Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Arsip Dinamis Dan Arsip Statis
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis perlu dilakukan pengelolaan secara efisien, efektif dan sistematis sehingga dapat menyajikan data yang akurat mengenai penyelenggaraan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, Gubernur menpunyai tanggugjawab terhadap penyelenggaran kearsipan di tingkat provinsi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubenrur tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Arsip dinamis dan Arsip Statis;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Arsip Dinamis dan Arsip Statis;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 43 Tahun 2009; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 28 Tahun 2012; Perda Provinsi Sulawesi Barat No, 2 Tahun 2016
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang petunjuk teknis bagi Perangkat Daerah dan LKD Provinsi dalam melakukan pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis.
Ruang lingkup petunjuk teknis pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis meliputi:
a. pengelolaan unit kearsipan;
b. penciptaan arsip;
c. pemeliharaan arsip dinamis;
d. penyusutan arsip;
e. penggunaan arsip dinamis;
f. akuisisi arsip statis;
g. pengolahan arsip statis;
h. akses arsip statis; dan
i. preservasi arsip statis.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
272 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 56 Tahun 2020
PERBUP Kab. Jepara No. 60 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Perda No 2 Tahun 2020 tentang Perubahan APBD Kab Jepara TA 2020, perlu ditetapkan Perbup jepara tentang Penjabaran Perubahan APBD;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 11 Tahun 1995; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 7 Tahun 1977; PP No 109 Tahun 2000; PP No 23 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP No 65 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 69 Tahun 2010; PP No 71 Tahun 2010; PP No 30 Tahun 2011; PP No 2 Tahun 2012; PP No 27 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; PP No 12 Tahun 2017; PP No 18 Tahun 2017; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 87 Tahun 2014; Perpres No 16 Tahun 2018; Perpres No 72 Tahun 2020; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 20 Tahun 2009; Permendagri No 32 Tahun 2011; Permendagri No 80 Tahun 2015; Permendagri No 33 Tahun 2019; Permenkeu No 35/PMK.07/2020; Perda Kab Jepara No 18 Tahun 2012; Perda Kab Jepara No 14 Tahun 2016; Perda Kab Jepara No 8 Tahun 2017; Perda Kab Jepara No 2 Tahun 2018; Perda Kab jepara No 9 Tahun 2019; Perda Kab Jepara No 11 Tahun 2019; Perbup Jepara No 61 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang APBD TA 2020 beserta penjabarannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2020.
18 hlm
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 56 Tahun 2020
Permenperin No. 19 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian
Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Secara Wajib
Peraturan Menteri Perindustrian NO. 56, BN 2020/ No 1319 http://jdih.kemenperin.go.id/; 9 Hlm
Peraturan Menteri Perindustrian tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Kertas dan Karton Untuk Kemasan Pangan Secara Wajib
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perindustrian ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2020.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 56 Tahun 2020
PERGUB Prov. Riau No. 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
PERGUB Prov. Riau No. 67 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 56 Tahun 2020 tentang Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi serta guna kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan kegiatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, maka diperlukan Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dalam pelaksanaan kegiatan.
Dasar hukum Pergub ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 61 Tahun 1958; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 16 Tahun 2018; Perpres No. 33 Tahun 2020; Permendagri No. 13 Tahun 2006; dan Permendagri No. 80 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Gubernur ini memuat 6 (enam) Pasal.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2020.
Lamp. : 44 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magetan Nomor 56 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN MAGETAN
ABSTRAK:
a. bahwa perempuan merupakan salah satu kelompok masyarakat yang keberadaannya menjadi potensi dan aset pembangunan;
b. bahwa salah satu upaya dalam mengefektifkan pemberdayaan perempuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat adalah melalui Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengarusutamaan Gender;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Magetan tentang Pemberdayaan Perempuan melalui Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Magetan.
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005;
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014;
9. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007;
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994;
15. Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011;
16. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015;
18. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015;
19. Perda Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2016.
Sasaran Kegiatan pemberdayaan perempuan melalui kegiatan PUG di Daerah adalah:
a. kegiatan-kegiatan tertentu di Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Organisasi-Organisasi berbasis Perempuan, Organisasi-Organisasi sosial, politik, kemasyarakatan dan keagamaan, serta di lembaga-lembaga pendidikan dalam wilayah Daerah;
b. kegiatan-kegiatan berbasis PUG yang ada di pusat studi wanita dan gender yang ada di Daerah; dan
c. kegiatan-kegiatan kontrol maupun peran aktif perempuan dalam kehidupan sosial, politik dan hukum di semua lini kehidupan serta jabatan publik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2020.
14 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 56 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
ABSTRAK:
Dalam rangka mengintegrasikan responsif gender dalam perencanaan dan penganggaran daerah, perlu stratego dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014; UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 52 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 38 Tahun 2007; PERMENEG PPPA No. 11 Tahun 2011; PERDA No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 1 Tahun 2017; PERDA No. 5 Tahun 2019; PERBUP No. 33 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERBUP No. 63 Tahun 2019; PERBUP No. 8 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, prinsip dan tujuan, ruang lingkup dan sasaran, sinkronisasi perencanaan penganggaran dan kerangka PPRG dalam siklus anggaran kinerja, mekanisme penyusunan PPRG, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2020.
9 hlm, Lampiran : 3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 56 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) PERMENDAGRI No.100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
Dasar Hukum: UUD RI 1945 Pasal 18 ayat (1); UU No.7 Tahun 2020; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2005; PP No.12 Tahun 2017; PP No.2 Tahun 2018; PERMENDAGRI No.100 Tahun 2018.
Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar; Tim Penerapan SPM berkedudukan di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah dengan tugas terdapat pada Pasal 3 dengan pembiayaan pelaksanaan tugas tim dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (4) PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS).
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU Nomor 12 Tahun 2012; dan PP Nomor 4 Tahun 2014.
PP ini mengatur mengenai penetapan UNS sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum yang mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom. Dalam rangka mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom, UNS sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) berpedoman pada Statuta UNS yang terdiri atas: a) visi, misi, tujuan, nilai-nilai dasar, dan budaya kerja; b) identitas; c) penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi; d) sistem pengelolaan; e) sistem penjaminan mutu; f) kode etik; g) bentuk dan tata cara penetapan peraturan; h) perencanaan; dan i) pendanaan dan kekayaan.
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2020.
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 73 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Nomor 56 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2020 Nomor 56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Nagari yang Bersumber dari APBD Kab. Solok
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka percepatan pembangunan nagari dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan Pasal No. 43 Tahun 2014, Pemkab dapat memberikan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Nagari
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 39 Tahun 2004, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 20 Tahun 2018, Perda Kab. Solok No. 3 Tahun 2017
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Pengalokasian dan Sasaran Penggunaan
3. Perencanaan dan Penganggaran
4. Pelaksanaan dan Penyaluran
5. Pertanggungjawaban
6. Pengawasan
7. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2020.
16 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
