Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2015

Menemukan 13.267 peraturan dalam 0,056 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2015

Cagar Budaya

Pariwisata dan Kebudayaan

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERDA Kab. Banyumas No. 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Cagar Budaya

Download :
jdih_2507190235365d395bc87253a.pdf

Abstrak

AGAR BUDAYA

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2015/NO.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Cagar Budaya

ABSTRAK:

a. bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya daerah yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dalam rangka memajukan kebudayaan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat; b. bahwa untuk melestarikan cagar budaya, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pengaturan, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya; c. bahwa cagar budaya yang berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Cagar Budaya;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2014
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Asas, Tujuan dan Lingkup; Fungsi, Tugas dan Wewenang; Hak dan Kewajiban Masyarakat; Kriteria Cagar Budaya; Pemilikan dan Penguasaan; Penemuan dan Pencarian; Register Cagar Budaya; Pelestarian; Tim Ahli Cagar Budaya; Pendanaan; Pengawasan; Sanksi Administrasi; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2015.
Peratuaran Pelaksanaan
37

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2015

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mengubah :

PERDA Kab. Karanganyar No. 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum

Download :
PERDA-NOMOR-4-TAHUN-2015.pdf

Abstrak

retribusi-jasa-umum

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2015/No.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum

ABSTRAK:

a. bahwa dengan adanya penambahan pengaturan mengenai biaya penggantian Tanda Lulus Uji Kendaraan berupa Tanda Samping Kendaraan maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum perlu diubah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012.
Peraturan ini mengubah Ketentuan ayat (1) Pasal 20 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2015.
Mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
4 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen No. 4 Tahun 2015

Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kebumen pada Badan Usaha Milik Daerah

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan

Mengubah :

PERDA Kab. Kebumen No. 28 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kebumen Pada Badan Usaha Milik Daerah

Download :
Salinan Perda No 4 Th 2015.pdf

Abstrak

BUMD - PENYERTAAN MODAL

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015 NOMOR 4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kebumen pada Badan Usaha Milik Daerah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan air bersih kepada masyarakat, perlu menambah penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kebumen, dan berdasarkan Pasal 71 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal, dilakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal yang berkenaan. Sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kebumen pada Badan Usaha Milik Daerah;
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 7 Tahun 1992; UU No. 23 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; Perpres No. 87 Tahun 2014; Perda Kabupaten Kebumen No. 2 Tahun 2007;
-

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
1. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kebumen pada BUMD 2. Besar anggaran modal
5 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2015

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Standar/Pedoman

Download :
Perbup Jeneponto Nomor 4 Tahun 2015.pdf

Abstrak

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELIINTIKAN DAN PEMBERTIENTIAN KEPALIT DESA

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2015/NO.4

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

ABSTRAK:

: a. bahwa untuk melaksananakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka dipandang perlu membuat Peraturan Pelaksanaannya. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jeneponto
L. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor lB22); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun L9T4 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun I9Z4 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4g Tahun lggg tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor g Tahun L974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun lggg Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3S9O); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor L26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor +aA$; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLL tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan Menglngat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a l; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a95); 7 . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahwn 2OO5 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593 ); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2OO7 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2OO7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2OO9 Nomor 166); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 6 Tahun 2OO7 tentang Pedoman Pen5rusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2OOT Nomor L73l; ll.Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 9 Tahun 2Ol4 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggara 2015. (Lembaran Daerah tahun 2OI4 Nomor 231)
MEMUTUSKAI{ : Menetapkan : PERATURAN BUPATI JENEPONTO NOMOR..... TAHUN 2OI5 TENTANG TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMtsERHENTIAN KEPALA DESA BAB. I I(ETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas otonomi dan Asas T\rgas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara RI Tahun L945; 4. Pemilihan Kepala Desa adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam rangka memilih Kepala Desa definitif; 5. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa Berdasarkan persyaratan yang berlaku; 6. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat Desa setempat yang berdasarkan hasil penjaringan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan ditetapkan sebagai bakal calon kepala desa yang berhak mengikuti penyaringan; 7. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Peneliti dan Penguji terhadap kelengkapan administrasi maupun penilaian atas Kemampnan, Kepemimpinan dan Nilai-nilai Kepribadian terhadap para bakal calon kepala desa; 8. Calon Kepala Desa adalah bakal calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh BPD berdasarkan hasil penyaringan dan berhak dipilih dalam pemilihan Kepala Desa; 9. Calon Terpilih adalah calon Kepala Desa yang mendapat dukungan suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa; 1O. Kepala Desa adalah calon terpilih yang diangkat dan dilantik oleh Bupati atas usul BPD yang diketahui oleh Camat untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai kepala desa dalam kurun waktu tertentu; 11. Pemilih adalah penduduk desa bersangkutan yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Kepa1a Desa; BAB II MEKAITISME PEMBENTUI{AN PAITITIA PEMILIHAN Pasal 2 Badan Permusyawa;r:atan Desa (BPD) memberitahukan kepada Kepala Desa secara tertulis mengenai akan berakhirnya masa Jabatan Kepala Desa 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya. Kepala Desa memberikan laporan keterangan akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memproses pemilihan Kepala Desa paling lama 4 (empat) Bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa. Badan Perrnusyawaratan Desa (BPD) membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang anggotanya terdiri dari Unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agarna, yang difasilitasi oleh Pemerintah Tingkat Kabupaten dan Camat setempat. Panitia Pemilihan Kepala Desa bersifat mandiri dan tidak memihak. BAB IU SUSITNAII, TUGAS WEWEIIANG DAII TANGGITNCn AIIIAB PAIIITIA PEMILIHAN Bagian Pertama Susunan Kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa Pasal 3 Kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa terdiri atas tiga tingkatan yaitu : Panitia Pemilihan Tingkat Desa, Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan dan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten. Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat lL), selanjutnya disebut Paritia Pemilihan Kepala Desa yang keanggotaannya sebargrak 5 [ima) orang terdiri dari : 1 (satu) orzrng ketua, 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang Bendahara, dan 2 (dua) orang Anggota yang diambil dari unsur Perangkat Desa, unsur pengurLls Lembaga Kemasyarakatan Desa, Unsur Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama sebagai pencerminan keterwakilan dari Dusun yang ada di Desa tersebut. Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1), selanjutnya disebut Panitia Pengawas, terdiri dari : Camat sebagai Ketua, Danramil sebagai anggota, Kapolsek sebagai Anggota. Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat 1), selanjutnya disebut Panitai Peneliti dan Penguji, terdiri dari : Penanggung'.Iawab : - Bupati - Wakil Bupati - Sekretaris Daerah : Asisten Pemerintahan dan Kesra s). 3). 41. Koordinator Ketua Sekretaris Anggota : Kepala Badan PemberdayaarL Masyarakat dan Pemerintahan Desa : Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan : - Kepala Inspektorat - Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan - Kepala Badan Kesbang dan Linmas - Kepala Bagran Pemerintahan - Kabag Hukum Bagian Kedua Trrgas, [Iewenang dan Tanggungiawab Panltia Penllihan Kepala Desa Pasal 4 Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (21mempunyai fungsi, wewenang dan tanggungiawab : a. Melaksanakan pendaftaran wajib pilih dalam wilayah Desa tersebut. b. Meneliti dan memeriksa daftar wajib pilih yang disepakati dalam suatu rapat dan selanjutnya menyampaikan kepada Panitia Peneliti dan Penguji melalui Panitia Pengawas untuk untuk mendapatkan pengesahan. c. Melakukan penjaringan bakal calon kepala desa sesuai persyaratan yang ditentukan. d. Menerima pendaftaran serta meneliti kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon kepala desa untuk diteruskan kepada panitia peneliti dan penguji melalui panitia pengawas. e. Menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa yang berhak ikut dipilih berdasarkan hasil seleksi yang dilaksanakan oleh Panitia Peneliti dan Penguji. f. Mengumumkan Calon Kepala Desa yaflg berhak dipilih serta daftar wajib pilih yang berhak memilih. g. Mengundang para calon kepala desa yang telah lulus seleksi untuk menyErmpaikan visi dan misi untuk jangka walrhr satu periode masa jabatan mengenai cita-cita yang ingin dicapai dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pernberdayaal:_ masyarakat di desa tersebut. h. Menetapkan jadwal, tempat dan tata tertib serta mekanisme kampanye bagi calon kepala desa. i. Mengajukan dan menetapkan jadwal serta tempat pelaksanaan pemungutan suara (hari "H") kepada panitia pengawas, panitia peneliti dan penguji setelah berkoordinasi dengan BPD. j. Melaksanakan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa. k. Melaporkan dan menyampaikan hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada BPD, selanjutnya BPD menyampaikan kepada Panitia Peneliti dan Penguji. Bagian Ketiga T'rrgas, Wewenang dan Tanggungiawab Panitla Pengawas Pasal 5 Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) mempunyai Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab : a. Memfasilitasi Pertemuan dalam rangka pembentukan panitia pemilihan kepala desa. b. Meneliti dan mengetahui daftar nama serta kelengkapan persyaratan bakal calon kepala desa untuk selanjutnya disampaikan kepada panitia peneliti dan penguji. c. Melakukan pengamana.n dan pengawasan secara intensif dan mengambil langkah-langkah serta bertanggungiawab terhadap pengamanan dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala desa. d. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pihak-pihak yang sengaja membuat kecurangan atau hal-hal terjadinya ketidakstabilan sehingga dapat menghambat kelancarah dan kesuksesan jalannya pemilihan kepala desa. e. Memberikan. .saran dan pertimbangan yang diperlukan, baik kepada panitia pemilihan kepala dJsa *rrrprr, -kepada panitia peneliti dan penguji berkaitan dengan suksesnya pelaksanaan pemilihan kepala desa. Bagian Keempat T,gas, fiIewenang dan Tanggungiawab panitia peneriti dan Peaguji Panitia peneliti_danj.rry:i,_:3f,#trlana dimaksud daram pasal 3 ayat (4) mempunyai Fungsi, Wewenang dan Tanggungiawab : a. Memfasilitasi Badan permusyawaratan Desa dalam pembentukan Panitia pemilihan kepala desa. b. Meneliti dan mengesahkan daftar wajib pilih yang disampaikan oleh panitia pemilifian kepala d.esa. ckepala Meneliti daftar nama dan kerengkapan persyaratan bakal calon desa yang disampaikan olEh p"riti" pemilihan kepara desa " ylgf ditetapkan mengikuti ujian p.;r;; - d. Melaksanakan uji.an pJnyaringan baik tlrhad.p i** caron kepara desa secara tertulis, *"rolrr"*" maupun praktek berpidato. e' pemilhan Menyampaikan. penetapan hasil. penyaringan kepada panitia kepala desa, bakat - catr-" -ii6ffi mengikuti desa yang berhak pemilihan calon kepala desa. f. Menyiapkan surat undangan serta surat-surat Suara yang menampilkan gambar/pas foto dalam bentuk berwarna semua figur calon kepala desa yang akan dipilih. g. IVlembantu panitia pemilihan kepala desa dan memberi penjelasan tekhnis mengenai tata cara pencoblosan suara serta mengikuti jalannya pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai selesai perhitungan suara. h. Memberikal laporan secara tertulis mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada Bupati setelah menerima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa. i. Memfasilitasi serta bertanggungiawab dalam proses pemilihan kepala desa sampai dilantiknya kepala desa yang terpilih oleh Bupati. BAB TV IIAK MEMILIH DAN DIPILIH Pasal 7 Wajib pilih selanjutnya disebut pemilih adalah penduduk desa bersangkutan yang memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala desa yaitu : a. Terdaftar sebagai penduduk desa setempat secara sah sekurangkurangnya 6 (enam) bulan bertempat tinggal di desa tersebut dengan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan atau surat keterangan dari kepala desa atau pejabat yang berwenang. b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah menikah. c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan kekuatan hukum yang tetap. d. Nyata-nyata. tidak terganggu jiwa dan ingatannya Pasal 8 (1). Penduduk desa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal (7) di atas berhak didaftar atau mendaftarkan diri sebagai pemilih. (21. Pendaftaran pemilih dilaksanakan secara terbuka oleh petugas pendaftar pemilih yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan memakai tanda identitas sebagai petugas pendaftar pemilih. (3). Setiap penduduk yang telah terdaftar sebagai pemilih dan sudah mendapat undangan, diwajibkan hadir untuk memberikan hak suaranya dan tidak boleh diwakilkan kepada orang lain. Pasal 9 (1). Panitia pemilihan kepala desa mengumumkan secara terbuka daftar pemilih yang telah disahkan oleh panitia pengqii dan peneliti 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan. l2\. Dengan persetujuan para calon kepala desa dan BPD, panitia pemilihan kepala desa dapat membuka pendaftaran pemilih tambahan bilamana masih terdapat pemilih yang memenuhi syarat tetapi belum terdaftar sebagai wajib pilih selama 3 (tiga) hari sebelum daftar pemilih diumumkan. Pasd 10 Semua warga penduduk desa tersebut mempunyai hak atau berhak mencalonkan diri untuk ikut dipilih menjadi calon kepala desa sepanjang memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku. BAB V PERSYARATAN DAN ALAT PEMBTIKTIAIIIYYA Pasal 11 Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Warga Negara Republik Indonesia; b. Bertaqwa kepada T\rhan Yang Maha Esa; c. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah; d. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan / atau sederajat; e. Berumur paling rendah 25 tahun; f. tsersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; h. Nyata-nyata tidak terganggu j iwa/ ingatannya; i. Sehat jasmani berdasarkan hasil pemeriksaan Kesehatan dari dokter pemerintah; j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; k. Wajib menanam pohon minimal 1OO pohon di ruas jaran; l. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan paling singkat 5 (lima) tahun; m. Penduduk desa setempat yaitu penduduk yang memiliki kartu tanda pendudr:k desa yang bersangkrrtan atam memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa bersangkutan; n. Tidak dalam status sebagai pejabat kepala desa, perangkat desa serta anggota Badan Permusyawaratan Desa; o. Belum pernah menjabat sebagai kepala Desa paling lama 18 (delapan belas) tahun atau 3 (tiga) kali masa Jabatan. p. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada bupati; q. Syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto; r. Khusus Bakal Calon Incumbent wajib membuat dan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Akhir Masa Jabatan Kepada Bupati; Pasal L2 Alat pembuktian yaitu kelengkapan berkas yang harus dipenuhi oleh para bakal calon kepala desa terdiri dari : a. Surat pernyataan tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, UUD 1945 dan Pemerintah Republik Indonesia; b. Foto Copy ljazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; c. Foto copy akte kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; d. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter penguji kesehatan yang ditunjuk pemerintah; e. Surat Keterangan bukan sebagai pengguna dan pemakai Narkoba I f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian; g. Surat pernyataan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan paling singkat 5 (lima) tahun. h. Foto copy kartu tanda penduduk yaog dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; i. Foto copy kartu keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; j. $urat keterangan tidak sedang menjadi pengurus salah satu partai politik peserta pemilu; k. Suar pernyataan tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS; l. Surat keterangan pelunasan PBB dari kepala desa; m. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan selama menjadi kepala desa; n. Rekomendasi atau surat keterangan persetujuan dari atasan langsung bagi PNS, TNI/POLRI o. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa. p. Daftar riwayat hidup/peke{aan; q. Pas foto ukuran 4x6 Cm sebanyak 5 (lima) lembar; BAB \II PEIUARINGAN DAN PHTTYARINGAN BAKAL CAI,ON KEPALA DESA Pasal 13 (1) Penjaringan yaitu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan cara mengumumkan kepada seluruh masyarakat di desa bersangkutan untuk mendapatkan bakal calon kepala desa berdasarkan persyaratan yang berlaku. \21 Penjaringan bakal calon kepala d.esa berlangsung selama 15 (lima belas) hari untuk menghasilkan sekurang kurangnya 2 (dua) orang bakal calon kepala desa dan paling banyak 5 (lima) orang. (3) Apabila dalarn waku 15 (lima belas) hari belum mendapat bakal calon kepala desa sebanyak 2 (dua) orang, masa penjaringan diperpanjang sampai 15 (lima belas) hari lagi. Pasal L4 (1). Penyaringan yaitu seleksi yang dilakukan oleh Panitia Peneliti dan Penguji terhadap kelengkapan administrasi maupun penilaian atas kemampuan, kepemimpinan dan nilai-nilai kepribadian terhadap bakal calon kepala desa. {2l-. Ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pasal 13 atas, dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima setelah penutupan penjaringan. tersebut di belas) hari Pasal 15 (1) Untuk terjaminnya netralitas ujian/tes penyaringan terhadap para bakal calon Kepala Desa dilaksanakan oleh panitia peneliti dan penguji / Tingkat Kabupaten baik secara tertulis, lisan (wawancara) maupun kemampuzLn berpidato, guna mengetahui motivasi dan visi misi membangun desa selama 1 (satu) periode masa jabatan. {2) Materi ujian penyaringan yang diberikan secara tertulis bakal calon kepala desa meliputi : a. Materi dasar terdiri dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; b. Materi pokok terdiri dari Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan serta Pemberdayaan Masyarakat; c. Materi penunjang terdiri dari Pengetahuan Umum dan Kepribadian; (3). Seseorang bakal calon Kepala Desa dapat dinyatakan lulus, apabila hasil ujian penyaringan dapat mencapai standar nilai 6,0 (enam koma nol). (4). Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan ujian penyaringan, panitia peneliti dan penguji harus menyampaikan hasil penyaringan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa. BAB VII PENEIAPAIT CALON YAITG BERIIAK DIPILIH Pasal 16 (1). Hasil ujian penyaringan dituangkan dalam berita acara penetapan hasil ujian penyaringan yang ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris panitia peneliti dan penguji. (2). Berita acara hasil penyaringan disampaikan kepada BPD untuk ditetapkan menjadi calon kepala desa yang berhak dipilih selanjutnya diteruskan kepada panitia pemilihan kepala desa untuk dilakukan pernilihan sesrrai jadwal dan tempat yang telah ditetapkan. (3). Calon kepala desa yang ditetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) ora.ng dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang. (4). Calon kepala desa yang sudah ditetapkan, narnun apabila ada diantaranya yang mengundurkan diri atau karena meninggal dunia, tidak dapat dilakukan penggantian, sepanjang jumlah calon yang ada masih memenuhi syarat untuk dilaksanakannya pemilihan kepala desa. BAB VIII KAMPANE CALON Pasal L7 (1). Para Calon kepala desa diperbolehkan melakukan kampanye pada masyarakat sepanjang mengenai rencana program kerja yang pelaksanaannya diatur oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa. (2). Panitia pemilihan kepala desa menetapkan tempat, waktu, sistem dan mekanisme pelaksanaan kampanye (3). Masa kampanye ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari (4). Para calon kepala desa tidak diperbolehkan melaksanakan kampanye dalam kurun waktu 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Pasal 18 (1). Kampanye dilaksanakan secara dialogis melalui rapat umum atau dengan cara selebaran oleh calon yang bersangkutan. (21. Dalam pelaksanaan kamp€rnye, calon kepala desa dilarang : a. Menghina calon lainnya; b. Materi kampanye tidak mengandung unsur SARA; c. Menggunakan tempat ibadah, tempat pendidikan/gedung sekolah dan atau fasilitas um'u.m pemerintah; d. Merusak atau menghilangkan atribut/instrumen kampanye calon lainnya; e. f. Mengganggu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum; Men[hasut, menganjurkan atau menggunakan kekerasan pada simpatisan/pendukung calon lainnya; g. Me*u."ang tanda gambar (foto) atau identitas calon Kepala Desa dengan menggunakan paku pada pohon yang ada di sepanjang jalan; BAB tX PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAIT SUARA Bagian Pertama Pemungutan Suara Pasal 19 (1). Panitia pemilihan kepala desa menetapkan waktu pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana disebutkan dalam bab. III pasal 3 setelah mendapat kesepakatan dengan BPD yang dilakukan pada 1 (satu) tempat dalam wilayah desa yang bersangkutan. (2). Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala desa, panitia menyediakan : a. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara; b. Alat pencoblosan surat suara di dalam bilik; c. Kotak suara lengkap dengan kuncinya yang disesuaikan dengan kebutuhan; d. Surat suara yang memuat nomor, nama dan tanda gambar (foto) para calon kepala desa yang berhak dipilih yang pada bagian bawahnya ditanda tangani oleh semua panitia pemilihan sebagai tanda surat suara yang sah; e. Papan tulis yang memuat nama-narna calon kepala desa yang berhak dipilih, untuk selanjutnya digunakan untuk menulis/mencatat dalam perhitungan suara; Pasal 2O (1). Calon Kepala Desa wajib hadir bersama istri dalam acara pemungutan suara dengan berpakaian bebas rapi serta duduk pada kursi yang telah disiapkan oleh Panitia Pemilihan. {2l. Pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilihan kepala desa harus bersifat langsung, rrmrrm, bebas dan rahasia serta bersifat jujur dart adil. (3). Suara dinyatakan sah apabila menggunakan alat pencoblos yang disediakan panitia dan dinyatakan batal apabila menggunakan rokok atau mengambil gambar (foto) calon yang dipilihnya. Bagian Kedua Perhitungan Suara Pasal 21 (1) Pemilihan kepala desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 213 (dua pertiga) dari jumlah wajib pilih yang terdaftar. {21 Calon ts.lepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah pemilih yang menggunakan haknya Pasal 22 Pada saat perhitungan suara terdapat calon kepala desa yang memperoleh jumlah suara terbanyak yang sama maka diadakan pemilihan ulang. Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilaksanakan hanya kepada calon yang mendapatkan jumlah suara terbanyak yang sama. Waktu pelaksanaan pemilihan ulang ditentukan oleh panitia pemilihan kepala desa dan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah pemilihan pertama. BAB )( MIKANISME PENGADUAN DAN PEIYYELESAIAN MASALAII Pasal 23 Apabila terjadi permasalahan dalam proses pemilihan kepala desa, maka diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan hingga ke tingkat kabupaten. Laporan dugaan permasalahan dalam proses pemilihan kepala desa, disampaikan paling lambat 5 (lima) hari setelah pelaksanaan. Laporan dugaan permasalahan dalam proses pemilihan kepala desa, ditangani oleh Tim Pemeriksa Kasus Pemerintahan Desa Tingkat Kabupaten, dan rekomendasi hasil pemeriksaan dipergunakan sebagai dasar untuk proses penyelesaian. Apabila terbukti adanya kecurangal dan f atau memberi sesuatu berupa uang (money politik) dan benda dalam bentuk apapun untuk mendapatkan suara atau melanggar persyaratan yang telah ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa, maka pemilihan kepala desa dapat dibatalkan dan dilaksanakan pemilihan ulang. Apabila calon kepala desa yang terpilih terbukti melakukan kecurangan, maka calon kepala desa terpilih dinyatakan gugur. BAB )(I PENEIAPNT DAT{ PENGESATIAN CALON TTRPILIH Baglan Pertama Penetapan Calon Kepala Desa Pasal 24 (1) Setelah perhitungan suara selesai, panitia pemilihan kepala desa men5rusun urutan perolehan suara dari masing-masing calon dan membacakan berita acara pemilihan kepada masyarakat. \2) Berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh ketua panitia pemilihan kepala desa dengan seluruh calon kepala desa pada saat itu juga. (s) Pasal 25 (1) Ketua panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan dan berita acara pemilihan kepada BPD. (2) Panitia selanjutnya menyampaikan penetapan kepala desa terpilih kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi kepala desa terpilih. Pasal 26 Bupati menerbitkan keputusan tentang pengesahan, pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan kepala desa dari BPD. Bagian Kedua Pelantikan Kepala Desa Terpilih Pasal 27 (1). Paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan Kepala Desa terpilih, Kepala Desa terpilih segera dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. (2). Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di Desa bersangkutan dihadapan masyarakat atau ditempat lain yang ditentukan. (3). Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih mengucapkan Sumpah / Janj i. (4). Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tercantum pada pasal 38 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2Ol4 adalah sebagai berikut: " Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/bedanji bahwa saya akan memenuhi kewqjiban saya selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagr daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia' Pasal 28 Pengucapan Sump* I Janji sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (4), Kepala Desa yang terpilih melaksanakan serah terima Jabatan dari pejabat yang lama (1). (2). BAB )(II PEMBERIIENTIAN KEPALA DESA Pasal 29 Kepala Desa berhenti karena : a. Meninggal Dunia; b. Permintaan Sendiri; c. Diberhentikan; Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena : a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru. b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan. c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan e. Tidak melaksanakan kewajiban kepala desa dan I atau f. Melanggar larangan sebagai kepala desa Pemberhentian kepala desa karena meninggal dunia atau permintaan sendiri, berakhir masa jabatannya dan tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan selama 6 (enam) bulan tidak dalam rangka melaksanakan tugas danf ata,u kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan, pemberhentian kepala desanya diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD. Pemberhentian kepala desa karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa, dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa, usul pemberhentian kepala desanya disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan Musyawarah BPD yang dihadiri oleh 213 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD. Pengesahan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat ( ) ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah usul diterima. Pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Kepala Desa. Paeal 3() Kepala Desa diberhentikan sententarq, oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD jika terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling kurang 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Kepala Desa lalai menjalankan tugasnya yang mengakibatkan kerlgian negara/daeratr dan rnasyarakat desa, melakr-kan perbuatan melawan hukum dan/atau melanggar norrna-norma yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan, dapat dikenakan tindakan administratif berupa teguran tertulis dan Kepala Desa dari jabatannya berhenti Instansi induknya. I pemberhentian setelah melalui pemeriksaan oleh tim pemeriksa ! kasus-kasus pemerintahan desa tingkat Kabupaten. Pasal 31 Pegawai Negeri Sipil yang telah habis masa atau diberhentikan oleh Bupati dikembalikan ke BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 32 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Maka Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2OO9 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa dinyatakan di cabut. Pasal 33 Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggat diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2015.
Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2OO9 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa
17

