PERBUP - DOKUMEN ANGGARAN SATUAN KERJA ( DASK) PERUBAHAN APBD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2006
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2006/No.5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dokumen Anggaran Satuan Kerja ( DASK) Perubahan APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2006
ABSTRAK:
bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun Anggaran 2006 telah ditetapkan dan sebagai
dasar pelaksanaannya perlu dituangkan dalam Dokumen Anggaran
Satuan Kerja ; bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 45 Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Bupati
menetapkan Rencana Anggaran Satuan Kerja menjadi Dokumen
Anggaran Satuan Kerja; bahwa untuk mewujudkan adanya kepastian hukum dan tertib
administrasi sebagaimana tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nemer 29 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nemer 11 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2006; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2006
Dokumen Anggaran Satuan Kerja ( Dask) Perubahan Apbd Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2006
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2006.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 38 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Harga Sewa Rumah Jabatan Pimpinan dan Rumah Dinas bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar
ABSTRAK:
bahwa mengingat Pemerintah Kabupaten Karanganyar belum dapat menyediakan rumah jabatan dan rumah dinas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar secara keseluruhan, maka perlu diatur mengenai Standarisasi harga sewa rumah jabatan Pimpinan dan rumah dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar yang belum mendapatkan rumah jabatan dan rumah dinas; bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, maka perlu diatur mengenai Harga Sewa Rumah Jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Daerah Kabupaten Karanganyar; bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan
dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2005;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standarisasi Harga Sewa Rumah Jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Daerah Kabupaten Karanganyar
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2006.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 21 Tahun 2005 dicabut.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 38 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Untuk Menandatangani Surat Keputusan, Menandatangani Surat-Surat Lainnya dan Melakukan Kegiatan di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3, 4, 5, 6 dan 13 Tabun 2004 maka untuk menjamin kelancaran dan tertib administrasi kepegawaian Keputusan Bupati Pemalang tanggal 14 Mei 2001 Nomor : 875,1/147.B/2001 tentang Pemberian Kuasa Untuk Menandatangani Surat Keputusan dan Surat-surat Lainnya di Bidang Kepegawaian dalam Lingungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan kembali pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa menandatangani surat keputusan, surat-surat lainnya dan melakukan kegiatan di bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomoor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomar 24 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa menandatangani surat keputusan, surat-surat lainnya dan melakukan kegiatan di bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2006.
32 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 38 Tahun 2006
PERBUP - PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2006
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.2006/No.4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2006
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun Anggaran 2006, perlu menetapkan Peraturan Bupat,
Banyumas tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-unda11g Nom r 21 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2006;
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2006
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2006.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 37 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4-401 Tahun 2005 tanggal 12 Mei 2005 tentang Pengesahan Hasil Keputusan Rakemas VI PKK Tahun 2005 maka Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pemalang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pemalang Nomor 188.4/167 Tahun 2004 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Keputusan Menteri Dalam Negeri clan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2004;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kedudukan
Bab III Tugas dan Fungsi
Bab IV Susunan Organisasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2006.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 37 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2005
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah
Nomor 1 T ahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah T ahun Anggaran 2005 , perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2005;
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2000; Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2005;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2006.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 36 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan daerah
diperlukan komitmen semua stakeholders dengan sungguh
sungguh untuk mengalokasi sumberdaya, membuat strategi
yang tepat dan menyusun mekanisme koordinasi yang efektif
agar dapat bersinergi menjadi satu kesatuan gerak yang saling
memperkuat untuk memberikan manfaat yang besar bagi
kesejahteraan masyarakat; bahwa sudah saatnya masyarakat diberi kesempatan untuk
berperan serta seluas-luasnya dalam mewujudkan ketahanan
pangan dalam berbagai kegiatan; bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Rembang
yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005; Keputusan Gubemur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2001;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, organisasi, tata kerja, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2006.
Keputusan Bupati Rembang Nomor 462 Tahun 2004 dicabut.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 36 Tahun 2006
PERBUP - UANG JASA BADAN PENGAWAS HONORARIUM ANGGOTA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS, GAJI DIREKSI, SERTA PENGHASILAN PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BANYUMAS
2006
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 36, BD.2006/No.24
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Uang Jasa Badan Pengawas Honorarium Anggota Sekretariat Badan Pengawas, Gaji Direksi, Serta Penghasilan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya kenakan berbagai barang dan asa akibat adanya kenakan inflasi dan untuk dapat lebih rneningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu dilakukan penyesuaian uang jasa Badan Pengawas Honorarium Anggota Sekretariat Badan Pengawas, Gaji Direksi serta Penghasilan Pegawai Perusahaan Daerah Ar Minum Kabupaten Banyumas;
bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu mengatur kembali Uang jasa Badan Pengawas, Honorarium anggota Sekretariat Badan Pengawas, Gaji direksi serta penghasilan Pegawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas dengan Peraturan Bupati,
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pomerintah Republik lndonesi, Nomor 66 Tahun 2005; Peraluran Presiden Republlk Indonesia Nomor 3 Tahun
2006; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 T ahun 1998; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 5 Tahun 197
Uang Jasa Badan Pengawas Honorarium Anggota Sekretariat Badan Pengawas, Gaji Direksi, Serta Penghasilan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2006.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 35 Tahun 2006
SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD), PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) DAN BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD)
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2006/No.35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penunjukan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD)
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan
daerah, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, perlu dibentuk Badan Pengelola
Keuangan dan Kekakayaan Daerah (BPKKD); bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan
Daerah (BPKKD) Kabupaten Purworejo dalam waktu
dekat belum dapat dibentuk, sedangkan fungsi
pengelolaan keuangan daerah saat ini masih
dilaksanakan oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat
Daerah; bahwa agar fungsi pengelolaan keuangan daerah tetap
dapat dilaksanakan, utamanya dalam masa transisi
pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 pada Tahun Anggaran 2007, maka sebelum
terbentuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan
Daerah (BPKKD), perlu dilakukan penunjukan Satuan
Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara
Umum Daerah (BUD); bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, huruf
b dan huruf c, dan sambil menunggu ditetapkannya
Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah yang
mengatur Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penunjukan
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan
Bendahara Umum Daerah (BUD);
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 22 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 32 Tahun 2003; Keputusan Bupati Purworejo Nomor 2 Tahun 2004; Keputusan Bupati Purworejo Nomor 12 Tahun 2004; Keputusan Bupati Purworejo Nomor 22 Tahun 2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penunjukan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dan Bendahara Umum Daerah (BUD).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2006.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 35 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2006/No. 1 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 111 Tahun 2005 tentang Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD) Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa untuk lebih meningkatkan pemberdayaan
Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD) dan
peningkatan petani melalui pembelian gabah dan
pengadaan beras bagi Pegawai Negeri Sipil,
Pegawai Tidak Tetap, Guru Bantu dan Perangkat
Desa, dipandang perlu untuk menyempurnakan
Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 111 Tahun
2005 tentang Pemberdayaan Lumbung Pangan
Masyarakat Desa (LPMD) Kabupaten Banjarnegara;bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000;Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2002;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1
Tahun 2002;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
10 Tahun 2002
penyempurnaan pasal terkait LPMD dan perubahan bunyi pasal-pasal tertentu
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2006.
6 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
