PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel Pajak Restoran dan Pajak Hiburan
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan;
1. Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945
2. UU No. 19 Tahun 1997
3. UU No. 24 Tahun 2008
4. UU No. 28 Tahun 2009
5. UU No. 23 Tahun 2014
6. PP No. 135 Tahun 2000
7. PP No. 91 Tahun 2010
8. Keputusan Mendagri No. 43 Tahun 1999
9. Perda Kab. Bengkulu Tengah No. 12 Tahun 2012
Pasal 1 :
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 angka 26 dihapus;
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) diubah;
3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a dihapus;
4. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1(satu) Pasal Tambahan, yaitu Pasal 17A;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2016.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 35 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 35 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan tidak sesuai lagi dengan Index harga dan perkembangan perekonomian, Ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan, peninjauan tarif retribusi ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
Dasar hukum Peraturan ini adalah UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; UU No.25 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1596/MENKES/PER/XI/1988; PP No.77 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan untuk rawat jalan pada Puskesmas, Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling, Puskesmas rawat jalan, Puskesmas inap, dan Polindes ditetapkan sebesar Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2021.
Terdiri dari 52 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Singkil Nomor 35 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Alokasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tahun 2020 dan 2021 Setiap Kampung Dalam Kabupaten Aceh Singkil
ABSTRAK:
Bahwa untuk kelancaran penataan Keuangan Kampung khusus Rincian Alokasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tahun 2020 dan 2021 Setiap Kampung dalam Kabupaten Aceh Singkil; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Alokasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tahun 2020 dan 2021 Setiap Kampung dalam Kabupaten Aceh Singkil;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 14 Tahun 1999; UU No 11 Tahun 2006; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No 11 Tahun 2020; PP No 43 Tahun 2014; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 20 Tahun 2018; Permendagri No 77 Tahun 2020; Qanun Kab. Aceh Singkil No 7 Tahun 2015; Qanun Kab. Aceh Singkil No 4 Tahun 2016; Qanun Kab. Aceh Singkil No 7 Tahun 2022; Perbup Aceh Singkil No 13 Tahun 2019; Perbup Aceh Singkil No 49 Tahun 2021; Perbup Aceh Singkil No 14 Tahun 2022;
Dalam Peraturan Walikota ini mengatur 8 Pasal terdiri dari BAB I , BAB II Maksud dan Tujuan, BAB III Tata Cara Pembagian, BAB IV Penyaluran dan Penggunaan, BAB V Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2022.
7 Hlm, Lamp: 6 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 35 Tahun 2016
PETUNJUK PELAKSANAAN PERDA KABUPATEN KAUR NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK AIR TANAH
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, Berita Daerah Kabupaten Kaur 2015 Nomor 432
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Kaur Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pajak Air Tanah
ABSTRAK:
Melaksanakan ketentuan Pasal 6 (4), Pasal 11 (4), Pasal 13 (3), Pasal 15 (5), Pasal 17 (4), Pasal 23 (3), Pasal 24 (7), Pasal 26 (3), Pasal 27 (2), Pasal 28 (3) dan Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pajak Air Tanah, bahwa Tata Cara Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah, Bentuk dan Isi dan Tata Cara Pelaporan, Tata Cara Penerbitan SKPD, Bentuk, Isi dan Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SSPD, Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan, Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Saksi Administratif dan Pengurangan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Yang Sudah Kadaluwarsa, Tata Cara Pemeriksaan Pajak diatur dengan Peraturan Bupati;
UU no. 09 Tahun 1967;
UU no. 03 Tahun 2003;
UU no. 28 Tahun 2009;
UU no. 23 Tahun 2014;
Permendagri no. 13 Tahun 2006;
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral no. 1451 K/10/MEM/2000;
Perda Kabupaten Kaur no. 01 Tahun 2013;
Memuat:
Objek, Subjek, Dasar Pengenaan dan Tata Cara Perhitungan;
Tata Cara Pemungutan Pajak;
Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak;
Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;
Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak;
Pembukuan dan Pemeriksaan;
Insentif Pemungutan;
Pelaksanaan, Pemberdayaan, Pengawasan dan Pengendalian;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2016.
28 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 35 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 243 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2021.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 35 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lahat Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
Guna optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) maka dipandang perlu adanya perubahan Klasifikasi dan Besaran
Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan(PBB P2). Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 13 Tahun 1997; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 16 Tahun 2000; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 55 Tahun 2008; PB MENEKU DAN MENDAGRI No. 213 Tahun 2010 dan No. 58 Tahun 2010; PERDA No. 16 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERDA No. 2 Tahun 2012; PERDA No. 26 Tahun 2008; PERDA No. 3 Tahun 2011; PERBUP No. 32 Tahun 2013.
Dalam peraturan ini diatur mengenai perubahan tarif PBB P2.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2014.
Mengubah Peraturan Bupati Lahat Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 35 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengeloaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak, perlu dilakukan penataan dan pengelolaan perpajakan Daerah khususnya Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan.
Dasar Hukum: UU No.27 Tahun 1959; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2015; UU No.28 Tahun 2009; PP No.49 Tahun 2007; PP No.7 Tahun 2013; Perda Kabupaten Paser No.2 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Paser No.6 Tahun 2013; Perbup Kabupaten Paser No.38 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Bupati (Perbup) ini membahas tentang Tata Cara Pengeloaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Hal-hal yang dibahas dalam Perbup ini diantaranya yaitu Ketentuan Umum, Objek Pajak dan Pendaftaran Objek Pajak, Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penerbitan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, Dasar Pengenaan,Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak, Wilayah Pemungutan, Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak, Pemungutan, Pembayaran, dan Penagihan Pajak, Pengurangan Pajak, Pengurangan atau Penghapusan Sanski Administrastif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Insentif Pemungutan, Pelaksanaan, Pemberdayaan, Pengawasan, dan Pengendalian, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2015.
Peraturan yang Diubah: Perda Kabupaten Paser No.2 Tahun 2011
24 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 35 Tahun 2019
TA 2019-PER TRIWULAN-DAERAH-PAJAK-PENERIMAAN-TARGET
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Target Penerimaan Pajak Darah Per Triwulan Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Melaksanakan PP No.69 Tahun 2010 Pasal 4 ayat (1) tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana pemberian Insentif didasarkan atas kinerja tertentu berupa pencapaian target penerimaan pajak daerah per triwulan, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Target Penerimaan Pajak Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2019
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014
Dalam peraturan ini diatur tentang Target Penerimaan Pajak Darah Per Triwulan Tahun Anggaran 2019 , termasuk juga diatur tentang: Ketentuan Umum; Jenis Pajak; Insentif Pemungutan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2019.
4 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
