Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.71
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 67 Tahun 2020 tentang Pedoman dan tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi Tempat Khusus Parkir
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Cilacap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Cilacap, telah ditetapkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 67 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi Tempat Khusus Parkir. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah berdampak pada menurunnya kegiatan perekonomian masyarakat, sehingga Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi Tempat Khusus Parkir yang diatur dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 67 Tahun 2020 perlu dilakukan perubahan guna penyempurnaan.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Cilacap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Cilacap; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kabupaten Cilacap; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 67 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Tempat Khusus Parkir diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2020.
Ketentuan Pasal 7 diubah; Di antara Pasal 18 dan 19 disisipkan 1 (satu) Pasal; Ketentuan Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) diubah; Pasal 20 dihapus.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 71 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 71
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negerui Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuthakiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah , maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang tentang SIstem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang perlu disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undnng Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016, Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Kepurusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2014.
Peraturan ini mengubah Ketentuan pada Lampiran Ill BAGAN AKUN STANDAR Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2020.
Merubah Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang
383 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 71 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa
ABSTRAK:
bahwa Perbup Tegal tentang bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa sudah ditetapkan dengan Perbup Tegal No 46 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perbup Tegal No 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perbup Tegal No 46 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa; bahwa Perbup sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai dengan kondisi pada saat ini, sehingga perlu diubah untuk disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 6 Tahun 1983; UU No 12 Tahun 2011; UU No 28 tahun 2009; UU No 6 Tahun 2014; UU no 23 Tahun 2014; PP No 7 Tahun 1986; PP No 91 Tahun 2010; PP No 43 Tahun 2014; PP No 12 Tahun 2019; Perda Kab Daerah Tk II Tegal No 10 Tahun 1985; Perda Kab Tegal No 13 Tahun 2007; Perda Kab tegal No 1 Tahun 2012; Perda Kab Tegal No 2 Tahun 2012; Perda Kab Tegal No 12 Tahun 2016; Perbup Tegal No 46 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud, tujuan dan ruang lingkup, jenis PDRD, alokasi dan besaran PDRD, penyaluran bagi hasil PDRD, pengelolaan bagi hasil PDRD, penggunaan bagi hasil PDRD, pertanggungjawaban dan pelaporan bagi hasil PDRD, pembinaan dan pengawasan, sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2020.
Peraturan Bupati Tegal Nomor 46 tahun 2014 dicabut.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak Nomor 71 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBUATAN PRODUK HUKUM DESA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Pasal 32 Ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Tata Pembuatan Produk Hukum Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Cara Pembutan Produk Hukum Desa ;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah ; UUD Pasal 18 ayat (6), UU NO.55 Tahun 1999, UU No.6 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendagri No.111 Tahun 2014, Perbup Landak No.36 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Aasa, Hierarki, Bentuk, dan Substansi Produk Hukum Desa, Prosedur dan Ketentuan Penulisan Produk Hukum Desa, Perubahan, Penundaan, Pencabutan dan Pembatalan Produk Hukum Desa, Pembiayaan, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2021.
Peraturan ini memiliki 19 halaman, 3 halaman penjelasan dan 20 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 71 Tahun 2020
DANA DESA-RINCIAN-PENETAPAN-PEMBAGIAN-TATA CARA-PERUBAHAN KEEMPAT
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 71
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 76 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Ditetapkannya PMK No.156 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas PMK No.205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Permendes PDTT No.14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Permendes PDTT No.11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Perbup No.76 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup No.40 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Perbup No.76 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2019 ten tang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP Mo.43 Tahun 2014; PP No.60 Tahun 2014; PMK No.205 Tahun 2019; PMK No.35 Tahun 2020; Permendes PDTT No.11 Tahun 2019; Perbup Kukar No.76 Tahun 2019
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 76 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020, termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan yang berubah: Pasal 12A diubah ayat (10) dan diantara ayat (11) dan ayat (12) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (11a)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2020.
Peraturan yang Diubah: Perbup Kukar No.76 Tahun 2019
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 71 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Bagi Setiap Desa Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 serta adanya perubahan anggaran ADD-BHPRD bagi setiap Desa maka perlu disesuaikan alokasi ADD-BHPRD Tahun Anggaran 2020 sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 67 Tahun 2019
tentang Tata Cara Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bagi Setiap Desa di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2020.
Dasar Hukum: UU Nomor 2 Tahun 2003 ; UU Nornor 6 Tahun 2014; PP Nomor 43 Tahun 2014; Permendagri Nomor 20 Tahun 2018; Perda Kab. Balangan Nomor 2 Tahun 2020.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 67 Tahun 4019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bagi Setiap Desa Tahun Anggaran 2020, diubah yaitu Ketentuan dalam Pasal 7 terkait penghitungan alokasi formula setiap Desa, Penghitungan alokasi formula bagi hasil pajak daerah setiap Desa, Penghitungan alokasi formula bagi hasil retribusi daerah setiap Desa, ADD tambahan dan besaran ADD dan BHPRD Perubahan tercantum dalam Lampiran; Ketentuan dalam Pasal 8 terkait Penyaluran ADD dan BHPRD; Ketentuan dalam Pasal 9 terkait enyaluran ADD dan BHPRD Tahap I, II dan III; Ketentuan Pasal 10 terkait syarat Penyaluran ADD dan BHPRD Tahap I dan Tahap II dan Tahap III; Ketentuan dalam Pasal 11 terkait ketentuan persyaratan dan penyampaiannya; Ketentuan dalam Pasal 13 terkait pengelolaan dan pelaksanaan ADDdan BHPRD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2020.
Mengubah Peraturan Bupati Balangan Nomor 67 Tahun
4019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bagi Setiap Desa Tahun A.nggaran 2020
13 halaman; Lampiran 6 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat