Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 243 peraturan dalam 0,004 detik

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 1976

• Berlaku mulai 48 tahun yang lalu

Pengarahan Kepada Delegasi Indonesia pasa Konferensi Mass Media Negara-Negara Non Blok di New Delhi, India

Abstrak

Hubungan Internasional / Kerja Sama Internasional

Download file:

Inpres0121976.pdf

Delegasi Indonesia

1976

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 12, jdih.setkab.go.id: 1 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Pengarahan Kepada Delegasi Indonesia pasa Konferensi Mass Media Negara-Negara Non Blok di New Delhi, India

ABSTRAK:

Berhubung dengan akan diselenggarakannya Konperensi Mass Media Negara-negara Non-Blok di New Delhi, India, pada tanggal 8 sampai 13 Juli 1976, dipandang perlu untuk memberikan petunjukpetunjuk pengarahan kepada Delegasi Pemerintah Republik Indonesia.
Dasar Hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD Tahun 1945.
Inpres ini mengatur mengenai Penggunaan petunjuk petunjuk sebagaimana terlampir pada Instruksi Presiden ini sebagai landasan dan pedoman dalam menghadapi masalah-masalah yang dibahas pada Konperensi Mass Media Negara-negara Non-Blok di New Delhi, India, pada tanggal 8 sampai 13 Juli 1976 kepada Delegasi Pemerintah Republik Indonesia untuk Konperensi Mass Media Negara-negara Non-Blok, di New Delhi, India; Memberikan laporan kepada Presiden tentang perkembangan Konperensi selama Berlangsungnya Konperensi tersebut; dan Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Presiden.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 1976.
Lampiran file: 5 hlm (batang tubuh hlm 1 , lampiran hlm 2 sd 5).

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 1976

• Berlaku mulai 48 tahun yang lalu

Pengarahan Kepada Delegasi Indonesia pada Sidang Habitat di Vancouver, Kanada

Abstrak

Hubungan Internasional / Kerja Sama Internasional

Download file:

Inpres0111976.pdf

Delegasi Indonesia

1976

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 11, jdih.setkab.go.id: 1 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Pengarahan Kepada Delegasi Indonesia pada Sidang Habitat di Vancouver, Kanada

ABSTRAK:

Berhubung dengan akan diselenggarakannya Konferensi HABITAT di Vancouver, Kanada pada tanggal 31 Mei hingga 11 Juni 1976, di pandang perlu untuk memberikan petunjuk-petunjuk pengarahan kepada Delegasi Pemerintah Republik Indonesia.
Dasar Hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD Tahun 1945; dan Keppres Nomor 94/LN Tahun 1976.
Inpres ini mengatur mengenai Penggunaan petunjuk-petunjuk sebagaimana terlampir pada instruksi Presiden ini sebagai landasan dan pedoman dalam menghadapi masalah-masalah yang dibahas pada Konferensi HABITAT di Vancouver, Kanada, pada tanggal 31 Mei hingga 11 Juni 1976, Memberikan laporan kepada Presiden tentang pekembangan Konferensi selama berlangsungnya Konferensi tersebut, dan Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pesiden.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 1976.
Lampiran file: 4 hlm (batang tubuh hlm 1 , lampiran hlm 2 sd 4).

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 1975

• Berlaku mulai 50 tahun yang lalu

Petunjuk Pengarahan Bagi Delegasi Indonesia pada Konperensi Hukum Laut di Geneva, Swiss

Abstrak

Hubungan Internasional / Kerja Sama Internasional

Download file:

Inpres Nomor 5 Tahun 1975.pdf

Delegasi Indonesia

1975

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 5, jdih.setkab.go.id: 2 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Petunjuk Pengarahan Bagi Delegasi Indonesia pada Konperensi Hukum Laut di Geneva, Swiss

ABSTRAK:

Berhubung dengan akan diselenggarakannya Sidang ke III Konperensi Hukum Laut di Geneva, Swiss, pada, tanggal 17 Maret hingga 10 Mei 1975, dipandang perlu untuk memberikan petunjukpetunjuk pengarahan kepada Delegasi Pemerintah Republik Indonesia.
Dasar Hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD Tahun 1945.
Inpres ini mengatur mengenai Penggunaan petunjuk petunjuk sebagaimana terlampir pada Instruksi Presiden ini sebagai landasan dan pedoman dalam menghadapi masalah masalah yang dibahas pada Sidang ke III Konperensi Hukum Laut di Geneva, Swiss, pada tanggal 17 Maret hingga 10 Mei 1975. Memberikan laporan kepada Presiden tentang perkembangan Konperensi selama berlangsungnya Konperensi tersebut dan Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Presiden.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 1975.
Lampiran file: 2 hlm

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 1975

• Berlaku mulai 50 tahun yang lalu

Petunjuk-Petunjuk Pengarahan Untuk Delegasi Republik Indonesia ke Pertemuan Menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia dan Singapura pada Tanggal 17, 18 Pebruari 1975.

Abstrak

Hubungan Internasional / Kerja Sama Internasional

Download file:

Inpres Nomor 3 Tahun 1975.pdf

Delegasi Republik Indonesia

1975

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 3, jdih.setkab.go.id: 2 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Petunjuk-Petunjuk Pengarahan Untuk Delegasi Republik Indonesia ke Pertemuan Menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia dan Singapura pada Tanggal 17, 18 Pebruari 1975.

ABSTRAK:

Dipandang perlu untuk memberikan petunjuk-petunjuk pengarahan bagi Delegasi Pemerintah Republik Indonesia ke Pertemuan Menteri-menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia dan Singapura yang akan diadakan di Singapura pada tanggal 17, 18 dan 19 Februari 1975.
Dasar Hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD Tahun 1945.
Inpres ini mengatur mengenai Penggunaan petunjuk petunjuk pengarahan sebagaimana terlampir pada Instruksi Presiden ini sebagai landasan dan pedoman dalam menghadapi masalah-masalah yang dibahas pada Pertemuan Menterimenteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia dan Singapura di Singapura pada tanggal 17, 18 dan 19 Februari 1975. Memberikan laporan kepada Presiden tentang perkembangan Pertemuan Menteri-menteri selama berlangsungnya Pertemuan tersebut dan Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Presiden.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 1975.
Lampiran file: 2 hlm

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1975

• Berlaku mulai 50 tahun yang lalu

Pengarahan Delegasi Republik Indonesia ke Konperensi Gabungan Menteri Luar Negeri, Menteri Pertambangan, Menteri Keuangan Negara Anggota Opec

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Hubungan Internasional / Kerja Sama Internasional

Download file:

Inpres Nomor 1 Tahun 1975.pdf

Delegasi Republik Indonesia

1975

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 1, jdih.setkab.go.id: 2 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Pengarahan Delegasi Republik Indonesia ke Konperensi Gabungan Menteri Luar Negeri, Menteri Pertambangan, Menteri Keuangan Negara Anggota Opec

ABSTRAK:

Dipandang perlu untuk memberikan petunjuk-petunjuk pengarahan bagi Delegasi Pemerintah Republik Indonesia ke Konperensi Gabungan para Menteri Luar Negeri, Menteri Perminyakan/ Pertambangan dan Menteri Keuangan Negara-negara anggota OPEC di Aljazair, tanggal 24 Januari 1975 hingga tanggal 27 Januari 1975.
Dasar Hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD Tahun 1945.
Inpres ini mengatur mengenai Penggunaan petunjuk petunjuk pengarahan sebagaimana terlampir pada Instruksi Presiden ini sebagai landasan dan pedoman dalam menghadapi masalah-masalah yang dibahas pada Konperensi Gabungan para Menteri Luar Negeri, Menteri Perminyakan/Pertambangan dan Menteri Keuangan Negara-negara anggota OPEC di Aljazair, tanggal 24 Januari 1975 hingga tanggal 27 Januari 1975 Kepada Menteri Luar Negeri/Ketua Delegasl Pemerintah Republik Indonesia; Memberikan laporan kepada Presiden tentang perkembangan Konperensi selama berlangsungnya Konperensi tersebut; dan Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Presiden.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 1975.
Lampiran file: 2 hlm

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 16 Tahun 1974

• Berlaku mulai 50 tahun yang lalu

Pengarahan bagi Delegasi Pemerintah Republik Indonesia ke “World Food Conference” di Roma, Italia

Abstrak

Hubungan Internasional / Kerja Sama Internasional

Download file:

Inpres Nomor 16 Tahun 1974.pdf

Pengarahan - Delegasi - Pemerintah Republik Indonesia

1974

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 16, jdih.setkab.go.id: 2 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Pengarahan bagi Delegasi Pemerintah Republik Indonesia ke “World Food Conference” di Roma, Italia

ABSTRAK:

Dipandang perlu untuk memberikan petunjuk-petunjuk pengarahan bagi Delegasi Pernerintah Republik Indonesia ke "World Food Conference" di Italia, pada tanggal 5 Nopember 1974 hingga 16 Nopember 1974.
Dasar hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945.
Inpres ini menginstruksikan kepada Menteri Pertanian/Ketua Komite Nasional F.A.O. bagi Delegasi Pemerintah Republik Indonesia untuk menggunakan petunjuk-petunjuk pengarahan sebagaimana terlampir pada Instruksi Presiden ini sebagai landasan dan pedoman dalam menghadapi masalah-masalah yang dibahas Pada "World Food Conference" di Roma, Italia, pada tanggal 5 Nopember 1974 hingga 16 Nopember 1974.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 1974.
Lampiran file: 6 hlm. (batang tubuh hlm 1 s.d. 2 dan lampiran hlm 3 s.d. 6)

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 13 Tahun 1974

• Berlaku mulai 50 tahun yang lalu

Petunjuk Pengarahan bagi Delegasi Republik Indonesia ke Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke 29 di New York

Abstrak

Hubungan Internasional / Kerja Sama Internasional

Download file:

Inpres Nomor 13 Tahun 1974.pdf

Pengarahan - Delegasi Republik Indonesia - Sidang Majelis Umum - Perserikatan Bangsa-Bangsa

1974

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 13, jdih.setkab.go.id: 2 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Petunjuk Pengarahan bagi Delegasi Republik Indonesia ke Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke 29 di New York

ABSTRAK:

Dipandang perlu untuk memberikan petunjuk-petunjuk pengarahan bagi Delegasi Pemerintah Republik Indonesia ke Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa ke XXIX di New York.
Dasar hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan Keppres Nomor 164/LN Tahun 1974.
Inpres ini menginstruksikan kepada Menteri Luar Negeri//Ketua Delegasi Pemerintah Republik Indonesia untuk mempergunakan petunjuk-petunjuk pengarahan sebagaimana terlampir pada Instruksi Presiden ini selagai landasan dan pedoman dalam menghadapi masalah-masalah yang dibahas pada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa ke XXIX di New York.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 1974.
Lampiran file: 9 hlm. (batang tubuh hlm 1 s.d. 2 dan lampiran hlm 3 s.d. 9)

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 1974

• Berlaku mulai 50 tahun yang lalu

Petunjuk Pengarahan bagi Delegasi Republik Indonesia ke Konperensi Kependudukan Dunia 1974 di Bukhares Rumania

Abstrak

Hubungan Internasional / Kerja Sama Internasional

Download file:

Inpres Nomor 12 Tahun 1974.pdf

Pengarahan - Delegasi Republik Indonesia - Konperensi Kependudukan Dunia

1974

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 12, jdih.setkab.go.id: 2 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Petunjuk Pengarahan bagi Delegasi Republik Indonesia ke Konperensi Kependudukan Dunia 1974 di Bukhares Rumania

ABSTRAK:

Dipandang perlu untuk memberikan petunjuk-petunjuk pengarahan bagi Delegasi Pemerintah Republik Indonesia ke Konperensi Kependudukan Dunia 1974 di Bukharest Rumania pada tanggal 19 Agustus hingga 30 Agustus 1974.
Dasar hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945.
Inpres ini menginstruksikan kepada Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat/Ketua Delegasi Pemerintah Republik Indonesia untuk menggunakan petunjuk-petunjuk pengarahan sebagaimana terlampir pada Instruksi Presiden ini sebagai landasan dan pedoman dalam menghadapi Masalah-masalah yang dibahas pada Konperensi Kependudukan Dunia 1974 di Bukharest Rumania pada tanggal 19 Agustus hingga 30 Agustus 1974.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 1974.
Lampiran file: 8 hlm. (batang tubuh hlm 1 s.d. 2 dan lampiran hlm 3 s.d. 8)

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 1974

• Berlaku mulai 51 tahun yang lalu

Petunjuk Pengarahan bagi Delegasi Republik Indonesia Ke Konperensi Tingkat Tinggi Islam di Lahore

Abstrak

Hubungan Internasional / Kerja Sama Internasional

Download file:

Inpres Nomor 2 Tahun 1974.pdf

Konperensi Tingkat Tinggi Islam - delegasi - pengarahan

1974

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 2, jdih.setkab.go.id: 2 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Petunjuk Pengarahan bagi Delegasi Republik Indonesia Ke Konperensi Tingkat Tinggi Islam di Lahore

ABSTRAK:

Dipandang perlu untuk memberikan petunjuk-petunjuk pengarahan bagi Delegasi Pemerintah Republik Indonesia ke Konperensi Tingkat Tinggi Islam di Lahore pada tanggal 18 Pebruari hingga 24 Pebruari 1974.
Dasar hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan Keppres Nomor 23/LN Tahun 1974.
Inpres ini menginstruksikan kepada Menteri Luar Negeri untuk menggunakan petunjuk-petunjuk pengarahan sebagaimana terlampir pada Instruksi Presiden ini sebagai landasan dan pedoman dalam menghadapi masalah-masalah yang dibahas pada Konperensi Tingkat Tinggi Islam di Lahore pada tanggal 18 Pebruari hingga 24 Pebruari 1974.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 1974.
Lampiran file: 7 hlm. (batang tubuh hlm 1 s.d. 2 dan lampiran hlm 3 s.d. 7)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara Nomor 13 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

KERJA SAMA DAERAH

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Download file:

PERDA NO 13 THN 2018 TTG ...AMA DAERAH - pdf.pdf

kerja sama daerah

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2018/NO.13, TLD NO.1601 LL KAB. KAYONG UTARA: 38 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang KERJA SAMA DAERAH

ABSTRAK:

bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, optimalisasi potensi daerah, mempercepat pembangunan daerah, dan peningkatan pendapatan asli daerah, Kabupaten Kayong Utara dapat melakukan Kerja Sama Daerah;
pasal 18 ayat (6) UUD 1946, UU No.6 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.28 Tahun 2018
Ketentuan Umum; RUANG LINGKUP; KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN; KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA; KERJA SAMA DAERAH DENGAN PEMERINTAH DAERAH DI LUAR NEGERI DAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN LEMBAGA DI LUAR NEGERI; TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH; HASIL KERJA SAMA; PEMBIAYAAN; TUGAS DAN KEWAJIBAN; PENGAWASAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2018.
27 halaman dan 11 halaman lampiran

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT