Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi No. 2 Tahun 2007

Retribusi Terminal

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Untuk mengatur penerimaan daerah dari retribusi terminal, Perda ini mengatur penetapan objek dan subjek dari retribusi dimasksud, cara pengukuran, prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, wilayah pemungutam, biaya operasional, masa terutang dan batas kedaluwarsa penagihan, lalu penyidikan dan sanksi atas pelanggaran yang terjadi.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Terminal

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Melawi

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2007

Tempat Penetapan

Nanga Pinoh

Tanggal Penetapan

16 April 2007

Tanggal Pengundangan

18 April 2007

Tanggal Berlaku

18 April 2007

Sumber

LD.2007/NO.2, TLD No.29, LL KAB. Melawi: 16 HLM

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH - PNBP / PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK - TRANSPORTASI DARAT/LAUT/UDARA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Melawi

Bidang

Halaman ini telah diakses 623 kali

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan Daerah_No. 2 Tahun 2007 ocr.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Retribusi-terminal

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2007/NO.2, TLD No.29, LL KAB. Melawi: 16 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Terminal

ABSTRAK:

Selain sebagai salah satu retribusi daerah, retribusi terminal dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan atas pengaturan arus lalu lintas angkutan darat di Kabupaten Melawi
UU Nomor 1981; UU Nomor 14 Tahun 1992 : UU Nomor 34 Tahun 2000; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 34 Tahun 2003; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 8 Tahun 2005; PP Nomor 22 Tahun 1990; PP Nomor 41 Tahun 1993; PP Nomor 43 Tahun 1993; Pp Nomor 66 Tahun 2001; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 tahun 2005;
Untuk mengatur penerimaan daerah dari retribusi terminal, Perda ini mengatur penetapan objek dan subjek dari retribusi dimasksud, cara pengukuran, prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, wilayah pemungutam, biaya operasional, masa terutang dan batas kedaluwarsa penagihan, lalu penyidikan dan sanksi atas pelanggaran yang terjadi.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2007.
Peraturan berikut ini masih membutuhkan penetapan dari Bupati: 1) pengadaan dan pelayanan tanda pembayaran retribusi terminal; 2) tata cara permintaan pembayaran biaya operasional; 3) bentuk isi dan tata cara pengisian serta penyampaian atas surat pendaftaran wajib retribusi, surat penetapan; 4) mekanisme tata cara pembayaran retribusi terminal; 5) tata cara pengurangan dan pembebasan retribusi; 6) hal lain yang belum cukup diatur dalam Perda ini.
15 Halaman, dan 1 Halaman Penjelasan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521