PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 24.744 peraturan dalam 0,098 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 61 Tahun 2021
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Demak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Struktur Organisasi

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Peraturan Bupati Demak Nomor 47 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 61 Tahun 2021
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAYONG UTARA

Struktur Organisasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERBUP Kab. Kayong Utara No. 59 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kayong Utara
Mencabut :
  1. PERBUP Kab. Kayong Utara No. 8 Tahun 2020 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
  2. PERATURAN BUPATI (PERBUP) NOMOR 53 TAHUN 2018 TENTANG TUGAS DAN FUNGSI JABATAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAYONG UTARA
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 61 Tahun 2020
Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 61 Tahun 2021
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Struktur Organisasi

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PERBUP Kab. Magelang No. 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 61 Tahun 2021
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi Standar/Pedoman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 61 Tahun 2020
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

Struktur Organisasi

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PERBUP Kab. Tana Tidung No. 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung
  2. PERBUP Kab. Tana Tidung No. 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung
  3. PERBUP Kab. Tana Tidung No. 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung
  4. PERBUP Kab. Tana Tidung No. 33 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 61 Tahun 2021
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sekadau

Struktur Organisasi

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PERBUP Kab. Sekadau No. 57 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sekadau
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 61 Tahun 2012
Tugas, Fungsi dan tata Kerja Unsur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Struktur Organisasi

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan