Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2007

Menemukan 2.777 peraturan dalam 0,017 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 2 Tahun 2007

• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

KAB_PAKPAK BARAT_2_2007_OCR.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2007

• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

PERDA 2 TAHUN 2007.pdf

kedudukan - protokoler - dan - keuangan - pimpinan - dan - anggota - dewan - perwakilan - rakyat - daerah - kabupaten - bogor

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD 2007/2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka terti penyelenggaraan acara resmi pimpina dan anggota DPRD di Daerah dengan berlakunya PP No. 37 Thun 2006 maka perlu membentuk Perda tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab Bogor.
Dasar Hukum Peraturan daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1987; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 22 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 seabagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; PP No 24 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 37 Tahun 2006; PP No. 25 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kedudukan Protokoler Pimpinan Dan Anggota DPRD, Belnaj Pimpinan Dan Anggota DPRD, Belnja Penunjang Kegiatan DPRD, Pengelolaan Keuangan DPRD, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2007.
40 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2007

• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu

Perencanaan Pembangunan Desa

Abstrak

Desa

Download file:

1677072192_2de38d52f545d5b025fc.pdf

DESA - PERENCANAAN PEMBANGUNAN

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2007/No. 2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perencanaan Pembangunan Desa

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa perlu disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah Kabupaten; bahwa sesuai dengan pasal 64 ayat (2) dan pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan desa perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang tahapan dan tata cara penyusunan perencanaan pembangunan desa, pembinaan dan pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2007.
20 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2007

• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu

Pembentukan Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Indramayu

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

Perda 2 Tahun 2007.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2007

• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu

Badan Permusyawaratan Desa

Abstrak

Statuta Organisasi/Lembaga

Download file:

PERDA_kab__No_2_Tahun_200...WARATAN_DESA_ocr.pdf

badan-permusyawaratan-daerah

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD Tahun 2007 No 2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Badan Permusyawaratan Desa

ABSTRAK:

bahwa sesuai ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Perwakilan Desa dipandang sudah tidak sesuai lagi
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. BPD memiliki fungsi, tugas, dan wewenang, antara lain menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengatur mekanisme keanggotaan, pencalonan, dan penetapan anggota BPD

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2007.
13 hlm beserta penjelasan

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2007

• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Protokoler

Status Peraturan

Mengubah

PERDA Kab. Majalengka No. 13 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka
PERDA Kab. Majalengka No. 34 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka

Download file:

Peraturan Daerah Nomor 2 ...bahan Protokoler.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2007

• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu

Badan Permusyawaratan Desa

Abstrak

Desa

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2003
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2000

Download file:

2 2007.pdf

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2007/No. 53

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Badan Permusyawaratan Desa

ABSTRAK:

bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa dengan segala perubahannya dipandang sudah tidak sesuai lagi; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 perlu mengatur kembali Badan Permusyawaratan Desa; bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan BPD, kedudukan, fungsi, dan wewenang BPD, hak dan kewajiban BPD, keanggotaan, pencalonan, penetapan dan pemberhentian, alat kelengkapan BPD, rapat-rapat BPD, kedudukan keuangan BPD, larangan anggota BPD, tindakan penyidikan, pembinaan dan pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2007.
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2000 dan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2003 dicabut.
13 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2007

• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007

Abstrak

APBD

Download file:

Perda Nomor 02 Tahun 2007...un Anggaran 2007.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang No. 2 Tahun 2007

• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu

Retribusi Rumah Potong Hewan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

Peraturan Daerah Kabupate...lu Lintas Ternak.pdf

retribusi-rumah potong-hewan

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2007/NO.2, TLD No.2, KAB. Bengkayang: 5 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Rumah Potong Hewan

ABSTRAK:

Perda ini ditetapkan dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memperoleh daging hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal untuk dikonsumsi. Daging hewan yang akan dan sudah dipotong perlu dilakukan pemeriksaan. Atas pelayanan pemeriksaan tersebut, dipungut retribusi
UU Nomor 6 tahun 1967; UU Nomor 25 Tahun 1982; UU nomor 18 Tahun 1997; UU Nomor 10 Tahun 1999; UU nomor 32 tahun 2004; UU Nomor 33 tahun 2004; PP Nomor 25 Tahun 2000; PP Nomor 66 tahun 2001; PP nomor 79 Tahun 2005; Perpres Nomor 1 Tahun 2007.
Perda ini mengatur pemungutan retribusi atas pelayanan penyediaan dan atau pemekaian fasilitas rumah potong hewan, yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. Tarif potong akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. Perda ini hanya secara umum mengatur subjek dan objek retribusi.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2007.
Masih akan diatur oleh Bupati, yaitu: 1. Tarif Potong dan tariff pemeriksaan hewan; 2. Hal lain yang masih belum diatur dalam perda ini.
5 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2007

• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu

Kelurahan

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

071_Nomor 2 Tahun 2007_Pe... Cimahi tentang .pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2007

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2007.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2007.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2007.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2007.