Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2005

Menemukan 1.668 peraturan dalam 0,011 detik

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/37/PBI/2005 Tahun 2005

Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Diubah dengan :

Peraturan BI No. 17/5/PBI/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum
Peraturan BI No. 12/10/PBI/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum

Mengubah :

Peraturan BI No. 6/20/PBI/2004 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum
Peraturan BI No. 5/13/PBI/2003 Tahun 2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum

Download :
Peraturan BI No. 7-37-PBI-2005.pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/18/PBI/2005 Tahun 2005

Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BI No. 17/9/PBI/2015 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia

Diubah dengan :

Peraturan BI No. 12/5/PBI/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/18/PBI/2005 tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia

Mencabut :

Peraturan BI No. 2/4/PBI/2000 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank atas Hasil Kliring Lokal
Peraturan BI No. 2/14/PBI/2000 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 Tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank atas Hasil Kliring Lokal
Peraturan BI No. 1/3/PBI/1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank atas Hasil Kliring Lokal

Download :
Peraturan BI No. 7-18-PBI-2005.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 295/PRT/M/2005 Tahun 2005

Badan Pengatur Jalan Tol

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen PUPR No. 43/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol

Diubah dengan :

Permen PUPR No. 15 /PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 295/PRT/M/2005 tentang Badan Pengatur Jalan Tol

Download :
PermenPUPR-295-2005.pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/19/PBI/2005

Penerbitan, Penjualan dan Pembelian serta Penatausahaan Surat Utang Negara

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BI No. 9/3/PBI/2007 tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Utang Negara

Mencabut :

Peraturan BI No. 6/3/PBI/2004 tentang Penerbitan, Penjualan, dan Pembelian Serta Penatausahaan Surat Utang Negara

Download :
Peraturan BI No. 7-19-PBI-2005.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13/P/M.KOMINFO/8/2005 Tahun 2005

Penyelenggaraan Telekomunikasi yang Menggunakan Satelit

Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenkominfo No. 21 Tahun 2014 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Dinas Satelit dan Orbit Satelit

Diubah dengan :

Permenkominfo No. 37/P/M.KOMINFO/12/2006 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 13/P/M.KOMINFO/8/2005 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi yang Menggunakan Satelit

Download :
Permen Kominfo Nomor 13 Tahun 2005.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muko Muko No. 26 Tahun 2005 Tahun 2005

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
perda_26_2005.pdf

Abstrak

retribusi pelayanan persampahan/kebersihan

2005

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 26 Tahun 2005, Lembaran Daerah Kabupaten MukoMuko Tahun 2005 Seri C

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan : 1. Telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Dasar Hukum : 1. UU Nomor 49 Tahun 1960 2. UU Nomor 8 Tahun 1981 3. UU Nomor 23 Tahun 1997 4. UU Nomor 34 Tahun 2000 5. UU Nomor 03 Tahun 2003 6. UU Nomor 10 Tahun 2004 7. UU RI Nomor 32 Tahun 2004 8. UU Nomor 33 Tahun 2004 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 11. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2005
Materi Pokok : Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas setiap pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Objek Retribusi meliputi : a. Pengambilan dan pengangkutan sampah dari sumber ke TPA, atau ; b. Pengambilan dan pengangkutan sampah dari TPSA, ke TPA; c. Penyediaan TPA; d. Pengolahan dana tau pemusnahan sampah di TPA; Dikecualikan dari obyek retribusi adalah; a. Pelayanan kebersihan jalan umum; b. Pelayanan kebersihan taman ruangan tempat umum; Subyek Retribusi adalah golongan orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Retribusi.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2006.
14 Halaman

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/48/PBI/2005 Tahun 2005

Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/24/PBI/2000 tentang Hubungan Rekening Giro antara Bank Indonesia dengan Pihak Ekstern

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BI No. 17/24/PBI/2015 Tahun 2015 tentang Rekening Giro di Bank Indonesia

Diubah dengan :

Peraturan BI No. 11/32/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/24/PBI/2000 tentang Hubungan Rekening Giro antara Bank Indonesia dengan Pihak Ekstern

Mengubah :

Peraturan BI No. 6/16/PBI/2004 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/24/PBI/2000 tentang Hubungan Rekening Giro antara Bank Indonesia dengan Pihak Ekstern
Peraturan BI No. 3/11/PBI/2001 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/24/PBI/2000 tentang Hubungan Rekening Giro antara Bank Indonesia dengan Pihak Ekstern
Peraturan BI No. 2/24/PBI/2000 Tahun 2000 tentang Hubungan Rekening Giro antara Bank Indonesia dengan Pihak Ekstern

Download :
Peraturan BI No. 7-48-PBI-2005.pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/49/PBI/2005

Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/15/PBI/2004 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing

Perbankan, Lembaga Keuangan Perekonomian

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BI No. 10/19/PBI/2008 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valutas Asing

Mengubah :

Peraturan BI No. 7/29/PBI/2005 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/15/PBI/2004 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing
Peraturan BI No. 6/15/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia Dalam Rupiah dan Valuta Asing

Download :
Peraturan BI No. 7-49-PBI-2005.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muko Muko No. 29 Tahun 2005 Tahun 2005

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
perda_29_2005.pdf

Abstrak

REtribusi PELAYANAN KESEHATAN

2005

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 29 Tahun 2005, Lembaran Daerah kabupaten MukoMuko Tahun 2005 Seri C

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan : 1. Dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada para penyelenggara pelayanan kesehatan dalam melakukan pemungutan Retribusi pelayaan Kesehatan dan masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan.
Dasar Hukum : 1. UU Nomor 9 Tahun 1967 2. UU Nomor 23 Tahun 1992 3. UU Nomor 18 Tahun 1997 4. UU Nomor 34 Tahun 2000 5. UU Nomor 3 Tahun 2003 6. UU Nomor 10 Tahun 2004 7. UU RI Nomor 32 Tahun 2004 8. UU Nomor 33 Tahun 2004 9. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 1987 10. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1988 11. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 05 Tahun 2005
Materi Pokok : Pasien di Puskesmas / Balai Pengobatan, Puskesmas Keliling dan RSUD Mukomuko meliputi : a. Pasien Umum b. Pasien Askes c. Pasien JPKMM (Jaminan Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat Miskin) d. Pasien Tidak Mampu e. Pasien Khusus Kepada Pasien umum dikenakan biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan retribusi pelayanan kesehatan. Kepada pasien Askes dilakukan sesuai dengan perjanjian kontrak kerja sama antara PT. Askes dengan Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Kepada pasien JPKMM dan JPS-BK tidak dikenakan biaya pelayanan kesehatan selagi program pemerintah masih ada. Kepada pasien khusus diberikan keringanan biaya sebagian atau seluruhnya yang diatur dan ditetapkan oleh Kepala Puskesmas bersangkutan. Kepada pasien tidak mampu diberikan keringanan biaya sebagian atau seluruhnya yang di atur dan ditetapkan oleh Kepala Puskesmas bersangkutan. Ketentuan pembayaran Tarif Pelayanan Kesehatan meliputi besaran biaya yang ditarik dari pelayanan kesehatan yang dilakukan terhadap pasien di Puskesmas / Balai Pengobatan / Pustu dan Pusling.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2006.
17 Halaman

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20/PER/M.KOMINFO/10/2005 Tahun 2005

Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut :

Keputusan Perhubungan Nomor 44 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Biaya Izin Pengusahaan Jasa Titipan

Download :
Permen Kominfo Nomor 20 Tahun 2005.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2005

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2005.