PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN BAGI PERWAKILAN NEGARA ASING DAN ORGANISASI INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA BERDASARKAN AZAS TIMBAL BALIK
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD.2018 No.29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peratuan Bupati Badung Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Pemberian Pengurangan, Keringanan Atau Pembebasan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Bagi Perwakilan Negara Asing Dan Organisasi Internasional Beserta Pejabatnya Berdasarkan Azas Timbal Balik
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka kepastian hukum, tertib
administrasi dan kelancaran pelaksanaan pemungutan
Pajak Hotel dan Pajak Restoran dalam rangka
penyelenggaraan Pertemuan Tahunan Dana Moneter
Internasional dan Bank Dunia;
bahwa Peraturan Bupati Badung tentang tentang
Pemberian Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan
Pajak Hotel dan Pajak Restoran Bagi Perwakilan Negara
Asing dan Organisasi Internasional Beserta Pejabatnya
Berdasarkan Azas Timbal Balik sudah tidak sesuai
dengan kondisi perkembangan hukum saat ini sehingga
perlu diubah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Badung
Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pemberian Pengurangan,
Keringanan atau Pembebasan Pajak Hotel dan Pajak
Restoran Bagi Perwakilan Negara Asing dan Organisasi
Internasional Beserta Pejabatnya Berdasarkan Azas
Timbal Balik;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1986; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 15 Tahun
2011; Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 16 Tahun
2011
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2015
tentang Pemberian Pengurangan, Keringanan atau
Pembebasan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Bagi Perwakilan
Negara Asing dan Organisasi Internasional Beserta Pejabatnya
Berdasarkan Azas Timbal Balik (Berita Daerah Kabupaten
Badung Tahun 2015 Nomor 22)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2018.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 29 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Sumba Tengah
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Perda Kab. Sumba Tengah No. 9 Tahun 2011, penetapan tarif ditetapkan dengan perbup; Bahwa tarif retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sudah tidak sesuai dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Sumba Tengah
Dasar Hukum: UU No. 3 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kab. Sumba Tengah No. 9 Tahun 2011
Materi Pokok terdiri dari 3 pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2020.
Menyesuaikan tarif retribusi Pasar Grosir dan/ atau pertokoan dalam Perda Kab. Sumba Tengah No. 9 Tahun 2011
3 Halaman Isi, 1 Halaman Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Timur Nomor 29 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administratif Dan Pengurangan Serta Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Pasal 2 huruf j Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah disebutkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis Pajak Daerah Kabupaten/Kota;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas Korupsi,Kolusi dan Nepotisme;
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur;
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah;
Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
17
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2021
Agraria, Pertanahan, Tata RuangPajak dan Retribusi Daerah
Status Peraturan
Mengubah sebagian :
PERWALI Kota Yogyakarta No. 102 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Perwali Yogyakarta No.102 Tahun 2010 ttg Juklak Perda Kota Yogyakarta No.8 Tahun 2010 ttg Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 102 Tahun.
2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan perlu
disesuaikan
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010, dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2010.
Materi pokok: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 102) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan diubah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2021.
Jumlah Halaman : 11 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto No. 29 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbub Mojokerto No 24 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 29 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa untuk membantu meringankan beban masyarakat Kabupaten Pati dalam menjangkau pelayanan kesehatan khususnya di Pusat Kesehatan Masyarakat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Pati perlu memberikan pembebasan retribusi pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati
UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 23 Tahun 1992; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; PP Nomor 32 Tahun 1996; PP Nomor 25 Tahun 2000; PP Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 20 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2003
PERBUP ini mengatur mengenai pembebesan retribusi pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat. Adapun Sasaran pemberian pembebasan Retribusi adalah penduduk yang mempunyai Kartu Tanda Penduduk dan atau Kartu Keluarga dan belum masuk sebagai peserta Asuransi Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Asuransi Kesehatan Miskin Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Jaminan Kesehatan lainnya. Sedangkan penduduk yang tidak mendapatkan pembebasan adalah penduduk yang telah ditanggung lewat Asuransi Kesehatan baik sebagai Pegawai
Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia beserta para pensiunannya serta Peserta Asuransi Kesehatan Sosial Tenaga Kerja; masyarakat Miskin yang telah ditanggung lewat Asuransi Kesehatan khusus masyarakat miskin; jaminan pelayanan kesehatan lainnya
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2007.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 29 Tahun 2007
PENYELENGGARAAN PENGUJIAN DAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR - PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD.2007/No.29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pengujian dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pengujian dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, maka agar dalam pelaksanaannya lebih berdaya guna dan berhasilguna, perlu disusun petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pengujian dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peratura; n Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 63 Tahun 1993; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 71 Tahun 1993; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997; Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor: SK.03/AJ.4011/DRJD/99; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2007;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pengujian dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2007.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 29 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2019 NOMOR 197
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Air Tanah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat
(1) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor
4 Tahun 2018 ten tang Pajak Daerah perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Air
Tanah;
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara
Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19
Tahun1997 tentang Penagihan Pajak Dengan
Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe
Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5415);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang
Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang
Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan
Penetapan Kepala daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh
Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
Lembaran Tambahan Tahun 2010 Nomor 153,
Peraturan Daerah Kabupaten
Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Konawe Kepulauan
Pembentukan dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten
Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan
Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2018
Nomor 23);
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK
BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK
BAB IV MASA DAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK
BAB V TATA CARA PENDAFTARAN, PENDATAAN, PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SKPD, SKPDKB, DAN SKPDKBT
BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK
BAB VII TATA CARA PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
BAB VIII TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN PAJAK, PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKS! ADMINISTRATIF DAN PEMBEBASAN PAJAK
BAB IX KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2018.
32 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wakatobi Nomor 29 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita Daerah Kabupaten Wakatobi
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peninjauan Tarif Retribusi Terminal
ABSTRAK:
a. bahwa jenis dan besarnya Tarif Retribusi Terminal
yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal, perlu
dilakukan penyesuaian besarnya tarif dengan
memperhatikan perkembangan pelayanan kepada
masyarakat baik pengguna jasa maupun penyedia
jasa pada sektor perhubungan serta pertumbuhan
dan perkembangan perekonomian masyarakat di
Kabupaten Wakatobi saat ini;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8
ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012
tentang Retribusi Terminal, perlu dilakukan
peninjauan tarif retribusi terminal;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan
Tarif Retribusi Terminal;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dua kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor
1);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten
Wakatobi Tahun 2012 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten
Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi
(Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun
2017 Nomor 6);
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II BESARNYA TARIF RETRIBUSI
BAB III KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2018.
5 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
