badan kesatuan bangsa dan politik - kedudukan - susunan organisasi - tugas dan fungsi - tata kerja
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 86, BD.2019/NO.86
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf e angka 3 dan Pasal 5 Perda Kab Batang No 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perda Kab Batang No 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Perda Kab Batang No 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Perbup tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
UU No 9 Tahun 1965; UU No 5 tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 18 Tahun 2016; Permendagri No 11 Tahun 2019; Perda Kab Batang No 8 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
Pada saat Perbup ini mulai berlaku, Perbup Batang No 62 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab Batang (Berita Daerah Kab Batang Tahun 2012 Nomor 62) dicabut dan dinyatakn tidak berlaku.
13 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 86 Tahun 2019
Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, TugasPokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah dibentuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; eraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 ; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Kedudukan; Struktur organisasi; Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas; Unit Pelaksana Teknis Dinas; Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; Tata Kerja; Pelaporan; Penganggaran; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pola Klasifikasi Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan khususnya di bidang klasifikasi kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap telah ditetapkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 62 Tahun 2008 tentang Pedoman Pola Klasifikasi Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap; bahwa Peraturan Bupati Cilacap Nomor 62 Tahun 2008 tentang Pedoman Pola Klasifikasi Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu untuk disesuaikan dan dicabut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pedoman Pola Klasifikasi Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman pola klasifikasi kearsipan dan penggunaannya tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2019.
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 62 Tahun 2008
74 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batu Nomor 86 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 86, BD TAHUN 2019 NOMOR 86/E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PINDAH WILAYAH KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi dan dalam rangka tertib administrasi kepegawaian, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Pindah Wilayah Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Batu;
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur; Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Peraturan Walikota Batu Nomor 40 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kota Batu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Batu Nomor 40 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Batu;
KETENTUAN UMUM; RUANG LINGKUP; PEGAWAI PINDAHAN; PEGAWAI TITIPAN; KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2019.
TIDAK ADA
TIDAK ADA
11 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 86 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Fatah Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa penerapan sistem Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya dengan memperhatikan praktek bisnis yang sehat; bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Fatah Kabupaten Demak merupakan salah satu UPTD yang menerapkan sistem Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), sehingga untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengelolaan badan layanan umum daerah, perlu disusun Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Fatah Kabupaten Demak; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Fatah Kabupaten Demak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Demak Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Bupati Demak Nomor 56 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang sumber daya manusia, struktur anggaran badan layanan umum daerah RSUD Sultan Fatah, perencanaan dan penganggaran Badan Layanan Umum Daerah, Pelaksanaan anggaran BLUD RSUD Sultan Fatah, pengelolaan belanja BLUD RSUD Sultan Fatah, pengelolaan barang, tarif layanan badan layanan umum daerah, piutang dan utang/pinjaman badan layanan umum daerah, kerjasama BLUD RSUD Sultan Fatah, investasi, sisa lebih perhitungan anggaran dan defisit anggaran badan layanan umum daerah, penyelesaian kerugian, pelaporan dan pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan, jasa pelayanan, evaluasi dan penilaian kinerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2019.
35 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2019
Peraturan Walikota Nomor 114 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2015 tentang Mekanisme Mutasi Masuk dan Keluar Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Yogyakar
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Mekanisme Mutasi Masuk dan Keluar Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2015 tentang Mekanisme Mutasi Masuk dan Keluar Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 114 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2015 tentang Mekanisme Mutasi Masuk dan Keluar Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Kota Yogyakarta sudah tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini maka perlu diganti.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2019, Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016.
Materi pokok : Mutasi PNS, Tim Mutasi Masuk dan Keluar, Tes Mutasi Masuk.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2019.
Mencabut Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2015 tentang Mekanisme Mutasi Masuk dan Keluar Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 114 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2015 tentang Mekanisme Mutasi Masuk dan Keluar Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Yogyakarta.
Jumlah halaman : 14 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 86 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Investasi Jangka Pendek pada Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan
Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pengelolaan Investasi Jangka Pendek Pada
Badan Layanan Umum Daerah.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9
Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6
Tahun 2016.
Materi pokok : Investasi, Pengajuan Surat Permohonan Kemitraan, Tim Pengelola Investasi Jangka Pendek, Tata Cara Penempatan Investasi Jangka Pendek, Pencairan Investasi Jangka Pendek, Evaluasi dan Rekonsiliasi, dan Pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2019.
Jumlah halaman : 8 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 86 Tahun 2019
MEKANISME PENGGUNAAN UTANG/PINJAMAN - BADAN LAYANAN UMUM DAERAH - UMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 86, BD.2019/NO.86
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Penggunaan Utang/Pinjaman pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul
ABSTRAK:
a. bahwa agar kemampuan keuangan Rumah Sakit Umum
Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul tetap
terjaga sebagai akibat kebijakan klaim dari Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan)
belum dapat diterima sebagaimana mestinya, Rumah Sakit
Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul
selaku perangkat daerah yang menerapkan Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dapat
melakukan utang/pinjaman, sehingga tetap mampu
memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat
optimal;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (5) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan
Layanan Umum Daerah dan Pasal 57 Peraturan Bupati
Bantul Nomor 74 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah
Panembahan Senopati Kabupaten Bantul, mekanisme
penggunaan utang/pinjaman diatur dengan Peraturan
Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Bantul tentang Mekanisme Penggunaan
Utang/Pinjaman pada Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati
Kabupaten Bantul;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 171 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
42/PMK.05/2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2011; Peraturan Bupati Bantul Nomor 74 Tahun 2017;
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 76 Tahun 2019 tentang Anggaran Kas Perubahan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menyatakan “Dalam hal pemerintah daerah belum menganggarkan Kegiatan Pemilihan dalam Perda_ tentang perubahan APBD atau telah menganggarkan Kegiatan Pemilihan dalam Perda tentang perubahan APBD tetapi belum sesuai dengan standar satuan harga kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilinan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian penganggaran dengan mengubah Perkada tentang penjabaran perubahan APBD” yang perlu ditindaklanjuti dengan perubahan anggaran kas perubahan.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu) Nomor 19 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 9 Tahun 2019; Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 75 Tahun 2019;
Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran I] dan Lampiran III Peraturan Bupati
Indragiri Hulu Nomor 76 Tahun 2019 tentang Anggaran Kas Perubahan
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 76) diubah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran II] yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Lampiran I, Lampiran II,
Lampiran Ill Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 76 Tahun 2019 tentang
Anggaran Kas Perubahan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun
Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor
76) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lamp II
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
