TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, BD.2018/No. 81
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DI KABUPATEN PIDIE
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.7 (Drt) Tahun 1956, UU No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 96 Tahun 2012; Permendagri No. 112 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tata Cara Pelaksanaan, Jenis Pelayanan, Pembinaan, Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2018.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 81 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Bersalin Daerah Panti Nugroho Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2023
ABSTRAK:
bahwa agar perencanaan program taktis strategis Badan
Layanan Umum Daerah dapat tercapai, maka perlu
disusun Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah
(Renstra-BLUD) yang menetapkan prioritas program dan
kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun untuk
memberikan landasan kebijakan taktis strategis dalam
kerangka pencapaian visi dan rmsi yang dapat
dipertanggungjawabkan; bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun
2016-2021, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap
Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah; bahwa berdasakan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Khusus Daerah Bersalin Panti
Nugroho Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kedudukan renstra BLUD, susunan dan sistematika renstra BLUD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2018.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 81 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Hasıl Evaluası Jabatan Sekretarıat Daerah, Badan Pengelola
Keuangan Dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Badan Kepegawaıan Pengembangan Dan Sumber Daya
Manusıa Daerah Dan,Dınas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pıntu Pada Kabupaten Musı Banyuasın
ABSTRAK:
dalam rangka untuk melaksanakan pembinaan dan
serta pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara di
Iingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, maka
perlu ditetapkan NiIai dan KeIas Jabatan (Job Value and Job
Class) Sekretariat, Daerah, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bada.n PengeIola
Keuangan Dan Aset Daerah, Dan Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi
Banyuasin sesuai dengan hasil analisis jabatan dan evaluasi
jabatan; bahwa penetapan Nilai dan KeIas Jabatan Sekretariat
Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan
Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,
Badan PengeIola Keuangan Dan Aset Daerah, Dan Dinas
Penanaman Modal Dan PeIayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Musi Banyuasin seperti terse but pada huruf a di
atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi
Banyuasin
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tabun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun
1999 sebagaimana
teIah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun
2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9
Tahun 2016; Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 56 Tahun 2016; Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 82 Tahun 2016; Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 81 Tahun 2016; Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 84 Tahun 2016; Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 67 Tahun 2016
Peraturan ini memuat nilai dan kelas jabatan pada Sekretariat Daerah, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian
Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pengelola
Keuangan Dan Aset Daerah, serta Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi
Banyuasin
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2018.
Peraturan Menteri Perdagangan NO. 81, BN 2018/NO 1069; KEMENDAG.GO.ID : 3 HLM.
Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 Tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 81 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pasar Murah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menstimulus masyarakat miskin di Kabupaten Cilacap untuk meningkatkan daya beli terhadap bahan kebutuhan pokok, maka perlu melaksanakan pengurangan harga di bawah harga pasar dengan memberikan bantuan dalam bentuk subsidi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap melalui kegiatan pasar murah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Penyelenggaraan Pasar Murah;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2018;
Mengatur tentang kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau kerjasama Pemerintah Daerah dengan badan usaha untuk menghindari terjadinya kenaikan harga suatu barang komoditas yang dilakukan melalui subsidi harga dan/atau subsidi bahan kebutuhan pokok yang dilakukan secara insidentil.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2018.
8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 81 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, BD Tahun 2018/ No.81
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day)
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa dalam rangka untuk menyediakan ruang publik bagi masyarakat yang nyaman, sehat dan bebas dari kendaraan bermotor dan mendukung upaya pengendalian kualitas udara serta dalam rangka mewujudkan perilaku sadar lingkungan, perlu diselenggarakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day);
b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Jalan, Pemerintah Kabupaten memiliki wewenang dalam penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day);
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 134); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 210);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 271);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penggunaan Fasilitas Umum pada Masa Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 55);
Materi Pokok Perbup ini adalah: Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pelaksanaan HBKB agar berjalan aman, tertib, dan lancar. Pelaksanaan HBKB bertujuan untuk :
a. menyediakan ruang publik bagi masyarakat yang nyaman, sehat dan bebas dari kendaraan bermotor;
b. mendukung upaya pengendalian kualitas udara; dan
c. mewujudkan perilaku sadar lingkungan. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :
a. penetapan lokasi dan waktu pelaksanaan HBKB;
b. partisipasi pengisian acara HBKB;
c. pengukuran kualitas udara;
d. parkir pengunjung; dan
e. penyelenggara HBKB, Tugas dan Wewenang Tim HBKB.
- Penetapan lokasi dan waktu pelaksanaan HBKB, dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut :
a. lokasi memiliki volume lalu lintas yang cukup tinggi, sehingga pelaksanaan HBKB memiliki dampak yang signifikan terhadap upaya pemulihan/peningkatan kualitas udara;
b. tersedianya jalur alternatif untuk pengguna jalan lainnya yang biasa melintas pada lokasi jalan dimaksud, sehingga aksesibilitas yang dibutuhkan oleh pengguna jalan lainnya tetap terakomodir;
c. dilayani oleh angkutan penumpang umum; dan
d. berada pada kawasan yang pemanfaatan lahannya sebagian besar untuk perkantoran dan/atau perdagangan.
(2) Waktu pelaksanaan HBKB adalah pada hari Minggu mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB.
(3) Penetapan lokasi dan waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah dilakukan uji coba terlebih dahulu.
(4) Uji coba tersebut dilaksanakan oleh Tim HBKB.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 81 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Perpustakaan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan, perlu menerbitkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nornor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 ; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pernerintah Nomor 70 Tahun 1991 ; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 ; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2017 ; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 14 Tahun 2014 ; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 15 Tahun 2014 ;
Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mempermudah dan memperlancar teknis penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan. Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi : a. penyerahan karya cetak ; b. kewajiban pemerintah daerah; c. kewenangan pemerintah daerah; d. pemenuhan hak tenaga perpustakaan; e. penghargaan pemberdayaan perpustakaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2018.
14 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 81, Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 81 Seri E
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017-2032
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (4)
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017
tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan
Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2032, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun
2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan
Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2032;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan
Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara
Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang
Nomor
9
Tahun
2015
tentang
Perubahan
Kedua
Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun
2017 tentang Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2032
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017
Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Timur Nomor 75);
peraturan ini mengenai peraturan pelaksanaan peraturan daerah provinsi JATIM nomor 6 tahun 2017 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi JATIM 2017 - 2032. peraturan ini meliputi : ketentuan umum ; ruang lingkup ; perencanaan pembangunan DPP dan KSPP ; badan promosi pariwisata daerah provinsi ; ketentuan penutup .
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2018.
jumlah 8 halaman + lampiran 1 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Probolinggo Nomor 81 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, BD KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2018NOMOR 81 SERI G1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PROBOLINGGO
ABSTRAK:
bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi serta
efektifitas pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang
dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis pada Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Mengatur tentang tugas pokok dan fungsi, kewenangan dan kedudukan Unit Pelaksana
Teknis pada Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2018.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 81 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum
kepada masyarakat dan untuk mendapatkan kepastian
hukum serta perlakuan yang sama dihadapan hukum,
Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian bantuan
hukum;
b. bahwa keberadaan masyarakat miskin dalam menghadapi
persoalan hukum perlu diberikan pelayanan bantuan
hukum secara cuma-cuma oleh pemberi Bantuan Hukum
dan Pemerintah Daerah berperan mengalokasikan anggaran
guna pemberian bantuan hukum;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi
Masyarakat Miskin;
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 16 Tahun 2011; PP No. 42 Tahun 2013; PP No. 12 Tahun 2017; Permenkumham No. 3 Tahun 2013; Permenkumham No 10 Tahun 2015; Perda Kab Pati No. 12 Tahun 2016;
Dalam peraturan ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin yang meliputi: Penyelenggaraan Bantuan Hukum termasuk di dalamnya adalah hak dan kewajiban Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum serta Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum;
Pendanaan Bantuan Hukum yang berasal dari APBD; Pertanggungjawaban dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2018.
17 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
