Peraturan Bupati Brebes Nomor 128 Tahun 2017 Tentang Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Melalui Penyiaran Kader Potensial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes
JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS - PENGISIAN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, BD Tahun 2018/ No. 65
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 128 Tahun 2017 Tentang Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Melalui Penyiaran Kader Potensial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
bahwa guna efektifitas pelaksanaan penyiapan kader potensial
dalam rangka pembinaan karir dan peningkatan kualitas
Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Brebes, maka Peraturan Bupati Brebes
Nomor 128 Tahun 2018 tentang Pengisian Jabatan
Administrator dan Jabatan Pengawas melalui Penyiapan
Kader Potensial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes
perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Brebes Nomor 128 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 7 ayat (2) huruf b mengenai Penasehat dan pengarah penyiapan kader potensial, tim pelaksana, Pelaksana penilaian potensi dan kompetensi manajerial, dan penilai eksternal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2018.
Peraturan Bupati Brebes Nomor 128 Tahun 2017 diubah.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 65 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dari Bupati Ogan Komering Ulu Timur kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, telah terbentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi serta dalam rangka mempercepat pelayanan kepada masyarakat dan memberikan kepastian hukum di bidang perizinan maka perlu untuk mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; bahwa untuk melaksanakan pertimbangan tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
Dasar hukum; UU No.37 Tahun 2003; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.38 Tahun 2007; PP No.18 Tahun 2016; Permendagri No. 24 Tahun 2006; Permendagri No.20 Tahun 2009; Permendag No. 16/M-DAG/PER/3/2016; Perda No.15 Tahun 2005; Perda No.19 Tahun 2005; Perda No.27 Tahun 2006; Perda No.6 Tahun 2007; Perda No.15 Tahun 2008; Perda No.3 Tahun 2011; Perda No.6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 1 Tahun 2017; Perbup No.33 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perbub No.8 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan di bidang perizinan, verifikasi dan rekomendasi izin, penandatanganan izin, penandatangan SKRD, prosedur pencatatan penerimaan pendapatan retribusi perizinan, pembinaan teknis dan pengawasan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2018.
Mencabut Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelanggaraan Pelayanan Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 65 Tahun 2018
DesaPemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala DaerahStandar/Pedoman
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Pohuwato No. 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Pohuwato
perubahan atas peraturan bupati no. 53 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan pemilihan kepala desa di kabupaten pohuwato
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, BD.2018/No.65
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 Peraturan Bupati Pohuwato No. 53 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Pohuwato, hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam peraturan ini, selanjutnya diatur oleh Bupati.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; Permendikbud No. 29 Tahun 2014; Permendagri No. 112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 65 Tahun 2017; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perbup Pohuwato No. 53 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan atas Peraturan Bupati No. 53 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Pohuwato.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2018.
Terdiri dari 7 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 65 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN DAN PENGELOLAAN LEMBAGA LOKAL PENYIARAN PUBLIK BUMI SEBALO BENGKAYANG TELEVISI
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Bengkayang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pebentukan lembaga Penyiaran Publik Bumi Sebalo bengkayang Televisi, dan dalam rangka kelancaran penyelenggaraan penyiaran Bumi Sebalo bengkayang Televisi perlu dibentuk Alat kelengkapan dan pengelolaan lembaga penyiaran publik bumi seabalo Bengkayang Televisi
pasal 18 ayat(6) UUD Ri Tahun 1945; UU no. 10 tahun 1999; UU no.40 tahun 1999; UU no.32 tahun 2003; UU no.14 tahun 2008; UU no.12 Tahun 2011; UU no.5 Tahun 2014; UU no.23 tahun 2014; PP no.11 tahun 2005;
peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Pembentukan Alat kelengkapan LPPL Bumi Sebalo Bengkayang televisi; Pembiayaan pembentukan alat kelengkapan LPPL Bumi Sebalo Bengkayang Televisi; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2018.
14 halaman peraturan dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 65 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Pelelangan Ikan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan indeks harga dan perkembangan perekonomian, besarnya tarif retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kab Batang No 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sudah tidak mencukupi ebutuhan penyediaan jasa layanan; bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (3) Perda Kab Batang No 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, penetapan tarif retribus jasa usaha ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;
UU No 9 tahun 1965; UU No 31 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 54 Tahun 2002; Perda Kab Batang No 21 Tahun 2011; Perda Kab Batang No 5 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang struktur dan tarif retribusi Tempat Pelelangan Ikan sebesar 2,85% dari harga jual ikan, dengan rincian 1,5% dibebankan kepada nelayan dari harga jual ikan dan 1,35% dibebankan kepada Bakul Ikan dari harga jual ikan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
3 hal
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 65 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 65, Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2018 Nomor 65
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standar Biaya Eksploitasi Kendaraan, Tunjangan Fungsional Auditor/P2UPD, Tenaga Honorer, Sewa Mobilitas Darat dan Konsumsi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat
ABSTRAK:
a. dalam rangka pengendalian pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan APBD Provinsi Papua Barat secara cermat, hemat, efektif dan efisien, transparan dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, dipandang perlu mengatur standar biaya eksploitasi kendaraan, tenaga honorer, sewa mobilitas darat dan konsumsi;
b. bahwa komponen standar biaya disusun berdasarkan perhitungan atas kebutuhan dan harga riil komponen tersebut serta disesuaikan dengan tingkat kemahalan dan kemampuan daerah;
c. berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Eksploitasi Kendaraan, Tunjangan Fungsional Auditor/P2upd, Tenaga Honorer, Sewa Mobilitas Darat dan Konsumsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat
1. UU No. 28 Tahun 1999;
2. UU No 45 Tahun 1999 jo UU No. 5 Tahun 2000;
3. UU No. 21 Tahun 2001 jo UU No. 35 Tahun 2008;
4. UU No. 17 Tahun 2003;
5. UU No. 1 Tahun 2004;
6. UU No. 23 Tahun 2014 jo UU No. 9 Tahun 2015;
7. PP No. 58 Tahun 2005;
8. PP No. 12 Tahun 2017;
9. Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo Permendagri No. 21 Tahun 2011;
10. Perda Provinsi Papua Barat No. 4 Tahun 2007;
11. Perda Provinsi Papua Barat No. 7 Tahun 2016.
PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BIAYA EKSPLOITASI KENDARAAN, TUNJANGAN FUNGSIONAL AUDITOR/P2UPD, TENAGA HONORER, SEWA MOBILITAS DARAT DAN KONSUMSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 32 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas, Eksploitasi Kendaraan, Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil, Honorer, Sewa Mobilitas Darat dan Konsumsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat, beserta lampirannya
-
9 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Selatan Nomor 65 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, perlu adanya kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan; b. bahwa Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 35 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008.
Peraturan Bupati ini memuat tentang ketentuan umum, kebijakan akuntansi, pelaporan keuangan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2018.
105 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 65 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
Dalam rangka kelancaran pelaksanaan APBD
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 tahun 1950; UU No 28 tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 tahun 2015; UU No 33 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; PP No 7 tahun 1986; PP No 55 tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 18 Tahu 2016; PP No 7 Tahun 2008; PP No 71 Tahun 2010; PP No 2 Tahun 2012; PP No 27 tahun 2014; Perpres No 16 tahun 2018; Permendagri No 19 Tahun 2016; Perda Kab Tegal No 13 tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab Tegal No 4 Tahun 2015; Perda Kab Tegal No 7 Tahun 2016; Perda Kab tegal 12 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : pedoman pelaksanaan APBD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2018.
Perbup Tegal No 88 tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup tegal No 31 Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
119 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 65 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemasangan Atribut Organisasi Kemasyarakatan, Atribut Partai Politik Dan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Atau Pemilihan Kepada Daerah Di Kota Semarang
ABSTRAK:
bahwa untuk memelihara ketertiban umum dan estetika kota
maka dipandang perlu untuk mengatur pemasangan atribut
Organisasi Kemasyarakatan, atribut Partai Politik dan Alat
Peraga Kampanye peserta Pemilihan Umum atau Pemilihan
Kepala Daerah; bahwa peraturan Walikota Semarang Nomor 30 A Tahun 2013
tentang Tata Tertib Pemasangan Atribut Partai Politik, Alat
Peraga Kampanye Peserta Pemilu dan Pemilukada serta Atribut
Organisasi Kemasyarakatan di Kota Semarang, tidak sesuai lagi
dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau
kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan
Walikota tentang Pemasangan Atribut Organisasi
Kemasyarakatan, Atribut Partai Politik dan Alat Peraga
Kampanye Peserta Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala
Daerah di Kota Semarang;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2017;
Peraturan walikota ini mengatur tentang ruang lingkup dan prinsip, atribut organiasi kemasyarakatan, atribut partai politik dan alat peraga kampanye, pemasangan atribut organisasi kemasyarakatan, atribut partai politik dan alat peraga kampanye diluar masa kampanye, pemasangan atribut partai politik dan/atau alat peraga kampanye pada masa kampanye, kewajiban dan larangan, sanksi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2018.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 A Tahun 2010 dicabut.
12 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
