Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 2.203 peraturan dalam 0,012 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 95 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Bagan Akun Standar

Abstrak

Kebijakan Akuntansi

Download file:

95. BAGAN AKUN STANDAR.pdf

bagan akun standar

2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 95, BD.2014/NO.100

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Bagan Akun Standar

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Permendagri 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah Kabupaten Paser
Dasar hukum:UU No 27 Tahun 1959;UU No 17 Tahun 2003;UU No 1 Tahun 2004;Permendagri No 15 Tahun 2004;UU No 33 Tahun 2004;UU No 23 Tahun 2014;PP No 20 Tahun 2001;PP No 23 Tahun 2005;PP No 24 Tahun 2005;PP No 58 Tahun 2005;PP No 8 Tahun 2006;PP No 49 Tahun 2007;PP No 71 Tahun 2010;PP No 7 Tahun 2013;Permendagri No 13 Tahun 2006;Permendagri No 17 Tahun 2007;Permendagri No 64 Tahun 2013;Pergub Paser No 99 Tahun 2014;sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011
Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Paser. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Paser. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah KabupatenPaser. 5. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser. 6. Kepala Badan adalah kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser. Pasal 3 BAS merupakan pedoman bagi semua SKPD dalam melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap. Pasal 4 BAS sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, digunakan dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar, pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan. Pasal 8 (1) Pencatatan transaksi pelaksanaan anggaran disesuaikan dengan dokumen anggaran. (2) Dalam hal kodefikasi akun dokumen anggaran belum sesuai dengan BAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7, dapat melakukan konversi dalam penyajian LRA. (3) Format konversi penyajian LRA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2014.
7hlm

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 94 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASER

Abstrak

Kebijakan Akuntansi

Download file:

94.Perbup Kebijakan Akunt...KRUAL PASER 2014.pdf

kebijakan akuntansi

2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 94, BD.2014/NO.99

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASER

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Paser.
Dasar hukum:UU No 27 Tahun 1959;UU No 17 Tahun 2003;UU No 1 Tahun 2004;UU No 15 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004;UU No 12 Tahun 2011;UU No 23 Tahun 2014;PP No 20 Tahun 2001;PP No 23 Tahun 2005;PP No 24 Tahun 2005;PP No 58 Tahun 2005;PP No 8 Tahun 2006;PP No 49 Tahun 2007;PP No 71 Tahun 2010;PP No 7 Tahun 2013;Permendagri No 13 Tahun 2006;Permendagri No 17 Tahun 2007;Permendagri No 64 Tahun 2013;sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011
Pasal 3 Kebijakan akuntansi mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi. Pasal 4 Kebijakan akuntansi mengatur dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional (LO), laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas Daerah untuk Pemerintah Kabupaten Paser dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Pasal 6 Kebijakan akuntansi mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan operasi yang tidak dilanjutkan. Pasal 7 Kebijakan akuntansi mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk entitas akuntansi meliputi SKPD,PPKD dan BLUD (Badan layanan Umum Daerah) dalam rangka menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan. Pasal 8 Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan dan Kebijakan Akuntansi Akun tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini Pasal 9 Pada saat Peraturan ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2009 Nomor 90) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2014.
Diubah:diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
79hlm

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 51 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Abstrak

Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERGUB Prov. Sumatera Selatan No. 30 Tahun 2022 tentang Kebijakan Dan Sistem Akuntansi

Diubah sebagian dengan

PERGUB Prov. Sumatera Selatan No. 61 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Pergub Nomor 51 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Download file:

PERGUB 51 TAHUN 2014.pdf

sistem-akuntansi-pemerintah-daerah

2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 51, BD.2014/NO.51

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemeribtahan, perlu menetapkan pergub ini.
Dasar Hukum : UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 2 Tahun 2014; PP No. 14 Tahun 2005; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; Permenkeu No. 31/PMK.07/2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 17 Tahun 2007; Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 39 Tahun 2012; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Perda No. 5 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda No. 14 Tahun 2014.
Dalam Peraturan ini diatur tentang sistem akuntansi Pemprov Sumsel dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai ketentuan umum, sistem akuntansi pemerintah daerah, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2015.
11 hlm

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 50 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Abstrak

Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERGUB Prov. Sumatera Selatan No. 30 Tahun 2022 tentang Kebijakan Dan Sistem Akuntansi

Diubah sebagian dengan

PERGUB Prov. Sumatera Selatan No. 83 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Download file:

PERGUB 50 TAHUN 2014.pdf

kebijakan-akuntansi

2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 50, Bd.2014/NO.50

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Pergub ini.
Dasar Hukum : UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 14 Tahun 2005; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 17 Tahun 2007; Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 39 Tahun 2012; Perda No. 5 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda No. 14 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pada ketentuan umum antara lain menetapkan definisi kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Diatur tentang pelaporan keuangan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2015.
Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
8 hlm

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah

Abstrak

Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2009 dan Ketentuan Lampiran III mengenai Sistem Akuntansi Dan Pertanggungjawaban Butir C1 - C8 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2012

Download file:

Pergub Jateng No 45 Tahun 2014.pdf

kebijakan akuntansi

2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 45, BD.2014/No.45

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 239 dan ketentuan Pasal 330 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2014 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan keadaan, khususnya dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 20059; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2012;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang kebijakan dan sistem akuntansi pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2014.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2009 dan Ketentuan Lampiran III mengenai Sistem Akuntansi Dan Pertanggungjawaban Butir C1 - C8 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2012 dicabut.
4 hal

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 39 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Gorontalo

Abstrak

Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERGUB Prov. Gorontalo No. 65 Tahun 2023 tentang Kebijakan Dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Diubah dengan

PERGUB Prov. Gorontalo No. 43 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Gorontalo
PERGUB Prov. Gorontalo No. 56 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Gorontalo
PERGUB Prov. Gorontalo No. 34 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Gorontalo

Download file:

PERGUB Gorontalo No 39 th...emprov Gorontalo.pdf

kebijakan akuntansi pemerintah provinsi gorontalo

2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 39, BD.2014/No.39

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Gorontalo

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 239 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Dalam Negeri No.21 Tahun 2011.
Dasar Hukum Peraturan Gubernur Gorontalo ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; PP No.58 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.3 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; PP No.71 Tahun 2010; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.64 Tahun 2013.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Gorontalo.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2014.
Terdiri dari 5 halaman tanpa lampiran

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 33 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Bengkulu

Abstrak

Kebijakan Akuntansi

Download file:

PERGUB NO 33 TAHUN 2014.pdf

SISTEM AKUNTANSI

2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 33, Berita daerah 2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Bengkulu

ABSTRAK:

1. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Bengkulu.
1. UU Nomor 9 tahun 1967 2. UU Nomor 28 Tahun 1999 3. UU Nomor 1 Tahun 2004 4. UU Nomor 15 Tahun 2004 5. UU Nomor 33 Tahun 2004 6. UU Nomor 12 Tahun 2011 7. UU Nomor 23 Tahun 2014 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2011 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 20. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007
SAPD memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting kedalam buku besar, penyusunan neraca saldo serta penyajian laporan keuangan. Penyajian laporan terdiri atas: a. Laporan realisasi anggaran; b. Laporan perubahan SAL; c. Neraca; d. Laporan operasional; e. Laporan arus kas; f. Laporan perubahan ekuitas; dan g. Catatan atas laporan keuangan. SAPD terdiri atas: a. Sistem akuntansi PPKD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan keuangan PPKD serta penyusunan laporan keuangan konsolidasi pemerintah daerah. b. Sistem akuntansi SKPD mencakup teknik pencatatan, pengungkapan dan pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRS, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2014.
8

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 25 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Bengkulu

Abstrak

Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERGUB Prov. Bengkulu No. 14 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual

Download file:

PERGUB NO 25 TAHUN 2014.pdf

KEBIJAKAN AKUNTANSI

2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 25, Berita Daerah 2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Bengkulu

ABSTRAK:

1. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah
1. UU Nomor 9 Tahun 1967 2. UU Nomor 28 Tahun 1999 3. UU Nomor 1 Tahun 2004 4. UU Nomor 15 Tahun 2004 5. UU Nomor 32 Tahun 2004 6. UU Nomor 33 Tahun 2004 7. UU Nomor 12 Tahun 2011 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2011 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 20. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 6 Tahun 2007
Pemerintah Daerah menerapkan SAP Berbasis Akrual. Kebijakan akuntansi terdiri atas kebijakan akuntasi pelaporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan, dan kebijakan akuntan pelaporan keuangan yang terdiri dari: a. Kerangka konseptual kebijakan akuntansi pemerintah daerah; b. Penyajian laporan keuangan; c. Laporan realisasi anggaran; d. Laporan perubahan SAL; e. Neraca; f. Laporan operasional; g. Laporan arus kas; h. Laporan perubahan ekuitas; dan i. Catatan atas laporan keuangan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2014.
8

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara No. 25 Tahun 2014

Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Abstrak

Kebijakan Akuntansi

Download file:

pergub 25_2014_ Kebijakan...gulir Pemerintah.pdf

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 24 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Abstrak

Kebijakan Akuntansi

Download file:

PERGUB-24-2014.pdf

Tentang SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

2014

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 24, BD 2014/NO.24

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

ABSTRAK:

Menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perauran Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuaangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengatur mengenai tata cara dan prosedur pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan pemerintah daerah yang harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan yang berlaku.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2014.
7 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT