Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberdayaan Institusi Masyarakat Kelurahan dalam Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana, keluarga berkualitas, keluarga kecil bahagia sejahtera, meningkatkan mutu pelayanan keluarga berencana, dan pemerataan pembangunan keluarga sejahtera, maka Pemerintah Daerah perlu mendorong dan mendukung peran serta pemberdayaan masyarakat secara optimal dalam bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera di tingkat kelurahan;
b. bahwa peran serta sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan melalui lembaga swadaya dan organisasi masyarakat, pihak swasta dan perorangan secara sukarela dan mandiri, sesuai dengan kemampuan masing-masing;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberdayaan Institusi Masyarakat Kelurahan Dalam Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 22);
Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 8);
Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 15);
Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 28).
Maksud dibentuk Peraturan Walikota ini sebagai dasar untuk pelaksanaan program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di tingkat kelurahan dengan melibatkan semua elemen dan partisipasi masyarakat.
) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan keikutsertaan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di kelurahan yang meliputi kegiatan :
a. memberi komunikasi, informasi dan edukasi pendidikan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera;
b. membantu kelancaran penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera;
c. mengerakkan anggota masyarakat untuk menjadi peserta dan/atau motivator keluarga berencana;
d. memberi motivasi untuk menciptakan ketahanan dan kemandirian keluarga guna mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2014.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 47 Tahun 2017
tugas dan fungsi - dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan danperlindungan anak
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD.2017/NO.47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Perda Kab Temanggung No 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab Temanggung maka Perbup Temanggung No 45 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kab Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Perbup tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kab Temanggung;
UU No 13 Tahun 1950; Uu No 12 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; Perpres No 87 Tahun 2014; Perda Kab Temanggung No 10 Tahun 2016; Perbup Temanggungn No 60 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tugas dan fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2017.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 67 Tahun 2008 dicabut.
13 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 47 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial Kota Tasikmalaya
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 47 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penanggulangan Kenakalan Remaja Melalui Gerakan Peduli Remaja di Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
Berdasarkan Ketentuan kenakalan remaja di Kabupaten Tanah Laut mengalami kecenderungan meningkat sehingga dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;rangka mencegah gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat akibat kenakalan remaja maka perlu dilakukan upaya penanggulangan kenakalan remaja yang terpadu dan melibatkan partisipasi masyarakat melalui gerakan peduli remaja.
Dasar Hukum;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 ;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 ;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ;Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 ;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ;Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 ;Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 ;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2013 ;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 .
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang;
Penanggulangan Kenakalan Remaja Melalui Gerakan Peduli Remaja di Kabupaten Tanah Laut;
1.Ketentuan Umum
2.Maksud Dan Tujuan
3.Ruang Lingkup
4.Pelaksanaan
5.Pembinaan Dan Pengendalian
6.Pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2016.
8 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 47 Tahun 2022
PEDOMAN - TATA - HUBUNGAN - KERJA - PELAYANAN - ADMINISTRASI - KEPENDUDUKAN - DI - WILAYAH - PERBATASAN - KOTA - CIREBON
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 47, BD Kota Cirebon Tahun 2022 No 47
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Tata Hubungan Kerja Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Wilayah Perbatasan Kota Cirebon
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah ditetapkannya Permendagri No. 75 Tahun 2018, maka Pemerintah Daerah Kota Cirebon perlu mengatur Tata Hubungan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Wilayah Perbatasan Kota Cirebon, sebagai tindak lanjut penegasan batas daerah Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon perlu peningkatan penanganan dan pemenuhan pelayanan administrasi kependudukan di wilayah perbatasan Kota Cirebon diselenggarakan secara optimalisasi dan terpadu, sehingga , perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Tata Hubungan Kerja Pelayanan Administrasi Kependudukan di Wilayah Perbatasan Kota Cirebon.
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014; UU No. 12 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 ) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 27 Tahun 1994 ) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 57 Tahun 2009; PP No. 40 Tahun 2019 ) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013; PP No. 26 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 112 Tahun 2013; Perpres No. 96 Tahun 2018; Permendagri No. 19 Tahun 2018; Permendagri No. 75 Tahun 2018; Permendagri No. 7 Tahun 2019; Permendagri No. 108 Tahun 2019; Permendagri No. 109 Tahun 2019; Perda Kota Cirebon No. 18 Tahun 2014; Perda Kota Cirebon No. 6 Tahun 2016; Perda Kota Cirebon No. 9 Tahun 2016; Perda Kota Cirebon No. 5 Tahun 2021; Perwal Kota Cirebon No. 27 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Prinsip Hubungan Kerja, Pola Hubungan Kerja, Pelaksanaan Hubungan Kerja, Peran Dinas Dalam Tata Hubungan Kerja, Tata Hubungan Kerja Antara Dinas dengan Kecamatan, Tata Hubungan Kerja Antara Kecamatan dengan Kelurahan, Partisipasi Masyarakat, Kerja Sama, Pendanaan, Ketentuan Lain-lain, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2022.
23 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 47 Tahun 2019
RENCANA AKSI DAERAH-KABUPATEN-LAYAK ANAK-KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2019-2024
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD.2019/NO.47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Musi Rawas Utara Tahun 2019 - 2024
ABSTRAK:
Bahwa setiap Anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpatisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak, diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk mewujudkan pembangunan dengan mengarusutamakan hak-hak anak melalui pengintegrasian program kesejahteraan dan perlindungan anak ke dalam program pembangunan daerah, kecamatan, desa/kelurahan yang responsif terhadap kebutuhan anak. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu menetapkan PERBUP ini.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah : UU No. 4 Tahun 1979; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 16 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; Keppres No. 36 Tahun 1990; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 11 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 13 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 14 Tahun 2011; Pergub No. 24 Tahun 2014; Perda No. 3 Tahun 2016; Perbup No. 67 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur ketentuan mengenai ketentuan umum, maksud dan tujuan penyusunan rencana aksi daerah, penyusunan rencana aksi daerah, pendanaan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana aksi daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2019.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 47 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Dalam Jaringan Melalui Sistem Pelayanan Mudah Dapat Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada penduduk untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan dan terukur perlu dilaksanakan digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019
Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Dan Pengguna Pelayanan Administrasi Kependudukan Dalam Jaringan Melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Mudah Dapat Administrasi Kependudukan; Jenis Layanan Administrasi Kependudukan Dalam Jaringan Melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Mudah Dapat Administrasi Kependudukan; Pengembancian Aplikasi Sistem Pelayanan Mudah Dapat Administrasi Kependudukan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2023.
2 Halaman dan 4 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muara Enim No. 48 Tahun 2017
tugas-fungsi-dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD.2017/NO.48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
ABSTRAK:
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah telah ditetapkan, maka perlu ditindaklanjuti dengan Rincian Tuga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan suatu peraturan bupati.
UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perda No. 2 Tahun 2016; Perbup No. 31 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang rincian tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Diatur mengenai ketentuan umum, rincian tugas dan fungsi, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2017.
Mencabut Lampiran V Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Dalam Kabupaten Muara Enim beserta perubahannya
49 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tebing Tinggi Nomor 48 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN INISISASI MENYUSU DINI DAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak bayi dalam mendapatkan Air Susu Ibu Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan usia 6 (enam) bulan dan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif, perlu adanya Peraturan sebagai pedoman pelaksanaanya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian Air Susu lbu Eksklusif Kepada Bayi;
1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2015;
4, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
6. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dan Menteri Kesehatan Nomor 48/Men.PP/XII/2008 Nomor PER.27 /MEN/XII/2008 dan Nomor 1177 /Menkes/PB/Xll/2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja Di Tempat Kerja; ·
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/ Atau Memerah Air susu lbu;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
Peraturan ini berisi tentang:
1. Ketentuan umum;
2. Ruang Lingkup, Maksud dan Tujuan Program IMD dan ASI Ekslusif;
3. Tugas, dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten;
4. Inisiasi Menysusui Dini;
5. Asi Ekslusif;
6. Ruang Laktasi;
7. Susu Formula Bayi dan produk Bayi Lainnya;
8. Pelaksanaan;
9. Partisipasi Masyarakat;
10. Pembinaan dan Pengawasan;
11. Penghargaan;
12. Sanksi;
13. Ketentuan Peralihan;
14. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2017.
11 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
