Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 84, Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 84
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera/Tera Ulang
ABSTRAK:
bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 12 ayat (4), Pasal 16 ayat (6), Pasal 23 ayat (7) Pasal 27, Pasal 30, Pasal 47, Pasal 48 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera/Tera Ulang, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera/Tera Ulang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur tentang Pelayanan atas penyelenggaraan tera/tera ulang berupa pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2021.
87 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 84 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 84, BD Kabupaten Pati Tahun 2020 No.84
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen
pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, maka perlu dilakukan penilaian
kinerja Perangkat Daerah;
b. bahwa dalam melaksanakan penilaian kinerja Perangkat
Daerah, perlu adanya pedoman pelaksanaan penilaian
kinerja Perangkat Daerah.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 25 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 tahun 2015; UU No 11 Tahun 2020; PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019; PP No 30 tahun 2019; Perpres No 29 tahun 2014; PermenPANRB No. 12 Tahun 2015; PermenPANRB No 17 tahun 2017; Permendagri No 86 Tahun 2017; PermenPANRB No 20 tahun 2018; Permendagri No 99 Tahun 2018; PermenPANRB No 26 Tahun 2020; Perda Kab Pati No 12 Tahun 2016; Perda Kab Pati No 13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Pati No 7 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ruang lingkup Penilaian Kinerja mencakup evaluasi atas
pencapaian kinerja Perangkat Daerah meliputi :
a. realisasi fisik dan anggaran;
b. realisasi pencapaian pendapatan daerah;
c. prestasi Perangkat Daerah;
d. Tingkat Kematangan Kelembagaan Perangkat Daerah;
e. pelayanan publik (indeks tingkat kepuasan pelayanan
masyarakat);
f. penyelenggaraan SAKIP;
g. implementasi reformasi birokrasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2020.
38 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 84 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Operasional Prosedur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
Dalam rangka tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, khususnya di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin, perlu dilakukan penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin, sehingga perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 20'14; PP Nomor 18•Tahun 2016; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; PermenPAN RB Nomor 35 tahun 2012; Perda Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016.
Standar Operasional Prosedur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukirnan
Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin, dan bertujuan agar tugas dan fungsi Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin dapat
diselenggarakan secara terukur, akuntabel, efektif, dan efisien. Standar Operasional Prosedur pada peraturan ini dapat dilakukan penyesuaian dan perubahan sesuai dengan dinamika pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Banjarmasin, yang dapat diberlakukan setelah mendapat pengesahan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
8 hlm; Lampiran 4 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 84 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pencegahan korupsi menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;dan bahwa untuk mewujudkan kondisi yang bebas dari benturan kepentingan, perlu disusun suatu Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar; Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016, Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012, Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 35 Tahun 2017.
Ketentuan Umum, Benturan Kepentingan, Penanganan Situasi Benturan Kepentingan, Sanksi Terhadap Benturan Kepentingan, Pencegahan Terjadinya Benturan Kepentingan, Monitoring Dan Evaluasi Benturan Kepentingan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2020.
20 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 85 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan pada Kelurahan
ABSTRAK:
bahwa untuk membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, perlu membentuk Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 ; Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Lembaga Kemasyarakatan kelurahan; Rukun Tetangga dan Rukun Warga; Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga; Karang taruna; Pos Pelayanan terpadu; Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan; Hak, Kewajiban dan Larangan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; Hubungan Kerja; Sumber Pendanaan; pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2022.
20 halaman peraturan
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 85 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung
ABSTRAK:
Bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan kewajiban Pemerintah, dan diperlukan penyesuaian dalam evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Petunjuk pelaksanaan evaluasi telah ditetapkan dengan Perwal Bandung No.526 tahun 2017, namun terbit terbit Permen PANRB No.88 Tahun 2021, sehingga Perwal termaksud perlu diganti dan ditetapkan Perwal tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.8 Tahun 2006; Perpres No.29 Tahun 2014; Permen PANRB No.88 Tahun 2021; Perda Kota Bandung No.8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Bandung No.3 Tahun 2021; Perwal No.69 Tahun 2019; Perwal No.9 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum yang berisi 6 pasal dan ketentuan penutup yang berisi 2 pasal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2022.
7 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 85 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Limbah B3
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Lingkungan Hidup kepada masyarakat pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala, perlu mengutamakan efektivitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan Lingkungan Hidup kepada masyarakat melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Limbah B3. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2015; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI Nomo 6 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2020; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 99 Tahun 2020; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 103 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup, yang berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Rencana Strategis Bisnis;
3. Rencana Bisnis dan Anggaran; dan
4. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2021.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 85 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 85, BD Tahun 2015/No.85
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 ; Peraturan Daerah kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Nama, Objek dan Subjek Pajak
Bab III Pengisian dan Penyampaian SPTPD
Bab IV Dasar pengenaan, Tarif dan TCara Penghitungan Pajak
Bab V Wilayah Pemungutan, Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang
Bab VI Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran
Bab VII Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Bab VIII Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif Dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak
Bab IX Pemeriksaan Pajak Dan Pemasangan/Penempatan Alat
Bab X Pengawasan dan Penertiban
Bab XI Kedaluwarsa Pajak
Bab XII Ketentuan Pidana
Bab XIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
20 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 85 Tahun 2018
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaKepegawaian, Aparatur NegaraStandar/Pedoman
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERWALI Kota Bekasi No. 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Penghasilan Bagi Tenaga Kontrak Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
PERWALI Kota Bekasi No. 147 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Penghasilan Bagi Tenaga Kontrak Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
PERWALI Kota Bekasi No. 102 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Penghasilan Bagi Tenaga Kontrak Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 85, BD 2018/No.85 Seri E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pemberian Penghasilan Bagi Tenaga Kontrak Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
