PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.830 peraturan dalam 0,015 detik

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/KEPMEN-KP/2016 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Perikanan dan Kelautan
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/KEPMEN-KP/2016 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Perikanan dan Kelautan
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 72/KEPMEN-KP/2016 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Perikanan dan Kelautan
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 83/KEPMEN-KP/2016 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Perikanan dan Kelautan
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 77/KEPMEN-KP/2016 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Perikanan dan Kelautan
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 73/KEPMEN-KP/2016 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Perikanan dan Kelautan
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/KEPMEN-KP/2016 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Perikanan dan Kelautan
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 87/KEPMEN-KP/2016 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Perikanan dan Kelautan
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 63/KEPMEN-KP/2016 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Perikanan dan Kelautan
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 64/KEPMEN-KP/2016 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Perikanan dan Kelautan
Status Peraturan
Mencabut
  1. Kepmen KKP No. 56/KEPMEN-KP/2014 Tahun 2014 tentang Penetapan Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan