Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, LD Tahun 2023 No.40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah IR. Soekarno (Hospital by Law)
ABSTRAK:
Bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia
dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus
diwujudkan sebagaimana diamanatkan dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Dalam rangka mewujudkan derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di
Daerah, perlu peningkatan kualitas pelayanan serta
pengaturan organisasi dan tata laksana Rumah
Sakit sesuai tata kelola Rumah Sakit yang baik dan
tata kelola klinis yang baik. Berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan
Layanan Umum Daerah, tata kelola Unit Pelaksana Teknis
Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ) sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Bupati Brebes Nomor 73 Tahun 2022
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Struktur organisasi, tujuan, dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ir. Soekarno di Kabupaten Brebes. Hal ini mencakup visi, misi, budaya kerja, nilai-nilai dasar, serta tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan manajemen rumah sakit. Bupati memiliki peran penting dalam pengawasan dan pembinaan RSUD Ir. Soekarno, serta menetapkan kebijakan terkait dengan pengelolaan dan operasional rumah sakit.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2023.
49 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 40 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Batas Daerah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
Bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian 1okum terhadap batas wilayah Kecamatan dan Kelurahan, diperlukan pedoman penetapan dan penegasan batas Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi aspek teknis dan yuridis;
Bahwa Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru telah melaksanakan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Kecamatan dan Kelurahan secara kartometrik dan survei lapangan;
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru, dan Ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjarbaru tentang Batas Daerah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Banjarbaru;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Batas Daerah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Banjarbaru.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017.
Peraturan ini memuat tentang Batas Daerah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Banjarbaru, dengan sistematika;
Ketentuan Umum;
Ruang Lingkup;
Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Kota Banjar baru,
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2023.
21 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana tata Bangunan Dan Lingkungan Kawasan Jatisarono Kapanewon Nanggulan
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa pertumbuhan wilayah dan kebutuhan
pembangunan memerlukan perencanaan yang
terarah serta dalam rangka pengendalian
pembangunan di Kawasan Jatisarono Kapanewon
Nanggulan memerlukan strategi pengelolaan
sebagai sarana untuk bisa menciptakan
lingkungan yang tertata, berkelanjutan,
berkualitas, dan menambah vitalitas ekonomi
serta menjalankan fungsi pengarahan dan fungsi
kontrol agar pembangunan tertata, terarah dan
terkonsep;
b. bahwa salah satu upaya pengendalian
pembangunan di Kawasan Jatisarono Kapanewon
Nanggulan melalui perencanaan tata bangunan
dan lingkungan yang merupakan suatu panduan
rancang bangun suatu kawasan untuk
mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat
rencana program bangunan dan lingkungan,
rencana umum dan panduan rancangan, rencana
investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan
pedoman pengendalian pelaksanaan;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1951 ; 2. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007; 3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun
2015; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
06/PRT/M/2007; 6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor
1 Tahun 2012
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Program Bangunan Dan Lingkungan; Rencana Umum Dan Panduan Rancangan; Rencana Investasi; Ketentuan Pengendalian Rencana; Pedoman Pengendalian Pelaksanaan; Pembinaan Pelaksanaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2020.
Jumlah Halaman: 34 HLM, Lampiran: 22 HLM
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 40 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 40, BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2022 NOMOR 41
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit di Lingkungan
Pemerintah Provinsi;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II KELEMBAGAAN
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2022.
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 1964.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 41 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BATAS DESA SUNGAI PADUAN KECAMATAN TELUK BATANG DENGAN DESA TELUK BATANG SELATAN, DESA ALUR BANDUNG, DESA TELUK BATANG, DESA BANYU ABANG KECAMATAN TELUK BATANG DAN DESA PADU BANJAR KECAMATAN SIMPANG HILIR KABUPATEN KAYONG UTARA
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Sungai Paduan Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara, perlu ditetapkan batas desa secara pasti antara Desa Sungai Paduan Kecamatan Teluk Batang dengan Desa Teluk Batang Selatan, Desa Alur Bandung, Desa Teluk Batang, Desa Banyu Abang Kecamatan Teluk Batang, dan Desa Padu Banjar Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara;
UU No.6 Tahun 2007, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, Permendagri No.56 Tahun 2015, Permendagri No.45 Tahun 2016, Permendagri No.59 Tahun 2016, Perda No.4 Tahun 2015
BATAS DESA SUNGAI PADUAN KECAMATAN TELUK BATANG DENGAN DESA TELUK BATANG SELATAN, DESA ALUR BANDUNG, DESA TELUK BATANG, DESA BANYU ABANG KECAMATAN TELUK BATANG DAN DESA PADU BANJAR KECAMATAN SIMPANG HILIR KABUPATEN KAYONG UTARA DALAM 5 PASAL
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2017.
7 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 41 Tahun 2015
PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2015 Nomor 378
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Pemerintah Kabupaten Kaur
ABSTRAK:
a. Bahwa Ketahanan Pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya;
b. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu penyediaan cadangan pangan pokok Pemerintah Kabupaten Kaur;
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 7 Tahun 1996
3. UU No. 3 Tahun 2003
4. UU No. 33 Tahun 2004
5. UU No. 23 Tahun 2014
6. PP No. 68 Tahun 2002
7. PP No. 38 Tahun 2007
8. Perpres No. 83 Tahun 2006
9. Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2009
10. Permendagri No. 13 Tahun 2006
Pasal 7 :
Mekanisme penyediaan cadangan pangan pokok Daerah diatur dalam perjanjian kerjasama antara Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Kaur dengan pihak penyedia barang/jasa atau dapat dilaksanakan secara swakelola oleh Badan Ketahanan Pangan dengan ketentuan :
a. Kualitas pangan pokok yang disediakan sebagau cadangan pangan harus memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh Pemerintah;
b. Harga satuan yang dikenakan dalam penyediaan cadangan pangan pokok disesuaikan dengan harga pembelian oleh Pemerintah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan/atau disesuaikan dengan harga barang tersebut berdasarkan hasil survey pada saat itu; dan
c. Penyediaan cadangan pangan harus sampai di gudang pangan Pemerintah Kabupaten Kaur di Pondok Pusaka.
Pasal 9 :
(1) Penyaluran cadangan pangan pokok Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai kelompok sasaran dari Gudang Pemerintah Kabupaten sampai dengan Kantor Desa/Lumbung Desa/Kelurahan.
(2) Biaya penyaluran cadangan pangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kaur.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2015.
Mencabut :
1) Perbup Kaur No. 45 Tahun 2012
7 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat;
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016
Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Uraian Tugas Pokok dan Fungsi
Bab III Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
17
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 41 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 100 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf e Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006, yang menyebutkan bahwa salah satu tugas Bupati adalah menerbitkan lzin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat; bahwa berdasarkan perkembangan masyarakat dan Hasil Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 100 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat, maka Peraturan Bupati tersebut perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 100 tahun 2015 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 100 Tahun 2015.
Peraturan Bupati memuat tentang perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 100 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2022.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 100 Tahun 2015 (Diubah)
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
