Pembukaan - Kedutaan - Besar - Republik Indonesia - Republik Kamerun
2020
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 69, LN.2020/NO.145, JDIH.SETKAB.GO.ID : 4 HLM.
Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Negara Republik Kamerun
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan jangkauan dan kinerja diplomasi dan kerja sama luar negeri dengan negara-negara sahabat, khususnya di kawasan Afrika, serta berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, perlu membuka kantor perwakilan diplomatik untuk Negara Republik Kamerun yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden (Perpres).
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, UU Nomor 1 Tahun 1982; UU Nomor 37 Tahun 1999, dan Kepres Nomor 108 Tahun 2003.
Perpres ini mengatur mengenai pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Negara Republik Kamerun yang berkedudukan di Yaounde, Kamerun. Kedutaan Besar Republik Indonesia dimaksud adalah Perwakilan Diplomatik Negara Republik Indonesia yang bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Luar Negeri.
CATATAN:
Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 69 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 69
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAN NOMOR 21 TAHUN 2017
TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2),
Pasal 30 ayat (5), Pasal 31 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), Pasal 47 ayat
(4), Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Daerah
Kabupaten Tulungagung Nomor 21 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan Air limbah Domestik, perlu menetapkan petunjuk
pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dengan Peraturan
Bupati;
mengingat: Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 ; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013
; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.68/menljk/Setjen/kum. 1/8/2016; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor : 04/PRT/M/2017; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun
2005; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun
2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 21 Tahun
2017
Materi pokok: mengatur mengenai Pengelolaan Air limbah Domestik. memuat antara lain: ketentuan umum; sistem pengelolaan air limbah domestik; SPALD-T; pengolahan lumpur tinja; kerjasama; hak dan kewajiban; peran serta masyarakat; pembiayaan; perizinan; pembinaan dan pengawasan; larangan; sanksi administratif; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2020.
jumlah 19 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 69 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Nilai Ganti Kerugian atas Tanaman pada Tanah yang Terkena Kegiatan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat; bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pemberian ganti kerugian atas tanaman pada tanah yang terkena kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Purworejo, diperlukan pengaturan mengenai besaran nilai ganti keugian yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Nilai Ganti Kerugian atas Tanaman pada Tanah yang Terkena Kegiatan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Purworejo;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman dalam perhitungan ganti kerugian atas tanaman yang terkena kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum di Daerah. Besaran nilai ganti kerugian atas tanaman pada tanah yang terkena kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum di Daerah ditetapkan berdasarkan pada hasil survei nilai pasar setiap jenis tanaman yang telah dilakukan penaksiran oleh Dinas. Besaran nilai ganti kerugian tersebut merupakan batas tertinggi dalam perhitungan pemberian ganti kerugian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2020.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 69 Tahun 2020
tata cara penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas pada lokasi perumahan dan kawasan permukiman
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, BD 2020 (69)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Lokasi Perumahan dan Kawasan Permukiman
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada lokasi perumahan dan kawasan permukiman.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011-2031, Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 17 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2021.
Dalam peraturan ini diatur tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Lokasi Perumahan dan Kawasan Permukiman termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, tujuan dan prinsip, penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas, kriteria prasarana, sarana dan utilitas yang diserahkan, wewenang, tata cara penyerahan, pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas, pengawasan dan pengendalian, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Terdiri dari 27 halaman dengan lampiran.
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 69 Tahun 2020
Pengadaan Barang/jasa - pelayanan - penyelenggaraan - Kode etik
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, BD.2020/69
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang profesional, penuh integritas, dan senantiasa menjaga citra, martabat, dan kehormatan institusi. Dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang mencerminkan prinsip yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel maka dipandang perlu menyusun kode etik pengelola pengadaan barang/jasa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perpres No. 16 Tahun 2018; Peraturan LKPP No. 14 Tahun 2018; Perbup Berau No. 47 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Berau No. 7 Tahun 2020
Ketentuan Umum; Prinsip Pengadaan Barang/Jasa; Kode Etik; Majelis Pertimbangan Kode Etik; Pemeriksaan dan Keputusan; Sekretariat; Sanksi Administratif; Pembiayaan; Ketentuan Lain-lain; serta Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2020.
11 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 69 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Perda Kab Batang No 7 Tahun 2020 tentang Perubahan APBD Kab Batang TA 2020, perlu menetapkan Perbup tentang Penajabaran Perubahan APBD Kab Batang TA 2020;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 9 tahun 1965; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 109 Tahun 2000; PP No 24 Tahun 2004; PP No 23 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 65 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; Pp No 3 tahun 2007; PP No 38 tahun 2007; PP No 39 Tahun 2007; PP No 16 Tahun 2010; PP No 71 Tahun 2010; PP No 2 Tahun 2012; PP No 8 Tahun 2016; PP No 18 Tahun 2017; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 32 Tahun 2011; Permendagri No 62 Tahun 2017; Permendagri No 33 Tahun 2019; Perda Kab Batang No 1 Tahun 2008; Perda Kab Batang No 9 Tahun 2017; Perda Kab Batang No ... Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang APBD Kab Batang Tahun 2020 berkurang sejumlah Rp41.576.145.174,14 sehingga menjadi Rp1.884.041.280.802,86.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2020.
11 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkalis Nomor 69 Tahun 2020
PERBUP Kab. Bengkalis No. 39 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penetapan Petunjuk Pelaksanaan dan Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis
PERBUP Kab. Bengkalis No. 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Penetapan Petunjuk Pelaksanaan dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis
Mencabut :
Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 92 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Petunjuk Pelaksanaan dan Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka tertibnya administrasi pengelolaan keuangan daerah dan agar lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab, terutama dalam pelaksanaan perjalanan dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis, dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, serta Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 36 Tahun 1994; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2019; PERPRES No. 33 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 29 Tahun 2016; PERMENKEU No. 164/PMK.05/2015; PERDA Kab. Bengkalis No. 03 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab. Bengkalis No. 3 Tahun 2015; PERDA Kab. Bengkalis No. 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab. Bengkalis No. 7 Tahun 2019; PERBUP Bengkalis No. 43 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang petunjuk pelaksanaan dan standar biaya perjalanan dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis yang terdiri atas: ketentuan umum; prinsip perjalanan dinas; jenis perjalanan dinas; tingkatan perjalanan dinas; perjalanan dinas dalam negeri; perjalanan dinas luar negeri; ketentuan peralihan; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2020.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 92 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
