Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pemberian Insentif Guru Keagamaan Nonformal
ABSTRAK:
bahwa pendidikan keagamaan merupakan upaya
mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan
kualitas sumber daya manusia yang beriman, bertakwa,
dan berakhlak mulia dalam mewujudkan masyarakat
Kabupaten Wonosobo yang maju dan beradab berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; bahwa sebagai wujud kepedulian dan penghargaan serta
untuk meningkatkan kesejahteraan dan semangat
pengabdian Guru Keagamaan Nonformal yang telah turut
berperan serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa,
perlu memberikan insentif; bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian
hukum dalam penyelenggaraan pemberian Insentif Guru
Keagamaan Nonformal, perlu menyusun Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Insentif
Guru Keagamaan Nonformal;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kriteria Penerima Insentif, Tata Cara Pemberian Insentif, Bentuk dan Besaran Insentif, Pembiayaan, Pelaporan dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2024.
8 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Grobogan Nomor 20 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa pengelolaan keuangan daerah dilalcukan secara
tertib, bertanggrung jawab clan taat pada ketentuan
peraturan perundang-undangan dalam rangka
mendulcung terwujudnya tujuan negara sebagaimana
diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa penerapan standar harga satuan sebagai bagian
dan i pengelolaan keuangan daerah dalam
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dilaksanakan
secara tertib, bertanggung jawab dan taat pada ketentuan
peraturan pemndang-undangan guna mendukung
terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih; bahwa guna mendukung kegiatan pada perangkat daerah
serta memenuhi kebutuhan penyesuaian ketentuan
peraturan pemndang-undangan, maka Peraturan Bupati
Grobogan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Standar Harga
Satuan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 46 Tahun
2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan
Nomor 25 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan
Tahun Anggaran 2024 perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam humf a, humf b, dan huruf c di atas,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembahan
Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023
tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 25 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Ketentuan Tabel 1.1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, perubahan Lampiran III dan perubahan Lampiran IV.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2024.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 25 Tahun 2023 diubah.
3 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lebak Nomor 20 Tahun 2024
PERBUP Kab. Lebak No. 46 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga, Standar Biaya Umum, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 20, BD Tahun 2024 Nomor 20
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 46 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga, Standar Biaya Umum, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa Standar Satuan Harga, Standar Biaya Umum, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis
Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Lebak Nomor 46 Tahun 2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Lebak Nomor 46 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga, Standar Biaya Umum, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik dan Keputusan Gubemur Banten Nomor 157 Tahun 2024 tentang
Penetapan Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Kabupaten/Kota Se
Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024, maka perlu melakukan perubahan Lampiran pada Peraturan Bupati Lebak Nomor 46 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga, Standar Biaya Umum, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024.
UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021; Perpres No. 33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 53 Tahun 2023; Perpres No. 57 Tahun 2024;
Permendagri No. 70 Tahun Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 15 Tahun 2023; Perda Kabupaten Lebak No. 7 Tahun 2021; Perda Kabupaten Lebak No.9 Tahun 2023; perbup Lebak Nomor 46 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Lebak Nomo 8 Tahun 2024; Perbup Lebak No. 97 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Lebak No. 19 Tahun 2024; Perbup Lebak No. 104 Tahun 2023.
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 46 Tahun 2023.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kudus Nomor 20 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2025
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2025.
Pasal 18 ayat (61 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerint.ah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraruran Presiden Nomor 33 Tabun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Bupati Kudus Nomor 34 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Analisis Standar Belanja Fisik, Analisis Standar Belanja Non Fisik, Harga Satuan Pokok Kegiatan, Pengendalian dan Pengawasan, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2024.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 19 Tahun 2023 dicabut.
220 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2024
PERBUP Kab. Banyumas No. 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa standar harga satuan merupakan penilaian
kewajaran atas beban kinerja dan biaya terhadap suatu
kegiatan dan digunakan sebagai pedoman untuk
menyusun rencana kerja dan anggaran dalam
penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah di Kabupaten Banyumas berjalan dengan baik,
dan untuk menghitung serta menetapkan kebutuhan
standar biaya kegiatan dan honorarium, biaya
pemeliharaan dan standar harga pengadaan barang/jasa
kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun
Anggaran 2024 telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor
38 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Kegiatan dan
Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standar Harga
Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah
Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38
Tahun 2023 tentang Standar Biaya Kegiatan dan
Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standar Harga
Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah
Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024; bahwa sehubungan dengan perkembangan perekonomian
yang mengakibatkan pergeseran harga dalam memenuhi
kebutuhan anggaran perangkat daerah di Kabupaten
Banyumas, perlu dilakukan perubahan kedua atas
Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023 tentang Standar
Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan
Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan
Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023 tentang
Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya
Pemeliharaan dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa
Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun
Anggaran 2024;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran III Peraturan Bupati Nomor 38
Tahun 2023 tentang Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Anggaran 2024.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2024.
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2023 diubah.
239 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sragen Nomor 20 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa inventarisasi barang milik daerah perlu dilakukan
untuk mendata, mencatat, dan melaporkan hasil pendataan
barang milik daerah, sehingga mewujudkan tertib
administrasi dalam pengelolaan barang milik daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan PelaporanBarang Milik Daerah, pengelola barang melakukaninventarisasi BMD yang berada dalam penguasaannyapaling sedikit 1 (satu) kali dalam (lima) 5 tahun; bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya tertib
administrasi dan akurasi data yang dapat di
pertanggungjawabkan dari hasil pelaksanaan inventarisasi
Barang Milik Daerah, maka perlu disusun Pedoman
Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedomam Pelaksanaan
Inventarisasi Barang Milik Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Asas, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Obyek Inventarisasi, Pelaksana Inventarisasi, Tata Cara Pelaksanaan inventarisasi, Pelaporan Hasil Inventarisasi, Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2024.
50 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 20 Tahun 2024
Perbup Kab. Purbalingga No. 47 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 61 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 61 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan
kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga
telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2023
tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2024; bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan kegiatankegiatan
yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga, perlu mengubah
Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2023 tentang Standar
Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Purbalingga Tahun 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Purbalingga Nomor 61 Tahun 2023 tentang
Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2024;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Purbalingga
Nomor 61 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 61 Tahun 2023 diubah.
56 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gorontalo Nomor 20 Tahun 2024
Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 20, BD 2024 (20)
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Bahwa rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 Per Desa mengalami mengalami perubahan, maka perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 1. Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No 29 Tahun 1959, UU No 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 3 Tahun 2024, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP NO 11 Tahun 2021, PP No 12 Tahun 2019, Permendagri No 44 Tahun 2016, Permendagri No 20 Tahun 2018, Perbup Gorontalo No 1 Tahun 2022.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 3 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pandeglang Nomor 20 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 20, LD Tahun 2024 Nomor 20
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2025
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5)
Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6
Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar
Harga Satuan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2025.
UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah
dengan Perpres No. 53 Tahun 2023; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kabupaten Pandeglang No. 6 Tahun 2021.
Didalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2025.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2024.
4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 19 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi di Wilayah Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa pengaturan penyelenggaraan nama rupabumi
bertujuan untuk melindungi kedaulatan dan keamanan
wilayah Kabupaten Demak, melestarikan nilai-nilai
budaya, sejarah, dan adat istiadat serta mewujudkan
tertib administrasi pemerintahan; bahwa penyelenggaraan nama rupabumi perlu
dilaksanakan secara tertib, terpadu, efektif, dan efisien
serta menjamin kepastian hukum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Nama
Rupabumi Di Wilayah Kabupaten Demak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008; Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Unsur dan Prinsip Nama Rupabumi, Penyelenggara Nama Rupabumi, Tahapan Penyelenggaraan Nama Rupabumi, Penggunaan Nama Rupabumi Baku dan Perubahan Nama Rupabumi Baku, Pemantauan dan Evaluasi dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2024.
13 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
