PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAN DEFISIT BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH
2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 30, BD.2021/NO.30
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pengelolaan Sisa lebih Perhitungan Anggaran dan Defisit Badan layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat 6 UUD 1945; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2000; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda No. 11 Tahun 2016; Pergub No. 64 Tahun 2019; Pergub No. 22 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dan Defisit Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah termasuk didalamnya mengatur tentang sisa lebih perhitungan anggaran, prosedur penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD RSUD, defisit anggaran, pemantauan dan evaluasi, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2021.
Terdiri dari 8 halaman tanpa lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sibolga No. 30 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Di Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Sibolga
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 30 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Mata Bali Mandara
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan dan
kesejahteraan pegawai Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Mata Bali Mandara;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit, bahwa setiap rumah sakit mempunyai hak menerima
imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi,
insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
c. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2014 tentang
Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Indera Provinsi Bali, sudah tidak sesuai
dengan situasi dan perkembangan saat ini sehingga perlu
diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Jasa Pelayanan Pada Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Mata Bali Mandara;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III SUMBER DAN BESARAN JASA PELAYANAN
BAB IV PENERIMA DAN MEKANISME PEMBAGIAN JASA PELAYANAN
Pasal 6 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2018.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dompu Nomor 30 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, Bagian Hukum Pemda Dompu
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 43 dan 44
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan tas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah dan melaksanakan ketentuan Pasal 2 dan 3
Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 07 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Dompu_ bahwa ketentuan mengenai
kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta
tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan
Peraturan Bupati
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 07 Tahun 2016, Peraturan Bupati Dompu Nomor 17 Tahun 2012
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dompu Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Dompu (Berita Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2012 Nomor 17) diubah.
Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Kabupaten Dompu terdiri dari :
a. direktur;
b. bagian Tata Usaha, membawahkan :
1. sub Bagian Program dan Pelaporan
2. sub Bagian Keuangan; dan
3. sub Bagian Umum dan Kepegawaian
c. bidang Pelayanan Medis, membawahkan :
1. seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis;
2. seksi Rekam Manajemen Informasi Kesehatan.
d. bidang Pengembangan, membawahkan :
1. seksi Pendidikandan Pelatihan;
2. seksi Pemasaran Dan Humas.
e. bidang Keperawatan, membawahkan :
1. seksi Asuhan Keperawatan Pasien;
2. seksi Penunjang Mutu Pelayanan Keperawatan Pasien.
f. kelompok Jabatan Fungsional;
g. instalasi; dan
h. komiteMedis.
Dompu sebagai Satuan Kerja Peangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang merupakan bagian dari Peraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2020.
-
-
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 30 Tahun 2022
Peraturan Bupati Sambas Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Sambas
Peraturan Bupati Sambas Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Sambas
Peraturan Bupati Sambas Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Sambas
Peraturan Bupati Sambas Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Sambas
Peraturan Bupati Sambas Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Sambas
Peraturan Bupati Sambas Nomor 33 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Sambas
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Di Kabupaten Sambas
ABSTRAK:
bahwa Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Sambas telah diatur dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2012 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 33 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 34);
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949 / MENKES /SK/VIII/2004; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/ MENKES/PER/X/2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan. Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Sambas Nomor 80 Tahun 2021
Ketentuan umum; maksud, tujuan dan ruang lingkup; kebijakan tarif; kegiatan yang dikenakan tarif; komponen dan perhitungan tarif; ketentuan peralihan; ketentuan penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2022.
10 halaman peraturan dan 14 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 30 Tahun 2021
Badan Layanan Umum - Kesehatan - Perizinan, Pelayanan Publik
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2021/NO.30 LL Kab Kubu Raya : 53 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
ABSTRAK:
Bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kubu Raya telah ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah dengan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 20/DINKES/2021 tentang Status Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kubu Raya; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Badan Layanan Umum Daerah mengenakan tarif layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat yang diatur dengan Peraturan Bupati dan disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 35 Tahun 2007; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; Permendagri No. 79 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Nama, Obyek dan Subyek Tarif Layanan Kesehatan; Pelayanan Yang Dikenakan Tarif; Golongan Tarif Layanan; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip dan Sasaran Penetapan; Struktur dan Besarnya Tarif; Pelayanan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional; Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Asuransi/Jaminan Pemeliharaan Kesehatan; Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran; Tata Cara Penagihan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Pengelolaan Keuangan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2021.
10 Halaman dan 43 Halaman Lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan Kepegawaian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa untuk menunjang peningkatan
pelayanan kesehatan pada Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum
Daerah (RSUD) Bendan Kota Pekalongan
dibutuhkan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil
(Non PNS); bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79
Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum
Daerah, perlu menetapkan ketentuan
mengenai pengangkatan dan pemberhentian
Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada BLUD
RSUD Bendan Kota Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
huruf b,perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Pedoman Pengelolaan Kepegawaian
Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah Bendan Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2011;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang klasifikasi pegawai Non PNS, pengadaan pegawai Non PNS, perencanaan, pengumuman lowongan, seleksi dan pengumuman hasil seleksi, persyaratan pelamar pegawai Non PNS, pengangkatan pegawai Non PS, nomor identitas, tanda pengenal dan pakaian dinas harian, tugas, kewajiban, hak dan larangan, hukuman disiplin, gaji dan kesejahteraan, peningkatan dan pengembangan karier, pembinaan pegawai, perjanjian kerja dan pernyataan kerja, pemutusan hubungan kerja dengan perjanjian kerja, evaluasi dan pengawasan, biaya, penyelesaian perselisihan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2019.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor lA Tahun 2010 dicabut.
20 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 30 Tahun 2022
pERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (HOSPITAL BY LAWS) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BOLIYOHUTUO
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD/30/2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal rumah sakit (hospital by laws) pada rumah sakit umum daerah boliyohutuo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk mengatur hubungan, hak dan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dari pemilik rumah sakit atau yang mewakili pengelola rumah sakit dan staf medis fungsional.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 43 Tahun 2008; UU No. 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU no, 11 Tahun 2020; UU No. 6 Tahun 1988; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Permenkeu 129/PMK.05/2020; Permenkes No. 755/MENKES/PER/IV/2011; Permenkes No. 10 Tahun 2014.
Dalam peraturan ini diatur tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital by Laws) pada Rumah Sakit Umum Daerah Boliyohutuo termasuk didalamnya mengatur tentang Ketentuan Umum, Peraturan Internal Korporasi, Peraturan Internal Staf Medik, Monitoring dan Evaluasi, dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2022.
Terdiri dari 89 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 30 Tahun 2017
PERBUP Kab. Jepara No. 33 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas
PENGGUNAAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2017/NO.30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan
Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan
Kesehatan, sehingga penggunaan dana program
jaminan kesehatan perlu disesuaikan, maka perlu
meninjau kembali Peraturan Bupati Jepara Nomor 16
Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana kapitasi dan
Non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Badan
Layanan Umum Daerah Puskesmas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Jepara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penggunaan
Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional pada Badan Layanan Umum Daerah
Puskesmas;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tabun 1950; Undang-Undang Nomor 40 Tahuo 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tabun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014; Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 32 Tahun 2014; Peraruran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016; Peraturan Bupati Jepara Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Bupati Jepara Nomor 16 Tahun 2016;
Peraturan bupati (perbup) tentang perubahan kedua atas peraturan bupati jepara nomor 16 tahun 2016 tentang penggunaan dana kapitasi dan non kapitasi jaminan kesehatan nasional pada badan layanan umum daerah puskesmas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2017.
12 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 30 Tahun 2021
PERBUP Kab. Wonogiri No. 135 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri
Mengubah :
Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Investasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Investasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
bahwa guna tertib pengelolaan keuangan pada BLUD RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kab Wonogiri tentang Pengelolaan Investasi pada BLUD RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kab Wonogiri; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan atas Perbup Wonogiri No 92 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Investasi pada BLUD RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kab Wonogiri;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 36 Tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 23 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 12 Tahun 2017; PP No 56 Tahun 2018; PP No 63 Tahun 2019; PP No 12 Tahun 2019; PP No 5 Tahun 2021; PP No 47 Tahun 2021; Permenkeu No 178/PMK.01/2008; Permenkeu No 181/PMK.05/2008; Permendagri No 79 Tahun 2018; Perda No 13 Tahun 2016; Perbup Wonogiri No 29 Tahun 2016; Kepbup Wonogiri No 313 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Bab III, Bab IV, dan Bab V.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2021.
6 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
