Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD.2020/NO.29, LL Kab. Kubu Raya : 5 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan Kesehatan secara bertahap yang terintegrasi dengan jaminan Kesehatan nasional dan daerah, serta dalam upaya meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat kabupaten Kubu Raya Khususnya bagi ibu hamil, ibu melahirkan dan anak usia 0 (nol) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, perlu diberikan pelayanan Kesehatan di fasilitas Kesehatan tingkat lanjutan yang pembiayaanya ditanggung oleh Pemerintah Daerah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6), UU No.35 Tahun 2007, UU No.36 Tahun 2009, UU No.44 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Jenis Pelayanan Kesehatan; Persyaratan Pelayanan; Penganggaran; Mekanisme Pencairan; Penatausahaan; Pendanaan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2020.
Peraturan ini memiliki 5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 29 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 Nomor 345
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbup Konut Nomor 69 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan RSUD Kabupaten Konawe Utara Sebagai BLUD
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka upaya penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Konawe Utara serta
memaksimalkan pelayanan kesehatan pada masa pandemic,
perlu dilakukan penyesuaian tarif pada RSUD Kabupaten
Konawe Utara sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe
Utara tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati
Konawe Utara Nomor 69 Tahun 2019 tentang Pelayanan
Kesehatan RSUD Kabupaten Konawe Utara Sebagai Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD).
1. Undang-undang 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tabu 2020 Nomor 249).
PELAYANAN KESEHATAN RSUD KABUPATEN
KONAWE UTARA SEBAOAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
(BLUD).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2020.
31 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 29 Tahun 2020
Badan Layanan UmumKesehatanPengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Banjarnegara No. 80 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 87 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Kesehatan Non Kelas III Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 87 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Kesehatan Non Kelas III Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara
Mengubah
PERBUP Kab. Banjarnegara No. 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Non Kelas III Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 87 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Kesehatan Non Kelas III Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 87 Tahun
2016 tentang Tarif Layanan Kesehatan Non Kelas III
Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat yang terdampak Bencana Non Alam
Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), perlu
menambah jenis pelayanan di Rumah Sakit Umum
Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 87 Tahun
2016 tentang Tarif Layanan Kesehatan Non Kelas III
Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 87 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran 2. Tarif Penunjang Medis A. Tarif Laboratorium.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2020.
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 87 Tahun 2016 diubah.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 28 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PUCANGLABAN KABUPATEN TULUNGAGUNG
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tabun 2015 tentang Badan Layanan Umum Daerah Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, maka perlu mengatur Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pucanglaban Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; 6. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011; 7. Undang-Undang Nomor 2 3 Tahun 2011; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; 11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012; 12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; 13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019; 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2008; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2015; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016; 22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2019
Materi pokok: mengatur mengenai Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pucanglaban Kabupaten Tulungagung. memuat antara lain: ketentuan umum; kedudukan; susunan dan sistematika; muatan: a. rencana pengembangan layanan; b. strategis dan arah kebijakan; c. rencana program dan kegiatan; dan d. rencana keuangan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2020.
jumlah 83 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 28 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Corono Virus Disease 2019 di Rumah Sakit Kabupaten Tegal dengan Sumber Pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menajmin kesinambungan pelayanan COVID-19 di rumah sakit khususnya pelayanan yang tidak ditanggung APBD dan untuk mempercepat proses klaim penggantian biaya pelayanan COVID-19, perlu disusun petunjuk teknis; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan COVID-19 di RS Kab Tegal dengan Sumber Pembiayaan dari APBD Kab Tegal;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 4 Tahun 1984; UU No 24 Tahun 2007; UU No 36 Tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; UU No 6 Tahun 2018; PP No 7 Tahun 1986; PP No 40 tahun 1991; PP No 21 Tahun 2008; PP No 18 Tahun 2016; PP No 12 Tahun 2019; PP No 21 Tahun 2020; Perpes No 72 Tahun 2012; Keppres No 11 Tahun 2020; Keppres No 12 Tahun 2010; Permenkes No 59 Tahun 2016; Kepmenkes No HK.01.07/Menkes/104/2020; Kepmenkes No HK.01.07/Menkes/238/2020; Perda Prov Jateng No 11 Tahun 2013; Perda Kab Tegal No 13 Tahun 2007; Perda Kab Tegal No 12 Tahun 2016; Perda Kab Tegal No 8 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, penyelanggraan pembiayaan, tata cara klaim, pengendalian dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 28 Tahun 2020
Pelayanan - Kesehatan - Jasa Pelayanan RSUD Sultan Fatah
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2020/NO.28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jasa Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Fatah Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan semangat dan motivasi kerja pegawai di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Fatah yang bertujuan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dipandang perlu memberikan Jasa Pelayanan sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan; bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pemberian Jasa Pelayanan bagi Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan usulan yang disampaikan Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jasa Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Fatah Kabupaten Demak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Demak Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Bupati Demak Nomor 88 Tahun 2019
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Jasa Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Fatah Kabupaten Demak.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2020.
26
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pidie Nomor 28 Tahun 2020
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Badan Layanan Umum Pada Rumah Sakit Umum Tgk. Abdullah Syafi’ie Beureuneun
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD No.28/2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Badan Layanan Umum Pada Rumah Sakit Umum Tgk. Abdullah Syafi’ie Beureuneun Kabupaten Pidie
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 dan Pasal 77 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, menyatakan pengadaan barang/ jasa diselenggarakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang/ jasa dan jenjang nilai yang diatur dalam peraturan kepala daerah;
bahwa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Tgk. Abdullah Syafi’ie Beureunuen yang berstatus penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/ jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) apabila terdapat alasan efektifitas dan/ atau efisiensi;
bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Tgk. Abdullah Syafi’ie Beureunuen Kabupaten Pidie perlu diatur pedoman pelaksanaan pengadaan barang/ jasa;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pada Rumah Sakit Umum Tgk. Abdullah Syafi’ie Beureunuen Kabupaten Pidie.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.7 (Drt) Tahun 1956; UU No.11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah No. 8 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah No. 12 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah No. 13 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah No. 14 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah No. 15 Tahun 2018; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Pidie No. 5 Tahun 2019; Qanun Kabupaten Pidie No. 6 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Prinsip Pengadaan Barang/ Jasa, Ruang Lingkup, Fleksibilitas Pengadaan Barang/ Jasa, Pelaksana Pengadaan Barang/ Jasa, Jenjang Nilai dan Pengadaan Barang/ Jasa dan Secara Konsinyasi, Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Kontruksi/ Jasa Konsultasi/ Jasa Lainnya, Pengadaan Barang/ Jasa secara Swakelola, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2020.
21 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 27 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah
Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Petaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 ; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019 ; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 06 Tahun 2009; Peraturan MENDAGRI No. 79 Tahun 2018; PERDA No. 6 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PERDANo. 7 Tahun 2015; PERDA No. 10 Tahun 2016; PERBUP No. 6 Tahun 2018; PERBUP No. 5 Tahun 2019
Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas. Diatur juga mengenai Prinsip, Kebijakan dan Jenis Pelayanan Tarif Serta Pemanfaatan Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Musi Rawas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2020.
19 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Probolinggo Nomor 26 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD Kabupaten Probolinggo Tahun 2020 No Seri G
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah serta efektifitas dan efisensi pelaksanaan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016.
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Struktur Anggaran Badan Layanan Umum;
3. Perencanaan dan Penganggaran;
4. Pelaksanaan Anggaran;
5. Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban;
6. Pembinaan dan Pengawasan;
7. Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Sumberdaya Manusia dan Remunerasi;
9. Ketentuan Peralihan;
10. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Selatan Nomor 25 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020 Nomor 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Rumah Sakit Umum Daerah Solok Selatan
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dengan memperharikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
b. bahwa berdasarkan ketentuan diktum KESATU Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan pegawai ASN dilingkungan Pemerintah Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (7) Peraturan Bupati Solok Selatan No 3 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Solok Selatan, yang menyatakan bahwa Pegawai di lingkungan rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Solok Selatan (RSUD) diberikan Tambahan Penghasilan dalam bentuk Tunjangan tersendiri yang dihitung berdasarkan kemampuan pendapatan BLUD dan kemampuan keuangan daerah dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Rumah Sakit Umum Daerah Solok Selatan;
UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 38 Tahun 2003; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 23 Tahun 2005; PP No 53 Tahun 2010; PP No 69 Tahun 2010; PP No 11 Tahun 2017; PP No 12 Tahun 2019; PP No 30 Tahun 2019; Perpres No 188 Tahun 2014; Perpres No 33 Tahun 2020; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 80 Tahun 2015; Permendagri No 79 Tahun 2018; PMK No 126 Tahun 2019; Peraturan BKN No 24 Tahun 2017; Keppres No 68 Tahun 1995; Kepmendagri No 061-5449 Tahun 2019; Perda Kabupaten Solok Selatan No 15 Tahun 2016; Perbup Solok Selatan No 18 Tahun 2017;
Peraturan ini memuat XIII Bab dan 29 Pasal yaitu Bab I Ketentuan Umum; Bab II Maksud dan Tujuan; Bab III Prinsip Pemberian TPP: Bab IV Kriteria Pemberian TPP; Bab V Pemebrian TPP: Bab VI Penetapan Besaran TPP; Bab VII Instrumen Perhitungan TPP; Bab VIII Hari, Jam Kerja dan Pengelola Data; Bab IX Penginputan Bahan TPP: Bab X Perhitungan TPP; Bab XI Tata Cara Pembayaran; Bab XII Ketentuan Lain-Lain; Bab XIII Ketentuan Penutup. Maksud pemberian TPP adalah untuk meningkatkan profesionalisme pegawai dalam melakukan pekerjaan. Tujuan pemberian TPP adalah untuk meningkatkan disiplin pegawai; meningkatkan motivasi kerja; meningkatkan kesejahteraan pegawai; meningkatkan kualitas pelayanan, dan meningkatkan kinerja pegawai.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2020.
Peraturan yang akan diatur yaitu Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Rumah Sakit Umum Daerah Solok Selatan
22 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
