Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 13.478 peraturan dalam 0,061 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya Nomor 5 Tahun 2020

Pembangunan Bundaran Perdie M.Yoseph Dengan Kontrak Tahun Jamak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Abstrak

Pembangunan bundaran

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2020/No.5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembangunan Bundaran Perdie M.Yoseph Dengan Kontrak Tahun Jamak

ABSTRAK:

bahwa untuk kelancaran gerak, dinamika, interaksi dan kombinasi arus lalu lintas jalan, perlu pengaturan perputaran arus kendaraan pengendalian persimpangan dalam bentuk bundaran yang digunakan sebagai titik pertemuan antara beberapa ruas jalan guna meningkatkan keselamatan dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Subyek Bundaran Perdie M.Yoseph Dasar Pertimbangan bahwa untuk kelancaran gerak, dinamika, interaksi dan kombinasi arus lalu lintas jalan, perlu pengaturan perputaran arus kendaraan pengendalian persimpangan dalam bentuk bundaran yang digunakan sebagai titik pertemuan antara beberapa ruas jalan guna meningkatkan keselamatan dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dasar Hukum Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seru-yan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.
1. Ketentuan Umum; 2. Prinsip Pengadaan Jasa Pemborongan dan Konsultan; 3. Penggunaan Dana; 4. Lokasi; 5. Waktu Pelaksanaan; 6. Alokasi Anggaran; 7. Tata Cara Pembayaran; 8. Penanggung Jawab; 9. Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi; 10. Penyesuaian Harga; 11. Pendanaan; dan 12. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020.
8

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2021

RENCANA INDUK MENARA TELEKOMUNIKASI (CELL PLAN) DI KABUPATEN MEMPAWAH

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Download :
2021Perbup5 ocr.pdf

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja - Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2021/NO.5 LL KAB MEMPAWAH 18 HAL

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA INDUK MENARA TELEKOMUNIKASI (CELL PLAN) DI KABUPATEN MEMPAWAH

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, maka perlu mengatur tentang Rencana Induk Menara Telekomunikasi (Cell Plan) di Kabupaten Mempawah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959; UU No.5 Tahun 1999; UU No.36 Tahun 1999; UU No.28 Tahun 2002; UU No.25 Tahun 2007; UU No.26 Tahun 2007; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.52 Tahun 2000; PP No.53 Tahun 2000; PP No.58 Tahun 2014; Permenkominfo No.02/PER/M.KOMINFO/3/2008; Permendagri No.80 Tahun 2015; Perda No.5 Tahun 2012; Perda No.3 Tahun 2014; Perda No.5 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Rencana Induk Menara Telekomunikasi (Cell Plan); Persetujuan Penempatan, Pembangunan, dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi; Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
12 Halaman dan 6 Halaman Penjelasan

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2018

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018-2033

Pariwisata dan Kebudayaan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Abstrak

pariwisata-rencana induk

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2018/254

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018-2033

ABSTRAK:

bahwa keadaan alam, flora dan fauna sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Kabupaten Gunung Mas merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan Kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Potensi kepariwisataan Kabupaten Gunung Mas harus dikelola dan dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah pada umumnya dan pembangunan kepariwisataan pada khususnya yang tidak hanya mengutamakan segi-segi ekonomi saja, melainkan juga segi-segi agama, budaya, pendidikan, lingkungan hidup serta ketenteraman dan ketertiban. Dalam rangka pembangunan potensi kepariwisataan yang tersebar di seluruh wilayah baik laut, darat dan pegunungan serta peninggalan sejarah maupun budaya Kabupaten Gunung Mas diperlukan langkah-langkah pengaturan yang mampu mewujudkan keterpaduan dalam penyelenggaraan dan mendorong upaya peningkatan kualitas obyek dan daya tarik wisata serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang berbunyi Rencana lnduk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011
Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Rencana lnduk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018- 2033 ini meliputi: a. pembangunan kepariwisataan Kabupaten; b. pembangunan DPK; c. pembangunan Pemasaran Pariwisata; d. pembangunan lndustri Pariwisata; e. pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan; f indikasi program pembangunan Kepariwisataan Kecamatan; dan g. pengawasan dan pengendalian.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2018.
74 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Takalar Nomor 05 Tahun 2014

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR 09 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA LAIN KABUPATEN TAKALAR

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Perda Takalar Nomor 5 Tahun 2014.pdf

Abstrak

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 05, LD.2014/NO.05

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR 09 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA LAIN KABUPATEN TAKALAR

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pemerintahan daerah secara berdaya guna serta sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Propinsi dan Kabupaten/Kota, perlu dibentuk suatu kelembagaan yang dituangkan dalam suatu peraturan daerah; b. bahwa dalam rangka melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, maka pemerintah daerah Kabupaten Takalar telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Lain Kabupaten Takalar PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR : 05 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR 09 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA LAIN KABUPATEN TAKALAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TAKALAR, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pemerintahan daerah secara berdaya guna serta sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Propinsi dan Kabupaten/Kota, perlu dibentuk suatu kelembagaan yang dituangkan dalam suatu peraturan daerah; b. bahwa dalam rangka melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, maka pemerintah daerah Kabupaten Takalar telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Lain Kabupaten Takalar PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR : 05 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR 09 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA LAIN KABUPATEN TAKALAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TAKALAR, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pemerintahan daerah secara berdaya guna serta sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Propinsi dan Kabupaten/Kota, perlu dibentuk suatu kelembagaan yang dituangkan dalam suatu peraturan daerah; b. bahwa dalam rangka melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, maka pemerintah daerah Kabupaten Takalar telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Lain Kabupaten Takalar Mengingat : dimana dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu dilakukan penataan kembali sehingga Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 perlu diubah; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 09 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Lain Kabupaten Takalar;
1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ; 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 11974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok- pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3890); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antaaara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 ); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang pengangkatan dalam Jabatan Struktural ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengankatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4449); 9. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentng Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4741); 11. Keputusan Presiden Nomor 82 tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia; 12. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001 tentang pendanaan Korps pegawai republic Indonesia dan Perlindungan Bagi Pegawai Negeri yang ditugaskan pada Sekretariat Dewan Korps Pegawai republic Indonesia; 13. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai republic Indonesia; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Propinsi dan Kabupaten/Kota; 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 09)
BAB XIII A SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2014.
NOMOR : 05 TAHUN 2014
10

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2003-2013

Download :
2147375651-5_-perda-nomor-5-tahun-2011-tentang-rtrw-kab-magelang.pdf

Abstrak

rencana tata ruang wilayah

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2011/NOMOR.5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030

ABSTRAK:

bahwa agar upaya pemanfaatan ruang dapat dilaksanakan secara bijaksana, berhasil guna dan berdaya guna, perlu dirumuskan kebijakan dan strategi penataan ruang, penetapan struktur dan pola ruang wilayah, arahan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pengelolaannya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2010-2030;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010; Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990; Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2004; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 22 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Tujuan, Kebijakan dan Strategi Bab III Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Bab IV Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Bab V Kawasan Strategis Wilayah Kabupaten Bab VI Arahan Pemanfataan Ruang Wilayah Kabupaten Bab VII Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten Bab VIII Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat Bab IX Penyidikan Bab X Ketentuan Pidana Bab XI Ketentuan Lain-Lain Bab XII Ketentuan Peralihan Bab XIII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2011.
Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2003 dicabut.
148 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2013

CETAK BIRU (BLUE PRINT) PENGEMBANGAN E-GOVERMENT PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
PERBUP NO 5 TAHUN 2013 TTG CETAK BIRU R.pdf

Abstrak

e goverment

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2013/NO.5, TBD No.5, LL KAB. KAPUAS HULU: 4 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang CETAK BIRU (BLUE PRINT) PENGEMBANGAN E-GOVERMENT PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, terbuka, dan akuntabel, keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, perlu adanya sistem layanan pemerintahan melalui e-Goverment
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2005; . Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2013
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Tujuan; Sasaran;Manfaat;Pembiayaan dan Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2013.
4 halaman peraturan

Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2020

Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Mengubah sebagian :

QANUN Kab. Aceh Barat No. 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

Download :
QANUN NO. 5 TAHUN 2020 P-RPJM KAB ACEH BARAT TAHUN 2017-2022.pdf

Abstrak

Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2018

2020

Qanun NO. 5, LD No. 5/2020

Qanun tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 264 ayat (5) dijelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; bahwa berdasarkan Pasal 342 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, bahwa Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan yang berlaku; bahwa dengan telah ditetapkannya Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat, yang menuntut perubahan RPJMD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 agar dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Organisasi Perangk Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022;
Dasar Hukum Qanun ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 7 (Drt) Tahun 1956; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015; Perpres No. 18 Tahun 2020; Permendagri No. 86 Tahun 2020; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Qanun Aceh No. 9 Tahun 2012; Qanun Aceh No. 19 Tahun 2013; Qanun Aceh No. 1 Tahun 2019; Qanun Kabupaten Aceh Barat No. 16 Tahun 2012; Qanun Kabupaten Aceh Barat No. 1 Tahun 2013; Qanun Kabupaten Aceh Barat No. 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat No. 2 Tahun 2020.
Dalam Qanun ini mengatur tentang 6 Pasal Perubahan.

CATATAN:

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
394 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2022

Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Perda Tandat 2022-5.pdf

Abstrak

rencana tata ruang wilayah

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, Lembaran Daerah Kab. Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042

ABSTRAK:

a. Bahwa ruang merupakan tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan serta berbagai aktifitas untuk memenuhi segala macam kebutuhan perlu dimanfaatkan secara bijaksana agar tercapai kehidupan yang sejahtera dan berkeadilan; b. Bahwa dalam rangka pemanfaatan ruang secara bijaksana dan dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna serta mewujudkan keterpaduan dalam pembangunan antar sector, daerah dan masyarakat perlu dilakukan penataan terhadap kebijakan dan strategi, struktur ruang dan pola ruang pengembangan wilayah dengna menerapkan Rencana Tata Ruang Wilayah; c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (7) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjelaskan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 2. UU No. 12 Tahun 1956 3. UU No. 26 Tahun 2007 4. UU No. 23 Tahun 2014 5. PP No. 26 Tahun 2008 6. PP No. 21 Tahun 2021 7. Perpres No. 18 Tahun 2020 8. Perda Prov. Sumatera Barat No. 13 Tahun 2012
Perda ini mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042 Ruang lingkup materi RTRW Kabupaten terdiri atas: a. Tujuan, kebijakan dan strategi Penataaan Ruang Wilayah Kabupaten; b. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten; c. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; d. Kawasan Strategis Kabupaten; e. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten; dan f. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2022.
Mencabut: Perda No. 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011-2031 Perda No. 4 Tahun 1995 tentang Penetapan Kawasan Wisata Agro dan Jalur Hijau
306

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2020

Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERWALI Kota Pekalongan No. 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Download :
Perwal Pekalongan 5 2020.pdf

Abstrak

pedoman-pembangunan-sarpras-kelurahan

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 5, BD.2020/No. 5

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

ABSTRAK:

Untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan
Dasar Hukum dari Peraturan Walikota ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 13 Tahun 1954; UU No 1 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014 sebagaiamana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 21 Tahun 1988; PP No 55 Tahun 2005; PP No 17 Tahun 2018; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 16 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang : Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2020.
Perwal Kota Pekalongan NO 64 Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
37 hlm

Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 5 Tahun 2015

Rencana Strategis Badan Tenaga Nuklir Nasional Tahun 2015-2019

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Diubah dengan :

Perka Batan No. 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Badan Tenaga Nuklir Nasional Tahun 2015–2019

Download :
Perka BATAN Nomor 5 Tahun 2015.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT