Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 7.106 peraturan dalam 0,024 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 17 Tahun 2006

Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATKORLAK PBP)

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

Pergub Sultra No.17 Tahun 2006.pdf

satuan

2006

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 17, BD.2006 / NO.17

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATKORLAK PBP)

ABSTRAK:

a. bahwa sehubungan dengan penataan kelembagaan perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai Peraturan Daerah Nomor 15Tahun 2001 yang berimplikasi kepada penggabungan dan pembentukan kembali beberapa unit kerja Tingkat Provinsi dan berlakunya Peraturan Presiden RI Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana, serta adanya pergantian Pejabat instansi yang terkait dengan organisasi SATKORLAK maka dalam rangka efesiensi dan efektifitas tugas Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi, SATKORLAK PBP Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara nomor 217 Tahun 2001 perlu dilakukan peninjauan kembali; . bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATKORLAK PUP) Provinsi Sulawesi Tenggara
1. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1964 tentang Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Provinsi sebagai Daerah Otonom Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 165); 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 155); 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1095); 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006, Tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana; 8. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001.
Bab I Pembentukan, Kedudukan dan Tugas Bab II Organisasi dan Tata Kerja Bab III Tata Kerja Bab IV Pembiayaan dan Bantuan Bab V Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 217 Tahun 2001 tentang SATKORI-AK Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi.
5 hal

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 93 Tahun 2005

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Akibat Bencana dan Penanganan Pengungsi di Provinsi Jawa Tengah

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 Tahun 2002

Download file:

pergub_93_th_2005.pdf

bantuan akibat bencana

2005

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 93, BD.2005/No.93

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Akibat Bencana dan Penanganan Pengungsi di Provinsi Jawa Tengah

ABSTRAK:

bahwa untuk mempercepat normalisasi situasi yang terganggu akibat bencana alam dan atau manusia termasuk kerusuhan, pencemaran industri, gagal panen, kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban massal dan wabah penyakit, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 Tahun 2002 telah mengeluarkan Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Akibat Bencana Dan Pengungsi Di Provinsi Jawa Tengah; bahwa dengan adaya perkembangan keadaan Keputusan Gubernur tersebut huruf a tidak sesuaai lagi, oleh karena itu perlu dicabut dan menetapkan kembali Peraturan Gubernur Tentang Peetunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Dan Penanganan Pengungsi Di Provinsi Jawa Tengah;
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2001;
Peraturan Gubernur ini menngatur tentang ketentuan umum, pemberian bantuan, besaranya bantuan, tata cara penyampaian bantuan, pembiayaan, dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2005.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 Tahun 2002 dicabut
7 hal

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2005

• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu

Pedoman Umum Pola Penanganan Bantuan Aspal untuk Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Standar/Pedoman

Download file:

pergub_36_th_2005.pdf

PEDOMAN-UMUM-POLA-PENANGANAN-BANTUAN-ASPAL-UNTUK-KABUPATEN-KOTA-DI-JAWA-TENGAH

2005

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 36, BD.2005/No.36

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Umum Pola Penanganan Bantuan Aspal untuk Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Pergub ini adalah: a. bahwa dalam rangka membantu masyarakat dalam memujudkan sarana dan prasarana jalan, khususnya jalan Desa/Kelurahan yang merupakan jalan alternatif dan penghubung antar Desa/Kelurahan serta memperlancar perekonomian dan menambah keindahan lingkungan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlfBfcantuan aspal untuk Kabupaten/Kota di Jawa Tengah b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan agar toelaksanaan dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Umum Pola Penanganan Bantuan Aspal Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Tengah ;
Dasar Hukum Pergub ini adalah: 1. bahwa dalam rangka membantu masyarakat dalam memujudkan sarana dan prasarana jalan, khususnya jalan Desa/Kelurahan yang merupakan jalan alternatif dan penghubung antar Desa/Kelurahan serta memperlancar perekonomian dan menambah keindahan lingkungan, sehingga d^pat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlfBfcantuan aspal untuk Kabupaten/Kota di Jawa Tengah^' bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan agar toelaksanaan dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Umum Pola Penanganan Bantuan Aspal Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Tengah ; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ; tentang 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 20ro tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000, tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022); 7. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 109);
Materi Pokok Pergub ini adalah: Pedoman Umum Pola Penanganan Bantuan Aspal untuk Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini. Pelaksanaan Pedoman Umum Pola Penanganan Bantuan Aspal untuk Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diserahkan dan menjadi tanggung jawab Kepala Biro Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah bersama Kepala Dijpp Bina Marga Propinsi Jawa Tengah.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2005.
13 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2005

• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu

Bagi Hasil Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga atas Pembelian Kayu Melalui Penjualan Langsung dan Penjualan dengan Perjanjian dari PT Perhutani (Persero) Unit Jawa Tengah kpada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

pergub_29_th_2005.pdf

BAGI-HASIL-PENERIMAAN-SUMBANGAN-PIHAK-KETIGA-ATAS-PEMBELIAN-KAYU-MELALUI-PENJUALAN-LANGSUNG-DAN-PENJUALAN-DENGAN-PERJANJIAN-DARI-PT-PERHUTANI-PERSERO-UNIT-JAWA-TENGAH-KPADA-KABUPATEN-KOTA-DI-PROVINSI-JAWA-TENGAH-TAHUN-ANGGARAN-2005

2005

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 29, BD.2005/No.29

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Bagi Hasil Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga atas Pembelian Kayu Melalui Penjualan Langsung dan Penjualan dengan Perjanjian dari PT Perhutani (Persero) Unit Jawa Tengah kpada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Pergub ini adalah: bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pengumpulan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Propinsi Jawa Tengah Atas Pembelian Kayu Melalui Penjualan Langsung dan Penjualan Dengan Peijanjian dari PT. PERHUTANI (Persero) Unit I Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bagi Hasil Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Propinsi Jawa Tengah Atas Pembelian Kayu Melalui Penjualan Langsung Dan Penjualan Dengan Peijanjian Dari PT. PERHUTANI (Persero) Unit I Jawa Tengah Kepada Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005;
Dasar Hukum Pergub ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggung awaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022); 8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 1984 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1985 Nomor 17); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah; lO.Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/12/1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 1984 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah; 11 .Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pengumpulan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Propinsi Jawa Tengah Atas Pembelian Kayu Melalui Penjualan Langsung Dan Penjualan Dengan Perjanjian Dari PT. PERHUTANI (Persero) Unit I Jawa Tengah;
Materi Pokok Pergub ini adalah: Bagi Hasil Penerimaan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah berasal dari Hasil Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Propinsi Jawa Tengah Atas Pembelian Kayu Melalui Penjualan Langsung Dan Penjualan Dengan Perjanjian Dari PT. PERHUTANI (Persero) Unit I Jawa Tengah. Bagi Hasil Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Propinsi Jawa Tengah Atas Pembelian Kayu Melalui Penjualan Langsung Dan Penjualan Dengan Peijanjian Dari PT. PERHUTANI (Persero) Unit I Jawa Tengah yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar digunakan untuk menunjang kegiatan pelaksanaan Otonomi Daerah.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2005.
5 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2005

• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu

Mekanisme Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

pergub_24_th_2005.pdf

MEKANISME-PENGELOLAAN-BANTUAN-KEUANGAN-PEMERINTAH-PROVINSI-JAWA-TENGAH-KEPADA-PEMERINTAH-KABUPATEN-KOTA-SE-JAWA-TENGAH

2005

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 24, BD.2005/No.24

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Mekanisme Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Pergub ini adalah: bahwa guna ketertiban dan kelancaran penatausahaan bantuan keuangan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Mekanisme Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
Dasar Hukum Pergub ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 3. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022); 5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330); 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2004 Perihal Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Pro- pinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 89).
Materi Pokok Pergub ini adalah: Mekanisme Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah adalah sebagai berikut : a. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah yang ditetapkan dan disetujui dalam pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah, yang alokasinya diserahkan oleh Gubernur Jawa Tengah pada awal Tahun Anggaran, wajib ditampung daiam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. b. Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud huruf a dicairkan setiap Triwulan atau sesuai dengan kemajuan fisik di lapangan melalui rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. c. Bantuan Keuangan yang diberikan pada saat Tahun Anggaran berjalan, untuk percepatan pelaksanaan kegiatan, tidak perlu masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan tetapi wajib dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. d. Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud huruf c dicairkan sekaligus dan ditampung dalam Rekening Bupati/ Walikota yang bersangkutan untuk selanjutnya paling lama 1 (satu) bulan wajib sudah dicairkan kepada yang berhak menerima atau harus dilaksanakan kegiatannya.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2005.
4 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2005

• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Akibat Bencana dan Pengungsi di Provinsi Jawa Tengah

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Standar/Pedoman

Download file:

pergub_22_th_2005.pdf

PEDOMAN-PELAKSANAAN-PEMBERIAN-BANTUAN-AKIBAT-BENCANA-DAN-PENGUNGSI-DI-PROVINSI-JAWA-TENGAH

2005

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 22, BD.2005/No.22

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Akibat Bencana dan Pengungsi di Provinsi Jawa Tengah

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Pergub ini adalah: a. bahwa karena perkembangan keadaan, Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 Tahun 2002 tanggal 9 Juli 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Akibat Bencana Dan Pengungsi Di Propinsi Jawa Tengah, dipandang sudah tidak sesuai lagi; b. bahwa berhubung dengan itu, untuk mencapai dayaguna dan hasilguna, dipandang perlu mencabut Keputusan Gubernur tersebut huruf a dan menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Akibat Bencana Dan Pengungsi Di Propinsi Jawa Tengah.
Dasar Hukum Pergub ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022); 5. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional dan Penanganan Pengungsi; 6. Keputusan Gubernur Jawa Tengah tanggal 1 Maret 2003 Nomor 65 Tahun 2003 tentang Pembentukan Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATKORLAK PBP) Propinsi Jawa Tengah.
Materi Pokok Pergub ini adalah: Untuk meringankan beban masyarakat/penduduk yang terkena bencana, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah memberikan bantuan kepada : a. penduduk atau keluarga yang terkena bencana dan atau pengungsi; b. Bupati dan Walikota selaku Ketua Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Dan Penanganan Pengungsi (SATLAK PBP) untuk penanggulangan darurat akibat bencana di daerahnya dan atau kepada aparat keamanan setempat.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2005.
Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 Tahun 2002 tanggal 9 Juli 2002 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
8 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2005

• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu

Perawatan, Santunan Cacad dan Uang Duka bagi Anggota Hansip

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan

Mencabut

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2003 tanggal 26 Maret 2003 tentang Perawatan, Santunan Cacad Dan Uang Duka Bagi Anggota HANSIP

Download file:

pergub_5_th_2005.pdf

PERAWATAN-SANTUNAN-CACAD-DAN-UANG-DUKA-BAGI-ANGGOTA-HANSIP

2005

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 5, BD.2005/No.5

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perawatan, Santunan Cacad dan Uang Duka bagi Anggota Hansip

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Pergub ini adalah: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota HANSIP di Propinsi Jawa Tengah telah dikeluarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2003 tanggal 26 Maret 2003 tentang Perawatan, Santunan Cacad dan Uang Duka Bagi Anggota HANSIP; b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan dewasa ini, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah tersebut huruf a sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu dicabut dan menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Perawatan, Santunan Cacad dan Uang Duka Bagi Anggota HANSIP;
Dasar Hukum Pergub ini adalah: L Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 3. Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan/ Pangab Dan Menteri Dalam Negeri Nomor : Kep/37-XI/1975 tentang Petunjuk 240 A Th. 1975 Pelaksanaan Pembinaan HANSIP - Wankamra; 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang Susunan Organisasi Dan Tatakerja Pertahanan Sipil Di Daerah ; 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Bagi Jajaran Pertahanan Sipil Di Daerah.
Materi Pokok Pergub ini adalah: (1) Anggota HANSIP yang menderita sakit atau mengalami kecelakaan tidak karena Tugas / Dinas berhak mendapat perawatan kesehatan pada PUSKESMAS atau Rumah Sakit Umum Pemerintah setempat. (2) Anggota HANSIP yang menderita sakit atau mengalami kecelakaan karena Tugas / Dinas berhak mendapat: a. Perawatan Kesehatan pada PUSKESMAS atau Rumah Sakit Umum Pemerintah setempat apabila sakit atau luka ringan. b. Perawatan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Pemerintah Pusat apabila Sakit atau Luka Berat.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2005.
Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2003 tanggal 26 Maret 2003 tentang Perawatan, Santunan Cacad Dan Uang Duka Bagi Anggota HANSIP dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
7 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 21 Tahun 2004

Penetapan Paket Pelayanan Esensial bagi Keluarga Miskin di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

