Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bau-Bau No. 9 Tahun 2014

Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas Di Kota Baubau

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi yang diterima FKTP dari BPJS BAB Ill Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi yang diterima FKTP dari BPJS BABIV KETENTUANPERALIHAN BABV KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bau-Bau Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas Di Kota Baubau

T.E.U.

Indonesia, Kota Bau-Bau

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Baubau

Tanggal Penetapan

01 Februari 2014

Tanggal Pengundangan

01 Februari 2014

Tanggal Berlaku

Sumber

BD.2014 / NO.9

Subjek

KESEHATAN - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Bau-Bau

Bidang

Halaman ini telah diakses 601 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perwali Baubau No. 009 Tahun 2014.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERWALI Kota Bau-Bau No. 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas Di Kota Baubau

pengelolaan
2014
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 9, BD.2014 / NO.9
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas Di Kota Baubau
ABSTRAK:	bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penge l olaan dan Pemanfaatan D ana K apitasi Jaminan K esehatan N asional P ada Fas ili tas K esehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah D a e r ah dan K etentuan pasal 3 ayat (4) Pe ratu r an Me nt eri Kesehatan Nomor 1 9 T ahun 2014 tentang Penggunaan Dana K apitasi Untuk J asa Pel ayanan Kese hatan dan Dukungan Bi aya Operasional P ada Fas ilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah D aerah; b . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Pe raturan W alikota ten tang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana K api tasi dan Non K a pi tas i Ja.minan K esehatan N as i onal pada Puskesmas di Kota B aubau 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1 999 tentang Perlindungan Konsumen ( Lembaran Neg ara Republik I ndonesia Tahun 1 999 N omor 42, Tambahan Lemb ar an Neg ara Republik Indones i a Nomor 382 1); Undang -Undang Nomor 1 3 Tahun 200 1 tentang Pembentukan Kota B au -B au (Lembaran Negara Republik Indones i a Tahun 2001 Nomor 93 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120) ; 3 . Undang-U ndang N omor 1 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7 , Tambahan Lembaran N egara R epublik I ndones i a Nomor 4286 } ; 4 . Undang - Undang Nomo r 1 Tahun 2004 t entang Perbe ndahar aan Negara (Le mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang P emeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Ja w a b Ke uan g an Negara (L emb aran Neg ara Republik I ndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi a Nomor 4400 ); 6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 t entang Pemerintahan D a e rah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1 25 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) , sebagaimana t e l ah diubah beberapa kali terakh i r dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomo r 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan D aerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indones i a Nomor 4844) ; 7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Peri mbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah D aerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 N omor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik I ndonesia Nomor 4438); 8 . Undang-Undang Nomor 40 T ahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Repub lik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 , Tambahan L embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) ; 9 . Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik { Lembaran Negara Republik I ndones i a Tahun 2009 Nomor 1 12 , Tambahan Lembaran Negara Re publik Indonesia N omor 5038); 10. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak D aerah dan Retribusi D ae r ah (Le mbaran N egara Republik I ndonesia Tahun 2009 Nomor 130 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 1 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kese hatan {Lemb aran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 , Tambahan Lembaran Negara Re pub lik I ndonesia N omor 5063) ; 12 . Undan g-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelengga r a J a minan Sosial ( Le mbaran Negara Repu blik I ndonesia Tahun 2011 Nomo r 116 , T ambahan Lembaran Negara Repub lik Indonesia Nomor 5256); 1 3 . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelol aan Keuangan D a erah ( Lembaran Negara R epublik I ndonesia Tahun 2005 Nomor 1 40, Tambahan Lembaran Negara Republik I ndonesia No mor 4578); 14. Pe raturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah D aerah {Le mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1 65 , Tambahan Lembaran Negara Re publik I ndonesia Nomor 4593); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pe merintah, P emerintahan Daerah Propinsi , Dan Pemerintahan Daerah Kab u p aten/Kota (Lembaran N egara Republik I ndonesia T ahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 16. Peraturan Pres i den Nomor 72 Tah u n 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional ( Lembaran Negara Repub lik I ndonesia Tahun 2012 Nomor 1 93); 17. Pe raturan Presiden Nomor 1 2 Tah u n 2013 tentang J aminan Kesehatan (Le mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 3 Nomor 255 ) sebagaimana te l ah diubah dengan Peraturan Presiden No mor 111 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No mor 1 2 Tah u n 2013 tentang J aminan K esehatan (Le mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255); 1 8 . Pe raturan P residen Nomor 32 Tahun 20 1 4 tentang Pe n gelolaan dan Pemanfaatan Dana K apitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Lembaran Negara R epublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81); 19. Peraturan Daerah Kota B au -B au Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata K erja Dinas Daerah Kota Bau-Bau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan D aerah K ota B aubau Nomor 2 Tah u n 2011 t en tang Perubahan atas Peraturan Daerah K ata B au- Bau Nomor 2 Tahun 2008 tentang O rganisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kata Bau-Bau ( Le mbaran Daerah Kata B aubau N amor 2 Tahun 2011}; 20. Pe ratu ran D a erah Kota B aubau Nornor 1 6 Tahun 2012 t entang Re tribusi Pelayanan K ese hatan (Lembaran Daerah Kata Baubau Nomor 16 Tahun 2012); 21. Pe raturan Ment eri Keseha tan Nomor 69 Tahun 20 1 3 tentang S tandar Tarif Pel ayanan K esehatan P ada Fasilita s Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan K esehatan ; 22. Peraturan Me nteri K esehatan Nomor 7 1 T ahun 2013 tent ang Pelayanan Kesehatan P a da J aminan Kesehatan Nasional; 23 . Peraturan Me nteri K esehatan Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pengg unaan Dana Kapitasi J aminan Kesehatan N asio nal Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Ke sehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah D aerah ( Serita Negara Republik Indonesia T ahun 2014 Nomor 589 ); 24 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dae rah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Men t eri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; BAB I KETENTUAN UMUM BAB II Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi yang diterima FKTP dari BPJS BAB Ill Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi yang diterima FKTP dari BPJS BABIV KETENTUANPERALIHAN BABV KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal . 8

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521