Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 25 Tahun 2014

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Bengkulu

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pemerintah Daerah menerapkan SAP Berbasis Akrual. Kebijakan akuntansi terdiri atas kebijakan akuntasi pelaporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan, dan kebijakan akuntan pelaporan keuangan yang terdiri dari: a. Kerangka konseptual kebijakan akuntansi pemerintah daerah; b. Penyajian laporan keuangan; c. Laporan realisasi anggaran; d. Laporan perubahan SAL; e. Neraca; f. Laporan operasional; g. Laporan arus kas; h. Laporan perubahan ekuitas; dan i. Catatan atas laporan keuangan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bengkulu Nomor 25 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Bengkulu

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Bengkulu

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Bengkulu

Tanggal Penetapan

09 September 2014

Tanggal Pengundangan

19 September 2014

Tanggal Berlaku

19 September 2014

Sumber

Berita Daerah 2017

Subjek

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Bengkulu

Bidang

Halaman ini telah diakses 832 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERGUB NO 25 TAHUN 2014.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERGUB Prov. Bengkulu No. 14 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual

KEBIJAKAN AKUNTANSI
2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 25, Berita Daerah 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) TENTANG Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Bengkulu
ABSTRAK:	1. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah 1. UU Nomor 9 Tahun 1967 2. UU Nomor 28 Tahun 1999 3. UU Nomor 1 Tahun 2004 4. UU Nomor 15 Tahun 2004 5. UU Nomor 32 Tahun 2004 6. UU Nomor 33 Tahun 2004 7. UU Nomor 12 Tahun 2011 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2011 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 20. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 6 Tahun 2007 Pemerintah Daerah menerapkan SAP Berbasis Akrual. Kebijakan akuntansi terdiri atas kebijakan akuntasi pelaporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan, dan kebijakan akuntan pelaporan keuangan yang terdiri dari: a. Kerangka konseptual kebijakan akuntansi pemerintah daerah; b. Penyajian laporan keuangan; c. Laporan realisasi anggaran; d. Laporan perubahan SAL; e. Neraca; f. Laporan operasional; g. Laporan arus kas; h. Laporan perubahan ekuitas; dan i. Catatan atas laporan keuangan.
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2014. 8

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521