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang organisasi pengelola zakat, mekanisme pengumpulan dan pengembangan, pengaturan, pembiayaan dan koodinasi UPZ, pelapora, pengawasan, pengendalian dan pembinaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2020.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 72 Tahun 2020
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut :
PERBUP Kab. Paser No. 22 Tahun 2019 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas Bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Paser
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Gaji Atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020
Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil
Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Paser
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 106/PMK.05/2020 tentang
Petunjuk Teknis Pemberian Gaji , Pensiun, Tunjangan,
atau Penghasilan ketiga belas Tahun 2020 kepada Pegawai
Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non
Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau
Tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara , dan Pasal 17 Ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang pendanaan
belanja pegawainya yang dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah perlu dibentuk Peraturan
Bupati Paser tentang Teknis Pemberian Ketiga Belas Bagi
Pegawai Negeri Sipil dan Calon Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Paser
UUD NKRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.44 Tahun 2020.
Ketentuan Umum, Pemberian Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas, Pembayaran Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas, Pendanaan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2020.
Peraturan Bupati Nomor 22
Tahun 2019 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas bagi
Pegawai Negeri Sipil , Calon Pegawai Negeri Sipil , Pejabat Negara, Ketua dan
Anggota Dewan Perwakilan Daerah dilingkungan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Paser, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 72 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
ABSTRAK:
Bahwa pengelolaan ruang terbuka hijau merupakan salah satu wujud penataan ruang yang bertujuan untuk menjaga kecukupan kawasan berfungsi lindung di wilayah perkotaan;
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, ruang terbuka hijau diatur dengan ketentuan batas minimal dari luas wilayah kota;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P71/Menhut-II/2009; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2014.
Peraturan ini Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
1. Ketentuan Umum;
2. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau;
3. Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;
4. Pengawasan dan Pengendalian;
5. Sanksi;
6. Peran Serta Masyarakat;
7. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2020.
PENGHASILAN - KEPALA DAN PERANGKAT DESA - PERUBAHAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 72, BD.2020/No.72
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 96 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu memperhatikan kesejahteraan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya melalui penyesuaian penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah ditetapkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pengahasilan Tetap Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Klaten, namun dengan adanya refocusing anggaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 menyebabkan belum terbayarnya penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa di bulan Desember 2020, maka perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 96 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Klaten; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 48 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2017; Peraturan Bupati Klaten Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Bupati Klaten Nomor 63 Tahun 2018; Peraturan Bupati Klaten Nomor 96 Tahun 2019
Ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati Klaten Nomor 96 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 Nomor 95) diantara ayat (1) dan ayat (2) ditambahkan 1 ayat yaitu ayat (1a)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2020
kawasan perdesaan-rencana pembangunan-pertanian-wisata-seni budaya
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 72, BD 2020/ No. 72
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Kawasan Perdesaan dan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian, Wisata dan Seni Budaya
Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Tahun
2020 – 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian, Wisata dan Seni Budaya Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 – 2024
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
a. BAB I : Pendahuluan
b. BAB II : Isu Strategis Kawasan Perdesaan c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Kawasan Perdesaan
d. BAB IV : Strategi dan Arah Kebijakan
Kawasan Perdesaan
e. BAB V : Progam dan Kegiatan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
f. BAB VII : Kebutuhan Pendanaan
g. BAB VIII : Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2020.
43 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
