Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 18.476 peraturan dalam 0,077 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Probolinggo Nomor 112 Tahun 2018

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 106 TAHUN 2017 TENTANG STANDARISASI KODE REKENING ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

APBD Standar/Pedoman

Abstrak

standar apbd

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 112, Berita Daerah Kota Probolinggo Th 2018 No 112

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 106 TAHUN 2017 TENTANG STANDARISASI KODE REKENING ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

ABSTRAK:

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) agar tercipta tertib administrasi, akuntabilisasi dan transparansi pengelolaan keuangan dalam penyusunan kode rekening, pemilihannya disesuaikan dengan kebutuhan objektif dan nyata sesuai karakteristik daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 106 Tahun 2017 tentang Standarisasi Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
Mengingat : 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; 18. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);
peraturan ini mengatur mengenai perubahan Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 106 Tahun 2017 tentang Standarisasi Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 106), diubah sebagaimana dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2018.
merubah Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 106 Tahun 2017 tentang Standarisasi Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 106), diubah sebagaimana dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.
jumlah 3 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 112 Tahun 2021

Pedoman Pemantauan Harga Barang Kebutuhan Pokok Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Standar/Pedoman

Download :
Perwal 112 Tahun 2021.pdf

Abstrak

pedoman

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 112, BD 2021/112

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pemantauan Harga Barang Kebutuhan Pokok Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok dalam mendukung pengendalian inflasi khususnya pengendalian inflasi barang kebutuhan pokok, diperlukan penyediaan informasi harga yang akurat dan dapat diandalkan melalui suatu sistem informasi perdagangan terkait dengan pemantauan harga barang kebutuhan pokok; bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan tertib administrasi pemantauan harga barang kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur pedoman pemantauan harga barang kebutuhan pokok yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota; c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemantauan Harga Barang Kebutuhan Pokok yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2017, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 89 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2020
Terdiri dari 25 Pasal, 17 Bab yaitu Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Jenis Barang Kebutuhan Pokok, Lokasi Pemantauan, Tata Cara Pemantauan, Pengumpulan, Dan Pelaporan Data, Serta Informasi Harga Barang Kebutuhan Pokok, Kewenangan Pengambilan Data, Kriteria Pemilihan Responden, Barang Kebutuhan Pokok Yang Dipantau, Dikumpulkan, Dan Dilaporkan, Waktu Pemantauan Dan Pelaporan Harga, Aplikasi Harga Barang Kebutuhan Pokok, Informasi Elektronik, Sumber Daya Manusia, Tata Kelola, Ruang Lingkup Aplikasi, Pengelolaan Aplikasi, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2021.
Mengatur mengenai Pedoman Pemantauan Harga Barang Kebutuhan Pokok Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan
10 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 112 Tahun 2022

Standar Satuan Harga Barang Dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kab.Konawe Selatan Tahun Anggaran 2023

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Download :
PERBUP NO.112 TAHUN 2022.pdf

Abstrak

STANDAR

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 112, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor : 112

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga Barang Dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kab.Konawe Selatan Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 diperlukan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan untuk dijadikan pedoman; b. bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2023;
l. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan lrembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4367); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 lentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambaltan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 20 12 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tah:un 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2074 Nomor 92, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6s23); B. Peraturan Pemerintah Nomor 1 2 Tahun 20 19 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomr 6322); 9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 entang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2O2l tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Keq'a Pemerintahan Daerah; 1 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B0 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 20 16 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8),sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Taletn 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 1); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 04); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 16 Tahun 2O2l tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggar an 2022 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 16); 16. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 47 Tahun 2O21 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggararr 2022 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 47).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II STANDAR SATUAN HARGA BAB III KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2022.
99 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 112 Tahun 2019

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020

Desa Standar/Pedoman

Download :
Perbup Nomor 112 Tahun 2019.pdf

Abstrak

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 112, BD.2019/NO.112

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020

ABSTRAK:

bahwa sebagai pelaksanan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2019; Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019; Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019; Peraturan Bupati Bantul Nomor 83 Tahun 2019;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pedoman Penyusunan APB Desa; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2019.
Jumlah Halaman: 6 HLM; Lampiran: 28 HLM.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 112 Tahun 2017

Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Kabupaten Purworejo

Kesehatan Lingkungan Hidup Standar/Pedoman

Download :
PERBUP 112 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

PEDOMAN-PEMBINAAN-PERILAKU-HIDUP-BERSIH-DAN-SEHAT-DI-KABUPATEN-PURWOREJO

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 112, bd.2017/No. 112 Seri E Nomor 90

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Kabupaten Purworejo

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa dalam upaya meningkatkan indeks pembangunan manusia Indonesia, pemerintah telatr melaksanakan program pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat yang ditujukan untuk meningkatkan dera.iat kesehatan masyarakat; b. bahwa untuk melaksanakan program pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat di daerah diperlukan pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; c. batrwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269 /Menkes/per lKll20ll tentang Pedoman Perilaku Hidup Bersih dan sehat, Pemerintah Kabupaten berwenang menetapkan kebirjakarr koordinatif dan pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di semua tatanan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Kabupaten Purworejo;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237); 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269 /Menkes/ per /XI / 2011 tentang Pedoman Perilaku Hidup Bersih dan sehat;
Materi Pokok Perbup ini adalah: Maksud diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam rangka Pembinaan PHBS di Tatanan Rumah Tangga, Tatanan institusi pendidikan, Tatanan tempat kerja, Tatanan Institusi dan Tatanan Fasilitas Kesehatan sehingga mampu menjaga, meningkatkan dan melindungi kesehatannya dari gangguan ancaman penyakit.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
48 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 112 Tahun 2020

Standar Pelayanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pabedilan Kabupaten Cirebon

Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Download :
Perbup Nomor 112 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 112 Tahun 2022

Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan Fisik Persediaan pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Standar/Pedoman

Abstrak

standar operasional prosedur pemeriksaan fisik persediaan dinas perhubungan

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 112, BD.2022/NO.112, LL KOTA PONTIANAK: 9 HAL

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan Fisik Persediaan pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka melaksanakan penatausahaan barang persediaan di Dinas Perhubungan Kota Pontianak, maka perlu adanya Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Persediaan
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Wali Kota Nomor 123 Tahun 2021;
Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup; Prosedur Pemeriksaan Fisik Persediaan; Bagan Arus (Flowchart) Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan Fisik Persediaan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2022.
2 Halaman dan 7 halaman lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 112 Tahun 2021

Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Standar/Pedoman

Download :
PERBUP NOMOR 112 TAHUN 2021.pdf

Abstrak

pedoman - penyusunan - peta - proses - bisnis - di - lingkungan - pemerintah - daerah - kabupaten - tasikmalaya

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 112, BD 2021/112

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka mewujudkan organisasi yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses maka perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Tasikmalaya.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara No. Per/15/M/M.PAN/7/2008; Permen Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroakrasi No. 19 Tahun 2018; Perda No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2021; Perbup Tasikmalaya No. 39 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Penyusunan Dan Perencanaan Peta Proses Bisnis, Penetapan Penerapan Perubahan Pemantauan Dan Evaluasi, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2021.
7 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 112 Tahun 2022

Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja Daerah yang Melampaui Tahun Anggaran

APBD Standar/Pedoman

Download :
Perbup Purwakarta 112 2022.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 112 Tahun 2022

Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2023

APBD Standar/Pedoman

Download :
Perbup Sragen Tahun 2022 No 112.pdf

Abstrak

apbd

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 112, BD.2022/NO.112

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka ketertiban penatausahaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2023, perlu disusun pedoman; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud dan Tujuan Bab III Ruang Lingkup Bab IV Pengelolaan Keuangan Daerah Bab V Pelaksanaan APBD Bab VI Penatausahaan Pelaksanaan APBD Bab VII Akuntansi Keuangan Daerah Bab VIII Akuntansi dan Pelaporan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah Bab IX Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bab X Badan Layanan Umum Daerah Bab XI Dana Bantuan Operaional Satuan Pendidikan Bab XII Pembinaan dan Pengawasan Bab XIII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
140 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.