Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.735 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Demak Nomor 14 Tahun 2024

• Berlaku mulai 4 bulan yang lalu

Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Abstrak

Ketenagakerjaan

Download file:

2024 perda demak no 14_OCR.pdf

pelindungan-pekerja-migran

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 14, LD.2024/NOMOR.14

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

ABSTRAK:

bahwa dalam mendukung pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia di Daerah dalam bekerja untuk mendapatkan jaminan hak, kesempatan, dan memberikan pelindungan bagi setiap warga Daerah tanpa diskriminasi untuk memperoleh jaminan pekerjaan dan penghasilan yang layak baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan; bahwa belum terdapatnya jaminan perlindungan secara maksimal yang diberikan oleh pemerintah daerah dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia serta pemberdayaan pekerja migran pasca dari luar negeri bagi pekerja yang berasal dari Daerah; bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum atas pelindungan bagi pekerja migran maka diperlukan pengaturan khusus mengenai pelindungan pekerja migran Indonesia yang berasal dari daerah sesuai dengan kewenangannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021.
Didalam peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pekerja Migran Indonesia Daerah; Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Daerah; Pekerja Migran Indonesia Perseorangan; Kewajiban Dan Larangan; Penyelesaian Perselisihan; LTSA Pekerja Migran Indonesia; Tugas Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah; Tugas Pemerintah Desa; Kerja Sama Dan Sinergitas; Pembinaan Dan Pengawasan; Pendanaan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2024.
Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.
33 Halaman

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2024

• Berlaku mulai 10 bulan yang lalu

Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

Abstrak

Ketenagakerjaan

Download file:

PERDA PROVINSI LAMPUNG NO 13 TAHUN 2024.pdf

Penyelenggaraan ketenagakerjaan

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 13, Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2024

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

ABSTRAK:

bahwa tenaga kerja merupakan sumber daya yang penting dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat; bahwa perkembangan dinamika ketenagakerl'aan sangat cepat dengan adanya pengaruh globalisasi seperti pasar bebas khususnya. Masyarakat ekonomi asean sehingga berakibat pada praktik penyelenggaraan ketenagakerjaan yang memerlukan penanganan secara lebih komprehensif; bahwa Lampiran angka i huruf g Undang-Undalg Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali teralhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menegaskan pemerintah provinsi mempunyai kewenangan melakukan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan ;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang No. 3 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah Undang-Undang No. 25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 8) Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688); Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637); Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701); Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penetapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309); Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5413); Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646); Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah diubah dennen Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146. Tambahan Lemburan Negara Republik Indonesia Nomor 6899);
Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2024.
Halaman : 35

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2024

• Berlaku mulai 4 bulan yang lalu

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Abstrak

Ketenagakerjaan

Download file:

Perda Sleman Nomor 11 Tahun 2024.pdf

pelindungan-pekerja-migran-indonesia

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 11, LD. 2024/NO.11

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa pelindungan terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia merupakan bagian tidak terpisahkan dari pembangunan ekonomi berkelanjutan; bahwa pekerja migran Indonesia dan/atau Calon Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Kabupaten Sleman harus mendapatkan pelindungan yang optimal sehingga dapat bekerja secara layak terhindar dari perdagangan orang, perbudakan, kesewenang-wenangan, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia; bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelindungan pekerja migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja, maka diperlukan pengaturan tentang pelindungan pekerja migran Indonesia;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
Materi Pokok: Syarat, Kewajiban, Dan Hak Pekerja Migran Indonesia; Tugas Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah; Tugas, Tanggung Jawab, Dan Hak Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia/Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; Tugas Pemerintah Kalurahan; Bentuk Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; Pekerja Migran Indonesia Perseorangan; Penyelesaian Perselisihan; Pembinaan Dan Pengawasan; Kerja Sama; Pendanaan;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2024.
Jumlah Halaman: 17 HLM; Penjelasan: 5 hlm;

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2024

• Berlaku mulai 4 bulan yang lalu

Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

Abstrak

Ketenagakerjaan

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Kota Bekasi No. 18 Tahun 2011 tentang Pelayanan Ketenagakerjaan

Download file:

Peraturan Daerah Kota Bek...or 11 Tahun 2024.pdf

PENYELENGGARAAN - KETENAGAKERJAAN

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 11, BD 2024 (11) : 57 hlm

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

ABSTRAK:

perencanaan, pelatihan dan produktivitas, penempatan dan pembinaan tenaga kerja Kota Bekasi merupakan langkah strategis dalam menanggulangi masalah ketenagakerjaan sekaligus merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi; dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan mekanisme perencanaan, pelatihan dan produktivitas, penempatan dan pembinaan tenaga kerja, sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih cepat dan tepat, sesuai nuansa otonomi daerah; dalam rangka tertib pelayanan administrasi ketenagakerjaan di Kota Bekasi, diperlukan adanya regulasi agar penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dapat berhasil guna dan berdaya guna;
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014; sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa diubah kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017; sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang perencanaan tenaga kerja. Diatur pula tentang pelatihan kerja, pemagangan, sertifikasi kompetensi, dan produktivitas tenaga kerja; penempatan tenaga kerja; penggunaan tenaga kerja asing; hubungan kerja; alih daya; pengupahan dan kesejahteraan; jaminan sosial; partisipasi masyarakat dan dunia usaha; pemberian penghargaan; hubungan industrial; informasi ketenagakerjaan; pembinaan; sinergitas; pelaporan; dan pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2024.
Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2011
57 hlm.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah

Abstrak

Ketenagakerjaan

Download file:

2024PD3316009.pdf

jaminan sosial ketengakerjaan

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 9, LD.2024/No.9

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi risiko sosial ekonomi bagi pekerja di Kabupaten Blora, perlu dilakukan optimalisasi penyelenggaraan program dan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan; bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya, Pemerintah Daerah mengembangkan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja dan memberdayakan masyarakat tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pembangunan ketenagakerjaan perlu diselenggarakan melalui asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah;
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Program dan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Program Perlindungan Pekerja Rentan, Partisipasi Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2024.
20 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

Abstrak

Ketenagakerjaan

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Kota Yogyakarta No. 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

Download file:

Perda Kota Jogja Nomor 8 Tahun 2024.pdf

ketenagakerjaan

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 8, LD.2024/NO. 8

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

ABSTRAK:

bahwa penyelenggaraan ketenagakerjaan merupakan satu kesatuan dari pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang harus dilaksanakan untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan pelindungan hukum bagi masyarakat; bahwa dalam rangka untuk menyesuaikan kemajuan dan dinamika hubungan industrial, maka perlu untuk meningkatkan pendayagunaan dan pelindungan tenaga kerja melalui peningkatan kualitas tenaga kerja, memperluas dan menjamin kesamaan kesempatan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja; bahwa pengaturan penyelenggaraan ketenagakerjaan pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Perencanaan Tenaga Kerja; Pelatihan Kerja, Pemagangan, Dan Produktivitas Tenaga Kerja; Penempatan Tenaga Kerja; Perluasan Kesempatan Kerja; Penggunaan Tenaga Kerja Asing; Hubungan Kerja; Pelindungan, Pengupahan, Dan Kesejahteraan; Hubungan Industrial; Pembinaan Hubungan Industrial; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2024.
Mencabut: Peraturan Daerah KotavYogyakarta Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
Jumlah Halaman: 26 hlm. Penjelasan: 8 hlm.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Abstrak

Ketenagakerjaan

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2012

Download file:

Perda Brb 8_2024.pdf

ketenagakerjaan

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 8, LD.2024/NOMOR.8

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

ABSTRAK:

bahwa pelayanan ketenagakerjaan merupakan bagian dari pembangunan daerah yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pemenuhan pekerjaan yang layak dan adil sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; bahwa untuk melaksanakan urusan ketenagakerjaan agar informasi ketenagakerjaan, pelatihan kerja, penyerapan tenaga kerja, penyelesaian sengketa tenaga kerja, dan pembinaan tenaga kerja dapat berjalan dengan efektif, dan efisien diperlukan Penyelenggaraan layanan ketenagakerjaan yang terencana; bahwa pengaturan ketenagakerjaan pada Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pelayanan Pendaftaran dan Pengawasan Tenaga Kerja Indonesia, sudah tidak sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dicabut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, PTK, Pelatihan Kerja, Pemagangan dan Sertifikasi Kompetensi, Penempatan Tenaga Kerja, Hubungan Kerja, Perlindungan, Pengupahan, Kesejahteraan dan Jaminan Sosial, Hubungan Industrial, Pelindungan PMI, Kerja Sama, Informasi Ketenagakerjaan, Pembinaan dan Pengawasan, Penyidikan, Ketentuan Pidana dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2024.
Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2012 dicabut.
75 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pelayanan dan Pelindungan Tenaga Kerja

Abstrak

Ketenagakerjaan

Download file:

2024pd3319006_sign.pdf

pelayanan - pelindungan tenaga kerja

2024

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2024/NOMOR.6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pelayanan dan Pelindungan Tenaga Kerja

ABSTRAK:

bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dalam menjalankan otonomi daerah bertangung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan tujuan negara Republik Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan suatu upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan dan pelindungan tenaga kerja lokal dan pekerja migran di Daerah; bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan dan pelindungan tenaga kerja lokal dan pekerja migran di Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan payung hukum dalam penyelenggaraannya dalam Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan dan Pelindungan Tenaga Kerja;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Landasan, Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup, Kewenangan Pemerintah Daerah, Pelayanan Tenaga Kerja, Pelindungan Tenaga Kerja, Hubungan Industrial, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
27 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Abstrak

Ketenagakerjaan

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2016

Download file:

Perda Wnsb 6_2024.pdf

pelindungan pekerja migran

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, LD.2024/No.6

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan sebagai implementasi penyelenggaraan otonomi daerah bidang ketenagakerjaan yang merupakan salah satu urusan yang diserahkan kepada pemerintah daerah, maka pemerintahan daerah mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat strategis guna menunjang tercapainya tujuan pembangunan; bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penempatan dan mewujudkan pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Kabupaten Wonosobo, perlu adanya upaya pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Wonosobo secara optimal; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, sudah tidak sesuai dengan perkembangan pemerintahan serta kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Klasifikasi Pekerja Migran, Persyaratan, Tata Cara Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, Hak dan Kewajiban Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia, Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia, Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Penyelesaian Perselisihan, Pembinaan dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2024.
Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2016 dicabut.
22 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tapin Nomor 6 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Pemberdayaan dan Perlindungan Tenaga Kerja Daerah.

Abstrak

Ketenagakerjaan

Download file:

Perda Tapin no 6 Tahun 2024.pdf

Ketenagakerjaan

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, LD/2023/NO.6

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Tenaga Kerja Daerah.

ABSTRAK:

bahwa pemerintah daerah menjamin hak setiap masyarakat untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak serta perlakuan yang adil dan layak dalam suatu hubungan kerja;bahwa angkatan kerja di daerah harus dioptimalkan melalui pemberdayaan dan pelindungan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan daerah;bahwa untuk meningkatkan pembangunan daerah melalui pelindungan dan pemberdayaan tenaga kerja daerah perlu dilandaskan pada kebijakan yang menjamin kepastian hukum;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Tenaga Kerja Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang PEMBERDAYAAN DAN PELINDUNGAN TENAGA KERJA DAERAH,dengan sistematika:KETENTUAN UMUM;PERENCANAAN TENAGA KERJA DAERAH;PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA DAERAH;PERLINDUNGAN TKD;PENGAWASAN DAN EVALUASI;PARTISIPASI MASYARAKAT;PENDANAAN;SANKSI ADMINISTRATIF;KETENTUAN PERALIHAN;KETENTUAN PENUTUP;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2024.
21 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT