Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.722 peraturan dalam 0,011 detik

Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Bentuk Kartu Peserta, Sertifikat Kepesertaan, dan Formulir Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, Program Jaminan Hari Tua dan Program Jaminan Pensiun

Abstrak

Ketenagakerjaan

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan BPJS Ketenagakerjaan No. 1 Tahun 2018 tentang Bentuk Kartu Peserta, Sertifikat Kepesertaan, dan Formulir Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Program Jaminan Kematian, Program Jaminan Hari Tua dan Program Jaminan Pensiun

Download file:

peraturan-bpjs-ketenagake...-no-3-tahun-2015.pdf

BENTUK - KARTU PESERTA - SERTIFIKAT KEPESERTAAN - FORMULIR - PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

2015

Peraturan BPJS Ketenagakerjaan NO. 3, BN 2015 (1650); 50 hlm

Peraturan BPJS Ketenagakerjaan tentang Bentuk Kartu Peserta, Sertifikat Kepesertaan, dan Formulir Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, Program Jaminan Hari Tua dan Program Jaminan Pensiun

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, perlu
Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 40 Tahun 2004; UU Nomor 24 Tahun 2011; PP Nomor 44 Tahun 2015; PP Nomor 45 Tahun 2015; PP Nomor 46 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 60 Tahun 2015
Peraturan ini mengatur mengenai Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, Sertifikat kepesertaan, dan Formulir

CATATAN:

Peraturan BPJS Ketenagakerjaan ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2024.
30 hlm

Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Manfaat Layanan Tambahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Abstrak

Ketenagakerjaan Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PER_BPJS_KETENAGAKERJAAN_NOMOR_2_TAHUN_2014.pdf

MANFAAT LAYANAN TAMBAHAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

2014

Peraturan BPJS Ketenagakerjaan NO. 2, BN 2015 (916); 11 hlm; https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/peraturan.html

Peraturan BPJS Ketenagakerjaan tentang Manfaat Layanan Tambahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

ABSTRAK:

berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT. Jamsostek (Persero) berubah menjadai BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 1 Januari 2014.
Dasar Hukum peraturan ini adalah UU No. 3 Tahun 1992 tantang Jaminan Sosial Tenaga Kerja; UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; UU No. 24 Tahun 2011 tantang BPJS; PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 84 Tahun 2013; PP No. 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; Kepres No. 161/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero) menjadi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan.
Peraturan ini mengatur mengenai Pengelolaan Dana; Sifat dan Komposisi Penyaluran; Beban Operasional; Pembukuan dan Pemeriksaan; Penyusunan dan Pengesahan RKAT dan LK Tahunan.

CATATAN:

Peraturan BPJS Ketenagakerjaan ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2014.
11 hlm

Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Tata Cara Pengawasan dan Pemeriksaan Atas Kepatuhan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Abstrak

Ketenagakerjaan Pengawasan/Audit Internal

Status Peraturan

Diubah dengan

Peraturan BPJS Ketenagakerjaan No. 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengawasan dan Pemeriksaan Atas Kepatuhan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

Download file:

PER_BPJS_KETENAGAKERJAAN_NOMOR_1_TAHUN_2014.pdf

TATA CARA - PENGAWASAN - PEMERIKSAAN - KEPATUHAN - PENYELENGGARAAN - PROGRAM - JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

2014

Peraturan BPJS Ketenagakerjaan NO. 1, BN 2014 (1886); 16 hlm; https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/peraturan.html

Peraturan BPJS Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pengawasan dan Pemeriksaan Atas Kepatuhan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) PP No.86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
Dasar Hukum peraturan ini adalah UU No. 24 Tahun 2011; PP No. 86 Tahun 2013
Peraturan ini mengatur mengenai tugas, Fungsi dan Wewenang Petugas Pemeriksa; Hak dan Kewajiban Petugas Pemeriksa; Pengawasan dan Pemeriksaan.

CATATAN:

Peraturan BPJS Ketenagakerjaan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2014.
16 hlm

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 3 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja

Abstrak

Ketenagakerjaan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Kartu Prakerja

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permenko Perekonomian No. 11 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja

Download file:

Permenko Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020.pdf

Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 4 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Penerapan Budaya Keselamatan di Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional

Abstrak

Ketenagakerjaan Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut

Perka Batan No. 200/KA/X/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Budaya Keselamatan

Download file:

Peraturan BATAN No. 4 Tahun 2019.pdf

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Di Bidang Kebencanaan

Abstrak

Asuransi Ketenagakerjaan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan BNPB No. 5 Tahun 2021 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja di Bidang kebencanaan

Download file:

Peraturan BNPB No 5 Tahun 2022.pdf

Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 3 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Satu Data Pekerja Migran Indonesia

Abstrak

Ketenagakerjaan Satu Data Indonesia

Download file:

Peraturan Bp2mi No. 3 Tahun 2023.pdf

SATU DATA - PEKERJA MIGRAN INDONESIA

2023

Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia NO. 3, BN 2023 (343): 12 Halaman, jdih.bp2mi.go.id

Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Satu Data Pekerja Migran Indonesia

ABSTRAK:

Bahwa untu k mengatur penyelenggaraan tata kelola data pekerja migran Indonesia yang dihasilkan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia agar memenuhi prinsip satu data Indonesia dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Satu Data Pekerja Migran Indonesia.
Dasar Hukum Peraturan Bp2mi Adalah; Perpres No. 39 Tahun 2019; Perpres No. 90 Tahun 2019; Dan Peraturan Bp2mi No. 4 Tahun 2020
Pasal 5 (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huru f a dilaksanakan oleh unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan Data dan informasi di BP2MI. (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; b. menyebarluaskan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Portal Satu Data Indonesia; dan c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.

CATATAN:

Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2023.
Lampiran File; 12 Halaman

Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 2 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Tahapan Sebelum Bekerja Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia Yang Ditetapkan Oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Abstrak

Ketenagakerjaan Standar/Pedoman

Status Peraturan

Diubah dengan

Peraturan BP2MI No. 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Tahapan Sebelum Bekerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yang Ditempatkan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Download file:

Peraturan Bp2mi No. 2 Tahun 2023.pdf

PEDOMAN TAHAPAN - SEBELUM BEKERJA BAGI CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA - YANG DITEMPATKAN OLEH - BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

2023

Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia NO. 2, BN 2023 (311): 12 Halaman, jdih.bp2mi.go.id

Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Pedoman Tahapan Sebelum Bekerja Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia Yang Ditetapkan Oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

ABSTRAK:

Bahwa untu k melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Pedoman Tahapan Sebelum Bekerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yang Ditempatkan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Dasar Hukum Peraturan Bp2mi Adalah; UU No. 18 Tahun 2017; PP No. 10 Tahun 2020; Perpres No. 90 Tahun 2019; Dan Peraturan Bp2mi No. 4 Tahun 2020
Pasal 4 (1) Tahapan sebelum bekerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh BP2MI meliputi : a. pemberian informasi; b. pendaftaran; c. seleksi; d. pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan psikologi; e. penandatanganan perjanjian penempatan; f. kepesertaan jamina n sosial; g. pengurusan visa kerja; h. pelaksanaan OPP; i . penandatanganan Perjanjian Kerja; dan j . pemberangkatan. (2) Pelaksanaan urutan tahapan sebelum bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kesepakatan antara BP2MI dengan pemerintah negara Pemberi Kerja dan/atau Pemberi Kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan.

CATATAN:

Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2023.
Lampiran File; 12 Halaman

Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 10 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pencabutan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Abstrak

Ketenagakerjaan

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan BP2MI No. 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Download file:

PERBAN__No_10_Tahun_2022.pdf

Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Proses Sebelum Bekerja Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia

Abstrak

Ketenagakerjaan Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan

Diubah dengan

Peraturan BP2MI No. 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Proses Sebelum Bekerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia

Download file:

PERBAN_Nomor_7_Tahun_2022.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2019.