Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, BD Tahun 2023 Nomor 70
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Penunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
bahwa anak usia sekolah pada Kabupaten Tangerang berhak mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk dapat mengikuti pendidikan; bahwa untuk mewujudkan hak sebagaimana dimaksud dalam huruf a Pemerintah Kabupaten Tangerang memberikan beasiswa bagi peserta didik dari masyarakat berpenghasilan rendah.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 48 Tahun 2008; Perda No. 9 Tahun 2021; Perbup Tahun 27 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur tentang: Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kabupaten Tangerang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2023.
Perbup ini mengubah Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 69 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 69
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Modal Non Tunai Bagi Pelaku Usaha Ultra Mikro Terdampak Inflasi
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka membantu masyarakat
terdampak inflasi di Kabupaten Konawe Selatan, perlu
mengambil kebijakan dan langkah-langkah pemberikan
modal kepada pelaku usaha Ultra Mikro;
b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan
bantuan modal non tunai bagi masyarakat terdampak
inflasi, perlu mengatur petunjuk teknis
pelaksanaannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
mentapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang
Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Modal Non Tunai
bagi Pelaku Usaha Ultra Mikro Terdampak Inflasi;
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 24 Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratural Perudang-Undangan
(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
l3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor f2 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kela
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (tembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (tembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2O2l tentang
Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi
dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (kmbaran
Nagara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17
Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 6619);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor l2O Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 193/PMK.05/2O2O terrtang Pembiayaan Ultra
Mikro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1465);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun
2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Konawe Selatan (kmbaran Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (lrmbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 3);
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III SYARAT PELAKU USAHA ULTRA MIKRO
BAB IV JUMLAH BANTUAN DANA NON TUNAI ULTRA MIKRO
BAB V LOKASI BANTUAN DANA NON TUNAI ULTRA MIKRO
BAB VI MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN
BAB VII PENYELESAIAN MASALAH
BAB VIII PENGGANTIAN PBDNT
BAB IX PENDANAAN
BAB X KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2023.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 68 Tahun 2023
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaCOVID-19 / Corona
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Blora Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Sosial bagi Industri Kecil Menengah yang Terdampak Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Blora
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Blora Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Sosial bagi Industri Kecil Menengah yang Terdampak Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden
Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya
Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 Di Indonesia,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan
Peraturan Bupati Blora Nomor 70 Tahun 2020 tentang
Pemberian Bantuan Sosial Bagi Industri Kecil Menengah
Yang Terdampak Corona Virus Disease 2019 Di
Kabupaten Blora;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pencabutan Peraturan Bupati Blora Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Sosial Bagi Industri Kecil Menengah
Yang Terdampak Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Blora.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Peraturan Bupati Blora Nomor 70 Tahun 2020 dicabut.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 68 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 68
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Kemiskinan Ekstrem Dalam Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah di Kabupaten Konawe Selatan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan percepatan
penghapusan kemiskinan ekstrem di daerah maka perlu
dibuat pedomar pengelolaan, pemanfaatan data
kemiskinan ekstrem dalam rencana penanggulangan
kemiskinan daerah;
b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun
2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan
Ekstrem, diinstruksikan kepada para Bupati/Wali Kota
untuk melaksaakan percepatan penghapusan
kemiskinan diwilayah Kabupaten/Kota dan menJrusun
program dan kegiatan pada rencana kerja pemerintah
daerah serta mengalokasikan anggaran pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dearah dalam percepatan
penghapusan kemiskinan Ekstrem;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan
Pemanfaatan Data Kemiskinan Ekstrem dalam
Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah di
Kabupaten Konawe Selatan;
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (t embaran Negara
RepubLik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2?ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terrtang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang
Pelasanaan Upaya Penanganal Fakir Miskin Melaui
Pendekatan Wilayah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomr 157, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor l2O Tahun 2OIa tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik indonesia Tahun 2O17
Nomor 1312);
10. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30
Tahun 2022 tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data
Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan
Ekstrem;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan
(Lembatan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun
2O16 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe
Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe
Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Seiatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun
2022 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10
Tahun 2012 tentang Rencana Pembalgunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun
2OO5-2O25 (Lembar Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Tahun 2012 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 15
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun
2021 -2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe
Selatan Tahun 2O21 nomor 15);
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III RUANG LINGKUP
BAB IV PENSASARAN PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM (P3KE)
BAB V TUJUAN DAN SASARAN PENANGANAN KEMISKINAN EKSTREM
BAB VI STRATEGI PENANGANAN KEMISKINAN
BAB VII PROGRAM DAN KEGIATAN PENANGANAN KEMISKINAN EKSTREM
BAB VIII PEMBIAYAAN PENANGANAN KEMISKINAN EKSTREM
BAB IX PENGENDALIAN DAN EVALUASI
BAB X KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2023.
