Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 58 Tahun 2018

LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengenai lahan sawah yang dilindungi. Peraturan ini mencakup asas, maksud, tujuan dan ruang lingkup; perencanaan, penelitian, sistem informasi, dan penetapan; pengembangan; pemanfaatan; pembinaan; pengendalian; perlindungan dan pemberdayaan petani; pendanaan; peran masyarakat;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Malinau Nomor 58 Tahun 2018 tentang LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Malinau

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Malinau Kota

Tanggal Penetapan

15 Agustus 2018

Tanggal Pengundangan

15 Agustus 2018

Tanggal Berlaku

15 Agustus 2018

Sumber

BD 2018/NO. 58

Subjek

PANGAN, PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Malinau

Bidang

Halaman ini telah diakses 505 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Nomor 58 Tahun 2018 tentang Lahan Sawah Yang Dilindungi fix.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BD 2018/NO. 58
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI
ABSTRAK:	Bahwa lahan sawah merupakan bagian karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945; bahwa dalam rangka meningkatkan produksi pertanian berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan di Kabupaten Malinau dibutuhkan penyediaan dan perlindungan lahan sawah bahwa semakin meningkatnya jumlah penduduk, serta pertumbuhan ekonomi dan industri yang dapat mengakibatkan terjadinya pengurangan dan alih fungsi lahan sawah maka diperlukan adanya payung hukum terhadap lahan sawah yang dilindungi perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Lahan Sawah Fungsional yang dilindungi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini mengenai lahan sawah yang dilindungi. Peraturan ini mencakup asas, maksud, tujuan dan ruang lingkup; perencanaan, penelitian, sistem informasi, dan penetapan; pengembangan; pemanfaatan; pembinaan; pengendalian; perlindungan dan pemberdayaan petani; pendanaan; peran masyarakat;
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2018. 20 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 58 Tahun 2018

LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT