Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2007

Menemukan 2.777 peraturan dalam 0,02 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2007

• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu

Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukoharjo

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

2 pembentukan,-kedudukan,...n-sukoharjo-2007.pdf

pembentukan-kedudukan-tugas-pokok-fungsi-susunan-organisasi-kantor-pelayanan-perizinan

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2007/No.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukoharjo

ABSTRAK:

a. bahwa pelayanan perizinan yang dilakukan secara cepat, mudah, jelas, transparan dan tertib merupakan tolok ukur yang diharapkan dalam mewujudkan kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat; b. bahwa untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat di bidang perizinan perlu diselenggarakan pola pelayanan melalui sistem pelayanan satu pintu; c. bahwa guna memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan satu pintu perlu dibentuk perangkat daerah penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukoharjo.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
Peraturan ini mengatur tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Satu Pintu yang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah sebagai perangkat daerah penyelenggara pelayanan satu pintu, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan mempunyai tugas pokok membantu tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perizinan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2007.
11 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2007

• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

perda_2_th_2007.pdf

retribusi-penginapan

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2007/No.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

ABSTRAK:

a. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daderah jo UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah dan UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tersebut huruf a perlu ditinjau kembali dan menetapkan Perda tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
UU Nomor 10 Tahun 1950, UU Nomor 8 Thaun 1981, UU Nomor 18 Tahun 1997, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 10 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 2 Tahun 2004, UU Nomor 33 Tahun 2004, PP Nomor 66 Tahun 2001, PP Nomor 58 Tahun 2005, PP Nomor 79 Tahun 2005, Perpres Nomor 1 Tahun 2007, Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2001, Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001, Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2001, Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2004 dan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2004.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, retribusi, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2007.
13 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Utara Nomor 02 Tahun 2007

• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007

Abstrak

APBD

Download file:

Perda_No-2-Tahun 2007-APBD_2007.pdf

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 02, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2 0 0 7 NOMOR: 02

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007

ABSTRAK:

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (1) Undang• Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang•Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)bersama Bupati Luwu Utara telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2007 sesuai Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 50/1/2007 Tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2007 dan Rancangan Peraturan Bupati Luwu Utara Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2007; b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2007 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; c .bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2007.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah dubah dengan Undang-Undang Perda 1 ,. Halanl,u :· I . I I 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimaana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688); 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 6. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,-Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No1t1or 4355); 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4421); 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 125, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 08 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang• Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41,. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retrebusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); · 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Keuangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20054574); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan · Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah ( Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 27. Peraturan Menteri Dalam Negari Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007; 28. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 05);
1.PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2007 2.PERSETUJUANPENETAPANPEMBENTUKANPERATURAN DAERAH TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHl)N ANGGARAN 2007 KABUPATEN LUWU UTARA 3.KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA ATAS PERSETUJUAN PENETAPAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007 KABUPATEN LUWU UTARA.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2007.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 02 TAHUN 2007 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007
23 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur No. 2 Tahun 2007

• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu

Pengendalian dan Larangan Minuman Beralkohol

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

PERDA-02-2007-PENGENDALIA...NUMAN-BERALKOHOL.pdf

PENGENDALIAN DAN LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2007/NO.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengendalian dan Larangan Minuman Beralkohol

ABSTRAK:

a. bahwa dalam upaya mewujudkan Visi Kabupaten Luwu Timur sebagai Pusat Pengembangan Agribisnis, Mandiri, Berbudaya dan Religius, maka peredaran dan penggunaan minuman beralkohol perlu dikendalikan; b. bahwa dalam rangka meningkatkan ketentraman dan keamanan serta ketertiban masyarakat, maka terhadap peredaran dan konsumsi Minuman Beralkohol diperlukan pengaturan guna mengintensifkan upaya pengendalian terhadap peredaran dan penggunaan jenis minuman tersebut; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a, dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Larangan Minuman Beralkohol
1. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235); 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Nomor 4389); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang- Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4402); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 12. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol; 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 59/MEN/KES/PER/II/1992 tentang Larangan Peredaran Produksi dan Pengedar Minuman Keras Yang Tidak Terdaftar pada Departemen Kesehatan; 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 86/MEN/KES/IV/1997 tentang Minuman Keras; 15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 359/MPP/Kep/1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi. Impor, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur. 2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. 3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur. 5. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur kosentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol tetapi bukan obat. 6. Perusahaan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha minuman beralkohol yang dapat berbentuk perorangan, persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan dalam daerah. 7. Perdagangan adalah setiap bentuk kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pembelian atau penjualan termasuk penawaran untuk menjual minuman beralkohol dan atau kegiatan lain berkenaan dengan pemindahtanganan minuman beralkohol dengan menerima imbalan. 8. Peredaran adalah penyaluran minuman berlakohol untuk diperdagangkan ataupun tidak yang dilakukan secara terorganisir ataupun tidak. 9. Pengendalian adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang ditempuh dalam rangka mengendalikan peredaran miniman beralkohol termasuk pengawasan terhadap peredarannya. 10. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk infortir minuman beralkohol dan atau industri minuman beralkohol untuk menyalurkan minuman beralkohol asal infor dan atau produksi dalam negeri. 11. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh distributor untuk menyalurkan minuman beralkohol. 12. Pengecer adalah perusahaan yang menjual secara eceran minuman beralkohol khusus dalam kemasan. 13. Penjual langsung untuk diminum ditempat adalah perusahaan yang menjual minuman untuk diminum ditempat. 14. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol adalah Izin Usaha Peredaran Minuman Beralkohol yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. 15. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol selanjutnya disingkat SIUPMB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan A, B dan C. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan yuridis bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan upaya pengendalian dan pelarangan terhadap peredaran dan penggunaan Minuman Beralkohol dalam daerah. Pasal 3 Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk mengendalikan dan melarang peredaran, penyalahgunaan dan dampak negatif dari penggunaan minuman berlakohol dalam daerah. BAB III RUANG LINGKUP PENGATURAN Pasal 4 Ruang lingkup pengaturan Minuman Beralkohol dalam Peraturan Daerah ini meliputi : a. Peredaran dan penggunaan Minuman Beralkohol yang mengandung alkohol dengan kadar 1 % (satu persen) sampai dengan 5 % (lima persen). b. Peredaran dan penggunaan Minuman beralkohol yang mengandung alkohol dengan kadar 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen). c. Peredaran dan penggunaan Minuman beralkohol yang mengandung alkohol dengan kadar 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen). d. Peredaran dan penggunaan Minuman yang diramu secara tradisional yang menghasilkan alkohol dengan kadar tertentu. BAB IV GOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL Pasal 5 Minuman beralkohol dikelompokkan dalam 3 (tiga) golongan sebagai berikut : a. Golongan A yaitu minuman yang mengandung kadar ethanol (C2H5OH) 1% (satu persen) sampai 5% (lima persen). b. Golongan B yaitu minuman yang mengandung kadar ethanol (C2H5OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua piuluh persen). c. Golongan C yaitu minuman yang mengandung kadar ethanol (C2H5OH) lebih dari 20% (dua piuluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen). d. Golongan D yaitu minuman yang dapat memabukkan yang kadar alkoholnya tidak atau belum terdeteksi. BAB V PEREDARAN DAN PENJUALAN Pasal 6 (1) Setiap orang atau perusahaan yang akan memasukkan, menyalurkan, dan/atau menjual minuman beralkohol dalam daerah harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Bupati. (2) Izin tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa SIUPMB. (3) Tidak diterbitkan izin untuk : a. Memproduksi Minuman Beralkohol baik secara mekanik atau tradisional. b. Izin usaha Perdagangan Minuman Beralkohol untuk Distributor. c. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol untuk Sub Distributor. d. Izin peredaran minuman beralkohol untuk Golongan D. Pasal 7 (1) Jumlah dan jenis minuman beralkohol yang dapat dimasukkan, disalurkan, diedar atau dijual dalam daeah tidak boleh melebihi jumlah yang telah ditetapkan dalam SIUPMB. (2) SIUPMB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali. (3) Perpanjangan SIUPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya SIUPMB tersebut. (4) SIUPMB tidak dapat dipindahtangankan/dialihkan tanpa persetujuan tertulis dari Bupati. BAB VI P E R I Z I N A N Pasal 8 SIUPMB terdiri atas : a. SIUPMB Pengecer. b. SIUPMB Penjual Langsung Untuk diminum. Pasal 9 SIUPMB pengecer diberikan kepada orang atau perusahaan yang menjual secara eceran minuman beralkohol dalam kemasan untuk diminum ditempat penjualan Pasal 10 Setiap orang atau perusahaan yang akan menyalurkan/menjual minuman beralkohol dalam daerah harus mengajukan permohonan kepada Bupati dengan melampirkan dokumen, yang diperlukan sebagai berikut : a. SIUPMB Pengecer : 1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU). 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). 3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). 4. Izin Gangguan (HO). 5. Tanda Daftar Gudang. 6. Rekomendasi dari : a) Dinas Koperindag dan Penanaman Modal b) Dinas Kesehatan c) Tim Pengendali Peredaran Minuman Beralkohol d) Camat dan Kepala Desa b. SIUPMB Penjual Langsung untuk diminum : 1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU). 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). 3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). 4. Izin Gangguan (HO). 5. Izin Usaha bagi Hotel/Penginapan, Restoran/Rumah Makan, Bar, Pub dan Klub Malam, Diskotik atau Karaoke. 6. Rekomendasi dari : a) Dinas Perindag, Koperasi, UKM dan Penanaman Modal b) Dinas Kesehatan c) Tim Pengendali Peredaran Minuman Beralkohol d) Camat dan Kepala Desa. Pasal 11 Pengecer dan Penjual Langsung untuk diminum ditempat yang akan memperpanjang izinnya harus mengajukan permohonan perpanjangan izin kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum SIUPMB yang bersangkutan berakhir masa berlakunya dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dalam pasal 10 dan SIUPMB terakhir. Pasal 12 (1) Sebelum Bupati menerbitkan SIUPMB, terlebih dahulu harus diumumkan disekitar lokasi yang diusulkan oleh pemohon selama 2 (dua) minggu berturut-turut. (2) Apabila masyarakat disekitar lokasi yang direncanakan tersebut keberatan, maka Bupati menolak untuk menerbitkan SIUPMB. Pasal 13 SIUPMB Pengecer dikeluarkan hanya untuk keperluan menjual minuman beralkohol Golongan A dalam kemasan secara eceran. Pasal 14 (1) SIUPMB Penjual Langsung untuk diminum dikeluarkan hanya untuk keperluan menjual minuman beralkohol Golongan A, B dan C untuk diminum ditempat. (2) SIUPMB Penjual Langsung untuk diminum beralkohol Golongan A diberikan hanya kepada Pemilik/Pengusaha : a. Hotel. b. Restoran. c. Bar. d. Pub. e. Klub Malam. f. Diskotik. (3) SIUPMB Penjual Langsung untuk minuman beralkohol Golongan B dan C hanya dapat diberikan kepada pemilik/pengusaha : a. Hotel Bintang III, IV dan V. b. Restoran dengan tanda Talam Kencana dan tanda Talam Selaka. BAB VII L A B E L Pasal 15 (1) Setiap kemasan atau botol minuman beralkohol Golongan A, B dan C yang diedar/dijual dalam daerah wajib dilengkapi dengan label sesuai dengan peraturan Perundang- Undangan yang berlaku. (2) Label sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menggunakan Bahasa Indonesia dan sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai : a. Nama Produk. b. Kadar Alkohol. c. Daftar Bahan Yang Digunakan. d. Berat Bersih atau Isi Bersih. e. Nama dan Alamat Produsen. f. Tanggal, Bulan dan Tahun Kadaluarsa. g. Pencantuman tulisan “ Minuman Beralkohol “. h. Nomor Registrasi dan Nomor Kode Produksi. Minuman beralkohol yang tidak mempunyai label merupakan minuman beralkohol yang tidak memenuhi syarat untuk diedarkan dalam daerah. Pasal 17 Label untuk minuman beralkohol tradisional diperlakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur hal tersebut. BAB VIII KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 18 (1) Pengecer atau Penjual Langsung untuk diminum ditempat harus menyimpan minuman beralkohol golongan A, B dan C digudang atau tempat khusus yang terpisah dengan barang-barang yang lainnya. (2) Memasukkan atau Mengeluarkan minuman beralkohol golongan A, B, dan C dari dan ke Gudang atau tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuatkan Kartu Data Stok. (3) Kartu Data Stok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya memuat jumlah, jenis, merek, tanggal pemasukan barang ke gudang atau tempat khusus dan asal barang. (4) Kartu Data Stok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib diperlihatkan apabila ada pemeriksaan. Pasal 19 (1) Penjual langsung untuk diminum ditempat untuk minuman beralkohol golongan A, B dan C hanya diizinkan melakukan penjualan sebagai berikut : a. Pada siang hari mulai Pukul 12.00 s/d 15.00 Wita. b. Pada malam hari mulai Pukul 19.00 s/d 22.00 Wita. (2) Pada hari libur diluar hari raya keagamaan waktu penjualan dimalam hari dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) jam dari waktu yang telah ditetapkan dalam ayat (1) huruf b. (3) Bupati dapat melakukan penutupan untuk sementara waktu, penjualan minuman beralkohol pada hari-hari tertentu. Pasal 20 Pengecer atau Penjual Langsung minuman beralkohol berkewajiban untuk : a. Menjaga ketertiban dan keamanan dalam ruangan dan disekitar tempat penjualan. b. Meminta kepada petugas keamanan untuk menertibkan dan mengamankan kegaduhan yang terjadi ditempat sebagaimana dimaksud dalam huruf a bila tidak dapat diatasi sendiri. c. Menempatkan SIUPMB ditempat yang mudah dilihat oleh pengunjung. d. Menempelkan peringatan bahwa setiap orang yang meminum minuman beralkohol tidak boleh berlebihan atau sampai mabuk. e. Menempelkan batas waktu penjualan. Pasal 21 (1) Dilarang mengecer atau menjual langsung untuk diminum ditempat, minuman beralkohol golongan A, B dan C ditempat/lokasi yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, pemukiman, terminal, pasar dan perkantoran dengan jarak radius 1.000 meter. (2) Dilarang mengecer atau menjual untuk diminum ditempat minuman beralkohol golongan A, B dan C di Warung/Kios Minuman, Gelanggang Olah Raga, Gelanggang Remaja, Kantin, Rumah Billiar, Gelanggangh Permainan dan Ketangkasan, Panti Pijat, Kaki Lima, Terminal, Stasiun, Kios-kios Kecil, Penginapan dan Bumi Perkemahan. Pengecer atau penjual langsung untuk diminum ditempat dilarang : a. Menjual minuman beralkohol kepada orang yang diketahui atau patut diduga berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. b. Menjual minuman beralkohol kepada pelajar, mahasiswa, Anggota TNI/POLRI, Pegawai serta pejabat lain. c. Menjual minuman beralkohol ditempat yang dapat dimasuki oleh umum. d. Menjual minuman yang mengandung alkohol diluar batas yang ditetapkan dalam izin. e. Menjual minuman beralkohol kepada orang yang telah atau dianggap telah minum minuman beralkohol ditempat lain. f. Menjual minuman beralkohol melampaui jumlah yang ditetapkan dalam izin. g. Melakukan penjualan minuman beralkohol melampaui batas waktu yang telah ditetapkan. Pasal 23 (1) Penjual langsung untuk diminum ditempat tidak boleh melayani konsumen yang akan mengkonsumsi minuman beralkohol Golongan A diatas 1000 ml. (2) Penjual langsung untuk diminum ditempat tidak boleh melayani konsumen yang akan mengkonsumsi minuman beralkohol golongan B dan C diatas 100 ml. (3) Dilarang menjual dan atau mengedarkan minuman beralkohol golongan A, B dan C yang isi kemasannya kurang dari 180 ml. Pasal 24 (1) Setiap orang dilarang minum minuman beralkohol ditempat-tempat umum. (2) Setiap orang dilarang minum minuman beralkohol ditempat penjualan sampai mabuk. (3) Setiap orang yang dalam keadaan mabuk dilarang mengemudikan kendaraan dan/atau melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat membahayakan keselamatan jiwanya sendiri maupun jiwa orang lain. BAB IX PENGAWASAN DAN PELAPORAN Pasal 25 Dalam melakukan pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol dalam wilayah daerah, dibentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 26 (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan pertimbangan kepada Bupati mengenai peredaran dan penjualan minuman beralkohol. (2) Tugas Tim selain pengawasan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati mengenai pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian. (3) Segala biaya untuk keperluan tim sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasal 27 (1) Pengecer atau Penjual Langsung untuk di Minum wajib untuk melaporkan realisasi pengadaan, penyaluran dan penjualan Minuman Beralkohol Golongan A, B dan C kepada Bupati melalui instansi terkait dengan tembusan kepada Dinas Kesehatan dan Tim Pengawasan dan Pengendalian Kabupaten. (2) Laporan realisasi pengadaan, penyaluran dan penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga mencantumkan : a. Jenis dan Jumlah Minuman Beralkohol b. Pengguna/Konsumen Minuman Beralkohol (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), dilaksanakan setiap triwulan sebagai berikut : a. Triwulan I : 1 Januari s/d 31 Maret b. Triwulan II : 1 April s/d 30 Juni c. Triwulan III : 1 Juli s/d 30 September d. Triwulan IV : 1 Oktober s/d 31 Desember (4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan selambat-lambatnya 1 Minggu setelah periode pelaporan berakhir. (5) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menggunakan formulir yang bentuknya akan ditetapkan kemudian oleh Bupati. Pasal 28 Pengecer atau Penjual Langsung untuk diminum di tempat selain berkewajiban untuk memberikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, juga berkewajiban untuk memberikan informasi sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. BAB X SANKSI ADMINISTRASI Pasal 29 Pengecer atau Penjual Langsung yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 27 ayat (1) izinnya dibekukan untuk sementara waktu atau dicabut. BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 30 (1) Selain Penyidik POLRI, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana peraturan daerah. (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dan pengaduan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas. b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah. c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah. d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan atau dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah. e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka tugas Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah. g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e. h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah. i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. j. Menghentikan penyidikan. k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. BAB XII KETENTUAN PIDANA Pasal 31 (1) Pengecer atau Penjual Langsung Minuman Beralkohol yang melanggar atau tidak mentaati ketentuan pasal 7 ayat (1), pasal 15, pasal 16, pasal 20, pasal 21, pasal 22 dan pasal 23 dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling singkat 1(satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah). (2) Setiap orang yang melanggar atau tidak mentaati ketentuan pasal 6 ayat (1), pasal 24 dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling sedikit Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran. BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 32 Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka semua izin yang telah dikeluarkan masih berlaku sampai berakhirnya izin tersebut. BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 33 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati. Pasal 34 Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2007.
9

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2007

• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu

Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Desa

Download file:

Perda No 2 Th 2007 TTG GAB DESA.pdf

DESA - Kabupaten landak

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2007/NO.2, TLD NO.2, LL KAB. LANDAK: 6 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Landak tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2005,
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pembentukan, penghapusan dan Penggabungan desa pada kabupaten landak. Berisikan 8 Bab

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2007.
6 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi No. 2 Tahun 2007

• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu

Retribusi Terminal

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak Transportasi Darat/Laut/Udara

Download file:

Peraturan Daerah_No. 2 Tahun 2007 ocr.pdf

Retribusi-terminal

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2007/NO.2, TLD No.29, LL KAB. Melawi: 16 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Terminal

ABSTRAK:

Selain sebagai salah satu retribusi daerah, retribusi terminal dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan atas pengaturan arus lalu lintas angkutan darat di Kabupaten Melawi
UU Nomor 1981; UU Nomor 14 Tahun 1992 : UU Nomor 34 Tahun 2000; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 34 Tahun 2003; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 8 Tahun 2005; PP Nomor 22 Tahun 1990; PP Nomor 41 Tahun 1993; PP Nomor 43 Tahun 1993; Pp Nomor 66 Tahun 2001; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 tahun 2005;
Untuk mengatur penerimaan daerah dari retribusi terminal, Perda ini mengatur penetapan objek dan subjek dari retribusi dimasksud, cara pengukuran, prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, wilayah pemungutam, biaya operasional, masa terutang dan batas kedaluwarsa penagihan, lalu penyidikan dan sanksi atas pelanggaran yang terjadi.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2007.
Peraturan berikut ini masih membutuhkan penetapan dari Bupati: 1) pengadaan dan pelayanan tanda pembayaran retribusi terminal; 2) tata cara permintaan pembayaran biaya operasional; 3) bentuk isi dan tata cara pengisian serta penyampaian atas surat pendaftaran wajib retribusi, surat penetapan; 4) mekanisme tata cara pembayaran retribusi terminal; 5) tata cara pengurangan dan pembebasan retribusi; 6) hal lain yang belum cukup diatur dalam Perda ini.
15 Halaman, dan 1 Halaman Penjelasan

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru No. 2 Tahun 2007

Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kota Banjarbaru No. 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
PERDA Kota Banjarbaru No. 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
PERDA Kota Banjarbaru No. 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru

Mencabut

PERDA Kota Banjarbaru No. 13 Tahun 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2003

Mengubah

PERDA Kota Banjarbaru No. 18 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru
PERDA Kota Banjarbaru No. 13 Tahun 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2003

Download file:

02 TAHUN 2007.pdf

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2007/NO.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka lebih mengoptimalkan kinerja perangkat daerah agar lebih berdaya guna dan berhasil guna seiring dengan dibentuknya Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Kota Banjarbaru, maka dipandang perlu diadakan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 18 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru; Bahwa guna memenuhi maksud pada huruf a konsideran ini perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru;
Undang-Undang Nomor 9 tahun 1999; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peaturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2003.
Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru yang berisi; Pasal I; Pasal II.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
4

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2007

• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu

Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download file:

Perda Provinsi Sultra No.02 Tahun 2007.pdf

Perubahan-Bentuk-Badan-Hukum

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD. 2007 /No. 2 , LL 55 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas

ABSTRAK:

Bahwa bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 1981 yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2004 perlu disesuaikan dengan perkembangan operasional perbankan dengan tetap berlandaskan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Penyesuaian tersebut dimaksudkan untuk lebih meningkatkan fungsi dan peran Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara untuk menunjang pengembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; PP Nomor 7 Tahun 1992; Perda Nomor 5 Tahun 2003
Peraturan daerah ini mengatur tentang : 1. Ketentuan Umum 2. Perubahan Bentuk dan Hukum 3. Nama dan Tempat kedudukan 4. Prinsip, Maksud dan Tujuan 5. Lapangan Usaha 6. Modal dan Saham 7. Rapat Umum Pemegang Saham 8. Direksi 9. Dewan Komisaris 10. Kepegawaian 11. Penetapan dan Penggunaan Laba Bersih 12. Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan 13. Perubahan dan Likuidasi 14. Pembinaan dan Pengawasan 15. Ketentuan Peralihan 16. Ketentuan Lain-Lain 17. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2007.
11

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 02 Tahun 2007

• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu

Pembinaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

Perda Selayar Nomor 2 Tahun 2007.pdf

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA MIKRO, USAHA KECIL DAN USAHA MENENGAH

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 02, LD.2007/No.02

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, sehingga dapat mendorong peranan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi tangguh, mampu dan mandiri terutama dalam memperkuat struktur ekonomi lokal; b. bahwa Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat diberdayakan dengan memberikan peluang berusaha yang kondusif agar mampu mewujudkan peran secara optimal dalam pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Selayar; c. bahwa untuk mendorong prakarsa masyarakat dalam melakukan usaha baik dalam skala Mikro, Kecil dan Menengah yang merupakan bagian integral dari ekonomi rakyat, maka kedudukan dan peran yang strategisnya akan mewujudkan struktur ekonomi yang kuat; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,b dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan 2 Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502); 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 3 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 4 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2003 Nomor 9); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Dalam Kabupaten Selayar (lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 2)
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA MIKRO, USAHA KECIL DAN USAHA MENENGAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Selayar; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kabupaten Selayar yang terdiri dari Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom sebagai unsur penyelenggara pemerintahan; 3. Bupati adalah Bupati Selayar; 4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Selayar; 5. Dinas adalah Dinas Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Selayar; 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Selayar; 7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan; 8. Perkoperasian adalah sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi; 9. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya citacita bersama; 6 10. Pemberdayaan koperasi, adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, organisasi usaha, dan masyarakat dalam bentuk menumbuhkan iklim usaha, membina dan mengembangkan usaha, sehingga mampu memperkuat usaha, mandiri dan bekerjasama dengan pelaku usaha lainnya. 11. Pembinaan dan pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, organisasi usaha, dan masyarakat melalui pemberian bimbingan, perlindungan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah menjadi tangguh dan mandiri; 12. Pengawasan adalah segala bentuk kegiatan yang bersifat pencegahan atau perbaikan yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah dalam rangka mengarahkan agar tujuan pembinaan dan pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat berjalan sebagaimana mestinya; 13. Usaha Mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria atau hasil penjualan tahunan atau kepemilikan di bawah usaha kecil; 14. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria atau hasil penjualan tahunan atau kepemilikan sebagaimaa diatur dalam peraturan perundang-undangan; 15. Usaha Menengah adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria atau hasil penjualan tahunan atau kepemilikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; 16. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang; 7 17. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Badan Hukum Koperasi; 18. Rapat Anggota Tahunan adalah rapat yang dilaksanakan sekurangkurangnya 1 (satu) kali dalam setiap tahun dalam rangka pertanggungjawaban pengurus; 19. Pengurus adalah personifikasi Badan Hukum Koperasi, dimana pengurus melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi serta mewakili koperasi di hadapan dan di luar pengadilan; 20. Pengawas adalah mewakili anggota untuk mengawasi kehidupan koperasi dan pelaksanaan kebijaksanaan; 21. Anggaran Dasar Koperasi adalah memuat ketentuan-ketentuan pokok yang merupakan dasar tata kehidupan koperasi sehingga di dalamnya dimuat hal-hal yang harus disusun secara ringkas, singkat, jelas dan mudah dimengerti oleh siapapun. 22. Unit Usaha Otonom adalah unit usaha yang merupakan bagian dari usaha koperasi yang dikelola secara otonom; 23. Sisa Hasil Usaha Koperasi adalah pendapatan atau keuntungan koperasi yang diperoleh dalam 1 (satu) tahun buku setelah dikurangi biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan; 24. Unit Usaha Simpan Pinjam adalah Unit Usaha Koperasi yang bergerak di bidang usaha Simpan Pinjam; 25. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam; 26. Usaha Simpan Pinjam (USP) adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan koperasi lain dan atau anggotanya; 8 27. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota dan calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi yang bersangkutan; 28. Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan usaha kecil dan menengah atau pihak lainnya, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pembayaran yang disertai dengan sejumlah imbalan; 29. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dan KUMKM, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu disertai dengan pemberian bunga; 30. Pembiayaan dengan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dan KUMKM, yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu disertai dengan imbalan atau bagi hasil; 31. Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diinvestasikan oleh pemilik modal atau meningkatkan kegiatan usaha; 32. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik secara sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang perekonomian rakyat; 9 33. Penilaian Kesehatan KSP dan USP adalah penilaian yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif melalui penilaian berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan usaha KSP dan USP dimaksud; 34. Kesehatan Usaha adalah kondisi atau keadaaan yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat dari suatu kegiatan usaha; 35. Kemitraan adalah kerjasama antara usaha mikro, usaha kecil, dengan usaha menengah dan atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan; 36. Klasifikasi adalah kegiatan untuk menilai kondisi dan atau kinerja suatu koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah dalam suatu periode tertentu, dengan menggunakan kriteria dan atau standar penilaian yang ditetapkan oleh Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 37. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Selayar. BAB II LANDASAN, ASAS, DAN PRINSIP Pasal 2 (1) Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. 10 (2) Pembinaan dan pengembangan koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah berasaskan kekeluargaan dan kebersamaan. (3) Prinsip Koperasi berdasarkan : a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; b. Pengelolaan usaha dilakukan secara demokratis; c. Pembagian SHU dilakukan secara adil, sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing; d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; e. Kemandirian; f. Pendidikan koperasi; g. Kerjasama antar koperasi; (4) Prinsip Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah adalah saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3 (1) Pembinaan KUMKM dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat; (2) Pengembangan KUMKM adalah dimaksudkan untuk melakukan pembinaan dengan cara mendorong, memperkokoh dan memantapkan organisasi, tatalaksana, manajemen serta usaha koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah; (3) Pembinaan dan pengembangan KUMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, bertujuan untuk: a. membangun perekonomian rakyat; b. meningkatkan kualitas dan peran KUMKM; 11 c. memajukan kesejahteraan ekonomi dan sosial para anggota dan masyarakat pada umumnya; d. mendorong tumbuh kembangnya KUMKM; e. meningkatkan kemampuan KUMKM menjadi usaha yang mandiri dan tangguh agar mempunyai daya saing dalam dunia usaha; dan f. meningkatkan kesempatan perluasan kerja dan berusaha bagi KUMKM sehingga dapat berperan dalam pembangunan ekonomi daerah dan perekonomian global. g. membangun prakarsa masyarakat untuk memperoleh dan memperkuat ketahanan ekonomi. BAB IV RUANG LINGKUP PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN Pasal 4 (1) Kegiatan pembinaan dan pengembangan KUMKM meliputi: a. meningkatkan dan memantapkan fungsi organisasi, tatalaksana, manajemen dan usaha KUMKM; b. memberikan advokasi, konsultasi, bantuan di bidang hukum, ekonomi, dan lain sebagainya untuk kelancaran jalannya organisasi dan usaha KUMKM dengan memperhatikan anggaran dasar, anggaran rumah tangga serta prinsip KUMKM; c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pengelola KUMKM; d. menyeleksi dan melakukan penilaian kinerja KUMKM yang berprestasi; e. melakukan klasifikasi KUMKM; 12 f. Melakukan penilaian kesehatan KSP dan USP (2) Pembinaan dan pengembangan KUMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati. BAB V PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN Pasal 5 (1) Pembinaan KUMKM didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut : a. Kemandirian; b. Transparansi; c. Demokrasi; d. Profesionalisme; e. Efisien, efektif, dan ekonomis; f. Kompetitif; dan g. Koordinatif. (2) Pengembangan KUMKM didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut: a. Kelembagaan; b. Finansial; dan c. Teknis Operasional. Pasal 6 (1) Dalam melaksanakan pembinaan, Pemerintah Daerah menjalankan tugas dan fungsinya memberikan pembinaan dan bimbingan teknis, baik diminta maupun tidak oleh KUMKM guna mendorong pertumbuhan dan pengembangan iklim usaha yang kondusif. 13 (2) Dalam menciptakan dan mengembangkan iklim usaha yang kondusif Pemerintah Daerah memberi kesempatan berusaha seluas-luasnya kepada Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah. (3) Kesempatan berusaha dapat berupa peningkatan jaringan dan kemitraan usaha yang saling menguntungkan baik antar koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah maupun antar Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah dengan Badan Usaha lainnya. Pasal 7 (1) Pemerintah Daerah dalam memberikan pembinaan dan bimbingan teknis, harus berorientasi kepada pemberian kemudahan dan perlindungan bagi KUMKM. (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan pembinaan, fasilitasi, dan kemudahan untuk memperoleh permodalan, kesempatan berusaha, juga kemudahan dalam memperoleh pendidikan, pelatihan dan bimbingan manajemen serta alih teknologi. (3) Setiap fasilitas permodalan dari Pemerintah, BUMN, BUMD dan Swasta di bawah koordinasi Bupati melalui Dinas. Pasal 8 Dalam upaya pemberian dukungan perkuatan, Pemerintah mendorong Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah untuk mengembangkan kewirausahaan dan daya saing dalam mekanisme pasar yang berkeadilan. Pasal 9 Dalam rangka pemberian perlindungan kepada KUMKM, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dengan berpedoman pada ketentuan 14 peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap upaya pengembangan KUMKM yang memiliki usaha yang sama, guna menciptakan iklim usaha yang sehat, dinamis, tangguh dan mandiri. Pasal 10 (1) Menumbuhkan iklim usaha dan perlindungan usaha kepada KUMKM, meliputi: a. Lokasi Usaha baik pasar tradisional atau lokasi pasar tertentu; b. Ruang pertokoan, pusat perbelanjaan; c. Lokasi sentra bagi Usaha Mikro Kecil; d. Sertifikasi lahan usaha; (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemasaran hasil produk KUMKM. Pasal 11 (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro, dilakukan pembinaan kelembagaan dan pengembangan usaha melalui : a. Pendaftaran calon mitra binaan oleh Pejabat Instansi Teknis; b. Fasilitasi pembentukan kelompok Usaha Mikro, Paguyuban, Asosiasi/Himpunan dan Forum komunikasi lainnya; c. Pembinaan dan pengembangan usaha melalui dukungan perkuatan pada : 1. Lokasi usaha yang digunakan; 2. Sarana dan prasarana. (2) Pembinaan dan pengembangan usaha mikro menjadi tanggung jawab Dinas di bawah koordinasi Bupati yang dilaksanakan oleh Dinas dan Instansi teknis terkait. 15 BAB VI KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN Pasal 12 (1) Pembinaan dan Pengembangan KUMKM dilaksanakan oleh Instansi teknis di bawah koordinasi Bupati melalui Dinas. (2) Koordinasi pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keterpaduan penyusunan kebijakan, pelaksanaan program kegiatan, pembinaan, pemberdayaan pengembangan, pemantauan dan evaluasi. (3) Keterpaduan, penyusunan rencana, program dan kegiatan di bidang pembinaan KUMKM dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Instansi teknis terkait dan lembaga teknis lainnya. BAB VII KRITERIA KUMKM Pasal 13 (1) Koperasi mempunyai kriteria sebagai berikut: a. Badan usaha berbentuk badan hukum; b. Memiliki modal sendiri dan atau modal luar; c. Memiliki domisili hukum yang tetap; d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar; e. Kegiatan usahanya mengutamakan yang berhubungan langsung dengan kepentingan dan peningkatan kesejahteraan anggota. (2) Usaha Mikro mempunyai kriteria sebagai berikut : 16 a. Usaha produktif milik keluarga atau perorangan warga negara Indonesia; b. Memiliki kekayaan bersih sebanyak-banyaknya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha; c. Memiliki hasil penjualan tahunan sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); (3) Usaha Kecil mempunyai kritertia sebagai berikut : a. Milik warga negara Indonesia yang berusaha di daerah b. Memiliki kekayaan bersih sebanyak-banyaknya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha; c. Memiliki hasil penjualan tahunan sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar; e. Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum. (4) Usaha menengah mempunyai kriteria sebagai berikut: a. Milik warga negara Indonesia yang berusaha di daerah; b. Memiliki kekayaan bersih sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha; c. Memiliki hasil penjualan tahunan sebanyak-banyaknya Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) 17 d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar; e. Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum. (5) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal ini, dapat diubah sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian di daerah, yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. BAB VIII KEGIATAN KUMKM Pasal 14 (1) Kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh KUMKM diarahkan pada bidang usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota dan masyarakat. (2) KUMKM dapat melakukan kegiatan usaha lain yang bersifat produktif tetapi harus efisien, efektif, dan ekonomis. (3) Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam, ketentuan pelaksanaan jasa/bunga mengacu pada suku bunga yang berlaku di pasar dan ditetapkan melalui keputusan Rapat Anggota Tahunan. Pasal 15 (1) Koperasi yang melaksanakan usaha dan setiap tahun buku berjalan memperoleh sisa hasil usaha yang pembagiannya diarahkan pada : a. Dana cadangan; b. Pembagian keuntungan menurut jasa simpanan dan jasa usaha; 18 c. Dana pendidikan; d. Dana pembangunan daerah kerja; e. Dana Pengurus; f. Pengawas dan karyawan; g. Dana Sosial. (2) Persentase pembagian sisa hasil usaha di tetapkan dalam Anggaran Dasar dan atau melalui Keputusan Rapat Anggota. Pasal 16 (1) Kegiatan usaha yang dilakukan oleh KUMKM adalah kegiatan sektor pertanian, perikanan, non pertanian, perdagangan, distribusi dan aneka jasa. (2) Pengembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan melalui jaringan usaha dan atau kemitraan. BAB IX KEMITRAAN Pasal 17 (1) Kemitraan dalam rangka keterkaitan usaha oleh KUMKM, dilaksanakan melalui pola yang sesuai dengan sifat dan tujuan usaha yang dimitrakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan dengan pola: a. Inti Plasma; b. Sub kontrak c. Perdagangan Umum d. Waralaba 19 e. Keagenan Pasal 18 (1) Pengusaha Menengah dan Pengusaha Besar dalam melaksanakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan kegiatan usaha di sektor koperasi, usaha mikro, dan usaha kecil dalam wilayah kabupaten, wajib bermitra dengan KUMKM setempat. (2) Koperasi, usaha mikro, dan usaha kecil yang bermitra dengan pengusaha menengah dan pengusaha besar harus melaporkan hasil kegiatan usaha kemitraannya kepada Bupati melalui Dinas. BAB X KEWAJIBAN KUMKM Pasal 19 (1) Setiap KUMKM wajib memiliki perlengkapan administrasi, didukung oleh kantor dan perlengkapannya. (2) Koperasi yang sudah berbadan hukum wajib melaksanakan RAT setiap tahun sebagai pertanggungjawaban pengurus, yang dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tutup tahun buku berdasarkan undang-undang perkoperasian. (3) Ketentuan ayat (2) tersebut di atas berlaku pula terhadap koperasi cabang menyelenggarakan RAT pada tingkat cabang sebelum pelaksanaan RAT pada kantor pusatnya. (4) Untuk meningkatkan akuntabilitas Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah dapat di audit oleh Akuntan Publik atau Koperasi Jasa Audit. (5) Koperasi yang memperoleh omzet paling banyak Rp.1.000.000.000,- (1 milyar) dapat diaudit oleh Akuntan Publik 20 atau Koperasi Jasa Audit atau pejabat atau Tim yang melakukan internal audit, dalam pemeriksaan laporan keuangan. (6) Koperasi yang memperoleh hasil penjualan tahunan Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar) ke atas dapat dilakukan audit oleh Koperasi Jasa Audit atau Akuntan Publik atas dasar permintaan Rapat Anggota. (7) Koperasi wajib memelihara dan mematuhi petunjuk administrasi organisasi, tatalaksana, administrasi perkantoran, administrasi usaha, administrasi keuangan dengan tertib sesuai petunjuk dan pedoman yang telah ditetapkan. (8) Koperasi yang sudah berbadan hukum minimal 1 (satu) tahun dan telah melaksanakan RAT wajib untuk diklasifikasi yang berlaku untuk satu periode tertentu dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. (9) Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah wajib memberikan laporan keuangan setiap 3 bulan utamanya yang memperoleh fasilitas dari pemerintah, BUMN, Lembaga Keuangan, Bank dan bukan Bank kepada Bupati melalui Dinas. (10) Koperasi Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang akan mengajukan pinjaman modal kerja maupun investasi harus memperoleh rekomendasi kelayakan dari Bupati melalui Dinas. BAB XI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 20 (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan KUMKM dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas dan Instansi teknis terkait. 21 (2) Hasil pelaksanaan pengawasan dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan monitoring dan evaluasi. (3) Tata cara dan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur dalam Peraturan Bupati. BAB XII KELEMBAGAAN KOPERASI Bagian Pertama Pembentukan Pasal 21 (1) Koperasi dibentuk dalam rapat pembentukan koperasi dengan cara; a. Koperasi primer dihadiri dan menyetujui pembentukannya sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang anggota. b. Koperasi sekunder yang dihadiri dan menyetujui pembentukannya sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi yang berbadan hukum. (2) Dalam hal yang diperlukan dalam pembentukan koperasi, atas permohonan para pendiri koperasi dapat dihadiri oleh pejabat Dinas. (3) Dalam rapat pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus dipersiapkan anggaran dasar koperasi untuk dibahas dan selanjutnya diperhadapkan kepada Pejabat Pembuat Akta Koperasi (PPAK) untuk ditandatangani pertama kali oleh kuasa pendiri dan juga sebagai pengurus. Pasal 22 22 (1) Pembukaan kantor cabang koperasi atau yang melaksanakan usaha simpan pinjam pada lintas Kabupaten/Kota didaftar pada Kantor Dinas Propinsi setelah mendapat persetujuan dari Bupati melalui Dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (2) Koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam tidak diperkenankan menghimpun dana dari masyarakat kecuali simpanan pokok, simpanan wajib, tabungan, dan simpanan berjangka dari anggota, koperasi lain dan anggota koperasi lain. (3) Koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam dalam menyalurkan pinjaman hanya diperkenankan kepada anggota, koperasi lain dan anggota koperasi lain. (4) Kelompok usaha mikro dan usaha kecil yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam yang dibina oleh Instansi maupun Lembaga Swadaya Masyarakat diharuskan mendaftar atau mencatatkan kelompoknya kepada Bupati melalui Dinas. (5) Kelompok usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) di atas bila telah memenuhi persyaratan mendirikan koperasi, difasilitasi agar mengkoordinir kelompoknya membentuk koperasi atau bergabung dalam koperasi yang sudah ada. Pasal 23 Anggaran dasar yang telah dibahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dituangkan dalam Akta Pendirian Koperasi, yang memuat sekurang-kurangnya : a. Daftar nama para pendiri b. Nama dan domisili c. Landasan, asas dan prinsip d. Maksud, tujuan dan bidang usaha 23 e. Keanggotaan f. Rapat anggota g. Pengurus h. Pengawas i. Penasehat j. Pengelola usaha k. Pembukuan l. Permodalan m. Jangka waktu berdirinya n. Pembagian sisa hasil usaha o. Sanksi p. Pemekaran, penggabungan dan peleburan q. Pembubaran dan penyelesaian r. Perubahan anggaran dasar s. Perubahan anggaran rumah tangga dan peraturan khusus. Pasal 24 (1) Koperasi tidak boleh menggunakan nama yang telah dipakai secara sah oleh koperasi atau mirip dengan nama koperasi lain atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. (2) Nama koperasi harus didahului dengan kata “ Koperasi”. (3) Ketentuan dengan pemakaian nama koperasi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua Pengurus Koperasi Pasal 25 24 (1) Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dalam rapat anggota. (2) Pengurus koperasi dipilih untuk masa jabatan sedikit-dikitnya 3 (tiga) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun. (3) Pengurus dilarang merangkap jabatan legislatif, jabatan struktural maupun kepala Desa kecuali bagi koperasi yang dibentuk oleh lingkungan khusus mereka sendiri atau koperasi yang tidak mendapat fasilitas dana dari APBN/APBD. (4) Pengurus dipilih dari mereka yang cakap dan professional, serta tidak mempunyai hubungan keluarga dekat dengan pengurus lainnya dan pengawas. (5) Banyaknya jumlah pengurus dan lamanya masa kerja dituangkan dalam Anggaran Dasar Koperasi. (6) Hak, kewajiban dan kedudukan keuangan pengurus diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi. (7) Tata cara dan persyaratan pemilihan pengurus diatur dengan tata tertib berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi. Pasal 26 (1) Pengurus bertugas : a. Mengelola koperasi dan usahanya; b. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi; c. Menyelenggarakan rapat anggota; d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; e. Memelihara buku daftar anggota, daftar Pengurus dan pengawas. 25 (2) Pengurus berwewenang : a. Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan; b. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar; c. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan pertanggungjawaban dan Keputusan Rapat Anggota. Bagian Ketiga Pengesahan Badan Hukum Koperasi Pasal 27 (1) Para pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan pengesahan Badan Hukum Koperasi secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dilengkapi dengan akta pendirian koperasi, berita acara rapat pembentukan, rencana awal kegiatan usaha, bukti setoran modal dan copy identitas pendiri. (3) Khusus bagi koperasi simpan pinjam atau koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam harus menyetor sejumlah uang ke rekening koperasinya atau pengiriman sejumlah uang tertentu sebagai modal usaha simpan pinjam yang besarnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. Pasal 28 (1) Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian disahkan oleh Bupati. 26 (2) Akta pendirian yang disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus didaftarkan pada Dinas dengan menggunakan nomor urut. (3) Dalam hal koperasi belum mendapat pengesahan, para pendiri tidak diperkenankan melakukan tindakan hukum dengan pihak ketiga. Pasal 29 (1) Pengesahan akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), ditetapkan dalam waktu paling lama 40 (empat puluh) hari sejak tanggal diterimanya secara lengkap permintaan pengesahan tersebut. (2) Dalam hal permintaan pengesahan ditolak, maka Kepala Dinas harus memberitahukan alasan penolakan tersebut secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya permintaan pengesahan tersebut secara lengkap. (3) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang kepada Bupati melalui Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga Puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya penolakan. (4) Bupati harus memberikan keputusan terhadap pengajuan permintaan ulang selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan ulang pengesahan. Bagian Keempat Perubahan Anggaran Dasar Pasal 30 27 (1) Perubahan Anggaran Dasar koperasi menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan atau pembagian koperasi harus dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota. (2) Perubahan Anggaran Dasar diluar ketentuan pada ayat (1) Pasal ini, dapat dilakukan oleh pengurus dan selanjutnya dilaporkan kepada rapat anggota yang akan datang. (3) Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, wajib dimintakan pengesahan kepada Bupati melalui Dinas. (4) Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut nama koperasi, tujuan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus didaftarkan dan diumumkan. (5) Dalam hal perubahan selain dimaksud pada ayat (3) dan (4) Pasal ini,maka pelaksanaan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dapat dilakukan dengan tidak harus mengubah atau mengganti isi Anggaran Dasar secara keseluruhannya, tetapi cukup menyebutkan Pasal yang perlu diubah dan dilaporkan perubahan tersebut kepada Bupati melalui Dinas. Bagian Kelima Penggabungan, Pemekaran dan Peleburan Pasal 31 (1) Satu koperasi atau lebih dapat menggabungkan diri dengan koperasi lainnya menjadi satu koperasi atau meleburkan diri dengan koperasi lain dan membentuk koperasi baru. (2) Rencana penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dalam rapat anggota khusus dan sekaligus pembubaran koperasi. 28 (3) Tata cara penggabungan dan peleburan serta pembubaran koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 32 (1) Pemekaran adalah pemisahan satu koperasi menjadi dua koperasi dengan ketentuan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dalam Rapat Anggota Khusus dan sekaligus pembubaran koperasi. (2) Tata cara pemekaran dan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 33 (1) Peleburan Koperasi adalah penyatuan dari dua koperasi atau lebih menjadi satu koperasi baru dengan ketentuan mendapat persetujuan dalam Rapat Anggota Khusus dan sekaligus pembubaran koperasi. (2) Tata cara peleburan dan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Keenam Pembubaran dan Penyelesaian Pasal 34 (1) Pembubaran koperasi dapat dilakukan melalui Keputusan Rapat Anggota atau Keputusan Bupati. (2) Pembubaran koperasi melalui Keputusan Rapat Anggota, diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar koperasi yang bersangkutan. 29 (3) Pembubaran koperasi melalui Keputusan Bupati dapat dilakukan apabila : a. Koperasi tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan; b. Koperasi melaksanakan kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan; c. Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; d. Koperasi tidak melakukan kegiatan usahanya secara konkrit dan tidak menyelenggarakan rapat anggota tahunan 2 (dua) tahun berturut-turut. Pasal 35 (1) Penyelesaian terhadap pembubaran koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1 s/d 3), dilakukan oleh Tim Penyelesaian yang anggotanya ditunjuk oleh Bupati atas usul Kepala Dinas. (2) Selama proses penyelesaian berlangsung, koperasi yang dibubarkan masih tetap ada dengan nama “Koperasi dalam Penyelesaian”. (3) Tata cara dan Tim penyelesaian akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Pasal 36 (1) Koperasi yang dinyatakan bubar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1 s/d 3) dan masih memiliki kekayaan (Asset) dapat diserahkan untuk dimanfaatkan kepada koperasi sejenis dan atau koperasi lainnya. (2) Tata cara penyerahan dan pemanfaatan asset koperasi yang bubar akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati. 30 BAB XIII BENTUK BADAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH Pasal 37 (1) Badan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah didirikan dalam bentuk usaha perorangan atau badan usaha. (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang bukan berbadan hukum. (3) Pembentukan dan tata cara pendirian badan hukum usaha mikro, usaha kecil dan menengah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Dalam hal usaha kecil dan menengah berbentuk badan usaha yang bukan badan hukum, maka pembentukan dan tata cara pendiriannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) Ketentuan usaha kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, tidak berlaku bagi usaha kecil informal dan tradisional. BAB XIV DOKUMEN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH Pasal 38 (1) Setiap koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang berbentuk badan usaha wajib memiliki dokumen usaha. 31 (2) Dokumen usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi dokumen keuangan dan dokumen lainnya. (3) Khusus dokumen kegiatan simpan pinjam bagi KSP dan USP Koperasi, pengesahan Akte Pendirian dan Badan Hukum Koperasi berlaku sebagai izin usaha, setelah memenuhi semua kewajiban atau persyaratan berdasarkan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. Pasal 39 (1) Dokumen koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, dapat dialihkan ke dalam media informatika atau media lainnya sejak dokumen itu dibuat atau diterima. (2) Setiap pengalihan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, wajib dilegalisasi. (3) Dokumen yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, dapat dimusnahkan kecuali ditentukan lain oleh pengurus koperasi atau pimpinan usaha mikro, kecil dan menengah. BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 40 (1) Selain Pejabat penyidik Umum, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dikalangan pemerintah kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini berdasarkan Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. 32 (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini, adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tenatang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana; c. Meminta keterangan dan bahan bukti orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumendokumen lain berkenaan dengan tindak pidana; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan-bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana; g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; i. Menghentikan penyidikan; j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang 33 diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. BAB XVI KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 41 (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang menyelenggarakan usaha simpan pinjam tanpa izin usaha dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagai mana dimaksud pada Pasal 38 ayat (3) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan serta denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Pemerintah Daerah dapat menetapkan sanksi administratif kepada Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah ini atau dapat mencabut Badan Hukum Koperasi yang bersangkutan dan Izin Operasional Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah; (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah: a. Teguran lisan b. Teguran Tertulis; c. Ganti Rugi / Denda; d. Penurunan tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam; e. Penurunan klasifikasi koperasi; f. Pencabutan izin operasional; 34 g. Pemberhentian sementara atau mencabut izin kegiatan usaha kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam. (4) Pelaksanaan sanksi administratif lebih lanjut ditetapkan dalam Peraturan Bupati. BAB XVII PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pasal 42 (1) Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara periodik oleh Dinas dan dilaporkan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan. (2) Dinas melaporkan perkembangan kelembagaan, keuangan dan usaha KUMKM kepada Bupati. BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 43 (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati. (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini koperasi yang belum dan sudah berbadan hukum dan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah wajib menyesuaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini. 35 Pasal 44 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Selayar.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2007.
36

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2007

• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah

Download file:

PERDA-NOMOR-2-TAHUN-2007.pdf

kedudukan-protokoler-keuangan-pimpinan-anggota-dprd

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2007/No.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar

ABSTRAK:

a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar beserta perubahannya perlu diubah kembali; b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang' Nomor 8 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007.
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tabun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2007.
mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tabun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar
9 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2007

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT