PERBUP Kab. Pati No. 61 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
Mengubah :
PERBUP Kab. Pati No. 110 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati
Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 110
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati
Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan jaman, sehingga perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 11
Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2018.
Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2011 diubah.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 77 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bentuk dan Tata Cara Penggunaan Hak dan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Guna Mendukung Gerakan Hulu Sungai Utara Barasih
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bentuk dan Tata Cara Penggunaan Hak dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Guna Mendukung Gerakan Hulu Sungai Utara Barasih;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2012; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 74 Tahun 2018;
Peraturan Bupati Tentang Bentuk Dan Tata Cara Penggunaan Hak Dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Guna Mendukung Gerakan Kabupaten Hulu Sungai Utara Barasih, berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Asas, Tujuan Dan Ruang Lingkup;
3. Penggunaan Hak Masyarakat;
4. Bentuk Dan Tata Cara Pengunaan Peran Serta Masyarakat;
5. Gerakan Hulu Sungai Utara Barasih;
6. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2018.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangkajene Kepulauan Nomor 77 Tahun 2018
PENGANOKATAN/PENUNJUKAN BENDAHARA PENER!MAAN PENDAPATAN ASL! DAERAH PADA PERANOKAT DAERAH LINOKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANOKAJENE DAN KEPULAUAN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 77,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGANGKATAN/ PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2018
ABSTRAK:
a. bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, maka perlu
mengangkat Bendahara Penerimaan Pendapatan Asli
Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan;
I
b. bahwa Pcgawai Negeri Sipil yang diusulkan dari masing
masing Perangkat Daerah dianggap cakap dan mampu
melaksanakan tugas Bendahara Penerimaan Pendapatan
Asli Daerah pada Perangkat Daerah yang bersangkutan;
c. bahwa berdasarkan perrimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b perlu menetapkan dengan Keputusan
Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembenrukan Daerah-daerah Tingkat I! di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor .1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun I 999 Nornor 75, Tambahan Lernbaran
Negara Repub\ik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nornor
J
Tahun
I 2004 ten tang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 renrang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
t\.epurusan isupan Pangka1ene can Kepulauan
Nornor : 77
Tahun 12018
Tanggal : 2 janua,i
Zllill
14. Peraturan Daerah Ka.bupaten Pangkajene dan Kepulauan
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelofaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008
Nomor 11); sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan
Daerah Ka bu paten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10
Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan Tahun 2015 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajpne dan Kepulauan
Nomor 4 Tahun 2017 Tanggaf 22 Desember 2017 tentang
Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Tahun 2016 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Nomor 4 Tahun 2017 ten tang Anggaran Pendapatan dan
Balanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2017
Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Pangkajene dan
Nomor 78
Kepulauan
Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun Anggaran 2017 (Belita Daerah Tahun 2017 Nomor
78):
KESATU
Mengangkat / Menunjuk Bendahara Penerimaan Pendapatan
Asli Daerah pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah
Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2018.
Sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
KEDUA
Pejabat yang tercantum pacta lajur 6 daftar lampiran
Kepu tusan ini sebagai atasan langsung Bendahara Penerima
KET!GA
KEEMPAT
pada masing-rnasing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Biaya-biaya yang timbul Sehubungan dengan ditetapkannya
Keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 melalui Dokumen
Pelaksanaan Anggaran masing-rnasing Perangkat Daerah.
