Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penanganan Konflik Sosial
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memberikan rasa aman, tenteram, dan damai bagi masyarakat, serta untuk mewujudkan stabilitas sosial di Daerah, perlu mengatur penanganan konflik sosial;
b. bahwa untuk menjabarkan kewenangan Bupati dalam mengoordinasikan pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik skala Kabupaten sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanganan Konflik Sosial;
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 43 Tahun 2009; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 7 Tahun 2012; PP No. 6 Tahun 1998; PP No. 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2015; Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2016;
Dalam Perbup ini diatur tentang Penanganan Konflik Sosial, mulai dari pencegahan, penetapan status keadaan konflik, koordinasi, rehabilitasi, dan peran serta masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2024.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumenep Nomor 13 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 13, Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tanggal 24 April 2024 Nomor 13
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama dengan lainnya di segala aspek kehidupan dan penghidupan;
b. bahwa untuk mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, dan kewajiban penyandang disabilitas, diperlukan akses, sarana, dan upaya yang lebih memadai, terpadu, dan berkesinambungan, sehingga terwujud perlindungan, kemandirian, dan kesejahteraan penyandang disabilitas;
c. bahwa dalam rangka mengimplementasikan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention The Rights Of Persons With Disabilities(Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, diperlukan kebijakan operasional yang dapat melindungi dan memberdayakan penyandang disabilitas;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023;
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas.
mengatur tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang memuat kewenangan, kesamaan kesempatan, rehabilitasi, aksesibilitas, rencana aksi daerah, partisipasi masyarakat, pengarusutamaan penyandang disabilitas, komite daerah, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, sanksi administratif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2024.
26
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Balangan Nomor 13 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa pelindungan masyarakat memiliki peran yang strategis dalam membantu penanggulangan bencana, keamanan, ketenteraman dan ketertiban, kegiatan sosial kemasyarakatan, serta upaya pertahanan Negara;bahwa satuan tugas perlindungan masyarakat sangat dibutuhkan peran sertanya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, sehingga perlu diatur penyelenggaraannya;bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat dan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Daerah Kabapaten Balangan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018;Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2003;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020;Peratuturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2020;Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021;Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun 2022;
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT,DENGAN SISTEMATIKA:KETENTUAN UMUM;SATGAS LINMAS;SATLINMAS;PEMBERDAYAAN;PENINGKATAN KAPASITAS;PEMBINAAN;PELAPORAN;KETENTUAN PERALIHAN;KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2024.
25 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Seruyan Nomor 12 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 12, BD Tahun 2024 No. 12
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi
Pelaksanaan Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan, Bupati menyusun dan menetapkan
regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk
mendukung pelaksanaan Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan di wilayahnya;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan
Tengah; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja
dan Jaminan Kematian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang
Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun
2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program
Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan
Jaminan Hari Tua; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan
Sawit; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. kriteria penerima program;
b. persyaratan penerima program;
c. mekanisme pendataan;
d. besaran iuran dan tata cara pembayaran;
e. pendanaan;
f. pertanggungjawaban;
g. penanganan pengaduan dan koordinasi; dan
h. pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2024.
10 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2024
PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 82 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 12,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
ABSTRAK:
Dalam rangka agar pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Lampung Selatan dapat beijalan dengan optimal, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 82 Tahun 2022 tentang pedoman Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; Pedoman berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Pertama Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 28 Tahun 1959; UU NO 25 Tahun 2007; UU NO 40 Tahun 2007; UU NO 32 Tahun 2009; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 47 Tahn 2012; PERMENSOS NO 9 Tahun 2020; Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021; PERDA NO 7 Tahun 2016; PERDA NO 2 Tahun 2022.
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2024.
Lampiran File: 11 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Simeuleu Nomor 12 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2024 Nomor 12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kabupaten Simeulue
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, diperlukan Pengarusutamaan Gender sehingga dapat berperanserta dalam proses pembangunan
UU No. 7 Tahun 1984, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 44 Tahun 1999, UU No. 48 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2004, UU No. 11 Tahun 2006, UU No. 23 Tahun 2014, Permendagri No. 15 Tahun 2008, Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Perempuan dan Perlindungan anak No. 4 Tahun 2014, Qanun Aceh No. 6 Tahun 2009, Pergub Aceh No. 6 Tahun 2014, Pergub Aceh No. 95 Tahun 2019
Peraturan ini berisi 27 pasal yang terdiri dari Bab I sampai dengan Bab IX
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2024.
14
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pohuwato Nomor 11 Tahun 2024
Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 11, BD 2024 (11)
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
ABSTRAK:
Bahwa setiap pekerja berhak atas Jaminan Sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan perlindungan terhadap resiko social ekonomi yang dialami, sehingga memberikan rasa aman, ketenangan dalam bekerja dan berusaha serta meningkatkan produktivitas tenaga kerja, selanjutnya agar pelaksanaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat terlaksana secara optimal, efektif dan akuntabel, perlu diberikan jaminan kepastian pekerja mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No 6 Tahun 2003, UU No 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No 6 Tahun 2023, UU No 40 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 4 Tahun 2023, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, PP No 44 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No 49 Tahun 2019, PP No 36 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP No 60 Tahun 2015, Permenaker No 5 Tahun 2021.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, penyelenggaraan dan kepesertaan, tata cara pelaksanaan, pembinaan, pembiayaan, sanksi administratif, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2024.
Terdiri dari 11 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Musi Rawas Nomor 11 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Perkebunan Sawit Melalui Dana Bagi Hasil Sawit
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (12) Peraturan Menteri Keuangan No 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Perkebunan Sawit melalui Dana Bagi Hasil Sawit
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 28 Tahun 1959; UU No 13 Tahun 2003; UU No 40 Tahun 2004;UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 85 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2023; Peraturan Presiden No 109 Tahun 2013; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 5 Tahun 2021; Peraturan Menteri ketenagakerjaan No 4 Tahun 2022; Peraturan Menteri Keuangan No 91 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas No 10 Tahun 2016;
Dalam peraturan ini diatur tentang Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Perkebunan Sawit melalui dana Bagi Hasil Sawit dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi dasar hidup yang layak. Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit yang se1anjutnya disebut DBH Sawit adalah DBH yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan darl bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah, dan/atau produk turunannya. Diatur mengenai Ketentuan Umum; Program dan Kepesertaan; Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2024.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Jaring Pengaman Sosial Terpadu
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta
Pemerintah Daerah dalam melakukan pemenuhan hak
dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan
kualitas hidup masyarakat miskin dari kemungkinan
terjadinya resiko sosial, perlu memberikan bantuan
dalam bentuk jaring pengaman sosial terpadu di bidang
sosial, kesehatan dan pendidikan; bahwa Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 28 Tahun
2022 Tentang Jaring Pengaman Sosial Terpadu, belum
mengakomodir semua kebutuhan dalam masyarakat,
sehingga perlu diubah; bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam
pemberian bantuan dalam bentuk Jaring Pengaman
Sosial Terpadu perlu diatur dalam Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2022
Tentang Jaring Pengaman Sosial Terpadu;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018; Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, Psal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2024.
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2022 diubah.
7 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
ABSTRAK:
bahwa rumah selain sebuah bangunan, tempat manusia tinggal dan melangsungkan kehidupannya juga merupakan tempat berlangsungnya proses bersosialisasi pada saat orang individu diperkenalkan kepada norma dan adat kebiasaan yang berlaku di dalam suatu masyarakat;
bahwa untuk memenuhi salah satu dari kebutuhan dasar berupa Rumah Layak Huni perlu dibangun Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang berada di kawasan Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh sehingga perlu memberikan bantuan bahan bangunan sebagai Upaya untuk meningkatan kualitas kawasan Perumahan kumuh dan Permukiman Kumuh;
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 29 tahun 1959; UU Nomor 23 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
a. jenis, bentuk, persyaratan dan besaran bantuan;
b. tim pelaksana dan pelaksanaan kegiatan;
c. monitoring, evaluasi danpengawasan; dan
d. pelaporan pertanggungjawaban;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2024.
6 Halaman; Lampiran 7 Halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
