Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 26.236 peraturan dalam 0,013 detik

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 23 Tahun 2005

• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERPRES No. 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Mencabut

KEPPRES No. 13 Tahun 1994 tentang Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Download file:

PERPRES NO 23 TH 2005.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 15 Tahun 2005

• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Diubah dengan

PERPRES No. 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia
PERPRES No. 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia
PERPRES No. 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia
PERPRES No. 17 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia
PERPRES No. 91 Tahun 2006 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia
PERPRES No. 66 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia
PERPRES No. 80 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia
PERPRES No. 63 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia

Mengubah

PERPRES No. 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia

Download file:

PERPRES NO 15 TH 2005.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 14 Tahun 2005

• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu

Kepaniteraan Mahkamah Agung

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Struktur Organisasi

Status Peraturan

Diubah dengan

PERPRES No. 123 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung

Mencabut

KEPPRES No. 75 Tahun 1985 tentang Organisasi Kepaniteraan/Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung

Download file:

PERPRES NO 14 TH 2005.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 13 Tahun 2005

• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu

Sekretariat Mahkamah Agung

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Struktur Organisasi

Status Peraturan

Diubah dengan

PERPRES No. 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung

Mencabut

KEPPRES No. 75 Tahun 1985 tentang Organisasi Kepaniteraan/Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung

Download file:

PERPRES NO 13 TH 2005.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 4 Tahun 1965

• Berlaku mulai 60 tahun yang lalu

Perubahan Beberapa Pasal dari Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 1964

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mengubah

PERPRES No. 37 Tahun 1964 tentang Pembentukan Lembaga Pertahanan Nasional

Download file:

Perpres No.4 Tahun 1965.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 8 Tahun 1960

• Berlaku mulai 64 tahun yang lalu

Dewan Bahan Makanan

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERPRES No. 3 Tahun 1964 tentang Penyesuaian Tugas dan Organisasi Dewan Bahan Makanan

Mencabut

PP No. 7 Tahun 1958 tentang Dewan Bahan Makanan
PP No. 47 Tahun 1958 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 No. 11) Tentang Dewan Bahan Makanan

Download file:

Perpres No.8 Tahun 1960.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 7 Tahun 1960

• Berlaku mulai 64 tahun yang lalu

Tata-Susunan Kepangkatan Kepolisian Negara

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 24 Tahun 1973 tentang Kepangkatan Militer/Polisi Dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Download file:

Perpres No.7 Tahun 1960.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 11 Tahun 2024

Penetapan Daerah Hukum Kejaksaan Negeri Kepulauan Anambas, Kejaksaan Negeri Musi Rawas, Kejaksaan Negeri Sigi, Kejaksaan Negeri Morowah Utara, dan Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Download file:

Salinan Keppres Nomor 11 Tahun 2024.pdf

PENERTIBAN - LEMBAGA PEMERINTAH

2024

Keputusan Presiden (Keppres) NO. 11, https://jdih.setneg.go.id/

Keputusan Presiden (Keppres) tentang Penetapan Daerah Hukum Kejaksaan Negeri Kepulauan Anambas, Kejaksaan Negeri Musi Rawas, Kejaksaan Negeri Sigi, Kejaksaan Negeri Morowah Utara, dan Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara

ABSTRAK:

Dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang hukum dalam penyelenggaraan tugas dan wewenang Kejaksaan di daerah hukum Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Sigi, Kabupaten Morowali Utara, dan Kabupaten Tenggara, dibentuk Kejaksaan Negeri Kepulauan Anambas, Kejaksaan Negeri Musi Rawas, Kejaksaan Negeri Sigi, Kejaksaan Negeri Morowali Utara, dan Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara yang daerah hukumnya meliputi wilayah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden.
Dasar hukum Kepres ini adalah Pasal 4 avat (11 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 27 Tahan2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011; Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010; dan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2024.
Kepres ini mengatur mengenai menetapkan daerah hukum Kejaksaan Negeri Kepulauan Anambas meliputi wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas. Ditetapkannya daerah hukum Kejaksaan Negeri Kepulauan Anambas, wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Natuna. Pada saat Keputusan Presiden ini mulai berlaku, Kejaksaan Negeri Natuna tetap melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas sampai dengan dilantiknya Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Anambas.

CATATAN:

Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal .
Lampiran file: 5 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 3, penjelasan hlm 3 sd 4)

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 21 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

KEPPRES No. 18 Tahun 2018 tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia

Download file:

Keppres Nomor 21 Tahun 2023.pdf

Anggaran Dasar - Anggaran Rumah Tangga - Legiun Veteran Republik Indonesia

2023

Keputusan Presiden (Keppres) NO. 21, jdih.setneg.go.id: 3 hlm.

Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia

ABSTRAK:

Berdasarkan hasil Kongres XII Legiun Veteran Republik Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 11 sampai dengan 13 Oktober 2022 di Jakarta, Dewan Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia Masa Bakti 2022-2027 memandang perlu untuk menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia.
Dasar hukum Keppres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 15 Tahun 2012.
Keppres ini mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia Hasil Kongres XII Legiun Veteran Republik Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 11 sampai dengan 13 Oktober 2022 di Jakarta, sebagaimana terlampir dalam Keputusan Presiden ini.

CATATAN:

Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2023.
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik lndonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran file: 67 hlm.

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 18 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

KEPPRES No. 21 Tahun 2023 tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia

Mencabut

KEPPRES No. 27 Tahun 2013 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia

Download file:

Keppres Nomor 18 Tahun 2018.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2005.