Keputusan
Bupati ini m
ulai be
rlaku pada
taJggal d
itetapkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Permenhub No. 72 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan
Mengubah :
Permenhub No. 130 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan
PM 44 TAHUN 2011 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 62 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan
KM 62 Tahun 2010 Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 62 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 77 Tahun 2018
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 77, BD Tahun 2018 No. 78
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, telah
ditetapkan Peraturan Bupati No 51 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten
Banyumas. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2018 tentang
Pembentukan Unit Kerja Pengadaaan Barang/Jasa. Berdasarkan validasi penghitungan skor Unit
Kerja Pengadaan Barang/Jasa bahwa Unit Kerja
Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kabupaten
Banyumas dapat dibentuk menjadi Bagian. Untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan
pendahuluan Tim BPK RI terkait dengan pemeriksaan
kinerja pengelolaan dana desa perlu dilakukan evaluasi
SALINAN
JDIH Kabupaten Banyumas
atas peraturan Bupati Banyumas terkait dengan
Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 112 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16
Tahun 2016
Dalam Pertaturan Bupati ini diatur tentang : Peraturan ini menetapkan struktur organisasi Setda, yang melibatkan Sekretaris Daerah (Setda) dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Setda memiliki tugas membantu Bupati dalam koordinasi kebijakan, tugas satuan kerja Perangkat Daerah, pemantauan, evaluasi, pelayanan administratif, dan pembinaan aparatur sipil negara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Banyumas Nomor
51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 51), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku/
147 hlm beserta Lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 77 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas Peraturan
Walikota Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Dinas Perhubungan, maka perlu mengatur
kernbali Togas dan Fungsi Dinas Perhubungan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Dinas
Perhubungan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Dinhub, tugas dan fungsi, tata kerja, ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2018.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 63 Tahun 2016 dicabut.
14 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 77 Tahun 2018
rumah susun - pembentukan unit pengelola rumah susun sederhana sewa
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 77,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah menyebutkan bahwa pada dinas atau badan daerah kabupaten dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, dan berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah menyebutkan bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 14/PERMEN/M/2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016, Peraturan Bupati Kabupaten Pemalang Nomor 32 Tahun 2016, dan Peraturan Bupati Kabupaten Pemalang Nomor 61 Tahun 2016
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pembentukan, kedudukan, dan susunan organisasi Unit Pengelola (UP) Rusunawa dan tugas dan fungsi UP Rusunawa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 77 Tahun 2018
kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 77, BD.2018/No.77
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan SampahSejenis Sampah Rumah Tangga
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 81 Tahun 2012; Perpres No. 97 Tahun 2017; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kabupaten Pohuwato No. 1 Tahun 2011; Perda Kabupaten Pohuwato No. 6 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga termasuk di dalamnya mengatur tentang JAKSTRADA, penyelenggaraan JAKSTRADA, serta pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2018.
Terdiri dari 31 halaman dengan lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 77 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEDOMAN MEKANISME PENGADUAN PELANGGARAN MELALUI WHISTLE BLOWING SYSTEM DI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan program pemberantasan korupsi secata transparan dan terintegrasi untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Good Governance dan Clean Governance dari korupsi, perlu didukung dengan pola pengaduan masyarakat dengan melalui Whistle Blowing System; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Mekanisme Pengaduan Pelanggaran melalui Whistle Blowing System di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016;
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN MEKANISME PENGADUAN PELANGGARAN MELALUI WHISTLE BLOWING SYSTEM DI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, berisi tentang : 1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Mekanisme Pengaduan; 4. Penanganan Pengaduan; 5. Ekspose Hasil Pemeriksaan Khusus; 6. Perlindungan Terhadap WhistleBlower; 7. Penghargaan; 8. Pembiayaan; 9. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2018.
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 77 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Inspektorat Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, akuntabilitas
serta kejelasan arah dan tujuan pengawasan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan
Inspektorat perlu diatur mengenai kedudukan dan susunan
organisasi Inspektorat;
b. bahwa bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan
Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, ketentuan
lebih lanjut mengenai kedudukan dan susunan organisasi,
perangkat daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi
Inspektorat Daerah.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
107 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun
2016
Terdiri dari 7 pasal, 5 bab yaitu ketentuan umum, kedudukan dan tugas, susunan organisasi, jabatan perangkat daerah, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2018.
mengatur mengenai kedudukan dan susunan organisasi inspektorat daerah
7 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
