Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 3.270 peraturan dalam 0,009 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang Nomor 7 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

Abstrak

Arsip Pendidikan

Download file:

Perda No 7 Tahun 2020.pdf

PERPUSTAKAAN

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2020/NO.7, LL KAB. KETAPANG : 29 HAL

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, perpustakaan merupakan salah satu sarana penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan penelitian sebagai wahana sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, rekreasi, dan pelestarian budaya yang memiliki karakteristik Daerah;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No.27 Tahun 1959, UU No.43 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.24 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Asas, Fungsi, dan Tujuan, Ruang Lingkup, Hak, Kewajiban, dan Kewenangan, Standar Perpustakaan, Pembentukan Perpustakaan, Jenis Perpustakaan, Organisasi Profesi, Pendanaan, Kerjasama dan Peran Serta Masyarakat, Pembudayaan Kegemaran Membaca, Naskah Kuno, Pembinaan Dan Pengawasan, Sanksi Administratif, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2020.
Peraturan ini memiliki 21 halaman dan 8 halaman penjelasan.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Kearsipan

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Arsip

Download file:

PERDA NO 7 TH 2020 TTG PE...GARAAN KEARSIPAN.pdf

PENYELENGGARAAN - KEARSIPAN

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2020/No.7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Kearsipan

ABSTRAK:

Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah : bahwa dalam rangka penjabaran lebih lanjut atas pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan maka ketentuan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kabupaten Banyuasin ditinjau untuk disesuaikan kembali
Dasar Hukum dalaam peraturan ini adalah : UU No 28 Tahun 1999;UU No 33 Tahun 2004;UU No 14 Tahun 2008;UU No 25 Tahun 2009;UU No 43 Tahun 2009;UU No 5 Tahun 2014;UU No 61 Tahun 2010;PP No 28 Tahun 2012;PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019;Peraturan kepala arsip Nasional No 24 Tahun 2012;Perda No 8 Tahun 2008
Materi pokok dalam peraturan ini adalah : KETENTUAN UMUM,RUANG LINGKUP,PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DAERAH,PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS,AUTENTIKASI ARSIP,LAYANAN KEARSIPAN,LARANGAN,SUMBER DAYA PENDUKUNG,PERAN SERTA MASYARAKAT,KERJASAMA,PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN,SANKSI ADMINISTRATIF,KETENTUAN PERALIHAN,KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2020.
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 10), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi
40 Hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Kearsipan

Abstrak

Arsip

Download file:

PERDA_7_2020_PENYELENGGARAAN KEARSIPAN.pdf

kearsipan

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD Kabupaten Rembang Tahun 2020 No. 7/ TLD No. 154

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Kearsipan

ABSTRAK:

a. bahwa arsip merupakan dokumen penting dan monumental, merupakan identitas dan jati diri daerah dalam pengambilan kebijakan pererintahan, pembangunan dan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sehingga perlu diganti.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ruang lingkup Peraturan Daerah meliputi : a. penyelenggaraan kearsipan; b. pengelolaan arsip dinamis; c. pengelolaan arsip statis; d. autentikasi arsip; e. layanan kearsipan; f. pengendalian dan pengawasan; g. organisasi profesi dan peran aktif masyarakat; h. larangan; i. sanksi.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2020.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Rembang (Lembaran daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang nomor 54) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
36 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Kearsipan

Abstrak

Arsip

Download file:

Peraturan_Daerah_Kabupate... edit searchable.pdf

Arsip

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2021/No.6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Kearsipan

ABSTRAK:

Bahwa Kearsipan diselenggarakan sebagai upaya dalam mendukung kinerja pemerintahan dan pembangunan serta dalam menyelamatkan memori kolektif bangsa dalam rangka mempertahankan negara kesatuan dan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik lndonesi tahun 1945; Bahwa Kearsipan perlu diselenggarakan secara komprehensif dan terpadu untuk kepentingan generasi sekarang maupun generasi yang akan datang; Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Pasal 12 ayat (2) huruf Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Huruf X pembagian Urusan Pemerintahan bidang kearsipan Lampiran Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala perlu memiliki perangkat dasar hukum sebagai pedoman dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kearsipan, guna mewujudkan tertib Arsip dan Peningkatan Pelayanan informasi kepada masyarakat dalam Peraturan Daerah; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016.
Peraturan ini memeuat tentang Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan, dengan sistematika; Ketentuan Umum; Penetapan Kebijakan; Pembinaan Kearsipan; Pengelolaan Arsip; Pengelolaan Arsip Dinamis; Pengelolaan Arsip Statis; Autentikasi; Peran Aktif Masyarakat Dalam Penghargaan; Pengendalian dan Pengawasan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2020.
30 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Kearsipan

Abstrak

Arsip

Download file:

PERDA NOMOR 6 TAHUN 2020.pdf

penyelenggaraan Kearsipan

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD 2020 / No. 6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Kearsipan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka menunjang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pelaksanaan sistem Kearsipan yang dinamis, sinergi, dan komprehensif sebagai sumber informasi dan bahan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah serta memori kolektif yang mempunyai nilai dan arti penting, diperlukan sistem pengelolaan Kearsipan yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan; b. bahwa dengan sistem pengelolaan kearsipan yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan akan mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih sehingga berdampak dalam peningkatan kualitas pelayanan publik; c. bahwa untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan kearsipan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016;
Dalam peraturan ini diatur tentang Penyelenggaraan Kearsipan yang me;liputi: Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Sasaran; Ruang Lingkup; Penetapan Kebijakan Kearsipan; Pembinaan Kearsipan; Pengelolaan Arsip; Organisasi Kearsipan; Sumber Daya Manusia; Prasarana dan Sarana; Perlindungan dan Penyelamatan Arsip; Pengendalian dan Pengawasan; Kerja Sama; Organisasi Profesi dan Peran Serta Masyarakat; Pendanaan; Larangan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2020.
34 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Perpustakaan

Abstrak

Arsip Pariwisata dan Kebudayaan

Download file:

Perda 6 Tahun 2020.pdf

perpustakaan

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD 2020 / No. 6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Perpustakaan

ABSTRAK:

a. bahwa penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan merupakan salah satu upaya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan bagi perpustakaan untuk menyediakan layanan bagi masyarakat dalam meningkatkan kawasan dan ilmu, memberikan jaminan hak bagi masyarakat untuk memperoleh layanan perpustakaan dan dapat meningkatkan kualitas serta kesejahteraan pustakawan dan pengelola perpustakaan, perlu menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan; c. bahwa untuk memberikan pedoman penyelenggaraan perpustakaan di Kabupaten Kebumen secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan, perlu mengaturnya dalam peraturan daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014;
Dalam peraturan ini diatur tentang Penyelenggaraan Perpustakaan yang meliputi: Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan, Asas dan Ruang Lingkup; Kewajiban dan Kewenangan Pemerintah Daerah; Pembentukan, Penyelenggaraan, Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan; Jenis Perpustakaan; Pengembangan Koleksi; Pelayanan Perpustakaan; Tenaga Perpustakaan; Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi Informasi; Naskah Kuno; Hak dan Kewajiban Masyarakat; Kerjasama; Peran Serta Masyarakat; Organisasi Profesi; Penghargaan; Pendanaan; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administrasi; Keadaan Darurat; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2020.
23 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Kearsipan

Abstrak

Arsip

Download file:

Perda No 6 Tahun 2020 Salin.PDF

Arsip

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, BD.2020/No.6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Kearsipan

ABSTRAK:

a. bahwa arsip merupakan identitas bangsa yang berperan penting dalam mempertahankan kedaulatan dan keutuhan Negara, mewujudkan suatu bangsa yang besar, sefia masyarakat yaxg adil, makmur, dan sejahtera; b. bahwa untuk meningkatkan kualitas, penyelenggaraan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pemerintah Daerah berupaya produktivitas, dan penyelengaraan kearsipan yang terencana, dan terprogram dalam pengawasan kearsipan terpadu guna terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang handal; c. bahwa penyelenggaraan kearsipan sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu ditetapkan dalam bentuk pengaturan untuk memberikan kepastian hukum mengenai penyelenggaraan kearsipan yang mengakomodir kondisi khusus daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun I957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16461); 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2075 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52861); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187).
Bab I Ketentuan Umum Bab II Organisasi Kearsipan Bab III Pengelolaan Arsip Bab IV Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Bab V Pengembangan Sumber Daya Manusia Bab VI Fasilitas Penyelengaraan Kearsipan Bab VII Layanan dan Pemasyarakatan Kearsipan Bab VIII Pembinaan dan Pengawasan Bab IX Organisasi Profesi dan Peran Masyarakat Organisasi Profesi Bab X Peran Serta Masyarakat Bab XI Kerja Sama Bab XII Prasarana dan Sarana Bab XIII Pendanaan Bab XIV Ketentuan Sanksi Bab XV Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Penyelenggaraan Kearsipan
39

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Kearsipan

Abstrak

Arsip

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Kab. Purwakarta No. 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta

Download file:

PERDA NOMOR 6 TAHUN 2020 ...GARAAN KEARSIPAN.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pare-Pare Nomor 5 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

Abstrak

Arsip

Download file:

PERDA-NO.5-TAHUN-2020.pdf

PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2020 NOMOR 5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

ABSTRAK:

a.bahwa arsip sebagai sumber informasi dan bahan pertanggungjawaban mempunyai nilai dan arti yang sangat penting dan strategis, sebagai bagian dari identitas dan jati diri memori kolektif bangsa;b.bahwa untuk mendukung terwujudnya penyelenggraan pemerintahan yang baik dan bersih, serta meningkatkan pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan di pemerintahan daerah, badan usaha milik daerah, harus dilakukan dalam suatu sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensip, terpadu dan berkesinambungan;c.bahwa penyelenggaraan kearsipan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf r Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);d.bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan mengatur mengenai tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kearsipan di Daerah;e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);5.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);8.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);10.Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 24 Tahun 2012 tentang Materi Muatan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 243); 11.Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, TUJUAN, ASAS DAN RUANG LINGKUP BAB III PEMBINAAN KEARSIPAN BAB IV SUMBER DAYA KEARSIPAN BAB V PENGELOLAAN ARSIP BAB VI PELINDUNGAN DAN PENYELAMATAN BAB VII PEMBENTUKAN SIMPUL JARINGAN BAB VIII JAMINAN RISIKO KESEHATAN BAB IX KERJA SAMA BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT BAB XI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2020.
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 5 TAHUN 2020
24

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2020

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Kearsipan

Abstrak

Arsip

Download file:

PERDA 5 2020 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN.pdf

penyelenggaraan

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Kearsipan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam r an g k a optimalisasi s u m b e r informasi d an b a h a n pertanggung j a w a b a n pemerintah d a er a h mak a perlu di lak u k an pengelolaan ars i p d a e r a h se c a r a efisien d a n efektif sehingga d a p a t menyajikan informasi yang a k u r a t mengenai penyelenggaraan pemerintah daerah; b. bahwa pengelolaan arsip da er a h diperlukan u n t u k menjamin ketersediaan arsip yang autentik, u t u h d an terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan Pemerintah Daerah d an h a k -h a k keperdataan masyarakat, se r t a mendinamiskan sistem kearsipan daerah; c. bahwa b e r d a s a r k a n k e t e n t u a n dalam Undang-Undang Nomor 43 T ahun 2009 t en t a n g Kearsipan, pemerintah da er a h Provinsi mempunyai kewajiban u n t u k m em b e n tu k ars i p daerah; d. Bahwa b e r d a s a r k a n pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam h u r u f a, h u r u f b, d a n h u r u f c, perlu menetapkan P e r a t u r a n Daerah t en t a n g Penyelenggaraan Kearsipan.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Da sa r Negara Republik Indonesia T ah u n 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang- Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang P e m b e n t u k a n D a e r a h T i n g k a t I S u l a w e s i U t a r a - T e n g a h d a n D a e r a h T i n g k a t I S u l a w e s i S e l a t a n - T e n g g a r a ( L e m b a r a n Neg ar a R e p u b l i k I n d o n e s i a T a h u n 1964 Nomor 9 4 , T a m b a h a n L e m b a r a n Negara R e p u b li k I n d o n e s i a Nomor 2687); 3. Undang-Undang Nomor 43 T ah u n 2009 t en t a n g Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 4. Undang-Undang Nomor 23 T ahun 2014 t en t a n g Pemer intahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana tel a h d i u b ah b e ber apa kali, t e r a k h ir dengan Undang-Undang Nomor 9 T ah u n 2015 t en t a n g Pe r u b ah a n Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 T ah u n 2014 t en t a n g Pemer intahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T ah un2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. P e r a t u r a n Pemerintah Nomor 28 T ahun 2012 t e n í a n P elaks anaan Undang-Undang Nomor 43 T a h u n 2009 t e n í a n Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 53 Tambaha Lembaran Negara Nomor 5286); 6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan a t a s Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DAERAH BAB III PENETAPAN KEBIJAKAN KEARSIPAN BAB IV PENGELOLAAN ARSIP BAB V PEMBINAAN KEARSIPAN BAB VI SIKP DAN JIKP BAB VII SUMBER DAYA PENDUKUNG BAB VIII Pendanaan BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT BAB X SANKSI ADMINISTRATIF BAB XI KETENTUAN PERALIHAN BAB XII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2020.
52 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2020.