Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2017 tentang Batas Jumlah Uang Persediaan Satuan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Dalam rangka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan
yang belum diakomodir batas jumlah uang persediaan dalam
Peraturan Wallkota, maka perIu diadakan perubahan terhadap
Peraturan Walikota 8anjarbaru Nomor 2 Tahun 2017 ten tang
Batas Jumlah Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2017.
Dasar Hukum: UU Nomor 9 Tahun 1999; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 30 Tahun 2002; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 109 Tahun 2000; PP Nomor 24 Tahun 2004; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 65 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 30 Tahun 2011; PP Nomor 2 Tahun 2012; PP Nomor 18 Tahun 2016; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Permendagri Nomor 31 Tahun 2016; Perda Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007; Perda Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016; Perda Kota Banjarbaru Nomor 18 Tahun 2016; Perwali Kota Banjarbaru Nomor 81 Tahun 2016.
Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2017
tentang Batas Jumlah Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun
Anggaran 2017 ditambah
(satu) angka yakni 80 yaitu UPT Metrologi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2017.
8 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 74 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Pelayanan Bidang Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
Dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan penyusunan Standar Pelayanan (SP) bagi penyelenggara Pelayanan Publik maka, perlu disusun mekanisme penyusunan Standar Pelayanan (SP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 63 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Banjarmasin perlu dirubah dan disesuaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik secara terintegrasi dan berkesinambungan dalam pemenuhan harapan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Standar Pelayanan Bidang Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin
Dasar Hukum :
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013; Peraturan Presiden Republik Indonesia 97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016.
Peratoran Walikota Tentang Standar Pelayanan Bidang Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpado Sato Pinto Kota Banjarmasin, Meliputi : Ketentuan Umum; Maksud dan tujuan; Ruang Lingkup; Komponen Standar Pelayanan; Maklumat Pelayanan; Pengorganisasian Dan Pengendalian; Pengembangan Kapasitas; Pemantauan dan evaluasi; Pendanaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2017.
73 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 74 Tahun 2017
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Nomor 102 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
ABSTRAK:
a. bahwa tata cara pemberian hibah dan bantuan sosial telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 102 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah beberapakali dan terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 102 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, namun dalam pelaksanaanya diperlukan perubahan Atas Peraturan Walikota dimaksud;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 102 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
1.UU No.2 Tahun 1993 ;2.UU No.17 Tahun 2003 ;3.UU No. 1 Tahun 2004 ;4.UU No.17 Tahun 2013 ;5.UU No.23 Tahun 2014 ;6.UU No.30 Tahun 2014 ;7.PP No. 58 Tahun 2005 ;8.PP No.71 Tahun 2010 ;9.PP No.2 Tahun 2012 ;10.PP No.27 Tahun 2014
;11.PMDN No.13 Tahun 2006 ;12.PMDN No. 32 Tahun 2011 ;13.Perda No.8 Tahun 2016 ;14.Perda No.2 Tahun 2016 ;15.Perwal No.102 Tahun 2014
1.tujuan perjanjian;2.besaran hibah;3.hak dan kewajiban;4.tata cara penyaluran/ penyerahan dana hibah;5.pertanggung jawaban;6.pelaporan;7.keadaan memaksa
;8.jangka waktu;9.penyelesaian perselisihan;10.penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2017.
9 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 73 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan bangsa yang
berbudaya melalui penguatan nilai-nilai religius, jujur,
toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri,
demokratis, rasa ingin tabu, semangat kebangsaan, cinta
tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta
damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli
sosial, dan bertanggung jawab, perlu penguatan
pendidikan karakter. Penguatan pendidikan karakter merupakan tanggung jawab
bersama keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Penguatan Pendidikan
Karakter pada Satuan Pendidikan.
Dasar Hukum: UU Nomor 9 Tahun 1999; UU Nomor 20 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 19 Tahun 2005; Perpres Nomor 87 Tahun 2017; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Perda Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2013.
Peraturan ini mengatur tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter; Nilai-Nilai Dasar Penguatan Pendidikan Karakter; Indikator Nilai-Nilai Pendidikan Karakter; Proses Penguatan Pendidikan Karakter; Kurikulum Pendidikan Karakter; Strategi Pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter; Waktu Penguatan Pendidikan Karakter; Pelaksana dan Tanggung Jawab; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2017.
12 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 73 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasal Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin, perlu mengatur Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin
Dasar Hukum :
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2017 .
Peraturan Walikota Tentang Tunjangan Transportasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin, Meliputi : Ketentuan Umum; Tujuan; Tata Cara Pemberian Tunjangan Transportasi; Dasar Perhitungan Tunjangan Perumahan Dan Tunjangan Transportasi; Penetapan Besaran Tunjangan Transportasi .
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2017.
5 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 73 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS KECAMATAN PADA DINAS KESEHATAN KOTA DEPOK
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palopo Nomor 73 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor
3 Tahun 2013 Tentang Bangunan Gedung, Walikota perlu
mengatur ketentuan yang lebih rinci mengenai
penyelenggaraan lzin Mendirikan Bangunan Gedung, Tim
Ahli Bangunan Gedung, Sertifikat Laik F'ungsi, Pengkaji
Teknis, Pembongkaran Bangunan Gedung, dan Pendataan
Bangunan Gedung;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor
8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah, perlu diatur tugas dan kewenangan
perangkat daerah dalam penyelenggaraan layanan urusan
bangunan gedung;
c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor
14 Tahun 2007 Tentang Retribusi, perlu d.iatur ketentuan
mengenai retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, b, dan c perlu ditetapkan Peraturan Walikota
Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kota Palopo;
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di
Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republic Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republic Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6018);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887)
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat No. 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan
Bangunan Gedung;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 25/PRT/M/2007
tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26/Pltt/M/2007
tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung;
9. Peraturan Oaerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2013
tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Palopo
Tahun 2013 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 8);
BAB I : KETENTUAN UMUM
BAB II : PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARA BANGUNAN GEDUNG
BAB III : KETENTUAN PENYELENGGARMN IMB
BAB IV : KETENTUAN PENYELENGGARAAN TABG
BAB V : KETENTUAN PENYELENGGARAAN SLF
BAB VI : PENGKAJI TEKNIS
BAB VII : PENYELENGGARAAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG
BAB VIII : KETENTUAN PENYELENGGARAAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG
BAB IX : PENGAWASAN DAN PENERTIBAN
BAB X : KETENTUAN PERALIHAN
BAB XI : KETENTUA PENTUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2017.
186 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 72 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rincian Tugas Pelaksana Pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Refonnasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2016 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah dan
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Banjarbaru, perlu menetapkan rincian
tugas Pelaksana pada Kecamatan dan Kelurahan
Kota Banjarbaru dengan Peraturan Walikota.
Dasar Hukum: UU Nomor 9 Tahun 1999; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor23 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2016; Permendagri Nomor 80
Tahun 2015; PermenPAN RB Nomor 25 tahun
2016; Perda Banjarbaru Nomor 10
Tahun 2016; Perwali Banjarbaru Nomor 55
Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Rincian Tugas Pelaksana pada Kecamatan dan Kelurahan Kota Banjarbaru, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Perumusan Rincian Tugas; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2017.
48 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
