Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Biaya Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngada
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ngada perlu memberikan penghargaan kepada pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah atas pencapaian kinerja dalam melaksanakan pemungutan dengan pemberian biaya pemungutan; bahwa untuk tertib administrasi dan memperlancar sistem pelaksanaan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ngada, dalam pemberian dan pemanfaatan insentif kepada pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atas pencapaian kinerja dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu diatur tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Biaya Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngada
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada No. 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada No. 10 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada No. 11 Tahun 2011
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Asas, Maksud, dan Tujuan; III. Penerima Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; IV. Pemberian dan Pemanfaatan Biaya Pemungutan; V. Besaran Biaya Pemungutan; VI. Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban; VII. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2017.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 30 Tahun 2020
PERBUP Kab. Mempawah No. 9 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendorong pengembangan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara non tunai dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Peraturan Bupati Mempawah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dilakukan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu rnenetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.30 Tahun 2002, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.28 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, PP No.55 Tahun 2016, PP No.12 Tahun 2019, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.55 Tahun 2008, Permendagri No.80 Tahun 2015, Perda Kabupaten Pontianak No.6 Tahun 2010, Perda Kabupaten Pontianak No.7 Tahun 2010, Perda Kabupaten Pontianak No.8 Tahun 2010, Perda Kabupaten Pontianak No.10 Tahun 2010, Perda Kabupaten Pontianak No.11 Tahun 2010, Perda Kabupaten Pontianak No.12 Tahun 2010, Perda Kabupaten Pontianak No.13 Tahun 2010, Perda Kabupaten Pontianak No.14 Tahun 2010, Perda Kabupaten Pontianak No.15 Tahun 2010, Perda Kabupaten Pontianak No.1 Tahun 2012, Perda Kabupaten Pontianak No.2 Tahun 2012, Perda Kabupaten Pontianak No.3 Tahun 2012, Perda Kabupaten Pontianak No.4 Tahun 2012, Perda Kabupaten Pontianak No.5 Tahun 2012, Perda Kabupaten Pontianak No.7 Tahun 2012, Perda Kabupaten Pontianak No.8 Tahun 2012, Perda Kabupaten Pontianak No.3 Tahun 2013, Perda Kabupaten Mempawah No.5 Tahun 2016, Perbup No.35 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembayaran Pajak daerah dan Retribusi Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 HALAMAN
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Labuhan Batu Utara No. 30 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERBUP NOMOR 56 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN
ABSTRAK:
BAHWA GUNA MENYESUAIKAN NOMENKLATUR PERANGJAT DAERAH DAN DALAM RANGKA KELANCARAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN, MAKA PERLU MENETAPKAN PERATURAN BUPATI
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 30, Lembaran Daerah Kabupaten MukoMuko Tahun 2009 Nomor 130
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Sarang Burung Walet
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan:
a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (41 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UndangUndang Republik lndonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah dapat menetapkan Pajak Daerah selain yang ditetapkan dafam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
b. bahwa sarang burung walet merupakan salah satu Potensi Pendapatan Asli Daerah yang dapat dikenakan pajak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
c. bahwa untuk memungut Pajak sebagaimana dimaksud huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan derah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Sarang Burung Walet.
Materi Pokok: Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas pengambilan dan atau pengelolaan sarang burung walet. Obyek pajak adalah kegiatan pengambilan dan atau pemanenan sarang burung walet. Subjek Pajak adalah orang pribadi dan atau badan yang memiliki dan atau penanggung jawab atas pengambilan dan pemanenan sarang burung walet.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2009.
16 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango Nomor 30 Tahun 2006
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Bone Bolango ini adalah UU No.18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.34 Tahun 2000; UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No,15 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No.3 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; PP No.27 Tahun 1983; PP No.25 Tahun 2000; PP No.66 Tahun 2001; PP No.58 Tahun 2005; Permendagri No.13 Tahun 2006.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Retribusi Pasar termasuk didalmnya mengatur tentang Obyek dan Subyek Retribusi, Klasifikasi Pasar, Besarnya Tarif Retribusi, Tata Cara Penetapan Dan Pengumutan Retribusi, Ketentuan Biaya Pengut Dan Insentif/ Uang Perangsang.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2006.
Terdiri dari 9 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 30 Tahun 2013
PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN SUBANG
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD 2013/30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Subang
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Subang No. 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD RI Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 49 Tahun 2008; UU 28 Tahun 2009; PERDA Kabupaten Subang No. 5 Tahun 2012.
Dalam peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Penetapan Struktur Besarnya Tarif Retribusi dan Perhitungan Retribusi, Bentuk, Isi dan Tata Cara Penerbitan dan Pemungutan Retribusi, Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi, Peninjauan Kembali Tarif Retribusi, Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penagihan Retribusi, Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi, Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi, Penghapusan Retribusi Kadaluarsa, Tata Cara Pemeriksaan Retribusi, Pelaporan Retribusi, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014.
Terdiri dari 16 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 30 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PADA PERATURAN DAERAH
NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
ABSTRAK:
bahwa tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/
Kebersihan sebagaimana tercantum pada Peraturan
Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi
Pelayanan Persampahan/Kebersihan sudah tidak sesuai
dengan biaya operasional yang dikeluarkan oleh
Pemerintah saat ini serta untuk meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah, maka perlu merubah Tarif
Retribusi pada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun
2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/
Kebersihan;
bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah
Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan, tarif Retribusi ditinjau
kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi pada
Peraturan Daerah Nomopr 15 Tahun 2012 tentang
Retribusi Pelayanan/Persampahan
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimnatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
(Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2012 Nomor
15).
PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PERUBAHAN TARIF
RETRIBUSI PADA PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN
2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/
KEBERSIHAN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2016.
4 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 30 Tahun 2016
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemberian Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil, Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa, Dan Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kepda Desa
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2016/N0.30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemberian Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil, Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa, Dan Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kepda Desa
ABSTRAK:
a. bahwa pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa, dan Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Desa sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga dipandang perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan agar pengelolaannya lebih efektif dan efisien
b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tangerang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 103 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa, dan Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Desa.
UU No 14 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2000; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; PP No 8 Tahun 2016; Perpres No 137 Tahun 2015; Permendagri No 113 Tahun 2014; Permendespdtt No 21 Tahun 2015; Permenkeu No 49/PMK.07/2016; Perda Kab.Tangerang No 01 Tahun 2008; Perda Kab.Tangerang No 9 Tahun 2014.
terdapat dalam pasal 5 ,pasal 8, pasal 16, pasal 21.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2016.
Peraturan Bupati Tangerang Nomore 133 Tahun 2014
6 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
