Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Kota Tegal
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pedoman Standarisasi
Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, maka perlu
ditindaklanjuti dengan menyusun Standarisasi Sarana dan Prasarana
Kerja Pemerintah Kota Tegal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Kota Tegal;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2007;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang penataan sarana dan prasarana kerja, standarisasi sarana dan prasarana kerja.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2008.
48 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 27 Tahun 2008
Petunjuk - Teknis - Pengelolaan - Program - Pinjaman - Modal - Usaha - Bagi - Koperasi - dan - Baitul - Maal - Wat - Tamwil - di - Kota - Cimahi
2008
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 23,
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Program Pinjaman Modal Usaha Bagi Koperasi dan Baitul Maal Wat Tamwil di Kota Cimahi
ABSTRAK:
Bahwa telah disediakan pinjaman modal dana bergulir yang bersumber dari APBD Kota Cimahi, perlu dibuat Petunjuk Teknis Pengelolaan Program Pinjaman Modal Usaha Bagi Koperasi dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) di Kota Cimahi yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
UU No. 25 Tahun 1992; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 9 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 20 Tahun 2008; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Keppres No. 56 Tahun 2002; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Perda Kota Cimahi No. 8 Tahun 2006; Perda Kota Cimahi No. 4 Tahun 2008; Perda Kota Cimahi No. 5 Tahun 2008
Peraturan ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Program Pinjaman Modal Usaha Bagi Koperasi dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) di Kota Cimahi, yang meliputi: Ketentuan Umum; Tujuan dan Sasaran Program; Pengelolaan Program Pinjaman Modal Usaha Bagi Koperasi dan BMT; Kriteria Pinjaman; Ketentuan Pokok Penyaluran Pinjaman; Prosedur Pengelolaan Program Pinjaman Modal Usaha Bagi Koperasi dan BMT; Pengorganisasian; Perguliran Dana Pinjaman Modal Usaha; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
11 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2008
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Pengelolaan Ternak Pemerintah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa penyebaran dan pengembangan temak pemerintah merupakan
salah satu kebijaksanaan pemerintah dalam rangka pemerataan
pembangunan;bahwa agar pemberdayaan pengelolaan ternak pemerintah dapat
berjalan secara optimal, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Pedoman Pengelolaan Temak Pemerintah Kota Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967; Undang-Undang omor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2005;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang sistem penyebaran dan pengembangan ternak pemerintah, persyaratan penggaduh, hak dan kewajiban penggaduh, resiko dan tanggung jawab, penjualan ternak pemerintah, pengelolaan dan penggunaan dana hasil setoran, pembinaan, pengawasan dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2008.
8 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 18 Tahun 2008
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menumbuhkembangkan etos kerja, tanggung jawab,
etika dan moral aparatur pemerintah serta guna meningkatkan kinerja
pelayanan kepada masyarakat, perlu mengembangkan nilai-nilai
dasar budaya kerja aparatur pemerintah secara intensif, berkelanjutan
dan menyeluruh di lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
b. bahwa untuk melaksanakan pengembangan nilai-nilai dasar budaya
kerja aparatur pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang
diperlukan komitmen yang tinggi dan konsistensi dari seluruh jajaran
aparatur pemerintah yang dapat mendukung terwujudnya
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka huruf
a dan huruf b, agar pelaksanaan pengembangan nilai-nilai budaya
kerja aparatur pemerintah dapat berjalan secara terencana, sistematis
dan efektif, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Semarang
tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Pemerintah
Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 , Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 , Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 , Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/01/M.PAN/01/2007, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
25/KEP/M.PAN/4/2002 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2007
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Sistematika Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Pemerintah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2008.
32 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2008
Peraturan Walikota Tegal Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2008
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2008
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
melalui pengelolaan investasi daerah jangka pendek berupa
deposito berjangka maka perlu mengubah Peraturan Walikota
Tegal Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Penatausahaan
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Tegal Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kota Tegal Tahun
2007 Nomor 23) ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a
perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal ;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Walikota Tegal Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Walikota Tegal Nomor 2 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang penambahan pada Lampiran Bab II huruf A.2, penambahan huruf D pada Lampiran Bab V .
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2008.
4 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2008
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Revolving Alat Mesin Pertanian Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka Kelancaran Pengguliran Dana Pengembalian Pinjaman Alat Mesin Pertanian/Traktor roda dua kepada pengelola usaha pelayanan jasa alsintan kota pekalongan agar berhasil guna dan berdaya guna perlu diatur pelaksanaannya. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Revolving Alat Mesin Pertanian Kota Pekalongan;
UU no 16 tahun 1950; UU No 7 Tahun 1966; UU no 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; PP No 21 tahun 1988; PP No 68 Tahun 2002; PP No 58 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; Perda Kota Pekalongan No 2 Tahun 2005;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, jangka waktu dan beban bunga, persyaratan, prosedur dan bentuk pengguliran dana, kewajiban penerima alsintan kerjasama pendayagunaan dan pengembangan alsintan pemerintah, pengembalian pinjaman.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2008.
4 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2008
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Dinas Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang perizinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, maka perlu adanya sistem pemberian izin yang terpadu, efektif dan efisien; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Standar Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) Kota Pekalongan yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992; Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2006;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang jenis pelayanan perizinan, tata cara penyelenggaraan perizinan, pengaduan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2008.
25 hal
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Cimahi Nomor 16 Tahun 2008
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Penerimaan Siswa Baru pada Taman Kanak-Kanak/Roudatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, dan Sekolah Kejuruan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2008
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Administrasi Kelurahan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi
penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kelurahan, maka perlu
udunyu i"r.tugu-* sistem pengadministrasian sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun
2001 tentang Pedoman Administrasi Kelurahan, maka pengaturan
tentang Pedoman Administrasi Kelurahan tersebut ditetapkan dengan
Peraturan Walikota;
c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu
diterbitkan Peraturan Walikota Semarang tentang Pedoman
Administrasi Kelurahan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2007,Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2008 dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 14 tahun 2005
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, kewajiban kelurahan, pembinaan dan pengawasan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2008.
32 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