19
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 66 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Blora Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Sosial bagi Masyarakat yang Terdampak Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden
Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya
Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 Di Indonesia,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan
Peraturan Bupati Blora Nomor 32 Tahun 2020 tentang
Pemberian Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Yang
Terdampak Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Blora;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pencabutan Peraturan Bupati Blora Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Yang Terdampak Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Blora.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Peraturan Bupati Blora Nomor 32 Tahun 2020 dicabut.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 63 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, BD Tahun 2023 Nomor 63
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penanggulangan Tuberkulosis
ABSTRAK:
bahwa kesehatan menrpakan bagian dari hak asasi manusia, oleh karenanya setiap orang berhak untuk memperoleh pelayanan, fasilitas, dan kondisi yang diperlukan untuk meningkatkan derajat kesehatannya; bahwa Turberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Kabupaten Tangerang yang menimbulkan kesakitan, kecacatan dan kematian, serta berdampak pada produktivitas dan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu penanggulangan secara komprehensif dan terintegrasi.
UU No. 12 Tahun 1950; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 46 Tahun 2014; PP No. 82 Tahun 2014; Perpres No. 67 Tahun 2021; Permenkes No. 82 Tahun 2014; Permenkes No. 43 Tahun 2016; Permenkes No. 67 Tahun 2016
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Prinsip dan Tugas Bab III Kegiatan Penanggulangan TBC Bab IV Sumber Daya Bab V Pengelolaan Obat dan Logistik Bab VI SITB Bab VII Pencatatan dan Pelaporan Bab IX Kelembagaan Bab X Peran Serta Masyarakat Bab XI Pengendalian, Pembinaan, dan Pengawasan Bab XII Pembiayaan Bab XIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2023.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 63 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Mintigasi Bencana di Kawasan Wisata Gunung Api Merapi
ABSTRAK:
bahwa ancaman bahaya Gunung Api Merapi berpotensi menimbulkan bencana berupa korban jiwa dan kerugian
harta benda sehingga untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan perlu dilakukan mitigasi bencana; bahwa sektor pariwisata di kawasan Gunung Api Merapi memberikan kontribusi besar pada pendapatan asli Kabupaten Sleman; bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan pedoman kepada semua pihak yang terlibat dalam upaya mengurangi risiko akibat bencana perlu menyusun pedoman mitigasi bencana di kawasan wisata Gunung Api Merapi;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Desa yang Bersifat Khusus yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 67 ayat
(3) huruf e dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah,
diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan bantuan
keuangan yang bersifat khusus kepada Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dengan berkembangnya
dinamika masyarakat Desa di Kabupaten Kudus
dipandang perlu meninjau kembali dan mengganti
Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 25
Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan
Keuangan Kepada Pemerintahan Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian dan
Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang
Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kudus;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nornor 5 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Ketentuan Bantuan Keuangan Khusus, Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan Penyaluran, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi, Sanksi Administrasi, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2023.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 25 Tahun 2015 dicabut.
32 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 63 Tahun 2023
Pengelolaan Keuangan Negara/DaerahBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaCOVID-19 / Corona
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Blora Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Tidak Terduga untuk Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Blora
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Blora Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Tidak Terduga untuk Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden
Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya
Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 Di Indonesia,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan
Peraturan Bupati Blora Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dalam Rangka
Antisipasi Dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di
Kabupaten Blora;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pencabutan Peraturan Bupati Blora Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan Dan
Pertanggungjawaban Bantuan Tidak Terduga Untuk Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Blora.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Peraturan Bupati Blora Nomor 21 Tahun 2020 dicabut.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 62 Tahun 2023
PEDOMAN PELAKSANAAN RELOKASI PERMUKIMAN BAGI KORBAN BENCANA
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2023 NOMOR: 1218
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN RELOKASI PERMUKIMAN BAGI KORBAN BENCANA
ABSTRAK:
a. bahwa penanggulangan bencana merupakan suatu rangkaian kegiatan yang bersifat preventif, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi yang harus diselenggarakan secara cepat dan efektif;
b. bahwa untuk membantu meringankan beban masyarakat korban bencana akibat bencana serta penyaluran / pemberian bantuan yang tepat sasaran dan lebih bertanggung jawab maka perlu memberikan bantuan rumah secara cepat dan tepat bagi korban bencana yang memenuhi kriteria;
c. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pemberian bantuan, maka perlu disusun pedoman pelaksanaan relokasi permukiman bagi korban bencana;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Relokasi Permukiman Bagi Korban Bencana;
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbanga n Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2014, Tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 257);
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana;
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 ten tang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08 Tahun 2020, Tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Nomor 09);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 04 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Kaur Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2022 Nomor 292);
24. Peraturan Bupati Kaur Nomor 83 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2022 Nomor 1084);
PEDOMAN PELAKSANAAN RELOKASI PERMUKIMAN BAGI KORBAN BENCANA
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2023.
12 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
