Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
ABSTRAK:
a. bahwa tambahan penghasilan diberikan untuk meningkatkan disiplin, kualitas pelayanan, kualitas kinerja, dan meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil berdasarkan prinsip pemberian memenuhi kriteria dan ketersediaan anggaran;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan hasil validasi penyusunan evaluasi jabatan dan hasil evaluasi pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan Tahun dilakukan perbaikan dalam pemberian tambahan penghasilan sesuai kemampuan keuangan daerah yang telah disetujui dan tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berjalan;
c. bahwa Peraturan Bupati Buol Nomor 23 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagai dasar hukum pemberian tambahan penghasilan menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil.
1. UU No. 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan UU No. 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri o. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Bupati ini memuat antara lain:
a. Ketentuan Umum;
b. Kriteria;
c. Besaran Tambahan Penghasilan;
d. Parameter, Bobot dan Cara Penilaian;
e. Cuti dan Hukuman Disiplin;
f. Cara Penghitungan Nilai;
g. Hari Kerja dan Jam Kerja;
h. Penghitungan Data dan Mekanisme Pembayaran;
i. Pembinaan dan Pengawasan;
j. Ketentuan Lain-Lain;
k. Ketentuan Penutup.
c. Pengecualian dan Pengurangan;
d. Penilaian, Kewajiban dan Jam Kerja;
e. Pembinaan dan Pengawasan;
f. Pembiayaan dan Mekanisme Pembayaran;
g. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
17 Halaman, Lampiran: 6 Hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2018
PENYELENGGARAN - MANAJEMEN - KARIER - PEGAWAI - NEGERI - SIPIL - DI - LINGKUNGAN - PEMERINTAH - JAWA - BARAT
2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 58, BD 2018/No.58
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelenggaraan Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang Profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, diselenggarakan penerapan Sistem Merit, sehingga perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhr dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2017; Permen PAN RB No. 38 Tahun 2017; Permendagri No. 108 Tahun 2017; Perda Prov. Jabar No. 20 Tahun 2012; Perda Prov. Jabar No. 9 Tahun 2017;Pergub Jabar No. 38 Tahun 2014.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Penyelenggaraan Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yang meliputi Ketentuan Umum, Basis Data Pegawai Negeri Sipil, Pengembangan Karier, Pengembangan Kompetensi, Pola Karier, Promosi, Tata Cara Seleksi Terbuka, Mutasi, Pemberhentian Dari Jabatan, Tim Penilai Kinerja, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2018.
UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhr dengan UU No. 9 Tahun 2015.
34 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 58 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati Tahun 2017-2022
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 123
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah menyusun
Rencana Strategis Perangkat Daerah dan ditetapkan
dengan Peraturan Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Pati Tahun 2017-2022;
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 18 tahun 2016; Perpres No. 166 Tahun 2014; Perpres No. 2 Tahun 2015; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Perda Prov Jateng No. 3 Tahun 2008; Perda Prov Jateng No. 6 Tahun 2010; Perda Prov Jateng No. 5 Tahun 2014; Perda Kab Pati No. 5 Tahun 2011; Perda Kab Pati No. 8 Tahun 2011; Perda Kab Pati No. 12 Tahun 2016; Perda Kab Pati No. 13 Tahun 2016; Perda Kab Pati No. 1 Tahun 2018; Perbup Pati No. 51 Tahun 2016;
Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Pati Tahun 2017-2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2018.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 58 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan PasaJ 476 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pengelola dan pengguna barang melakukan inventarisasi barang milik daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun untuk menyusun Buku Invetaris dan Rekap Buku Inventaris beserta Rekap Buku Inventaris Pemerintah Kabupaten Boyolali; bahwa dalam rangka mendapatkan data barang yang benar dan dapat dipertanggung)awabkan serta akurat (up to date), dan untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Boyolali perlu dilakukan sensus barang milik daerah; bahwa untuk melaksanakan sensus barang milik daerah sebagaimana dimaksud huruf b, perlu ditetapkan pedoman sensus barang milik daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Boyolali tentang Pedoman Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten Boyolali;
UU No 13 Tahun 1950; UU no 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 27 tahun 2014; Perda Kab Boyolali No 16 Tahun 2016; Perda Kab Boyolali No 2 Tahun 2018; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 19 Tahun 2016; Permendagri No 108 Tahun 2016; Perbup Boyolali No 76 Tahun 2016; Perbup Boyolali No 6 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pelaksanaan sensus yang dilakukan oleh Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang, antara lain tentang prosedur sensus barang milik daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2018.
41 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 58 Tahun 2018
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL - PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BD.2018/NO.58
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Bantuan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan Pegawai Negeri Sipil Sekolah Negeri dan Bantuan Sosial di Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 28 ayat (5) Peraturan Bupati Tegal
Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 70
Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bcrsumber
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Tegal, maka perlu
ditetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Teknis Bantuan Peningkatan
kesejahteraan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Bukan Pegawai N^eri Sipil
Sekolah Negeri dan Bantuan Sosial di
Kabupaten Tegal;
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteii Dalam Negeii Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Daerah kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Bupati T^al Nomor 70 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, sumber dana, syarat penerima bantuan, mekanisme pengajuan usulan dan penetapan penerima bantuan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah negeri, mekanisme penyaluran bantuan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah negeri; pertanggungjawaban bantuan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah negeri; mekanisme pengajuan usulan bantuan sosial, mekanisme pertanggungjawaban bantuan sosial, aplikasi sistem informasi bantuan APBD II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2018.
Peraturan Bupati Tegal Nomor 79 Tahun 2017 dicabut.
15 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 58 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan perangkat daerah yang
sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan
perangkat daerah didasarkan pada asasefisiensi,
efektivitas,pembagianhabistugas,rentangkendali,tatakerjayangje
las, fleksibilitas,urusanpemerintahanyang
menjadikewenangandaerah, dan intensitas urusan
pemerintahan dan potensi daerah;
b. bahwa untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam
menata perangkat daerah secara efisien, efektif,
danrasionalsesuai
dengankebutuhannyatadankemampuandaerah serta adanya
koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta
komunikasi kelembagaan;
c. bahwa ketentuan mengenai Susunan Organisasi, Tata Kerja,
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah telah
ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 30 Tahun
2016, untuk Dinas Lingkungan Hdup diatur pada Bab III
Bagian Keempatbelas dan lampiran XV tetapi dalam
perkembangannya perlu dilakukan penyesuaian kembali;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b dan huruf cperlu menetapkan Peraturan Wali
Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016
Terdiri dari 38 Pasal 7 Bab, yaitu Ketentuan Umum, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Jabatan Pelaksan dan Jabatan Fungsional, Tata Kerja dan Pola Kerja, Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2018.
mengatur mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup
35 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 58 Tahun 2018
PERBUP Kab. Pangandaran No. 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 58 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA UNTUK TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
Bahwa unutk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, perlu diatur pemberian Tambahan Penghasilan berdasrkan Prestasi Kerja untuk Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pegawai Negeri Sipl Daerah di Lingkungan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2018, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan berdasrkan Prestasi Kerja untuk Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pegawai Negeri Sipl Daerah di Lingkungan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2018.
UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 19 Tahun 2016; PP No. 19 Tahun 2018; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 33 Tahun 2017; PMK No. 96/PMK.05/2016; PMK No. 54/PMK.05/2018; Qanun Aceh No. 1 Tahun 2008; Qanun Aceh No. 13 Tahun 2016; Pergub Aceh No. 79 Tahun 2017; Pergub Aceh No. 9 Tahun 2018.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pemberian Tunjangan Hari PNSD, Pemberian Gaji Ketiga Belas PNSD, Tata Cara Pembayaran, Ketentuan lain-lain dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2018.
-
-
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 59 Tahun 2018
BANTUAN SOSIAL KEGIATAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI - pedoman umum
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD.2018/NO.59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Bantuan Sosial Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan
serta guna pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni dan
sehat bagi keluarga miskin di Kabupaten Purbalingga maka
perlu dilaksanakan kegiatan Rehabilitasi rumah yang tidak
layak huni; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2015
tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, maka perlu
mengatur Bantuan Sosial Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak
Layak Huni di Kabupaten Purbalingga; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman UII\um Bantuan Sosial Kegiatan
Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten
Purbalingga Tahun 2018;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05
Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun
2015; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup [edoman umum kegiatan, maksud, tujuan dan sasaran, lokasi dan alokasi, kegiatan bantuan sosial rehabilitasi RTLH, pengorganisasian, pelaksanaan kegiatan, tata cara pengajuan usulan dan pencairan bantuan sosial kegiatan rehabilitasi RTLH, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2018.
16 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
