Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH HOLTIKULTURA PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERIKANAN KABUPATEN SANGGAU
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Bupati Sanggau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perikanan Kabupaten Sanggau, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Holtikultura pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perikanan Kabupaten Sanggau
UU No.27 Tahun 1959, UU No.12 Tahun 2011, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Permendagri No.12 Tahun 2017, Perda No.8 Tahun 2016, Perbup No.43 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan; Susunan Organisasi; Tugas dan fungsi; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan; Eselonering; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2018.
Pencabutan Perbup No.15 Tahun 2010
6 halaman dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 74 Tahun 2018
Pembentukan Organisasi-Tata Kerja Sekretariat-dan-Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa-pada-Bagian Layanan Pengadaan-Sekretariat Daerah-Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, BD.2018/NO.74
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Organisasi, Tata Kerja Sekretariat dan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
ABSTRAK:
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengamanatkan untuk perlu dibentuknya Organisasi, Tata Kerja Sekretariat dan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang melaksanakan fungsi pengkoordinasian pelaksanaan tugas pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 2 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 112 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 14 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 15 Tahun 2018; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 14 Tahun 2013; Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 35 Tahun 2006; Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 1 Tahun 2017; Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No. 32 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No. 47 Tahun 2018
Dalam peraturan ini diatur terkait ketentuan pembentukan organisasi, pedoman tugas, fungsi dan tata kerja pengelolaan pengadaan barang/jasa, meliputi : Maksud dan tujuan penyusunan; Kedudukan, tugas, fungsi dan ruang lingkup; Susunan perangkat organisasi; Ketentuan mengenai jabatan fungsional, karir, tunjangan, honorarium dan Pendidikan; Pembiayaan pelaksanaan kegiatan; serta Ketentuan status kepegawaian
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2018.
Mencabut Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No. 51 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi, Tata Kerja Sekretariat dan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 74 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang menyebutkan bahwa “Jakstrada kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dengan peraturan bupati/wali kota”, maka berdasarkan ketentuan tersebut perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013
Peraturan Bupati Tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum, 2. Kebijakan dan Strategi Daerah, Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan, 4. Pembiayaan, 5. Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2018.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 74 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 62 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 74 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN
ABSTRAK:
Bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, perlu mengatur Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2000; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2007; PERDAKABBURU No. 42 Tahun 2007; PERDAKABBURU No. 8 Tahun 2011; PP No. 18 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, pendaftaran wajib pajak restoran, besaran omzet kena pajak dan tarif pajak, pengisian dan penyampaian SPTPD, SKPDKB,SKPDKBT, pembayaran dan penyetoran, pengembalian kelebihan pembayaran pajak, pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, pemeriksaan pajak dan pemasanga/penempatan alat, pengawasan dan penertiban, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2018.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang INSENTIF RUKUN TETANGGA TIYUH TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu mengatur mengenai insentif Rukun Tangga (RT) Tiyuh di Kabupaten Tulang Barat
UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 50 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 43 Tahun 2014;PP Nomor 60 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2017; PERMEN Nomor 83 Tahun 2015; PERMEN Nomor 84 Tahun 2015; PERMEN Nomor 44 Tahun 2016; PERMEN Nomor 47 Tahun 2016; PERMEN Nomor : 199/PMK.07/2017; PERMEN Nomor 20 Tahun 2018; PERDA Nomor 15 Tahun 2014; PERDA Nomor 20 Tahun 2014; PERDA Nomor 21 Tahun 2014; PERDA Nomor 8 Tahun 2015; PERDA Nomor 6 Tahun 2018; PERBUP Nomor 7 Tahun 2015; PERBUP Nomor 7 Tahun 2016; PERBUP Nomor 16 Tahun 2018; PERMEN Nomor 20 Tahun 2018; PERBUP Nomor 64 Tahun 2018; PERBUP Nomor 67 Tahun 2018; PERBUP Nomor 72 Tahun 2018
Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Keuangan Negara, Perbendaharaan Negara, Perimbangan Keuangan, Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Desa, Perda, Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Dana Desa, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan perda, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Kewenangan Desa, Administrasi Pemerintahan Desa, Tata Cara Pengalokasian Dana Tiyuh, Pengelolaan Keuangan Desa, Penetapan Kampung Menjadi Tiyuh, Kewenangan Kampung, Lembaga Kemasyarakatan, Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Tiyuh, Pembentukan Produk Hukum, Daftar Kewenangan Tiyuh, Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Tiyuh, Pedoman dan Tata Cara Penyusunan APBD, Pengelolaan Keuangan Desa Pengelolaan Keuangan Tiyuh, Pembinaan dan Pengawasan, Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 74 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENATAUSAHAAN, PENETAPAN DAN PENGALIHAN STATUS, SERTA PENGHUNIAN RUMAH NEGARA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah, diperluhkan adanya tertib administrasi dan penataan barang milik daerah berupa rumah negara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.23 Tahun 2014, PP No.40 Tahun 1994, PP No.27 Tahun 2014, PP no.11 Tahun 2008, Perda No.7 Tahun 2016, Perda No.1 Tahun 2017
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Jenis dan Golongan Rumah negara;penatausahaan;penetapan dan pengalihan status rumah negara; Pengamanan Rumah Negara; Tata Cara Penghunian Rumah Negara; Kewajiban dan Larangan Bagi Penghuni Rumah Negara; Sanksi-Sanksi; Ganti Rugi dan Sanksi; Sengketa; Ketentuan Peralihan; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2018.
Peraturan ini memiliki 14 halaman dan 9 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