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2015

Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Nomor 56 Tahun 2014 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2015

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pengadaan Barang/Jasa Standar/Pedoman

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Batang No. 37 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Batang Nomor 56 Tahun 2014 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2015
Peraturan Bupati Batang Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan Dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2015

Mengubah :

Peraturan Bupati Batang Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2015

Download :
ph000451-no-4-tahun-2015.pdf

Abstrak

standarisasi-indeks-biaya-kegiatan-honorarium

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2015/No.4

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Nomor 56 Tahun 2014 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2015

ABSTRAK:

a. bahwa sesuai dengan hasil klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri dengan surat Nomor : 188.34/3776/SJ tanggal 5 Agustus 2014 perihal klarifikasi Peraturan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Pelacuran di Wilayah Kabupaten Batang, perlu ditinjau kembali; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemberantasan Pelacuran di Wilayah Kabupaten Batang;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 tahun 1965; Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007; 4720); 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2015
Peraturan tersebut mengatur mengenai perubahan terhadap beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemberantasan Pelacuran di Wilayah Kabupaten Batang

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2015.
6

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka No. 4 Tahun 2015

Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
Perbup Kolaka No.04 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Kebutuhan-dan-het

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD. 2015 /No. 4, LL 48 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015

ABSTRAK:

a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional; b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk; c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 87 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015 maka perlu menetapkan kenbali kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah UndangUndang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10.Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan; 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/ OT. 140/4/2007, tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi; 12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 669/Kpts/ OT. 160/2/2012 tentang Pembentukan Kelompok Keija Perumusan Kebijakan Pupuk; 13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1871/Kpts/OT.160/ 2/2012 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat; 14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239 /Kpts/OT.210/ 4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An- Organik; 15.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02 / Pert / HK. 060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembedah Tanah; 16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/MDAG/PER/ 4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian; 17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 130/Permentan/ SR. 130/11/2014 tanggal 27 November 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015. 18.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI BAB III ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI BAB IV PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2015.
48 Halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bau-Bau No. 4 Tahun 2015

Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas Di Kota Baubau

Kesehatan

Status Peraturan

Mencabut :

PERWALI Kota Bau-Bau No. 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas Di Kota Baubau

Download :
Perwali Baubau No.04 Tahun 2015.pdf

Abstrak

pengelolaan

2015

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 4, BD.2015 / NO.4

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas Di Kota Baubau

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah; b.bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, maka Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non-Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas di Kota Bau-Bau perlu ditinjau kembali; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non-Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas di Kota Bau-Bau;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120); 3 . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembarar. Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun. 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 'Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2011 Nomor 2); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 32); 19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional; 20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN); 21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TARIF PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA BAB III PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI BAB IV PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI BAB V KETENTUAN PERALIHAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
12 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman No. 4 Tahun 2015

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Lingkungan Hidup

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Sleman No. 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah

Mencabut :

PERDA Kab. Sleman No. 14 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Persampahan

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Timur No. 4 Tahun 2015

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2015

APBD

Download :
229. Perda _4_2015.pdf

Abstrak

APBD Perubahan

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2015/NO.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2015

ABSTRAK:

Memperhatikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam TA 2015, perlu dilakukan perubahan APBD TA 2015.
UU No.54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.14 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.21 Tahun 2007; PP No.23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.74 Tahun 2012; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.65 Tahun 2010; PP No.58 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.71 Tahun 2010; PP No.30 Tahun 2011; PP No.2 Tahun 2012; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.39 Tahun 2012; Permendagri No.37Tahun 2014; Perda Kab. Tanjung Jabung Timur No.2 Tahun 2012; dan Perda Kab. Tanjung Jabung Timur No.4 Tahun 2013.
APBD Perubahan TA 2015

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2015.
7 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebong No. 4 Tahun 2015

Pedoman Umum Mekanisme dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Lebong

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
PERBUB042015.PDF

Abstrak

pedoman-umum-mekanisme-tata-kerja-badan-koordinasi-penataan-ruang

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2015 Nomor 4

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Mekanisme dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Lebong

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa penataan ruang merupakan kegiatan yang strategis dan bersifat multidimensi dan multisektoral, sehingga harus ditangani secara terpadu oleh lembaga instansi yang memiliki tupoksi koordinatif melalui pendekatan pengembangan wilayah, untuk menjamin terselenggaranya persamaan persepsi dan sinkronisasi agar pelaksanaan penataan ruang di daerah efisien dan efektif.
Dasar Hukum: UU 9/1967; PP 20/1968; PP 38/2007; Perda provinsi 2/2012; Perda Lebong 14/2012.
Materi Pokok: pedoman umum mekanisme dan tata kerja badan koordinasi penataan ruang daerah kabupaten lebong tercantum dalam lampiran peraturan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2015.
15 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2015

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT