Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaStandar/Pedoman
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Banjarnegara No. 145 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 664 Tahun 2010 tentang Standarisasi Biaya Honorarium Kegiatan Khusus Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 664, BD.2010/No.36 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Biaya Honorarium Kegiatan Khusus Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
bahwa agar pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2011 dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Biaya Honorarium Kegiatan Khusus Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2011; bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008.
Peraturan ini memuat Standarisasi Biaya Honorarium Kegiatan Khusus Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2011
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2010.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 666 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 666, BD.2009/No.73 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Perizinan Terpadu di Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pelayanan perizinan serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, maka perlu adanya sistim dan prosedur pelayanan izin yang cepat, efesien dan terpadu; bahwa Standar Pelayanan Minimal Terpadu Bidang Perizinan menjadi salah satu aspek yang diharapkan dapat menjadi pedoman yang akan memaksimalkan sistim pelayanan dan memberikan kepuasan kepada publik.; bahwa menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk membuat standar pelayanan khususnya di bidang pemberian perizinan; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Bupati Nomor 180 Tahun 2009 Tanggal 18 Maret 2009.
Peraturan ini memuat Standar Pelayanan Minimal Perizinan Terpadu di Kabupaten Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2009.
7 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 691 Tahun 2014
PERWALI Kota Bandung No. 309 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 891 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 891 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 726 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Mekanisme Dan Prosedur Pengkoordinasian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung Pada Sekretariat Daerah Kota Bandung
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2014.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 787 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 788, BD.2010/No.39 Seri B
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pelaksanaan Pemungut Pajak Daerah di Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu; bahwa insentif sebagaimana dimaksud huruf a diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah; bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008.
Peraturan ini memuat Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pelaksanaan Pemungut Pajak Daerah di Kabupaten Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2010.
12 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 795 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 795, BD.2007/No.24 Seri D
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa guru dapat diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah untuk memimpin dan mengelola
pendidikan di sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan; bahwa dengan berlakunya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, maka perlu diatur Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974;Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990;Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990;Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992;Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
162/U/2003;Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13
Tahun 2007.
Peraturan ini memuat tentang dasar;syarat-syarat guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah;seleksi calon kepala sekolah;masa tugas;pemetaan kebutuhan dan penetapan penugasan guru sebagai kepala sekolah;penilaian kinerja kepala sekolah; pemberhentian dan perpanjangan masa tugas sebagai kepala sekolah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2007.
14 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