Kepgub No.21 Tahun 2004 t...di RSUD Provinsi.pdf

PENETAPAN

2004

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 21, BD.2004 / NO.21

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penetapan Paket Pelayanan Esensial bagi Keluarga Miskin di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

ABSTRAK:

bahwa untuk meningkatkan pemerataan b. dan mutu pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin disediakan dana melalui Program kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar MinYak Bidang Kesehatan (PKPS-BBM BIDKES) oleh Pemerintah Pusat yang langsung dialokasikan ke Rumah SakiU bahwa untuk mencapai hasil Yang berdayaguna dan berhasilguna dalam penggunaan dana tersebut pada butir a, dipandang perlu menyusun Paket Pelayanan Esensial (PPE) Yang ditetapkan Sulawesi dengan Keputusan Gubernur Tenggara; bahwa berdasarkan pertirnbangan huruf a dan b tersebut maka menetapkan KePutusan Sulawesi Tenggara pada Perlu Gubernur tentang Penetapan Paket Pelayanan Esensial Bagi Keluarga Miskin di Rumatr Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang PenetaPan Perpu Nomor: 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubahUndang Undang Nomor : 47 Peraturan Pemerintah Tahun 1960 teutang Pembentukan Daerah Tingkat Utara - Tengah dan, Daerah Sulawesi Selatan Tenggara I Sulawesi Tingkat I ( Lembaran Negara Tahun L964 Nomor : 94, Tambahan 2687); 2. Undang-undang Nom or 23 Tahun 1 992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor : 100, Tambahan Lembaran Negara Undang-Untlang Nomor 22 Tahun 1999 tentans DPemerintahan Nom or 3 49 5); Undang Undang Nomor 22Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1 999 Nomor: 60, Thmbahan Lembaran Negara Nomor: 383e); Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang (Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 72, Tambahan Lembatan Negara Nomor: 3848); Undang-undang Nom or : 25 Tahun 2000 tentang Program Pembagunan Nasional ( PROPENAS ) Tahun 2000 - 2004 . Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tenting kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 553 I Menkes / SK / M 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan PKPS - BBM BIDKES ; 8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara,
Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Tentang Paket Pelayanan Penetapan Esensial Bagi Keluarga Miskin Di Rumah Sakit Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
3 hal

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jembrana Nomor 240/DPMD/2024 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

PENETAPAN LOKASI PELAKSANAAN PROGRAM PERCEPATAN PENANGGULANGAN STUNTING DI KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2024

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

2024-0051240dpmd2024.pdf

PENETAPAN-LOKASI-PELAKSANAAN-PROGRAM-PERCEPATAN-PENANGGULANGAN-STUNTING-DI-KABUPATEN-JEMBRANA-TAHUN-2024

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 240/DPMD/2024, KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 240/DPMD/2024

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENETAPAN LOKASI PELAKSANAAN PROGRAM PERCEPATAN PENANGGULANGAN STUNTING DI KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2024

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka merealisasikan Strategi Nasional Penanggulangan Stunting untuk mewujudkan generasi sehat cerdas perlu sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; b. bahwa untuk terarahnya pelaksanaan Program Percepatan Penanggulangan Stunting Kabupaten Jembrana perlu ditetapkan desa-desa sebagai lokasi pelaksanaan program; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Program Percepatan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Jembrana Tahun 2024;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023
Lokasi Pelaksanaan Program Percepatan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Jembrana Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini, Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2024.
-
-
4 Halaman dan Lampiran

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jembrana Nomor 372/DISKES/2024 Tahun 2024

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DI KABUPATEN JEMBRANA

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

2024-0051372diskes2024.pdf

PEMBENTUKAN-TIM-PERCEPATAN-PENANGGULANGAN-TUBERKULOSIS-DI-KABUPATEN-JEMBRANA

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 372/DISKES/2024, KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 372/DISKES/2024

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DI KABUPATEN JEMBRANA

ABSTRAK:

a. bahwa Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Kabupaten Jembrana dan menimbulkan masalah yang sangat kompleks baik dari segi medis maupun sosial ekonomi, sehingga diperlukan upaya penanggulangan yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan ; b. bahwa dalam rangka koordinasi percepatan penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Jembrana, perlu dibentuk Tim; c. bahwa berdasarkan Pasal 28 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jembrana tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Jembrana ;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor Nomor 17 tahun 2023 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 tahun 2016 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019
Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Jembrana, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2024.
-
-
4 Halaman dan Lampiran

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT