Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengaturan Pola Tanam dan Tata Tanam di Kabupaten Brebes Tahun 2021-2022
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memanfaatkan sumber-sumber daya alam
secara efektif dan efisien bagi tanaman serta usaha
mensukseskan pembangunan pertanian untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat pada umumnya dan khususnya para
petani, maka perlu Mengatur Pola Tanam dan Tata Tanam di
Kabupaten Brebes Tahun 2021-2022; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pengaturan Pola Tanam dan Tata Tanam di
Kabupaten Brebes Tahun 2021-2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman pengaturan Pola Tanam dan Tata Tanam Kabupaten Brebes Tahun 2021-2022 dan lampirannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2021.
Peraturan Bupati Brebes Nomor 67 Tahun 2020 dicabut.
4 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muna Nomor 48 Tahun 2021
Peraturan Bupati Muna Nomor 43 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pengelolaan Ayam Ras Petelur Milik Pemerintah Kabupaten Muna dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 48, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 48
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pengelolaan Ayam Ras Petelur Milik Pemerintah Kabupaten Muna
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menjamm terlaksananya tertib
administrasi dan tertib pengelolaan Barang Milik Daerah,
perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan Barang
Milik Daerah;
b. bahwa ayam ras petelur yang dikelola oleh Dinas Petemakan
dan Kesehatan Hewan Kabupaten Muna melalui Unit
Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perbibitan Temak
merupakan Barang Milik Daerah yang pengadaannya
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Muna;
c. bahwa keberadaan ayam ras petelur milik Pemerintah
Kabupaten Muna dimaksudkan untuk kegiatan percontohan
kelompok dan tempat pembelajaran masyarakat;
d. bahwa untuk kelancaran jalannya kegiatan operasional
pengelolaan ayam ras petelur milik Pemerintah Daerah
Kabupaten Muna, maka perlu disusun petunjuk
pengelolaannya;
e. bahwa dalam Peraturan Bupati Muna Nomor 43 Tahun 2018
tentang Petunjuk Pengelolaan Ayam Ras Petelur Milik
Pemerintah Kabupaten Muna terdapat pengaturan yang tidak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
sehingga Peraturan Bupati Muna Nomor 43 Tahun 2018
tentang Petunjuk Pengelolaan Ayam Ras Petelur Milik
Pemerintah Kabupaten Muna perlu ditinjau kembali;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, b, c, d, dan e perlu menetapkan Peraturan
Bupati Muna tentang Petunjuk Pengelolaan Ayam Ras Petelur
Milik Pemerintah Kabupaten Muna.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan
dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara
Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Penglolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun
2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Muna
Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 2)
BAB I MAKSUD DAN TUJUAN,
BAB II PENGELOLAAN,
BAB III HASIL USAHA,
BAB IV PENGADAAN BIBIT AYAM DAN PAKAN,
BAB V PEMBINAAN,
BAB VI KETENTUAN TAMBAHAN,
BAB VII KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2021.
Peraturan Bupati Muna Nomor 43 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pengelolaan Ayam Ras Petelur Milik Pemerintah Kabupaten Muna dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 43 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat Di Kabupaten Grobogan
ABSTRAK:
bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan ketersectiaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bennutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Grobogan dengan memanfaatkan swnber daya, kelembagaan, dan budaya lokal; bahwa untuk memperkuat penyelenggaraan cadangan pangan oleh masy arakat, perlu memberdayakan lumbung pangan masyarakat dengan rnelakukan peningkatan fungsi; bahwa untuk memberikan pedoman serta arah kebijakan dalam pemberdayaan lumbung oleh masyarakat, dipandang perlu menyusun regu.lasi yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat di Kabupaten Grobogan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Cadangan Pangan Masyarakat
Bab III Lumbung Pangan Masyarakat
Bab IV Pembinaan Dan Evaluasi
Bab V Pelaporan
Bab VI Ketentuan Peralihan
Bab VII Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2021.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 43 Tahun 2021
Perbup Kab. Musi Rawas Utara No. 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara beberapa ketentuan diubah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara
ABSTRAK:
Guna menjamin ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945, maka perlu diatur penyelenggaraan cadangan pangan sebagai komponen dasar yang diperlukan bagi masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara untuk hidup sehat dan berkualitas dimasa yang akan datang, maka dipandang perlu mengatur tentang Penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar Hukum peraturan ini adalah UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 16 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 6 Tahun 2006; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 17 Tahun 2015; PERPRES No. 48 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 20 Tahun 2017; PERPRES No. 83 Tahun 2017; PERPRES No. 16 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMENTAN No. 11/Permentan/KN.130/4/2018; PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019; PERBUP No. 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERBUP No. 1 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, maksud dan tujuan, sasaran, organisasi pelaksana, mekanisme penyediaan, monitoring dan evaluasi, pembiayaan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2021.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 42 Tahun 2021
Perbup Kab. Bogor No. 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturran Bupati Nomor 42 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Dan Pemerintah Desa
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
ketahanan pangan daerah menuju kemandirian pangan
serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (6)
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Ketahanan
Pangan, perlu mengatur mengenai penyelenggaraan
cadangan pangan di Kabupaten Bogor;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang
Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4
Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12
Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2019
Terdiri dari 44 pasal, 15 bab yaitu ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, penetapan, penyelenggaraan cadan pangan pemerintah daerah, jumlah bantuan, penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah desa, jumlah bantuan, jaminan mutu dan keamanan pangan, pembiayaan, pengawasan dan pembinaan, peran serta masyarakat, kerjasama, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2021.
mengatur mengenai tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah dan desa
24 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 41 Tahun 2021
Kepegawaian, Aparatur Negara-Pangan, Pertanian dan Peternakan
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD 2021/41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kader Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah,
Pemerintah Daerah membentuk Kader Ketahanan Pangan
sebagai suatu lembaga yang mendukung pelaksanaan
tugas perangkat daerah yang membidangi urusan pangan;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (4)
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2019
tentang Ketahanan Pangan Daerah, ketentuan mengenai
pembentukan, tugas dan fungsi Kader Ketahanan Pangan
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Bupati tentang Kader Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4
Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12
Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2019, Peraturan Bupati Bogor Nomor 61 Tahun 2016
Terdiri dari 13 pasal, 9 bab yaitu ketentuan umum, pembentukan, tugas, dan fungsi, kriteria dan mekanisme perekrutan kader ketahanan pangan, pergantian antar waktu, wilayah kerja, tata kerja, evaluasi dan pelaporan, pembiayaan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2021.
mengatur mengenai kader ketahanan pangan kabupaten bogor
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 41 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Blora Nomor 3A Tahun 2014 Tentang Alih Fungsi Tanah Pertanian Ke Non Pertanian
ABSTRAK:
a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2021-2041, maka alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 3A Tahun 2014 tentang alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian perlu dicabut;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Blora Nomor 3A Tahun 2014 tentang Alih Fungsi Tanah Pertanian Ke Non Pertanian;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini mencabut Peraturan Bupati Blora Nomor 3A Tahun 2014 tentang alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2021.
Peraturan Bupati Blora Nomor 3A Tahun 2014 tentang Alih Fungsi Tanah Pertanian Ke Non Pertanian
2 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Selatan Nomor 41 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021 Nomor 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 33 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
ABSTRAK:
bahwa untuk terlaksananya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan menjamin pelaksanaanya secara terencana, terpadu, terkoordinasi agar berdayaguna dan berhasil guna maka perlu menyesuaikan kembali luas lahan pertanian pangan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Aceh Selatan;
UU No. 7 (drt) Tahun 1956, UU No. 44 Tahun 1999, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 11 Tahun 2006, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 41 Tahun 2009, UU No. 2 Tahun 2012, UU No. 18 Tahun 2012, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 1 Tahun 2011, PP No. 12 Tahun 2012, PP No. 30 Tahun 2012
Peraturan Bupati ini mengatur 2 Pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2021.
Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Selatan Nomor 33 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 40 Tahun 2021
Pangan, Pertanian dan Peternakan - Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD Kabupaten Jombang Tahun 2021 No 40/E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2021 – 2025
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang mewajibkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) serta menindaklanjuti Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Jombang Tahun 2021 – 2025 dalam Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015;
Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013;
Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017;
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018;
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 59 Tahun 2020.
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi;
b. Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2021.
98 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muna Nomor 40 Tahun 2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 40, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 40
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
ABSTRAK:
a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan sumber
daya alam yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang
Maha Esa yang dikuasai oleh Negara dan dipergunakan
untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat
sehingga perlu dilindungi dan dikembangkan secara
konsisten;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2043);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Repu blik
Indonesia Nomor 5068);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang- undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6389);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011
tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5279);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang
Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan;
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5283);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang
Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 157);
BAB I KETENTUAN UMUM,
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN,
BAB III PENGEMBANGAN,
BAB IV PENELITIAN,
BAB V PEMANFAATAN,
BAB VI PENGENDALIAN,
BAB VII SISTEM INFORMASI,
BAB VIII PEMBIAYAAN,
BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT,
BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN,
BAB XI KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2021.
57
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
