PERBUP Kab. Kubu Raya No. 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 99 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2022
PERBUP Kab. Kubu Raya No. 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 99 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2022
PERBUP Kab. Kubu Raya No. 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 99 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2022
PERBUP Kab. Kubu Raya No. 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 99 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2022
Mengubah
Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 99 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD.2022/NO.2, LL Kab. Kubu Raya : 5 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 99 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 99 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2022.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 ; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2021; Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 99 Tahun 2021
Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; Ketentuan Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Palisi Pamong Praja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan
Perindustrian, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Perkebunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Pajak clan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2022.
merubah peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 99 Tahun 2021
5 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 2 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, Berita Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2022 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perjalanan Dinas dalam Daerah, dalam Negeri, dan Luar Negeri bagi Pejabat, Pejabat Eselon, Pejabat Disetarakan dengan Pejabat Eselon dan Aparatur Sipil Negara Serta Non Aparatur Sipil Negara Kabupaten Muna Barat
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mengatur ketentuan perjalanan
dinas dalam daerah, dalam negeri dan luar negeri bagi
pejabat, pejabat eselon, pejabat yang disetarakan
dengan pejabat eselon dan aparatur sipil negara serta
non aparatur sipil negara kabupaten Muna Barat, agar
dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis,
efektif dan transparan serta bertanggungjawab;
b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 3 huruf b
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
ten tang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah, kepala daerah mempunyai kewenangan untuk
menetapkan Perkada yang mengatur mengenai sistem
dan prosedur Pengeloaan Keuangan Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Muna Barat tentang perjalanan
dinas dalam daerah, dalam negeri dan luar negeri bagi
pejabat, pejabat eselon, pejabat yang disetarakan
dengan pejabat eselon dan aparatur sipil negara serta
non aparatur sipil negara kabupaten Muna Barat
Tahun Anggaran 2022.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik lndonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang
Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1964 tentang
Pembukaan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan
Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 47 Prp.Tahun 1960 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi UtaraTenggara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1687);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1964 Nomor 134,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 Tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara
Republik Indonesia Nornor 5597) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang
Nornor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 257, Tambahan Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Kontruksi (Lembaran . Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 11 r Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nornor 6018);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengeloaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran . Negara Republik Indonesia
Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengeloaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pernerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
12. Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2014 tentang
Tunjangan Bahaya Radiasi bagi pegawai Negeri yang
bekerja Seba.gai Pekerja Radiasi di Bidang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 279);
13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahu.n 2020 Nomor 57);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018 tentang pengadaan Atas Peraturaan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri
dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengeloaan Barang Milik Dae rah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
547);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengeloaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022
(Berita Negara Republik 'Indonesia Tahun 2021 Nomor
658);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 3
Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2022
(Lembar Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2021
Nomor 3);
21. Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 25
Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun
Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Muna Barat
Tahun 2021 Nomor 25);
Bab I Ketentuan Umum;
Bab II Jenis dan TUjuan Perjalanan Dinas Serta Pejabat yang Berwenang Memberi Perintah;
Bab III Biaya Perjalanan Dinas;
Bab IV Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban;
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
Perjalanan Dinas ASN dan Non ASN Kabupaten Muna Barat
49
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamasa Nomor 2 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
a. bahwa untuk dilaksanakan sistem merit dan mewujudkan strategi pengembangan karier Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kabupaten Kabupaten Mamasa yang transparan, objektif, dan akuntabel, maka diperlukan Aparatur sipil Negara yang professional yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kinerja optimal untuk mengisi jabatan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, kriteria penerapan sistem merit Dalam pembinaan Aparatur Sipil Negara antara lain memiliki manajemen karier yang terdiri dari perencanaan, pengembangan, pola karier, dan kelompok rencana
suksesi yang diperoleh dari manajemen talenta;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.11 Tahun 2002; UU No.26 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No.11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.17 Tahun 2020; PP No.49 Tahun 2018; PP No.30 Tahun 2019; PP No.94 Tahun 2021; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2022.
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 2 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Pajak Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peratruan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetepkan Peraturan bupati tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022.
UU No. 8 Tahun 2022; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; PERMENKEU No. 190/PMK.07/2021.
Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Pajak Tahun Anggaran 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemadam Kebakaran Kelas A Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang
ABSTRAK:
bahwa urusan pemerintah bidang ketentraman dan ketertiban dan perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran telah dilaksanakan oleh bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan sesuai peraturann bupati karawang nomor79 tahun 2021 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang, dan berdasarkan pertimbangan perlu menerapkan peraturan bupati tentang Pencabutan peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, SusunanOrganisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana teknis Daerah Pemadam Kebakaran Kelas A Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 79 Tahun 2021.
Pencabutan Peraturan. Terdiri dari 2 (dua) pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemadam Kebakaran Kelas A Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 2 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 123 ayat (1) Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 2 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 8 Tahun 2008; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Perda Kab. Mahakam Ulu No. 2 Tahun 2021.
Perbup ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; Sistematika Rencana Strategis Perangkat Daerah; Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah; Pengendalian dan Evaluasi; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2022
Peraturan Bupati Sragen Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemasangan Alat Peraga Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Perorangan di Kabupaten Sragen
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemasangan Alat Peraga Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga dan Perseorangan di Kabupaten Sragen
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk menyampaikan informasi, visi, misi dan program-program kepada masyarakat, partai politik, organisasi kemasyarakat, lembaga dan perseorangan dapat memberikan sosialisasi melalui pemasangan alat peraga di daerah; bahwa untuk ketertiban, keamanan, kebersihan, kerapian dan keindahan serta kelancaran dalam pelaksanaan, perlu diatur tata cara pemasangan alat peraga partai politik, organisasi kemasyarakatan , lembaga dan perseorangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemasangan Alat Peraga Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga dan Perseorangan di Kabupaten Sragen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Sragen Nomor 7 Tahun 1987; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup
Bab II Jenis Alat Peraga
Bab III Lokasi Pemasangan Alat Peraga
Bab IV Perizinan
Bab V Kewajiban
Bab VI Larangan Lokasi Pemasangan Alat Peraga
Bab VII Pengawasan dan Penertiban
Bab VIII Sanksi
Bab IX Ketentuan Lain-Lain
Bab X Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2022.
Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 dicabut.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 2 Tahun 2022
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPerizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Mengubah
Peraturan Bupati Karimun Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 33)
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya - Perizinan, Pelayanan Publik
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Penyelenggara Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan bagi penyelenggara pelayanan perizinan dan nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, sehingga perlu ditetapkan dengan PERBUP
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 stdd Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 stdd Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 stdd Peraturan Bupati Karimun Karimun Nomor 63 Tahun 2021
PERBUP ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan pada Peraturan Bupati Karimun Nomor 33 Tahun 2021, yaitu mengubah Pasal 6 ayat (4)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2022.
PERBUP ini mengubah Peraturan Bupati Karimun Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 33)
4 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2022
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Struktur Organisasi - Standar/Pedoman
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 87
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021
PERBUP ini mengatur mengenai perangkat daerah; Dinas Pendidikan dan kebudayaan; Dinas Kesehatan; Dinas Pemuda dan Olahraga; Dinas Pariwisata; Dinas Sosial; Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; DInas Pemberdayaan Masyarakatan Dan Desa; Dinas Perindustrin, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; DInas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan; Dinas Perhubungan; Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; Dinas Perikanan; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; DInas Pemadam Kebakaran dan Penyelematan; Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat; Unit Pelaksana Teknis Dinas; Jabatan Fungsional; Pengankatan dan Pemberhentian; dan pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
PERBUP ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Perbup Natuna Nomor 62 Tahun 2019; Perbup Natuna Nomor 78 Tahun 2019
606 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Belitung Timur.
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2022.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
