Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 111 TAHUN 2021 TENTANG KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KOTA PONTIANAK
ABSTRAK:
bahwa menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, perlu mengubah Peraturan Walikota Nomor 111 Tahun 2021 tentang Peraturan Walikota tentang Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Pontianak;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD No.18 Ayat (6), UU No.27 Tahun 1959, UU No.19 Tahun 1999, UU No.20 Tahun 1999, UU No.39 Tahun 1999, UU No.1 Tahun 2000, UU No.23 Tahun 2002, UU No.23 Tahun 2004, UU No.13 Tahun 2006, UU No.21 Tahun 2007, UU No.11 Tahun 2009, UU No.11 Tahun 2012, UU No.23 Tahun 2014, PP No.4 Tahun 2006, PP No.9 Tahun 2008, PP No.9 Tahun 2008, Perpres No.61 Tahun 2016, Permen PPPA No.1 Tahun 2010, Permen PPPA No.3 Tahun 2008, Permen PPPA No.7 Tahun 2016, Perda No.7 Tahun 2016, Perwakot No.60 Tahun 2016, Perwakot No.11 Tahun 2021
Dalam Peraturan Walikota Ini Diatur Tentang: Perubahan pada Ketentuan Pada BAB II, Pasal 2, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 16, Pasal 21 .
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
Peraturan ini memiliki 6 halaman dan 1 halaman lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tual Nomor 06 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pelayanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Bahwa untuk mendukung pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak serta peningkatan pemenuhan hak perempuan dan anak korban kekerasan untuk mendapatkan layanan di Kota Tual, perlu Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2022, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 298 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa belanja Dana Alokasi Khusus (DAK) diprioritaskan untuk mendanai kegiatan fisik dan dapat digunakan untuk kegiatan non fisik. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Tual.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 14 Tahun 2021; dan Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 07 Tahun 2021.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Pelayanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Tahun Anggaran 2022
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
Lampiran 21 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Metro Nomor 3 Tahun 2022
Tata Laksana Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 20 Tahun 2016 tentang Ketahanan Keluarga
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 3, Berita Daerah
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Laksana Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 20 Tahun 2016 tentang Ketahanan Keluarga
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10, Pasal 13, Pasal 24, Pasa130, Pasal 31, Pasal 34, Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Ketahanan Keluarga diperlukan ketentuan Tata Laksana Peraturan Daerah dengan Peraturan Walikota, sehingga perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Laksana Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 20 Tahun 2016 tentang Ketahanan Keluarga;
UU No 1 Tahun 1974, UU No 12 Tahun 1999, UU No 23 tahun 2002, UU No 23 tahun 2004, UU No 11 tahun 2009, UU No 52 Tahun 2009, UU No 12 tahun 2011, UU No 23 tahun 2014, PP No 21 tahun 1994, PP No 27 Tahun 1994, Perda Kota Metro No 20 tahun 2016, Perda Kota Metro tahun 2016
Peraturan Walikota Tentang Tata Laksana Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 20 Tahun 2016 tentang Ketahanan Keluarga
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2022.
Halaman : 9
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 118 Tahun 2021
PERWALI Kota Sukabumi No. 180 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah
Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
ABSTRAK:
Dalam rangka menindaklanjuti Ketentuan Pasal 14 Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Terdiri atas 14 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
16 halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekanbaru Nomor 111 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Pasal 18, Pasal 23 Ayat (4), Pasal 25, Pasal 36, Pasal 41, Pasal 43,, Pasal 52, Pasal 53 Ayat (4), Pasal 57, Pasal 64, dan Pasal 68 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 7 Tahun 2019 tentang penyelengaraan Kota layak Anak perlu menetapkan peraturan walikota tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah kota pekanbaru No 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Layak anak.
Dasar hukum peraturan walikota ini adalah pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 8 Tahun 1956; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014; Perpres No. 25 Tahun 2022; Permen Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak No. 11 Tahun 2011; Permen Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak No. 12 tahun 2011; Permen Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak No. 13 Tahun 2011; Permen Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak No. 14 tahun 2011; Permen Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak No. 1 Tahun 2017; Permen Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak No. 2 Tahun 2017; Permen Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak No. 18 Tahun 2019; Perda Pekanbaru No. 7 Tahun 2019.
Dalam peraturan walikota ini berisi 13 (tiga belas ) Bab dan 186 (seratus delapan puluh enam) pasal dengan materi pokok meliputi ketentuan umum, kebijakan pengembangan KLA, pendekatan pengembangan KLA, tahapan pengembangan KLA, RAD KLA, indikator penyelenggaraan KLA, strategi pengembagan KLA, gugus tugas KLA, penyelenggaraan perlindungan anak, peran seta masyarakat & dunia usaha dalam pengembangan KLA, Penghargaan pengembanagn peyelenggaraan KLA, pelaporan pengembangan KLA di daerah, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2021.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 111 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 111, BD.2021/NO.111, LL KOTA PONTIANAK:13 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Pontianak
ABSTRAK:
bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang maha Esa di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merrupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga perlu mendapat perlindungan dan kesempatan seluas-luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara waja
Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945; UU no.27 tahun 1959; UU no.19 Tahun 1999; UU no.20 Tahun 1999; UU no.39 tahun 1999; UU no.1 Tahun 2000; UU no.23 Tahun 2002; UU no.23 Tahun 2004; UU no.13 Tahun 2006; UU no.21 tahun 2007; UU no.11 tahun 2009; UU no.11 Tahun 2012; UU no.23 Tahun 2014; PP no.4 tahun 2006; PP no.9 Tahun 2008; Perpres no.69 Tahun 2008; Peraturan Menteri pemberdayaan perempuan no. 1Tahun 2010; Perda no.3 Tahun 2014; Perda no.7 Tahun 2016; Perwali no. 60 Tahun 2016;
Peraturan ini mengatur ketentuan umum; asa, maksud, tujuan dan ruang lingkup; kedudukan, tugas dan fungsi; kelengkapan organisasi; masa jabatan, pemberhentian dan penggantian anggota; tata cara pembentukan panitia seleksi; tata kerja; larangan; kode etik; mekanisme kerja; pembiayaan; ketentuan penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2021.
12 halaman peraturan dan 1 halaman lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Salatiga Nomor 104 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pencegahan Perkawinan Anak
ABSTRAK:
a. bahwa perkawinan pada usia anak dapat menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak, gangguan kesehatan reproduksi, risiko kematian ibu dan anak, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia serta tidak terpenuhinya hak dasar anak, hak pendidikan dan hak sosial anak;
b. bahwa masih adanya perkawinan anak di Kota Salatiga sehingga dalam rangka melindungi hak anak dan sebagai upaya pencegahan terjadinya perkawinan anak, perlu menetapkan kebijakan dan melakukan upaya pencegahan terhadap perkawinan anak secara terkoordinasi dan sinergi lintas pemangku kepentingan di Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pencegahan Perkawinan Anak;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 dan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi, pelaporan, peran serta masyarakat, pembiayaan dan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2021.
9 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 99 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menjamin pemenuhan hak
tumbuh kembang anak usia dini, diperlukan upaya
peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan,
perlindungan, kesejahteraan dan rangsangan
pendidikan yang dilakukan secara stirnultan,
sistematis, menyeluruh, terintegritas dan
berkesinambungan;
Bahwa guna memberikan pedoman dalam menjamin
pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini
sebagaimana dirnaksud huruf a, perlu mengatur
tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik
Integratif di Kota Banjarmasin;
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf c
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Wali Kota berwenang menetapkan Peraturan
Wali Kota;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dirnaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang
Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di
Kota Banjarmasin.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2003; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun
2009; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2016; Peraturan Daerab Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2018.
Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Di Kota Banjarmasin dengan sistematika: Ketentuan Umum; Tujuan, Prinsip, Dan Arah Kebijakan; Staretgi, Sasaran, Dan Penyelenggaraan; Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik- Integratif; Peran Serta Masyarakat; Pelaporan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2021.
9 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 94 Tahun 2021
PERWALI Kota Cirebon No. 27 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Cirebon
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Cirebon Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Cirebon
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2021.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 91 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 91, BD Kota Madiun Tahun 2021 Nomor 91/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 35 TAHUN 2018
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota
Madiun Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan
Anak Korban Kekerasan, perlu adanya pedoman dalam
pelaksanaannya.
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015;
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Dalam Konflik Sosial;
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban
Kekerasan;
5. Peraruran Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan
Anak Korban Kekerasan sebagaimana telah diubah
dengan Peraruran Daerah Kota Madiun Nomor 35
Tahun 2018;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembenrukan Produk Hukum Daerah.
Ruang lingkup Peraturan W alikota ini yaitu:
a. upaya Perlindungan Perempuan dan Anak;
b. rum.ah arnan;
c. Pusat Pelayanan Terpadu;
d. mekanisme Pelayanan;
e. pelaporan, pemantauan dan evaluasi;
h. pendanaan;dan
1. Pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
26 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
